Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan DPRD Sesuai UU25/2004

32,733 views

Published on

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Published in: Technology, Business
4 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
  • sangat membantu tuk tambahan referency
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Pa dadang terima kasih banyak. Saya sangat suka dengan materinya.Sukses
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Bagaimana cara untuk mengcopy slideshow ke file saya ?
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • ass.w.w pa dadang, abdi nia tea peryogi oge materi sistem,proses, mekanisme, dan dokumen perencanaan pengaanggaran pemerintah dan DPRD. Buat tesis pa...nuhun. nia_kurniasari92@yahoo.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
32,733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
300
Actions
Shares
0
Downloads
470
Comments
4
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan DPRD Sesuai UU25/2004

  1. 1. Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Drs. Dadang Solihin, MA Kepala Sub Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas In House Training Anggota Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Sukabumi Selabintana, 25 April 2006 Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan DPRD Sesuai UU25/2004
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 2
  3. 3. dadang-solihin.blogspot.com 3 Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.  He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin’s Profile
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 4 Materi In House Training  Tujuan Pembangunan Daerah (Generik)  Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?  Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Proses Perencanaan  Tahapan Perencanaan  Empat Langkah Penyusunan Rencana  Musrenbang  Ruang Lingkup Perencanaan  Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  RPJP 2005–2025
  5. 5. dadang-solihin.blogspot.com 5 Materi In House Training...  Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)  Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD  Alur Perencanaan dan Penganggaran  Penyusunan dan Penetapan PJP  Penyusunan dan Penetapan RPJM/D  Penyusunan dan Penetapan RKP/D  Perencanaan – Apa Yang Baru?  Pasal 34 UU 17/2003  Pengendalian dan Evaluasi
  6. 6. dadang-solihin.blogspot.com 6 Tujuan Pembangunan Daerah 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
  7. 7. dadang-solihin.blogspot.com 7 Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?  satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat  di tingkat Pusat dan Daerah.
  8. 8. dadang-solihin.blogspot.com 8 Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;  menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;  menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;  mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan  menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
  9. 9. dadang-solihin.blogspot.com 9 Proses Perencanaan  Pendekatan politik: pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM  Proses Teknokratik: dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu  Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang  Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan
  10. 10. dadang-solihin.blogspot.com 10 Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan 2. Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Kinerja
  11. 11. dadang-solihin.blogspot.com 11 1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. 2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. 4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Empat Langkah Penyusunan Rencana
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 12 Musrenbang  Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota.  Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret.  Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret.  Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April.  Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April.
  13. 13. dadang-solihin.blogspot.com 13 Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan KL ( Ps. 21 Ayat 3)
  14. 14. dadang-solihin.blogspot.com 14 Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL DAERAH Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam: Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:  Visi  Misi  Arah Pembangunan Nasional  Visi  Misi  Arah Pembangunan Daerah
  15. 15. dadang-solihin.blogspot.com 15 RPJP 2005–2025 (RUU) Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 Bab V Penutup
  16. 16. dadang-solihin.blogspot.com 16 Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL RPJM DAERAH  Penjabaran visi, misi, program Presiden;  Berpedoman pada RPJP Nasional  Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;  Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Isi:  Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah  Kebijakan Umum  Kebijakan Umum  Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah  Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran
  17. 17. dadang-solihin.blogspot.com 17 RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bagian VI: Penutup
  18. 18. dadang-solihin.blogspot.com 18 Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif
  19. 19. dadang-solihin.blogspot.com 19 Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Isi: Isi:  Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah  Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah  Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran
  20. 20. dadang-solihin.blogspot.com 20 Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja-KL Penjabaran Renstra KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Isi: 1. Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan  Dilaksanakan Pemerintah  Mendorong Partisipasi Masyarakat Isi: 1. Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan  Dilaksanakan Pemerintah  Mendorong Partisipasi Masyarakat
  21. 21. dadang-solihin.blogspot.com 21 Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN
  22. 22. dadang-solihin.blogspot.com 22 Penyusunan dan Penetapan PJP 1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda 2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko 3. Penyusunan Rancangan Akhir 4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda)
  23. 23. dadang-solihin.blogspot.com 23 Penyusunan dan Penetapan RPJM/D Visi, Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun Rancangan Awal RPJM/D Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D Penetapan RPJM / RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD Bappenas/da menyusun Rancangan Akhir RPJM/D a) Visi, Misi Presiden/KD b) Strategi Bangnas/da c) Kebijakan Umum d) Kerangka ekonomi makro/da e) Program Kement/Lembaga / SKPD a) Visi,Misi Presiden/KD b) Strategi Bangnas/da c) Kebijakan Umum d) Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD e) Program Kement/Lembaga / SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  24. 24. dadang-solihin.blogspot.com 24 Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D Penetapan RKP/D Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Rancangan Akhir RKP/D a) Prioritas Pembangunan b) Kebijakan Umum c) Kerangka ekonomi makro/da d) Program Kement/Lembaga / SKPD a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka ekonomi makro/da  Pagu Indikatif Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD SEB MenPPN + MenDagri MUSRENBANGPUS/DA a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (4)Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP
  25. 25. dadang-solihin.blogspot.com 25 Perencanaan – Apa Yang Baru? Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas DULU SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
  26. 26. dadang-solihin.blogspot.com 26 Pasal 34 UU 17/2003 1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang- undang ini.
  27. 27. dadang-solihin.blogspot.com 27 Pengendalian dan Evaluasi (1)  Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.  Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
  28. 28. dadang-solihin.blogspot.com 28 Pengendalian dan Evaluasi (2)  Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.  Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.  Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.
  29. 29. dadang-solihin.blogspot.com 29 TERIMA KASIH

×