Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt

1. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Drs. AKMAL MALIK, M.Si
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah & DPRD
Ditjen Otonomi Daerah
Tahun 2018
ARAH KEBIJAKAN PP NO. 12/2018
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
Provinsi, Kabupaten, & Kota

2. Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186
ayat (1), dan Pasal 199
UU NO. 23 TAHUN 2014
PEMERINTAHAN DAERAH
LANDASAN HUKUM

3. •3
URGENSI PERUBAHAN PP NO. 16 TAHUN 2010
TERDAPAT KEPUTUSAN MK
BAHWA UNTUK PROVINSI
PAPUA DAN PROVINSI
PAPUA BARAT
DIAMANAHKAN
MENGANGKAT ANGGOTA
DPRD TANPA MELALUI
PEMILIHAN
PENYELARASAN DENGAN
MUATAN UU NOMOR 23
TAHUN 2014
MENYEMPURNAKAN DAN
MENGISI RUANG-RUANG
YANG BELUM JELAS/BELUM
ADA PENGATURANNYA
DALAM PP NO. 16/2010

4. •I SU - I SU A KTUA L D I SEP UTA R D P RD
•DPRD
•PENDAPATAN TDK
SEIMBANG BIAYA
POLITIK
•KEPENTINGAN
YANG BERAGAM
•LATAR BELAKANG
YANG BERAGAM
•INTERVENSI PARTAI
POLITIK
•DUKUNGAN APBD
UNTUK
OPERASIONAL DPRD
YANG KECIL
•TERBATASNYA
SARANA
PENDUKUNG
•TERBATASNYA
DUKUNGAN
AHLI/PAKAR
•REGULASI
PENDUKUNG YANG
TIDAK LENGKAP
•TUNTUTAN
KONSTITUEN/MASY
YANG TINGGI
•TUGAS & FUNGSI
YANG SANGAT LUAS

5. PENGUCAPAN
SUMPAH/JANJI;
PENETAPAN
PIMPINAN;
PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN
PIMPINAN;
JENIS DAN
PENYELENGGARAAN
RAPAT;
PELAKS FUNGSI,
TUGAS DAN
WEWENANG
LEMBAGA, SERTA
HAK DAN KEWAJIBAN
ANGGOTA;
PEMBENTUKAN,
SUSUNAN, SERTA
TUGAS DAN
WEWENANG ALAT
KELENGKAPAN;
PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA;
PEMBUATAN
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN;
RENCANA KERJA
DPRD;
PENERIMAAN
PENGADUAN DAN
PENYALURAN
ASPIRASI
MASYARAKAT;
PELAKSANAAN
KONSULTASI ANTARA
DPRD DAN
PEMERINTAH
DAERAH;
PELAKSANAAN
TUGAS KELOMPOK
PAKAR/AHLI
ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN PP NO. 16 TAHUN 2010

6. PEMBENTUKAN PERDA
PENGAWASAN
ANGGARAN
FUNGSI DPRD
DPRD
LEGAL DRAFTING
PUBLIC FINANCE
CONTROL
TECHNIQUES
FUNGSI
KOMPETENSI
MITRA
PEMDA
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
ROLE OF LAW
QUALITY OF
LIFE
VISI UMUM
PEMERINTAHAN
BAB II

7. Bab II Fungsi Pembentukan Perda
•7
PP Nomor 16 Tahun 2010
Pasal 2 ayat (2):
Fungsi legislasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a
diwujudkan dalam
membentuk peraturan
daerah bersama kepala
daerah.
PP Nomor 12 Tahun 2018
Pasal 3:
Fungsi pembentukan Perda
dilaksanakan dengan cara:
a. menyusun program
pembentukan Perda bersama
Kepala Daerah;
b. membahas bersama Kepala
Daerah dan menyetujui atau
tidak menyetujui rancangan
Perda provinsi dan
kabupaten/kota; dan
c. mengajukan usul rancangan
Perda provinsi dan
kabupaten/kota.

8. Ayat (1):
Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda
hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
Ayat (2):
Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan
rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat
daerah yang menangani bidang hukum.
Ayat (3) :
Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dan ayat(2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum
Pasal 7

9. MENTERI DALAM NEGERI
PASAL 12
Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang
daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yang
telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala
Daerah dalam rapat paripurna dapat diundangkan
setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai
kewenangannya.

10. Bab II Fungsi Anggaran
•10
PASAL 15 ayat (2)
Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
1. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah
berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
2. membahas rancangan Perda tentang APBD;
3. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
4. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

11. Bab II Fungsi Anggaran
•11
PASAL 16
1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran
sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah
menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran
sementara disertai dengan dokumen pendukung.
2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan
anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi
kebijakan umum APBD.
3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim
anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara.
4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh
masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas
dan plafon anggaran sementara.
5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat
DPRD.
6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah
mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

12. Bab II Fungsi Anggaran
•12
PASAL 20
Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan
umum APBD, prioritas dan plafon anggaran
sementara, rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD
ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

13. Bab II Fungsi Pengawasan
•13
Pasal 21 Ayat (1):
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan
terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 21 Ayat (2):
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui:
a. rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah;
b. kegiatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat.

14. Tugas & Wewenang DPRD
d. memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal
terjadi kekosongan jabatan untuk
meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18
(delapan belas) bulan;
Pasal 23:
DPRD provinsi dan
kabupaten/kota mempunyai
tugas dan wewenang:
PANSUS
PANLIH

15. a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. jadwal dan tahapan pemilihan;
e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
dalam rapat paripurna DPRD;
g. jumlah saksi, tata cara pengusulan saksi, dan tata tertib saksi;
h. penetapan calon terpilih;
i. pemilihan suara ulang; dan
j. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau
calon wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai
pasangan calon atau calon.
Pasal 24:
Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau
wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit
memuat ketentuan:

16. MENTERI DALAM NEGERI
PASAL 30
1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka
pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap
melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa
pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap
melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan
saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan
tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD
dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
Bab III

17. BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD
(Pasal 31)
1. PIMPINAN;
2. BADAN MUSYAWARAH;
3. KOMISI;
4. BADAN PEMBENTUKAN PERDA;
5. BADAN ANGGARAN;
6. BADAN KEHORMATAN; DAN
7. ALAT KELENGKAPAN LAIN YANG DIPERLUKAN DAN
DIBENTUK OLEH RAPAT PARIPURNA.
PELAKSANAAN DIBANTU SEKRETARIAT &
TIM PAKAR/TIM AHLI

18. MENTERI DALAM NEGERI
PASAL 42
1)Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa
tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal
Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya
untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani
masa tahanan atau berhalangan sementara.
2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak seluruh Pimpinan
DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
3)Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan selanjutnya
ditetapkan dengan keputusan DPRD.
4)Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin
oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

19. Pasal 45 ayat (5):
Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat
dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan berdasarkan atas usul Fraksi.
Pasal 47 ayat (9):
Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi
paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan atas usul Fraksi.
Pasal 51 ayat (7):
Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah
masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
Pasal 53 ayat (5):
Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan
setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun dan didasarkan atas
usul Fraksi.
Pasal 55 ayat (6):
Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan
setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
berdasarkan atas usul Fraksi.
Perpindahan Anggota DPRD

20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
PANITIA KHUSUS (Pasal 64)
Ayat (4):
Masa kerja panitia khusus:
a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas
pembentukan Perda; atau
b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain
pembentukan Perda.
Ayat (3):
Pembentukan panitia khusus dalam
waktu yang bersamaan paling banyak
sama jumlahnya dengan Komisi.

21. MENTERI DALAM NEGERI
RENCANA KERJA DPRD (Pasal 67)
1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja
alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar
kegiatan.
3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada
Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada
Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat
paripurna.
5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat
paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam
menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD
untuk anggaran tahun berikutnya.
6) Penetapan Rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30
september tahun berjalan.
BAB V

22. MENTERI DALAM NEGERI
Hak Mengikuti Orientasi & Pendalaman Tugas (Pasal 86)
1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi
pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan
masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa
jabatannya.
2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas
anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan
pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada
pimpinan Fraksi.
BAB VI

23. BAB VII Persidangan & Rapat DPRD
•23
PP Nomor 16 Tahun 2010
Pasal 64:
1) Pada awal masa jabatan
keanggotaan DPRD, tahun sidang
DPRD dimulai pada saat pengucapan
sumpah/janji anggota DPRD.
2) Tahun sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
3 (tiga) masa persidangan.
3) Masa persidangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi
masa sidang dan masa reses,
kecuali pada persidangan terakhir
dari satu periode keanggotaan DPRD
dilakukan tanpa masa reses.
PP Nomor 12 Tahun 2018
Pasal 87:
1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat
pengucapan sumpah/janji anggota.
2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa
persidangan.
3) Masa persidangan meliputi masa sidang
dan masa reses, kecuali pada persidangan
terakhir dari satu periode keanggotaan
DPRD, masa reses ditiadakan.
4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan
bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan
kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan reses dilaksanakan setelah
selesainya pelaksanaan tugas dan
kewajiban yang diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan.

24. Persidangan & Rapat DPRD
•24
PP Nomor 16 Tahun 2010
Pasal 64:
4) Masa reses sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan paling
lama 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) kali reses.
PP Nomor 12 Tahun 2018
Pasal 88:
1) Masa reses dilaksanakan:
a) paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu)
kali reses bagi DPRD Kabupaten/kota; dan
b) paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1
(satu) kali reses bagi DPRD Provinsi.
2) Untuk daerah provinsi bercirikan
kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi
alam yang sulit dijangkau, masa reses
dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari
dengan memperhatikan efektifitas dan
efisiensi.
3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda
reses setiap Anggota DPRD paling lambat
3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai
melalui saluran yang mudah diakses.

25. Persidangan & Rapat DPRD
•25
PP Nomor 16 Tahun 2010
Pasal 64:
5) Masa reses dipergunakan oleh anggota
DPRD secara perseorangan atau
kelompok untuk mengunjungi daerah
pemilihannya guna menyerap aspirasi
masyarakat.
6) (6) Anggota DPRD secara
perseorangan atau kelompok wajib
membuat laporan tertulis atas hasil
pelaksanaan tugasnya pada masa
reses sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), yang disampaikan kepada
pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
7) Jadwal dan kegiatan acara selama
masa reses sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), ditetapkan oleh
pimpinan DPRD setelah mendengar
pertimbangan Badan Musyawarah.
PP Nomor 12 Tahun 2018
Pasal 88:
4) Masa reses anggota DPRD secara
perseorangan atau kelompok dilaksanakn
dengan memperhatikan:
a) waktu reses anggota dewan perwakilan rakyat,
Anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD
kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah
pemilihan yang sama;
b) rencana kerja pemerintah daerah;
c) hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;
dan
d) kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan
Perda.
5) Anggota DPRD waijb melaporkan hasil
pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling
sedikit memuat:
a) waktu dan tempat kegiatan reses;
b) tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari
masyarakat; dan
c) dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak
dapat melaksanakan reses berikutnya.

26. MENTERI DALAM NEGERI
PASAL 91
1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam
gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung harus
memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.
3) Rapat paripurna DPRD hanya dilaksanakan di luar gedung
apabila terjadi kondisi kahar. (bahasa Perancis: force majeure
yang berarti "kekuatan yang lebih besar") adalah suatu
kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak
dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat
dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

27. Rapat Paripurna memenuhi
kuorum:
a.dihadiri oleh paling sedikit
3/4 (tiga perempat) dari
jumlah Anggota DPRD untuk
mengambil persetujuan atas
pelaksanaan hak angket dan
hak menyatakan pendapat
serta untuk mengambil
keputusan mengenai usul
pemberhentian Kepala Daerah
dan/atau wakil Kepala Daerah;
b.dihadiri oleh paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah
Anggota DPRD untuk
memberhentikan Pimpinan
DPRD serta untuk menetapkan
Perda dan APBD; atau
c.dihadiri oleh lebih dari 1/2
(satu perdua) jumlah Anggota
DPRD untuk rapat paripurna
selain rapat sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan
huruf b.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 95-98
Keputusan Rapat Paripurna dinyatakan sah
apabila:
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a;
b. oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah
Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
atau
c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
Apabila kuorum tidak dapat
terpenuhi, rapat ditunda
paling banyak 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu
masing-masing tidak lebih dari
1 (satu) jam
Apabila pada akhir
waktu penundaan rapat
kuorum masih juga
belum terpenuhi,
pimpinan rapat dapat
menunda rapat paling
lama 3 (tiga) Hari atau
sampai waktu yang
ditetapkan oleh badan
musyawarah
BAB VIII
Apabila setelah penundaan kuorum belum juga terpenuhi,
maka:
a. untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil
keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri
untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota ;
b. Rapat paripurna selain utk pemberhentian KDH&WKDH
serta utk memberhentikan piminan DPRD, menetapkan
Perda dan APBD pengambilan keputusan diserahkan kepada
Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi (musyawarah utk
mufakat);
VOTING
Setiap Penundaan Rapat, Dibuat Berita Acara
Penundaan Rapat Yang Ditandatangani Oleh
Pimpinan Rapat

28. Pengunduran Diri Anggota DPRD
Study Kasus:
 Pernah terjadi di tahun 2015, Anggota DPRD mencalonkan diri sebagai
Kepala Daerah dalam Pilkada serentak Tahun 2015, namun Pimpinan
Parpol (DPC) tidak meneruskan proses pemberhentiannya kepada
Pimpinan DPRD, padahal yang bersangkutan sudah mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah, sehingga perlu diatur
lebih lanjut manakala Pimpinan Parpol tidak mau melanjutkan proses
pemberhentian Anggota DPRD yang mengundurkan diri.
Pasal 99 ayat (2):
Maka, norma yang mengatur hal tsb, ditambahkan dengan klausul
“Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena
mengundurkan diri, ditandai dengan surat pengunduran diri
dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal
ditandatangani surat pengunduran diri atau sejak tanggal yang
dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan”. •28
BAB IX
PAW

29. Take Over Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi
Pasal 101:
4) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan
pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan sekretaris DPRD provinsi tidak melaporkan
proses pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian,
anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul
pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri.
•29

30. Take Over Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 104:
4) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan
pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD kabupaten/kota
tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bupati/wali kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati/ wali kota tidak
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul
pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
•30

31. Take Over Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 106 ayat (5):
Menteri memberhentikan anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu
15 (lima belas) Hari sejak terbitnya putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat belum memberhentikan anggota DPRD
kabupaten/kota.
•31

32. Teguran Tertulis Menteri Dalam Negeri &
Gubernur
Pasal 108 ayat (4):
Menteri memberikan teguran tertulis kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat yang tidak
menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD provinsi
Pasal 106 ayat (2):
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan
teguran tertulis kepada bupati/walikota apabila setelah
7 (tujuh) Hari bupati/wali kota tidak menindaklanjuti
pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota yang
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
•32

33. Take Over Menteri & Gubernur dalam PAW
Anggota DPRD
Pasal 110 ayat (6):
Dalam hal gubernur tidak mengusulkan penggantian
antarwaktu, Menteri meresmikan penggantian antarwaktu
anggota DPRD provinsi berdasarkan pemberitahuan dari
Pimpinan DPRD provinsi.
Pasal 111 ayat (6):
Dalam hal bupati/wali kota tidak mengusulkan penggantian
antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota
DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan
DPRD kabupaten/kota.
•33

34. Syarat Administratif Bakal Calon Anggota DPRD
Pasal 113 ayat (3):
1) surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari
mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri
setempat;
2) surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan
partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
politik;
3) fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan
umum yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi
dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan
4) daftar peringkat perolehan suara partai politik yang
mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang
dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh
KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota. •34

35. Pengucapan Sumpah/Janji PAW Anggota DPRD
Pasal 114 ayat (2):
Sering terjadi, anggota DPRD tidak segera dilantik (diambil
sumpah janji jabatannya), walaupun sudah menerima SK
pengesahannya, terutama dalam PAW. Maka, Pengucapan
sumpah/janji dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh)
hari sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan
sebagai Anggota DPRD.
•35

36. Pemberhentian Sementara Anggota DPRD
Pasal 116 ayat (5):
 Dalam hal gubernur tidak mengusulkan
pemberhentian sementara, menteri memberhentikan
sementara Anggota DPRD Provinsi berdasarkan
register perkara Pengadilan Negeri.
Pasal 117 ayat (5):
 Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan
pemberhentian sementara, gubernur
memberhentikan sementara Anggota DPRD
kabupaten/kota berdasarkan register perkara
Pengadilan Negeri.
•36

37. BAB X FRAKSI
•37
PASAL 120 ayat (8) :
Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat
dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
apabila Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi
persyaratan sebagai Fraksi.
PASAL 121 ayat (1) :
Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian
keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapat
dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.

38. BAB XII KONSULTASI DPRD
•38
PASAL 127 ayat (1) :
DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara
berjenjang.
PASAL 128 :
1) DPRD provinsi harus mengkonsultasikan Rancangan
Peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib kepada
Menteri sebelum ditetapkan.
2) DPRD kabupaten/kota harus mengkonsultasikan
Rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata
Tertib kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
sebelum ditetapkan.
3) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat memuat materi
nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. BAB XIII PENGADUAN & ASPIRASI MASYARAKAT
•39
PASAL 129 ayat (4) :
Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi
masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. rapat dengar pendapat;
c. kunjungan kerja; atau
d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan
mitra kerja.

40. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
•40
PASAL 133:
1) Sekretaris DPRD provinsi wajib melaporkan kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat status hukum anggota DPRD provinsi yang
terlibat dalam kasus tindak pidana.
2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota kota wajib
melaporkan kepada gubernur melalui
bupati/walikota status hukum anggota DPRD
kabupaten/kota yang terlibat dalam kasus tindak
pidana dengan tembusan disampaikan kepada
Menteri.

41. BAB XV KETENTUAN PENUTUP
•41
PASAL 134:
1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah
ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan,
tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

42. MASUKAN TERHADAP SUBSTANSI DRAF TATIB
DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YG PERLU DIPERHATIKAN:
1. Judulnya sebaiknya jangan ada frase “Perubahan Pertama”, langsung
saja dengan judul “Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota...”;
2. Perhatikan konsideran mengingat, aturan perundang-undangan yang
sudah dicabut/diganti harap disesuaikan;
3. Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi
daerah dalam rumusan rancangan tata tertib DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota harus dibaca dan dimaknai sebagai program
pembentukan peraturan daerah dan badan pembentukan peraturan
daerah (frase yang masih menggunakan istilah legislasi harus
dihilangkan);
4. Pengaturan mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Tata Tertib
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat ditambahkan dengan kearifan
lokal daerah, misalnya memakai pakaian adat saat penyampaian visi
dan misi serta pada saat paripurna pemilihan atau hal lain yang belum
di atur dalam UU dan PP;

43. MASUKAN TERHADAP SUBSTANSI DRAF TATIB
DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YG PERLU DIPERHATIKAN:
4. Urutan Bab dalam Tatib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebaiknya
disamakan dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 dan tidak perlu dengan
penjelasan, untuk itu substansi pengaturannya di atur lebih jelas sesuai
PP 12 Tahun 2018;
5. Perlu diatur untuk larangan bagi anggota DPRD agar tidak bepergian ke
luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. (dapat merujuk pada
Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 untuk perjalanan dinas luar negeri
dan Kepmendagri Nomor 116 Tahun 2003 untuk keperluan ibadah,
berobat dan keluarga ke luar negeri).

44. •44
•Terima Kasih