Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari sistem presidensial dan parlementer. Sistem presidensial diadopsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sedangkan sistem parlementer diterapkan setelah amandemen UUD 1945. Kedua sistem memiliki perbedaan dalam pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif.

1. SISTEM PEMERINTAHAN
PKN
Sistem Pemerintahan
KELOMPOK 4
Kelas : XII Ips 2
Nama :
Dinda Safitri
Nurlaila Safitri
Rosi Dwi Damayanti
Ulan Sari
Yudi Sofyan
SMA Negri 1 Cikarang Timur
Jl. Citarik Kp. Pangupukan Ds. Jati Baru Kec. Cikarang Timur- Kab. Bekasi (021-89143221)

2. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem pemerintahan di Berbagai Negara.
A. Pengertian Pemerintahan.
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan
pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa
Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan
berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus
Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau,
Negara.
c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

3. B. Bentuk Pemerintahan.
1. Aristokrasi.
Berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan kratia yang berarti
“untuk memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah sistem
pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik.
2. Demokrasi.
Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica
yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada
dalam peringkat yg sejajar satu sama lain
3. Demokrasi totaliter
Yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon untuk
merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara
sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun
memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

4. 4. Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah wilayah yang
diperintah seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat
merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang
diperintah anggota kelompok pemerintah.
5. Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk
pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional.
6. Meritokrasi Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu
bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang
berprestasi atau berkemampuan.
7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau
pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam
sebuah negara.
8. Negara Kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah,
memiliki rakyat,dan pemerintahan berdaulat penuh.
9. Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan
yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari
masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer
10. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya
dipegang oleh satu orang.
11. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu
kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki.

5. C. Sistem Pemerintahan.
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
1. Sistem pemerintahan parlementer.
Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan
tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari
dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara
yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother
of Parliaments (induk parlemen),
sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem
pemerintahan presidensial.
2. Sistem pemerintahan Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki
kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung
seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara
terpisah.

6. Sistem Pemerintahan Indonesia
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
A. Sistem Pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di indonesia terbagi atas beberapa periode, antara lain :
1. Sistem Pemerintahan Orde Lama (Presidensil)
Orde Lama
Masa orde lama merupakan masa revolusioner, dibawah komando Bung Karno telah
mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pergolakan politik dalam negeri yang begitu cepat
berubah tidak menggoyahkan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
Kekuasaan Bung Karno berakhir pasca diterbitkannya Supersemar (yang penuh
dengan kontraversi), dengan dilantiknya Jendral Suharto sebagai Presiden RI ke-2 oleh
MPRS pada tanggal 27 Maret 1968.
Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum diamandemen
Berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia
adalah presidensil dengan ciri-ciri :
1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
2. DPR sebagai ’peyetuju’ UU.
3. Presiden sebagai pembuat UU dan penyelenggara pemerintahan.
4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
6. BPK pengaudit keuangan.

7. 2. Sistem Pemerintahan Orde Baru
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
Adanya TRITURA
Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno
Dikeluarkannya SUPERSEMAR
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (presidensiil)
tapi masa jabatannya tidak jelas (sekali masa jabatan dan sesudahnya dapat
dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali. Legislatif terdiri dari fraksi
partai, fraksi golongan non-partai, fraksi ABRI yang memiliki dua fungsi yaitu
selain sebagai alat negara juga memiliki fungsi politik-representatif. Masih
terdapat DPA yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden tapi
presiden tidak wajib mengikuti pertimbangan tersebut. Kekuasaan tertinggi
berada di tangan MPR.

8. B. Sistem Pemerintahan Indonesia
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara
Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan
presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem
pemerintahan.

9. Berikut ini adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen dan
setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 :
• Sebelum terjadi amandemen :
MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
DPR berperan sebagai pembuat Undang - Undang
BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan
DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahan
MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan penguki aturan yang diterbitkan
pemerintah.
• Setelah terjadi amandemen :
Kekuasaan legislatif lebih dominan
Presiden tidak dapat membubarkan DPR
Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi
Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar
langsung oleh rakyat

10. Sistem Pemerintahan yang baik (Good Goverment)
Bentuk Pemerintahan yang Baik
1. Pengertian
Kata ‘good’ pada good-governance bermakna:
(1) Berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
(2) Keberdayaan masyarakat dan swasta.
(3) Pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum-positif negara.
(4) Pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien.
Sementara ‘governance’-nya bermakna:
(1) penyelenggaraan pemerintahan.
(2) aktivitas pemerintahan melalui:
--- pengaturan publik
--- fasilitasi publik
--- pelayanan publik
good governance ---- ‘penyelenggaraan pemerintahan yang baik’.
Beberapa pengertian tentang pemerintahan yang baik dapat dikemukakan sebagai berikut,
a. World Bank
Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara
kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan
masyarakat (The way state power is used in managing economic and social resources for development
of society).
Good Governance sinonim dengan penyelernggaraan manajemen pembangunan yang (5 Prinsip) :
• solid & bertanggung jawab yang sejalan dg demokrasi & pasar yang efisien;
• menghindari salah alokasi & investasi yang terbatas;
• pencegahan korupsi balk secara politik maupun administratif;
• menjalankan disiplin anggaran;
• penciptaan kerangka politik & hukum bagi turnbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

11. United Nations Development Program mengemukakan bahwa karakteristik atas prinsi-
prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik meliputi hal-hal berikut:
a. Partisipasi.
b. Penegakan hukum
c. Transparan
d. Daya
e. Berorientasi konsensus
f. Berkeadilan
g. Efektif dan Efisien
h. Akuntabilitas
i. Bervisi strategis
j. Saling keterkaiatan

12. Karakter dalam menegakkan rule of law:
• Supremasi hukum (the supremacy of law);
• Kepastian hukum (legal certainty);
• Hukum yang responsif;
• Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;
• Independensi peradilan.