Bab 3.pptx

2.  Bentuk Negara (staatvormen) menurut
Kranenburg dan Nicollo Machiavelli ada 2;
monarki dan republik
 Leon Durguit berpendapat bahwa pembagian
di atas bukan bentuk negara melainkan
bentuk pemeribtahan. Bentuk negara
meliputi: kesatuan, serikat dan perserikatan
negara
 Secara Umum  Kesatuan dan serikat

3.  Negara Federal mempunyai berebgai negara
bagian yang tidak berdaulat. Namun boleh
memiliki konstitusi, parlemen, kabinet dan
kepala negara sendiri yang tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi negara
federal.
 Karakternya: Supremasi Konstitusi Federal,
pemencaran kekuasaan (serikat dan federal)
dan ada kekuasaan tertinggi.

4.  Negara kesatuan memiliki satu pemerintah
pusat dan satu konstitusi. Pemerintah dibantu
oleh pemerintah daerah yang mengatur di
wilayah tertentu.
 C.F. Strong : Negara dengan kekuasaan
tertinggi pada peemrintah pusat
 Kusnadi dan Hermaily Ibrahim: Negara yang
satu tanpa ada negara dalam negara
 Abu Daud Busroh: Negara yang tidak
tersusun dari banyak negara, tunggal dan
tidak ada negara dalam negara

5.  Tujuan negara kesatuan pada umumnya:
keamanan ekstern, ketertiban intern,
keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan.
(Charless Merriam)
 Dasar Hukum NKRI: Pemb. UUD 45 alinea ke-
II, UUD 45 pasal 1 (1).
 Tujuan NKRI: Protect, welfare, education and
peacefull (Pemb. UUD alinea ke-IV)

6. M. Yamin
◦ Unitarianisme merupakan cita-cita gerakan
kemerdekaan
◦ Negara tidak menginginkan provinsialisme
◦ SDM yang mumpuni tidak merata
◦ Perbedaan potensi tiap daerah
◦ Dr segi geopolitik, negara kesatuan membuat
Indonesia lebih kuat

8.  Aristokrasi
◦ Dipimpin satu orang terbaik
 Oligarki
◦ Dipimpin oleh sekelompok elit kecil masyarakat
 Demokrasi
◦ Kedaulatan di tangan rakyat
 Otokrasi
◦ Dipimpin oleh seorang autokrator
 Monarki
◦ Dipimpin raja
 Emirat
◦ Negara bagian dengan seorang emir (amir) di
setiap negara bagian
 Plutokrasi
◦ Kekuasaan berdasar kualitas harta kekayaan.

9.  REPUBLIK
◦ Negara dipimpin presiden yang dipilih dan dikawal
oleh rakyat
Konsep Republik telah digunakan sejak berabad-
abad lamanya. Republik yang paling terkenal
adalah Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM
hingga 44 SM. Dalam bentuk pemerintahan
Republik Roma tersebut dipraktikkan dua prinsip
utama yang dijalankan negara, yaitu prinsip
Anuality (memegang pemerintah selama satu
tahun saja) dan Collegiality (dua orang memegang
jabatan ketua negara).

10. Siklus bentuk pemerintahan menurut
Aristoteles
Monarki Tirani Aristokrasi Oligarki Demokrasi
MONARKI
TIRANI
ARISTOKRASI
OLIGARKI
DEMOKRASI
OKHLOKRASI
SKEMA TEORI SIKLUS
POLYBIOS

11.  Sistem  sekumpulan unsur (perangkat) yang
saling berkaitan (terintegrasi), yang bila salah satu
unsur terganggu dapat mempengaruhi kinerja
unsur yang lain.
 Pemerintah  P(em)erintah
1.Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).
2.Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)
> seorang atau sekelompok orang yang memiliki
kewenangan untuk mengatur kehidupan politik,
ekonomi, sosial, dalam suatu negara.
PRESIDENSIAL
Tanggung jawab negara
dan Pemerintah berada
di tangan Presiden
PARLEMENTER
Tanggung jawab negara di
tangan presiden sedang
pemerintah pada perdana
menteri

12. Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Pada sistem parlementer, hubungan antara
eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini,
karena adanya pertanggung jawaban para
menteri terhadap parlemen, maka setiap
kabinet yang dibentuk harus memperoleh
dukungan kepercayaan dengan suara yang
terbanyak dari parlemen.

13. Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.
4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus
sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang
memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,
karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan
kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang
benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

14. Lanjutan ………….
Sistem Pemerintahan Presidensial
Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan
rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan
kepada pemilihan rakyat.
Dalam Praktiknya, sistem presidensial
menerapkan teori Trias Politika
Montesqueu secara murni melalui
pemisahan kekuasaaan (Separation of
Power ). Contohnya adalah Amerika dengan
Chek and Balance. Sedangkan yang
diterapkan di Indonesia adalah pembagian
kekuasaan (Distribution of Power).

15. Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden
adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab
kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada
parlemen/legislatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai
lembaga perwakilan.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung
parlemen.

16. Kelebihan sistem presidensial adalah sebagai
berikut.
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya
karena tidak bergantung pada parlemen.
 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan
jangka waktu tertentu.
 Penyusunan program kerja kabinet mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
 Jabatan-jabatan eksekutif dapat diisi oleh orang
luar, termasuk anggota parlemen sendiri.
Namun, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk
jabatan-jabatan eksekutif.

17. Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut.
 Kekuasaan eksekutif berada di luar
pengawasan langsung legislatif sehingga
dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.
 Pembuatan keputusan/kebijakan publik
umumnya hasil tawar-menawar antara
eksekutif dengan legislatif sehingga dapat
terjadi keputusan tidak tegas dan memakan
waktu yang lama

18.  Pokok-pokok sistem Pemerintahan RI
◦ Negara kesatuan sekaligus republik
◦ Sistem pemerintah Presidensial dimana Presiden mjd
kepala negara dan kepala pemerintah dan berada dalam
pengawasan DPR
◦ Menteri diangkat presiden
◦ Parlemen 2 kamar (bikameral)
◦ Yudikatif oleh MA dan MK
 Ciri Sistem Presidensial Indonesia
◦ Presiden diberhentikan MPR atas usul DPR
◦ Pegangkatan pejabat oleh presiden atas izin DPR
◦ Kebijakan presiden perlu mendapat izin DPR
◦ Parlemen memiliki fungsi legislasi dan budgeting

19.  Pemakzulan (pemberhentian Presiden)
 Terjadi bila Presiden melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan
apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Ps.
7A UUD 45)
 Dugaan pelanggaran dapat diketahui dgn
adanya Hak Angket pada anggota dewan

20. MPR memutuskan untuk memberhentikan atau
tidak memberhentikan
Usulan oleh DPR dengan persetujuan 2/3 anggota
dewan
Pembuktian di Mahkamah Konstitusi
Pasal 7B UUD 45

21. 1. Kedaulatan
a. J.H.A Logemann : kekuasaan mutlak atau
kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah
bumi beserta isinya yang dimiliki oleh suatu
negara yang berdaulat.
b. Jean Bodin: kekuasaan tertinggi untuk
menentukan hukum dalam suatu negara
2. Negara  State, Statum, Status, Staat
(tempat/menempatkan)
Sifat: memaksa, monopoli dan mencakup semua

22.  Kedaulatan Negara (Paul Laband & G. Jellinek)
 Kedaulatan Hukum (Hugo de Groot, Krabbe,
Immanuel Kant dan Leon Duguit)
 Kedaulatan rakyat (J.J.Rosseau &
Montesquieu)
 Kedaulatan Tuhan
 Kedaulatan Raja

23.  Kedaulatan Hukum (Negara
Hukum/Rechtstaat)
◦ Ps. 1 (3)
 Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)
◦ Ps. 1 (2)
◦ Pemb. UUD 1945 alinea ke IV

24.  Pembagian Kekuasaan
 Pemerintah berdasar hukum (ps. 9 ayat (1))
 Equility before the law/Persamaan di depan
hukum (ps. 27 ayat (1))
 Independensi Peradilan (ps. 24 ayat (2)
 Perlindungan HAM (ps. 28a – 28j)

25. Kedaulatan berada di tangan rakyat namun tidak bertentangan dengan nilai
Pancasila
(ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan/musyawarah dan keadilan)