Downloaded 133 times
Uploaded byEva Ria Safitri
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK Kurikulum 2013
Dokumen ini membahas karakteristik negara federal, termasuk pengertian dari beberapa pakar dan struktur pemerintahan federal di Indonesia. Negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat secara penuh, dengan kepemimpinan pusat yang mengatur hubungan luar dan sebagian urusan dalam. Selain itu, dijelaskan juga tantangan dan keunggulan dari sistem federalisme serta contoh negara-negara yang menerapkan sistem serupa.
More Related Content
Similar to Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK Kurikulum 2013
More from Eva Ria Safitri
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK Kurikulum 2013
- 1. Proses Penyelenggaraan Negara DalamKonteks Federalisme Adhi Noor P. (02) Eli Safitri (13) Eva Ria Safitri (14) Rijal Ma’arif (27)
- 2.
- 3.
- 4. Karakteristik Negara Federal NoPakar Pendapat 1 Abu Daud Busroh Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerja sama yang efektif, tetapi di samping itu negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. 2 Al Chaidar Negara federasi berbicara tentang suatu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan suatu konstitusi federal yang didalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri-sendiri. Konstitusi federal mengatur batas-batas kewenangan pusat, sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah.
- 5. Karakteristik Negara Federal Berdasarkankedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa negara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, namun yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.
- 6. 1. Kepala negaradipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. 2. Tiap-tiap negara bagian memiliki kekuasaan asli tetapi tidak memiliki kedaulatan. 3. Kepala negara mempunyai hak veto yang diajukan oleh parlemen. 4. Tiap-tiap negara bagian memiliki wewenang untuk menyusun undang-undang dasar sendiri asalkan masih sejalan dengan pemerintah pusat. 5. Pemerintah pusat memiliki kedaulatan terhadap negara-negara bagian untuk urusan luar dan sebagian urusan dalam.
- 7. KELEMAHAN KEUNGGULAN Tidak semuabidang dikendalikan pusat sehingga bisa terjadi kesenjangan dalam bidang yang urusannya diserahkan kepada daerah, misal : pendidikan, kesehatan, dll;. Kewenangan pejabat daerah lebih luas sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pemerintahannya. Kesejahteraan rakyat bisa tidak merata sehingga terbentuk daerah kaya, sedang, dan miskin. Tokoh daerah di tingkat nasional merata berasal dari seluruh daerah. Kepemimpinan pusat dan daerah bisa tidak sejalan karena merasa memiliki kepentingan masing- masing. Daerah yang memiliki potensi alam yang baik bisa lebih cepat berkembang. Setiap Negara bagian bersetatus tidak berdaulat sehingga Negara bagian dapat memisahkan diri dari federal. Urusan mengenai keuangan, pertahanan Negara diserahkan kepemerintahan pusat atau federal. Kelemahan dan Kekurangan Negara Federal
- 8. Contoh Negara DenganBentuk Federal Jerman Brasil Mexico Etiopia Amerika Serikat
- 9.
- 10. Federalisme di Indonesia •Tahun : 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 • Konstitusi : Konstitusi RIS • Bentuk Negara : Serikat atau federasi dengan 15 negara bagian • Bentuk Pemerintahan : Republik • Presiden RIS : Ir. Soekarno • Perdana Menteri : Drs. Moh. Hatta • Sistem Pemerintahan : Sistem parlementer kabinet semu (quasi parlementer)
- 11. Karakteristik Sistem ParlementerKabinet Semu • Perdana menteri diangkat oleh Presiden. • Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. • Kabinet dibentuk oleh Presiden. • Pertanggungjawaban kabinet adalah DPR, harus melalui keputusan pemerintah. • DPR tidak berpengaruh besar terhadap pemerintah. • Presiden RIS sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.