Business Law Binus

1. OBJEK KAJIAN HTN
Bayu Rizkyadi
Gusdhi Aziz Setiadhi
IsakaYoga Santoso
Raihan Banyu Firmantiyo

2. Pendahuluan
■ Istilah negara merupakan terjemahan dari Bahasa asing sebagai berikut
■ - Staat dari Bahasa Belanda yang artinya negara
■ - State dari Bahasa English yang artinya negara
■ - E’tat dari Bahasa Perancis yang artinya negara

3. ■ Manusia sejak awal ada tidak bisa lepas dari negara. Karena manusia memiliki sifat
sebagai
■ - zoon politicon
■ - appetitus societis
■ Karena sifat berikut, manusia tidak bisa lepas dari negara dan hidup sendiri, Karena
perlu interaksi antar warga.

4. Definisi
■ M.TahirAzhari
-negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang
mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (contract
social), tetapi atas dasar fungsi manusia sebagai khalifahAllah di bumi yang
mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.
■ R. Kranenburg
-negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh sekelompok
manusia yang disebut bangsa.

5. ■ L.J,VanApeldorn
-negara menunjuk pada berbagai gejala yang sebagian termasuk apa
kenyataan, dan sebagian lagi menunjukkan gejala-gejala hukum.
■ Miriam Budiarjo
-negara sebagai organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan
politik

6. Awal mula pembentukan negara
■ Menurut Ibnu Khaldun berpandangan bahwa landasan utama pembentukan negara
adalah “ashabiyah” (Tribalisme)
– Ashabiyah: hubungan pertalian dalam suku atau sub-suku atau yang
bermakna sejenis itu seperti sahabat yang memperoleh
perlindungan atau orang-orang yang terikat perjanjian
■ Tujuan akhir dariTribalisme adalah superioritas kekuasaan (al-taghallub al-mulki).
Dalam superioritas ini, suku tersebut bisa ningkatkan otoritasnya mencapai derajat
sebuah negara (al-dawlah)

7. Unsur-Unsur Negara
■ Unsur-unsur negara adalah elemen yang membuat sebuah daerah menjadi negara.
Ada dua sudut pandang mengenai proses terjadinya negara, yaitu:
– - PrimaireStaatswording (terjadinya negara secara primer)
– - Secondaire Staatswording (terjadinya negara secara sekunder)

8. Unsur Primer dan Sekunder
■ Unsur-unsur primer
– terdiri dari adanya wilayah, rakyat atau penduduk, pemerintahan yang berdaulat.
■ Unsur-unsur sekunder
– dibutuhkannya pengakuan dari negara lain.
Jika ada negara yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut, maka tidak bisa di sebut
sebagai negara.

9. Unsur-Unsur Negara
■ Wilayah
– Terbentuknya sebuah negara salah satu indikatornya negara tersebut harus mempunyai wilayah yang berdaulat.
■ Rakyat dan peduduk
– Setiap negara harus mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk didalam wilayahnya.
■ Pemerintahan yang berdaulat
– Salah satu syarat terbentuknya negara berikutnya yaitu adanya pemerintahan yang diakui oleh penduduk (rakyatnya)
di mana negara tersebut didirikan.
■ Pengakuan dari negara lain
– Pengakuan dari negara lain sebenarnya bukan elemen yang paling penting mengenai syarat pembentukan suatu
negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur sekunder (secundaire staatswording) mengenai proses terjadinya
negara.

10. Bentuk-bentuk negara
■ Negara Kesatuan
– Menurut C. F. Strong, Negara kesatuan ialah bentuk Negara dimana wewenang
legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional atau pusat
– Pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian
kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi.
– Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk:
■ Negara kesatuan dengan system sentralisasi
■ Negara kesatuan dengan system desentralisasi

11. ■ Negara federal
– dibentuk oleh sejumlah Negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal
memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing
– Setiap negara bagian mempunyai hak atau kebebasan untuk melakukan tindakan
kedalam, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara federal.

12. ■ Negara konfederasi
– Menurut L. Oppenheim, suatu konfederasi terdiri dari beberapa Negara yang
berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern,
bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan
beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu
terhadap Negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga Negara dari
Negara-negara itu.

13. ■ Negara dominion
– Bentuk Negara semacam ini khusus terdapat di lingkungan Kerajaan Inggris.
Negara Dominion adalah suatu Negara yang tadinya merupakan jajahan inggris ,
yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui ratu Inggris sebagai Ratunya,
sebagai lambing persatuan mereka.
– Negara-negara dominion ini tergabung dalam suatu gabungan yang bernama “The
British Commonwealth of Nation” (Negara-negara persemakmuran).Contoh
negaranya adalahSkotlandia,Wales, Malaysia, dan Australia.

14. Pemerintah/pemerintahan
■ Secara teoretik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dan
pemerintahan.Pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan
tugas pemerintah, sedangkan pemerintahan ialah orgah atau
alat/aparat yang menjalankan pemerintahan.
■ Pemerintah dalam arti luas cukup mencakup semua alat kelengkapan
Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan
eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain
yang bertindak untuk dan atas nama Negara.

15. Bentuk pemerintahan
■ Montesquieu menyebut tiga bentuk pokok, yaitu:
1. Bentuk republic, dimana kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah di tangan rakyat ( atau
dilakukan atas nama rakyat, jika lembaga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi disebut
demokrasi, sedangkan kekuasaan tertinggi berada pada sebagian rakyat dinamakan aristokrasi);
2. Bentuk monarki, dimana pemerintahan dilakukan oleh seorang raja meskipun menurut aturan-
aturan tertentu.Sehingga dalam perkembangannya ada monarki absolut dan ada monarki
konstitusional;
3. Bentuk despotism, dimana pemerintah tunggal dilakukan secara sewenang-wenang (tanpa
dasar peraturan) dan mutlak.

16. Sistem pemerintahan
■ Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-
fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan
memengaruhi satu sama lain. Dengan demikian sistem pemerintahan adalah cara
kerja lembaga – lembaga Negara dan hubungannya dengan satu sama lain.

17. ■ Terdapat dua model sistem pemerintahan yang banyak diterapkan oleh Negara-
negara di dunia.
1. Sistem pemerintahan parlementer yaitu sistem pemerintahan dimana
hubungan anatara eksekutif dan badan perwakilan rakyat (legislatif) sangat erat.
2. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan dimana
kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan
kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen. Hal ini
dapat terjadi jika presiden sebagai kepala Negara dan pemerintahan dipilih secara
langsung oleh rakyat.

18. Kelebihan Sistem parlementer
■ Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyusuaian
pendapat antara eksekutif dan legislative. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif dan
legislative berada pada satu partai atau koalisi partai.
■ Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
■ Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap cabinet sehingga cabinet
menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

19. Kelebihan Sistem Presidensial
■ Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen, Di
beberapa Negara Presiden dipilih secara langsung seperti di Indonesia.
■ Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya,
masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia
adalah lima tahun.
■ Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
■ Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi
oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.