2. *TUJUAN PEMBELAJARAN*
1. Menjelaskan permasalahan perbatasan
Negara merupakan manifestasi
kedaulatan wilayah suatu Negara
2. Menjelaskan makna bentuk Negara
kesatuan dan tujuan Negara kesatuan
3. Menjelaskan keterkaitan bentuk Negara
kesatuan dengan tujuan Negara kesatuan
4. Menjelaskan bentuk pemerintahan
Republik
5. Menjelaskan bentuk pemerintahan
Republik Indonesia
3. 1. Menjelaskan permasalahan perbatasan
Negara merupakan manifestasi
Kedaulatan negara pada dasarnya merupakan pengakuan negara lain terhadap
wilayah perbatasan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai 3
perbatasan darat dengan negara tetangga serta 11 perbatasan laut. Perbatasan udara
mengikuti perbatasan darat dan perbatasan teritorial laut antarnegara.
Hingga saat ini penetapan batas dengan negara tetangga masih belum semua dapat
diselesaikan. Pemasalahan penetapan perbaatsan negara saat ini masih ada yang secara
intesif sedang dirundingkan. Kondisi situasi demikian menjadi suatu bentuk ancaman,
tantangan, hambatan yang dapat mengganggu kedaulatan hak bedaulat NKRI.
Permasalahan perbatasan yang muncul dari luar (eksternal) adalah adanya berbagai
pelanggaran wilayah darat, wilayah laut , dan wilayah udara kedaulatan NKRI, kegiatan
illegal loging, illegal fishing, illegal trading, illegal traficking dan trans-national
crime merupakan bentuk ancaman potensial apabila pemerintah kurang bijakdalam
menangani permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan yang muncul dari dalam
(internal) adalah tingkat kesejahtraan dan tingkat pendidikan SDM yang masih rendah,
kurangnya sarana prasarana infrastruktur dll sehingga dapat mengakibatkan kerawanan
dan pengaruh dar negara tetangga.
Perbatasan negara merupakan manifestasi dari kedaulatan wilayah suatu negara,
dan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan,
pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan, dan keutuhan wilayah.
Idealnya wilayah perbatasan juga sekaligus berfungsi sebagai “frointer” atau sebagai
wilayah yang dapat memperluas pengaruh dalam bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahan dan keamanan terhadap negara-negara sekitarnya.
4. 2. Menjelaskan makna bentuk Negara
kesatuan dan tujuan Negara kesatuan
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur
seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang
kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah
pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara
kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan
satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang
memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara
kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan
peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat
peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.
Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk
mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi
rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat
tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Menurut Charles E. Marriam, dalam bukunya A history of American Political Theories
mengemukakan lima tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan, yaitu keamanan
ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahtraan, dan kebebasan. Kelima tujuan tersebut
dapat direduksi menjadi kesejahtraan atau kemakmuran bersama.
5. 3. Menjelaskan keterkaitan bentuk Negara
kesatuan dengan tujuan Negara kesatuan
Hubungan bentuk negara kesatuan dengan tujuan negara terdapat pada
alenia keemapat pembukaan UUD negara republik indonesia berbunyi:
1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia.
2. Memajukan mesajahtraan umum.
3.Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pembentukan bentuk negara kesatuan memiliki tujuan untuk
menyatuhkan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar
dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik.
Jadi keterkaitan bentuk negara sangat erat hubungannya dengan tujuan
negara kesatuan karena setiap adanya bentuk negara kesatuan pasti
memiliki tujuan negara keatuan.
6. 4. Menjelaskan bentuk pemerintahan
Republik
Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi
republik absolut, republik konstitusional dan republik parlementer.
a. Republik absolut
Dalam sistem republik absolut pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan
kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya
digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun
tidak berfungsi.
b. Republik konstitusional
Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala
negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh
konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
c. Republik parlementer
Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara.
Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan
berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam
sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.
d. Sistem Pemerintahan Presidensial
Untuk mengetahui sistem pemerintahan presidensial, terlebih dahulu akan
dibahas mengenai sistem pemerintahan.
7. 5. Menjelaskan bentuk pemerintahan
Republik Indonesia
Indonesian adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan
pemerintah berbentuk republik dalam sistem pemerintah berbentuk
prisedensial. Bentuk negara berkaitan erat dengan kedaulatan.
Kedaulatan berasal dari pemerintah pusat maka disebut negara
kesatuan yang berdaulat adalah pemerintah pusat. Penyerahan
sebagian kedaulatai nisertai ini biasanya dengan perjanjian yang apa
sajayang berwenang pemerintah pusat dan negara bagian.
Dengan bentuk pemerintah republik indonesia dipimpin oleh, dan
untuk rakyat maka disebut republik dari dan oleh raja untuk rakyat
maka disebut Monarki.
Jika jalannya pemerintah bergantung pada dukungan parlamen dan
dikepalai oleh perdana mentri, kanselir, konsul atau sejenisnya maka
disebut parlamenter dan jika pemerintah tidak tergantung kepada
parlamenter disebut presidensial.
