Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia secara historis, mulai dari konsep John Locke dan Montesquieu hingga implementasinya dalam UUD 1945. Perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem dari kekuasaan tertinggi di tangan MPR menjadi lembaga-lembaga negara yang sederajat untuk menerapkan sistem checks and balances."

1. KELOMPOK
5 XI PMIA-6
ANANDA
PRADNYA
(06)
ANDIKA
SAPUTRA
(07)
DESSY
MAHARINI
(15)
DIAH
KIRANA
(17)
HARI
SIDHARTA
(21)
MUHAMM
AD
IKHWAN
(25)
RYAN
TRISHA
(29)

3. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara RI
• Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi
pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi
pengelolaan sistem pemerintahan yang dilkukan secara absolut
atau otoriter.
• Sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana
kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk
menghindari hal itu perlu adanya pembagian/pemisahan
kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara
lembaga pemegang kekuasaan.

4. Pengertian
Pembagian
Kekuasaan
Pembagian Kekuasaan adalah proses
menceraikan wewenang yang dimiliki oleh
Negara untuk (memerintah, mewakili,
mengurus, dsb.) menjadi beberapa bagian
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk
diberikan kepada beberapa lembaga Negara
untuk menghindari pemusatan kekuasaan
(wewenang) pada satu pihak/lembaga.

5. Moh. Kusnardi Harmaily Ibrahim
pembagian kekuasaan berarti
bahwa kekuasaan itu memang
dibagi-bagi dalam beberapa
bagian (legislatif, eksekutif, dan
yudikatif), tetapi tidak
dipisahkan.

6. PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT Zul Afdi
Ardian
VERTIKAL HORIZONTAL
Pembagian kekuasaan menurut
tingkatnya. Maksudnya
pembagian kekuasaan antara
beberapa tingkat pemerintahan.
Misal : Antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah
dalam negara kesatuan.
Pembagian kekuasaan menurut
fungsinya.
Dalam pembagian ini lebih
menitikberatkan pada
pembedaan anatara fungsi
pemerintahan yang bersifat
legislatif, eksekutif dan yudikatif.

7. Macam-Macam Kekuasaan Negara
a. Pembagian Kekuasaan menurut
John Locke
John Locke dari Inggris, dalam
bukunya yang berjudul “Two Treaties of
Goverment” mengusulkan agar kekuasaan
di dalam negara itu dibagi dalam organ-
organ negara yang mempunyai fungsi
berbeda. Menurut beliau agar pemerintah
tidak sewenang-wenang, maka harus ada
pembedaan pemegang kekuasaan –
kekuasaan ke dalam 3 macam kekuasaan
yaitu :
1. Kekuasaan Legislatif (membuat UU)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan
UU)
3. Kekuasaan Federatif ( melakukan hub.
Diplomtik dengan negara-negara lain).
b. Konsep Trias Politika Montesquieu
Menurut Montesquieu seorang
pemikir berkebangsaan Prancis
mengemukakan teorinya yang disebut
Trias Politika. Dalam bukunya yang
berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun
1748 menawarkan alternatif yang agak
berbeda dari pendapat John Locke.
Menurut Montesqueiu untuk tegaknya
negara demokrasi perlu diadakan
pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3
organ, yaitu :
1. Kekuasaan Legislatif (membuat UU)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan
UU)
3. Kekuasaan Federatif ( mengadili bila
terjadi pelanggaran atas UU)

10. PERBEDAAN
KONSEP
NO. PEMBEDA JOHN LOCKE MONTESQUIEU
1.
Kekuasaan
Eksekutif
kekuasaan yang mecakup
kekuasaan yudikatif
karena mengadili itu
berarti melaksanakan UU,
sedangkan kekuasaan
federatif (hubungan luar
negeri) merupakan
kekuasaan yang berdiri
sendiri
kekuasaan federatif karena
melakukan hub. luar negeri
itu termasuk kekuasaan
eksekutif, sedangkan
kekuasaan yudikatif harus
merupakan kekuasaan yang
berdiri sendiri dan terpisah
dari eksekutif
Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukan bahwa cara pembagian
kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang lebih diterima.

11. Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai
cabang-cabang dari kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
CABANG KEKUASAAN
LEGISLATIF
CABANG KEKUASAAN
EKSEKUTIF
CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF

12. Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai
cabang-cabang dari kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
CABANG KEKUASAAN
LEGISLATIF
CABANG KEKUASAAN
EKSEKUTIF
CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF
1. Fungsi Pengaturan
(Legislasi)
2. Fungsi Pengawasan
(Control)
3. Fungsi Perwakilan
(Representasi)

13. Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai
cabang-cabang dari kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
CABANG KEKUASAAN
LEGISLATIF
CABANG KEKUASAAN
EKSEKUTIF
CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF
1. Sistem
Pemerintahan
2. Kementrian
Negara

14. Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai
cabang-cabang dari kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
CABANG KEKUASAAN
LEGISLATIF
CABANG KEKUASAAN
EKSEKUTIF
CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF
1. Kedudukan
Kekuasaan
Kehakiman
2. Prinsip Pokok
Kehakiman
3. Struktur
Organisasi
Kehakiman

15. KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI
INDONESIA
Dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri, istilah “pemisahan
kekuasaan” (separation of power) itu sendiri cenderung
dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut.
Konsep pembagian kekuasaan (division of power) yag dikaitkan
dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide
pemisahan kekuasaan ala trias politica Montesquieu. Dalam sidang-
sidang BPUPKI 1945, Soepomo misalnya menegaskan bahwa UUD
1945 tidak mengandung doktrin trias politica dalam arti paham
pemisahan kekuasaan, melainkan manganut sistem pembagian
kekuasaan hal ini terlaksana sebelum UUD 1945 diamandemen.

16. Dari sisi lain Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa setelah adanya
perubahan UUD 1945 selama 4 kali, dapat dikatakan sistem konstitusi kita
telah menganut doktrin pemisahan itu secara nyata. Beberapa yang
mendukung hal itu antara lain adalah :
1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
2. Diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang
sebagai produk legislatif oleh MK. Dimana sebelumnya UU tidak dapat
diganggu gugat, hakim hanya dapat menerapkan UU dan tidak boleh
menilai UU.
3. Diakui bahwa lembaga pelaksana kedaulatan rakyat itu tidak hanya MPR
melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak
langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
4. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara namun
sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
5. Hubungan-hubungan antar lembaga negara itu bersifat saling
mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks dan
balances.

17. Latar Belakang Checks
and Balances di
Indonesia

18. Sepanjang usianya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami
perubahan/amandemen sebanyak empat kali. Perubahan-perubahan tersebut terjadi
pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.
Salah satu hasil dari perubahan UUD 1945 ini adalah tidak ada lagi
lembaga tinggi negara ataupun lembaga tertinggi negara, kini kedudukan lembaga-
lembaga negara dalam UUD 1945 atau Konstitusi adalah sama. Dengan demikian
maka maka setiap lembaga negara memiliki kekuasaan yang seimbang.
Karena penyelenggaraan kedaulat rakyat sebelum ada perubahan UUD
1945 ini dilaksanakan melalui sistem MPR dengan prinsip terwakili yang telah
menimbulkan kekuasaan bagi Presiden yang sangat besar dalam segala hal termasuk
pembentukan MPR.

19. Saat Periode Orde Lama (1959-1965) itu seluruh anggota MPR(S) dipilih dan
diangkat langsung oleh Presiden. Tidak jauh beda dengan Periode Orde Baru (1966-
1998) dimana dari 1000 orang anggota MPR hanyalah 600 orang yang dipilih dan
ditentukan oleh Presiden. Yang menunjukkan bahwa MPR hanyalah sebagai alat untuk
mempertahankan kekuasaan dari Presiden, hingga saat itu kewenangan untuk
memilih Presiden dan Wapres ada ditangan MPR. Padahal MPR sendiri dipilih oleh
Presiden, sehingga siapapun yang menguasai suara di MPR maka akan dapat
mempertahankan kekuasaannya.
Pengangkatan anggota MPR dari unsur Utusan Daerah dan unsur Utusan
Golongan bagi pembentukan MPR dalam jumlah yang besar juga dianggap sebagai
penyimpangan konstitusional karena secara logika wakil yang diangkat akan patuh dan
loyal pada pihak yang mengangkatnya. Akibatnya wakil tersebut tidak lagi memiliki
hubungan dengan yang diwakilinya.
Presiden adalah mandataris MPR yang harus bertanggung jawab kepadanya.
Maka hubungan Presiden dengan MPR sangat sulit dilihat sebagai hubungan vertikal
atau horizontal.
Jadi idealnya seluruh anggota MPR dipilih rakyat melalui Pemilu.

20. Dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi
Negara dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Ini menunjukkan
bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat yang menjadikan
lembaga itu sebagai sentral kekuasaan, yang mengatasi cabang kekuasaan lainnya.
Lembaga yang tertinggi membawa konsekuensi seluruh kekuasaan lembaga
negara berada dibawahnya harus bertanggung jawab pada MPR. Akibatnya
keseimbangan antar elemen penyelenggara negara atau sering disebut checks and
balances system antar lembaga tinggi negara tidak dapat dijalankan.
Sistem MPR itu juga membuat kekuasaan bagi presiden dalam pembentukan
UU (fungsi Legislasi) yang harusnya dilakukan oleh DPR yang dapat dilihat pada
rumusan pasal 5 ayat (1) naskah asli UUD 1945 yang berbunyi : “Presiden memegang
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat”. Karena itu pengawasan dan keseimbangan antara lembaga tinggi negara
sangat lemah sekali.

21. Orde Reformasi dimulai awal Mei 1998 karena terjadi berbagai krisis. Yang
memunculkan berbagai tuntutan, karena masyarakat ingin perubahan sistem dan
struktur ketatanegaraan Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan negara yang
demokratis dengan menjamin HAM warganegaranya,contoh tuntutannya seperti
Amandemen UUD 1945, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, penegakan hukum,
HAM, pemberantasan KKN, mewujudkan kehidupan yang demokratis.
Hasil nyata dari reformasi adalah perubahan UUD 1945 yang dilatar belakangi
oleh :
1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
3. Pasal yang sifatnya terlalu “luwes” dapat menimbulkan multi tafsir
4. Kewenangan Presiden untuk mengatur hal penting dengan undang-undang
5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup
didukung ketentuan konstitusi
Hal tersebutlah yang menjadi penyebab keseimbangan dan pengawasan terhadap
lembaga negara dianggap sangat kurang (checks and balances system) tidak berjalan
harus dilakukan Perubahan UUD 1945.

22. Perubahan UUD 1945 yang terjadi 4x berturut turut ini (tahun
1999,2000,2001,2002) membawa dampak yang sangat besar dan mendasar terhadap
struktur ketatanegaraan dan sistem penyelenggaraan negara, seperti :
1. Menempatkan MPR sebagai lembaga yang punya kedudukan sederajat dengan
lembaga lain.
2. Pergeseran kewenangan membentuk UU dari Presiden kepada DPR.
3. Pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung.
4. Mempertegas penerapan sistem presidensiil.
5. Pengaturan HAM.
6. Muncul lembaga-lembaga baru seperti MK, KY dan BPD.

23. Terkait dengan perubahan kedudukan MPR setelah
adanya Perubahan UUD 1945, Abdy Yuhana menjelaskan
bahwa berdasarkan rumusan dari ketentuan Pasal 1 ayat 2
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.
Hal tersebut merupakan perubahan yang bersifat
fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rumusan
tersebut juga sengaja dibuat untuk membuka kemungkinan
diselenggarakannya pemilihan presiden secara langsung dan
menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

24. Berdasarkan atas ketentuan pasal-pasal dalam
kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD 1945
dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut :
1. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat
secara rakyat dan dapat dipilih kembali dalam
jabatan(Uud 1945 pasal 7).
Pemerintahan
Negara Republik
Indonesia

25. 2. Dalam proses pembuatan UU, presiden hanya
berhak mengajukan rancangan UU dan membahas
rancangan UU bersama DPR (UUD 1945 pasal 5
dan 20 ayat 2, 3, 4).
Presiden, wakil dan kementriannya merupakan
pemerintahan pusat (pemerintahan yang memegang
kendali pusat atau menyeluruh dengan membagi-bagi
wilayah pemerintahannya dalam pemerintah daerah).

26. urusan yang
ditangani
pemerintah
pusat
Politik
Luar
Negeri
Pertahanan
Keamanan
Yustisi
Moneter
dan Fiskal
Nasional
Agama

27. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif. Presiden
yang menyelenggarakan pemerintahan pusat dan dibantu
oleh wakil dan para mentri
Organisasi pemerintahan pusat :
1. Presiden
2. Wakil presiden
3. Para menteri
4. Kesekretariatan yang membantu presiden
5. Lembaga pemerintahan nondepartemen
6. Lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya, seperti
dewan pertimbangan dan staf ahli

28. PRESIDEN
KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN

29. TUGAS
KEPALANEGARA
1. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU.
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan
negara lain atas persetujuan DPR.
6. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
MA.
5. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
4. Mengangkat duta dan konsul.
3. Menyatakan keadaan bahaya.
7. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR.
8. Memberi gelar, tanda jasa, dll. Tanda kehormatan yang diatur dengan
UU.

30. KEPALA PEMERINTAHAN
Tugas :
1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2. Mengajukan RUU kepada DPR.
3. Menetapkan peraturan pemerintah.
4. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang (perpu).
5. Mengangkat dan memberhentikan para menteri.
6. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas
memberikan nasihat pertimbangan kepada presiden, yang
selanjutnya diatur dalam undang-undang.
7. Membahas dan melakukan persetujuan bersama dengan DPR
setiap rancangan undang-undang.
8. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang.

31. GRASI AMNESTI ABOLISI REHABILITAS
Dalam arti sempit berarti tindakan
meniadakan hukuman yang telah
diputuskan oleh hakim. Dengan
kata lain, grasi adalah ampunan
dari presiden pada orang yang
telah dijatuhi hukuman.
Amnesti ini diberikan kepada
orang-orang yang sudah ataupun
yang belum dijatuhi hukuman,
yang sudah ataupun yang belum
diadakan pemeriksaan terhadap
tindak pidana tersebut.
Abolisi merupakan suatu
keputusan untuk menghentikan
pengusutan dan pemeriksaan
suatu perkara, dimana pengadilan
belum menjatuhkan keputusan
terhadap perkara tersebut.
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden
dalam rangka memulihkan nama baik seseorang
yang telah hilang karena suatu keputusan hakim
yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti
bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh
tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan
perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak
bersalah sama sekali
HAK PRESIDEN

32. Tugas Presiden dalam Bidang Eksekutif
PASAL 4
AYAT (1)
PASAL 17
AYAT (2)
PASAL 5
AYAT (2)
Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan menurut Undang-Undang
Dasar.
Presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.
Menteri-menteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh presiden.

33. Tugas Presiden dalam Bidang Legislatif
PASAL 5 AYAT (1) PASAL 22 AYAT (1)
Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.

34. Tugas Presiden dalam Bidang yudikatif
Pasal 14 Ayat (1) Pasal 14 Ayat (2)
Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung
Presiden memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat

35. WAKIL PRESIDEN
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, presiden tidaklah sendiri
tetapi dibantu oleh seorang wakil presiden. Hal ini tercantum dalam
pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam melakukan
kewajibannya presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”.
Sebelum diadakan amandemen UUD 1945, wakil presiden dipilih oleh
presiden. Akan tetapi mulai tahun 2004, wakil presiden dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui pemilu

36. TUGAS DAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN
1. Membantu presiden
melakukan tugasnya.
2. Menggantikan presiden
sampai habis waktunya,
jika presiden mangkat,
berhenti, atau tidak
dapat melaksanankan
kewajibannya dalam
masa jabatannya.
1. Memperhatikan secara khusus,
menampung masalah-masalah, dan
mengusahakan pemecahan masalah-
masalah yang perlu, menyangkut
bidang tugas kesejahteraan rakyat.
2. Melakukan pengawasan operasional
pembangunan dengan bantuan
departemen-departemen, dalam hal
ini inspektur-inspektur jenderal dari
departemen-departemen yang
bersangkutan
UMUM KHUSUS

37. PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PRESIDEN
Sebagai Wakil Presiden
Sebagai Pengganti Presiden
Bertindak Membantu Presiden

38. PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PRESIDEN
Sebagai Wakil Presiden
Sebagai Pengganti Presiden
Bertindak Membantu Presiden
Dalam peran ini, wakil
presiden mempunyai tugas
mewakili presiden
melaksanakan tugas-tugas
kepresidenan dalam hal-hal
yang kepadanya didelegasikan
oleh presiden. Oleh karena itu,
wakil presiden bertindak
sebagai petugas negara yang
menjalankan tugas
kepresidenan dengan kualitas
tindakan yang sama dengan
kualitas tindakan presiden
sendiri.

39. PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PRESIDEN
Sebagai Wakil Presiden
Sebagai Pengganti Presiden
Bertindak Membantu Presiden
Wakil presiden sebagai
pengganti presiden dapat
bertindak untuk jangka waktu
sementara atau dapat pula
bertindak untuk seterusnya
sampai masa jabatan presiden
habis.

40. PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PRESIDEN
Sebagai Wakil Presiden
Sebagai Pengganti Presiden
Bertindak Membantu Presiden
Wakil presiden juga dapat
bertindak membantu presiden
melaksanakan seluruh tugas
dan kewajiban presiden. Perlu
kita ingat, bahwa kualitas
bantuan seorang wakil
presiden jelas berbeda
tingkatannya daripada bantuan
yang diberikan oleh para
menteri yang biasa disebut
sebagai pembantu presiden