Download aja, tidak akan mengecewakan

1. SISTEM PEMERINTAHAN
KELOMPOK 2
ADITYAWARMAN
MAHARANI AZHARI
M REZZA RISVIANSYAH
NADYA FEBRIANTY
REZA ARIFTIARNO
VIEN HADIRIYANI
XII IPA 5

2. Pemerintahan
Dalam arti luas
Pemerintahan
Menurut
Utrect
Pemerintahan
Dalam arti
sempit
Arti Sistem
Arti Sistem
Pemerintahan
Pemerintahan dalam arti luas :
Badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Pemerintahan dalam arti sempit :
badan eksekutif beserta jajarannya.Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas
beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.
Sistem Pemerintahan
adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari
lembaga-lembaga negara yang berkaitan baik langsung atau tidak
langsung menurut suatu pola untuk mencapai tujuan.
Arti Pemerintahan menurut Utrect
a. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan
kenegaraan yang berkuasa memerintah
b. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan
kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di
wilayah suatu negara.
c. Pemerintah dalam arti kepala negara ( Presiden )
bersama dengan kabinetnya.

3. Bentuk Klasik
Bentuk
Monarhi/Kerajaan
Bentuk
Republik
Bentuk Monarhi/Kerajaan
Monarki Absolut : yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu negara
yang di kepalai oleh seorang ( raja, ratu, syah, atau kaisar ) yang
kekuasaannya dan wewenangnya tidak terbatas
Monarki Konstitusional :yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu
negara yang di kepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya di
batasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).
Monarki Parlementer : yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu
negara yang di kepalai oleh seorang raja dengan menempatkan
parlemen ( DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Bentuk Republik
•Republik Absolut : Dalam sistem republik absolut,
pemerintah bersifat diktator tanpa ada pembatasan
kekuasaan.
•Republik Konstitusional : Dalam sistem republik
konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala
negara dan kepala pemerintahan.
•Republik parlementer : Dalam sistem republik parlementer,
presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara.
PLATO
(429 – 347 SM)
1. Aristokrasi,
2. Timokrasi,
3. Oligarki,
4. Demokrasi,
5. Tirani
ARISTOTELES
(384 - 322 SM)
1. Monarki,
2. Tirani,
3. Aristokrasi,
4. Oligarki,
5. Politeia,
6. Demokrasi
POLYBIOSAjaran Plato (429-347 SM)
Aristokrasi : bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum
cendikiawan yang dilaksanakan sesuai pikiran dan keadilan
Timokrasi : dipegang oleh orang orang yang ingin mencapai
kemashyuran
Oligarki : dipegang oleh golongan hartawan
Demokrasi : dipegang oleh rakyat jelata
Tirani : dipegang oleh seorang tiran (sewenang wenang, sehingga
jauh dari cita cita keadilan)
Ajaran Aristoteles
Monarki : dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum (baik dan
ideal)
Tirani : dipegang oleh seseorang demi kepentingan pribadi (buruk dan
kemerosotan)
Aristokrasi : dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan
umum (baik dan ideal)
Oligarki : dipegang oleh sekelompok sendikiawan demi kepentingan
kelompoknya (pemerosotan dan buruk)
Politeia : dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum (baik dan
ideal)
Demokrasi : dipegang oleh orang orang tertentu demi kepentingan sebagian
orang (kurang baik dan pemerosotan)
Teori Polybios ini dapat dikatakan sifatnya
deterministik, artinya perubahan bentuk
pemerintahan ini mengikuti siklus yang berurutan
dari pemerintahan baik, kemudian digantikan
pemerintahan buruk, lalu digantikan lagi dengan
pemerintahan baik dan seterusnya. Polybios pun
beranggapan adanya hubungan kausal antar
siklus tersebut karena lahirnya bentuk
pemerintahan merupakan akibat bentuk
pemerintahan yang sebelumnya.

4. Sistem
Pemerintahan
Parlementer
Sistem
Pemerintahan
Referendum
Sistem
Pemerintahan
Presidensial
Sistem
Pemerintahan
Campuran
Sistempemerintahan referendum
adalah bentuk sistem pemerintahan yang merupakan
variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan
presidensial.
Macam-macam :
Referendum Obligator
Referendum Fakultatif
Referendum Konsultatif
SistemCampuran atauQuasi pada hakekatnya
merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan
parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.
Dalam sistem ini dikenal bentuk quasi parlementer dan
quasi presidensial. Pada sistem pemerintahan quasi
presidensial itu lebih menonjolkan ciri atau unsur dari
sistem presidensialnya dibanding sistem parlementer,
begitupun sebaliknya sistem quasi parlementer itu lebih
meninjolkan ciri atau unsur sistem parlementernya.
Sistempemerintahan parlementer
yaitu sebuah sistem pemerintahan
di mana parlemen memiliki peranan
penting dalam pemerintahan.
next
Sistem pemerintahan presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial,
kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan
perwakilan rakyat.
next

5. Ciri-ciri
Kelebihan dan
Kelemahan
Ciri-ciri SistemPemerintahan Parlementer
a). Kabinet, yaitupara menteri di bawahpimpinan perdana
menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen
b). Presiden adalah kepala Negara, sedangkan kepala
pemerintahan adalah perdana menteri
c). Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak
percaya
d). Kepala Negara atas saran pemerintah, yaituperdana menteri
dapat membubarkan parlemen
e). Lama masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan meskipun
memiliki masa jabatan dalamwaktutertentu

6. Ciri-ciri
Kelebihan dan
Kelemahan
NEXT
Ciri-ciri pemerintahan presidensial:
1. Presidenmemiliki kekuasaanyang luas, yaitusebagai kepalanegara
dan sebagai kepala pemerintahan
2. Presiden tidak bertanggung jawabkepada Parlemen
3. Presiden tidakdapat membubarkan parlemen
4. Presidendalammelaksanakanpemerintahan dibantuoleh para
menteri yang ditunjukdan diangkat oleh presiden
5. Paramenteri tidakbertanggung jawab kepada parlementetapi
kepada presiden
6. Masajabatan kabinet, yaitupresiden beserta para menterinya sesuai
dengan masa jabatanya

7. Kelebihan dan Kelemahan
dari sistem Pemerintahan
di Indonesia
Pokok-pokok Sistem
Pemerintahan Republik
Indonesia
Beberapa variasi dari
sistem pemerintahan
Presidensial RI
Struktur Ketatanegaraan
Negara Republik Indonesia
Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia
menurut UUD 1945
Perbandingan Sistem
Pemerintahan Republik
Indonesia sebelum dan
sesudah Amandemen
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu
harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu
yang tidak boleh saling campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja
dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3
organ saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
Pokok-pokok SistemPemerintahanR.I. (sebelum) diamandemen
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi
dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Pokok-pokokSistemPemerintahan R.I. (Sesudah) diamandemen
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara
terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan
presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan
wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada
presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR.
DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya
pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya.
Beberapa VariasiDari SistemPemerintahan Predensial Negara RI
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR
atas usul DPR.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat negara perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal
membentuk undang-undang hak budget (anggaran ).

8. 1. Pengaruh Sistem Pemerintahan yang Dianut Suatu
Negara Terhadap Negara Lain.
faktor-faktor yang mempengaruhi sistem
pemerintahan suatu negara.
Faktor Sejarah
Faktor Ideologi
a.Faktor Sejarah
Berikut ini contoh proses terbentuknya suatu negara :
Cessie (Penyerahan) atau Mandat
Anexatie/Kolonial (Pencaplokan/Penguasaan
Separatise (Pemisahan)
contoh
lain>>
b. Faktor Ideologi
Beberapa contoh negara yang berdasarkan ideologi

9. 2. Perbandingan Sistem Pemerintahan
Indonesia dengan Negara lain
Indonesia dengan Inggris
Indonesia dengan Amerika
Serikat

10. • Mendukung setiap kebijakan
pemerintah
• Berpartisipasi aktif
• Memberikan kritik, saran dan masukan
• Melakukan kontrol sosial
• Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi
warga negara yang baik

11. • Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya
lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling
berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan
penyelenggaraan negara.
• Sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini
berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara
yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan
bangsa dan negaranya. Sistem pemerintahan pada
umumnya berlaku, yaitu sistem pemerintahan
parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.
• Sistem pemerintahan RI setelah diadakan amandemen
UUD 1945, telah banyak membawa perubahan –
perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia
diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial
yang lama.

12. PERTANYAAN
Lihat jawaban
Lihat jawaban
Lihat jawaban
Lihat jawaban
Lihat jawaban
Sistem Pemerintahan
adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari
lembaga-lembaga negara yang berkaitan baik langsung atau tidak
langsung menurut suatu pola untuk mencapai tujuan.
Ciri-ciri pemerintahan presidensial:
1. Presiden memiliki kekuasaan yangluas, yaitusebagai kepala
negara dan sebagai kepalapemerintahan
2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen
3. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
4. Presiden dalammelaksanakan pemerintahan dibantuoleh
para menteri yang ditunjuk dandiangkat olehpresiden
5. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen
tetapi kepada presiden
6. Masa jabatan kabinet, yaitu presiden beserta para
menterinya sesuai dengan masa jabatanya
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan
pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan
kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi
(MK).

13. `