pkn bab 3 kelas 10

1. BENTUK, SISTEM PEMERINTAHAN
DAN KEDAULATAN NEGARA
Nama Kelompok:
•Alya Despriana R
•Annisa Nafiya
•Miranti Silvia
•Muhammad Birawa Balapati
•MuhammadYoesoef
•Nadiyah Safitri S
•PashaAdelia Kautsar

2. NEGARA
 Apa itu negara?
Suatu wilayah di permukaan bumi yang
kekuasaannya baik politik, militer , ekonomi,
sosial maupun budayanya diatur oleh
pemerintahan yang berada di wilayah
tersebut dan juga memiliki suatu sistem atau
aturan yang berlaku bagi semua individu di
wilayah tersebut, dan berdiri secara
independent.

3. RAKYAT WILAYAH
PEMERINTAHAN KEDAULATAN
SYARAT-SYARAT
TERBENTUKNYA
NEGARA

4. Bentuk Negara
Batas antara peninjauan secara sosiologis
dan peninjauan secara yuridis mengenai
negara. Peninjauan secara sosiologis jika
negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit)
tanpa melihat isinya, sedangkan secara
yuridis jika negarapeninjauan hanya
dilihat dari isinya atau strukturnya.

5. .
Menurut Machiavelli dalam bukunya II Prinsipe
Berdasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan
kemauan negara
Bentuk Negara
Republik
Monarki
Pembentukan kemauan negara
secara psikologis atau secara
alamiah, yang terjadi dalam
jiwa/badan seseorang dan
nampak sebagai kemauan
seseorang/individu
Pembentukan negara secara
yuridis, yang sengaja dibuat
menurut kemauan orang
banyak sehingga kemauan
itu nampak sebagai kemauan
suatu dewan

6. Bentuk Negara pada ZamanYunani Kuno Menurut Plato
Bentuk Negara
Tirani
-> pemerintahan oleh
seorang penguasa
yang bertindak
dengan sewenang-
wenang.
Demokrasi
-> pemerintahan oleh
rakyat miskin (jelata).
Oleh karena salah
mempergunakannya
maka keadaan ini
berakhir dengan
kekacauan atau
anarkhi.
Oligarkhi
-> pemerintahan oleh
para (golongan)
hartawan.
Timokrasi
-> pemerintahan oleh
orang-orang yang
ingin mencapai
kemasyhuran dan
kehormatan.
Aristokrasi
-> pemerintahan oleh
aristokrat
(cendikiawan) sesuai
dengan pikiran
keadilan.

7. Menurut Aristoteles
Dibagi menurut bentuk yang ideal dan bentuk
pemerosotan
Bentuk Negara
Bentuk ideal
Aristokrasi bentuk
pemrosotanya
Oligarkhi/Plutokrasi.
Bentuk ideal Politea
bentuk
pemerosotannya
Demokrasi.
Bentuk ideal
Monarkhi bentuk
pemerosatan
Tirani/Diktator.

8. Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan
 Pengertian lain dari bentuk negara dikemukakan oleh
beberapa sarjana sejak akhir zaman pertengahan yang
hingga saat ini masih diakui oleh banyak sarjana-sarjana
yang berpaham modern.
 Pengertian yang dimaksud adalah bentuk negara kerajaan
atau Republik. Pengertian ini diajarkan oleh Machiavelli
yang menyebutkan bahwa negara itu kalau bukan Republik
(Republica), tetapi Kerajaan.
Bentuk Negara pada Zaman Sekarang
 Tiga aliran yang didasarkan pada bentuk negara yang
sebenarnya, yaitu sebagai berikut.
 Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara
dengan bentuk pemerintahan.
Paham yang membahas bentuk negara itu, atas dua
golongan, yaitu demokrasi atau diktaktor.
Paham yang mencoba memecahkan bentuk negara dengan
ukuran-ukuran/ketentuan yang sudah ada.

9. Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku
kata, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”.
Kata “sistem” berarti menunjuk pada
hubungan antara berbagai lembaga negara
sedemikian rupa sehingga merupakan suatu
kesatuan yang bulat dalam menjalankan
mekanisme kenegaraan.
Sistem Pemerintahan

10. Apa itu sistem pemerintahan
monarki?
 Monarki, berasal dari bahasaYunani
monos (μονος) yang berarti satu,
dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah.
Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang
dipimpin oleh seorang penguasa monarki.
Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan
adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun
ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia,
tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20.
Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20,
hanya 40 takhta saja yang masih ada. Suatu
bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu
orang demi kepentingan umum.

11. Sistem Pemerintahan Monarki
1. Monarki Absolut
Bentuk pemerintahan monarki absolut dikepalai oleh
seorang raja, ratu, syah, atau kaisar. Pada sistem monarki
absolut ini terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Contoh : Prancis dimana kekuasaan Louis XIV.
2. Monarki Konstitusional
Dalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat
dibatasi.
3. Monarki Parlementer
Dalam pemerintahan parlementer kekuasaan tertinggi
ditangan perlemen. Jatuh tegaknya pemerintah bergantung
pad kepercayaan parlemen kepada para menteri. Raja tidak
memegang pemerintahan dengan nyata, tetapi par menteri
yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-
sendiri, sesuai tugas masing-masing.

12. Negara yang menganut sistem pemerintahan
monarki, antara lain :
Spanyol
Yordania
Arab Saudi
Thailand
Kamboja
Australia
Belgia
Belanda
Denmark
Kanada
Selandia Baru
Portugal
Jepang
Malaysia
Brunei
Darussalam

13. Apa itu sistem pemerintahan
republik?
 Republik adalah sebuah negara di mana tampuk
pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan
dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin
atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal
dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yang
artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat.
Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi.
Terdapat kasus dimana negara republik diperintah
secara totaliter. ketua negara suatu republik biasanya
seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa
pengecualian misalnya di Swiss, terdapat majelis tujuh
pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara,
dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua
negara dipegang oleh dua orang.

14. Sistem Pemerintahan Republik
 1. Republik Absolut
 Dalam republik absolut, pemerintahan bersifat diktator.
Hukum dimanipulasi hingga mendukung kekuasaannya.
Contoh Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa
Mussolini, dan Spanyol pada masa Jenderal Franco.
Perbedaan utama antara monarki absolut dengan
republik absolut adalah bahwa dalam monarki absolut
kekuasaan raja diwarisi dari para pendahulunya,
sedangkan dalam republik absolut kekuasaan bisa
didapat melalui berbagai cara, seperti kudeta (perebutan
kekuasaan) atau pemilu yang curang.

15.  2. Republik Konstitusional
 Dalam pemerintahan republik konstitusional kekuasaan kepala negara dan
kepala pemerintahan tidak diwariskan. Kedudukan politik dapat
diperebutkan melalui cara-cara yang sah, seperti yang ditetapkan dalam
undang-undang. Dalam undang-undang diatur mengenai bagaiman
kekuasaan dijalankan, hak, dan kewajiban warga negara, serta aturan-
aturan lain dalam kehidupan kenegaraan. Dlam pemerintahan ini, presiden
menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menteri diangkat
dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Contoh Amerika Serikat, dan Republik Indonesia.
 3. Republik Parlementer
 Dalam pemerintahan ini, presiden sebagai kepala negara yang tidak
aktifmemimpin penyelenggaraan pemerintahan. Kepala pemerintahan
dipegang oleh perdana menteri yang memimpin kabinet. Para menteri
bertanggung jawab pada parlemen. Presiden tidak dapat diganggu gugat.
Presiden memiliki hak prerogatif, yakni hak yang bersifat
 kehormatan sehingga hanya sebagai lambang. Contoh Jerman, Italia, dan
India.

16. Negara yang menganut sistem pemerintahan
republik, antara lain :
Jerman
Republik
Rakyat Cina
Republik Cina
(Taiwan)
Bangladesh
India
Indonesia Iran
Irak
Mesir
Myanmar
Pakistan
Singapore
Filipina
Vietnam
Amerika
Serikat

17. KEDAULATAN
Suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu
wilayah pemerintahan, masyarakat, atau
atas diri sendiri terdapat penganut dalam
dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari
Tuhan atau Masyarakat

18. MACAM – MACAM KEDAULATAN
RAKYAT
 Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity),
yaitu negara berhak mengatur segala
kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga
Negara dan perangkat lainnya tanpa campur
tangan negara lain.
 Kedaulatan ke luar (external sovereignity)
yaitu negara berhak untuk mengadakan
hubungan atau kerjasama dengan negara-
negara lain, untuk kepentingan bangsa dan
negara.

19. Kedaulatan Menurut UUD 1945
Sebelum Perubahan
 Indonesia adalah salah satu negara yang
menganut teori kedaulatan rakyat. Hal itu
terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang
berbunyi: “.....susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”.
selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 hasil dekrit 5 juli 1959 atau sebelum
perubahan yang berbunyi: “Kedaulatan adalah
ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Menurut
pasal tersebut maka MPR adalah penjelmaan
rakyat indonesia sebagai satu-satunya lembaga
yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya.

20. Kedaulatan Menurut UUD 1945
Setelah Perubahan
 Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya
mengubah rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang
bunyinya menjadi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan
rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 tersebut membawa
kosekuensi dan implikasi yang signifikan terhadap fungsi
dan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada
lembaga MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
sepenuhnya. Dengan demikian MPR tidak lagi sebagai
satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat.
Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun
pelaksanaanya dilakukan oleh beberpa lembaga negara
yang memperoleh amanat dari rakyat dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.

21. Macam teori kedaulatan
.Teori KedaulatanTuhan
Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dariTuhan.
Artinya, raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari
Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak
Tuhan.
Teori Kedaulatan Raja
Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan
Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena
itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakilTuhan di bumi yang
mendapat kekuasaan langsung dariTuhan sehingga kekuasaan raja
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Teori Kedaulatan Negara
Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara
sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara
muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.

22. d.Teori Kedaulatan Hukum
Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam
negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga
tidak bersifat absolut.
e.Teori Kedaulatan Rakyat
Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi
terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah
demokrasi.Teori ini memunculkan timbulnya suatu teori pembagian
kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika yang dikemukakan oleh
Montesquieu.

23. Lembaga-lembaga negara
menurut UUD 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR ter¬diri atas
anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan
umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui UU No. 12
Tahun 2003. Sedangkan keten-tuan tentang susunan dan
kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang
berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya
sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga
tertinggi negara.

24. Presiden
UUD 1945 mengatur, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehen¬daknya sendiri (Pasal 6 (1) UUD 1945).
b. tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD 1945).
c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Pre-siden (Pasal 6 (1) UUD 1945).
d. dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 A (1)) UUD
1945).
e. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poli¬tik peserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan pe¬milihan umum (Pasal 6 A (2) UUD 1945).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD
1945). Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui
undang-undang (Pasal 19 (2) UUD 1945). Fungsi DPR ditegaskan
dalam Pasal 20A (1) UUD 1945, bahwa DPR memiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

25. Mahkamah Agung (MA)
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman
di samping Mahkamah Kons- titusi di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945).
Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawa- hi beberapa
macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2) UUD
1945). MA merupakan lembaga peradilan umum di Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang menganut sebagai negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi
UUD 1945 menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk
1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-
undang terhadap UUD,
2) memutus seng- keta kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD,
3) memutus pembuba- ran partai politik,
4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 C (1)),
5) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24 C
(2) UUD 1945).

26. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD merupakan bagian dari keanggota- an MPR yang dipilih melalui
pemilihan umum dari setiap propinsi (Pasal 2 (1) dan Pasal 22 C (1) UUD
1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi (Pasal 32 UU No. 22 Tahun
2003). Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya,
dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 33 (4)
UU No. 22Tahun 2003).
Pemerintah Daerah
Pemerintah Derah merupakan penyelenggara peme- rintahan daerah.
Keberadaan pemerintahan daerah di- landasi oleh ketentuan UUD 1945
Pasal 18 (1) yang me- nyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan da- erah, yang diatur dengan undang-
undang.

27. Komisi Pemilihan Umum
Komisi pemilihan umum merupa-kan komisi yang bertanggung jawab
akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum
bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22 E (5) UUD 1945). Komisi
pemilihan umum sebagai lembaga pemilihan umum yang selanjutnya
disebut KPU (Pasal 1 (6) UU No. 22 Tahun 2007 ten- tang Penyelenggara
Pemilihan Umum).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD Propinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai lem baga daerah propinsi (Pasal 60 UU No. 22
Tahun 2003). Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga
pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003).
Fungsi DPRD secara umum sama dengan fungsi DPR, yaitu legislasi,
anggaran, dan pengawasan.

28. KomisiYudisial
KomisiYudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden
dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B (3) UUD 1945). Anggota Komisi
Yudisial harus mempu¬nyai pengetahuan dan pengalaman di bidang
hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (Pasal
24 B (2) UUD 1945).

29. TERIMA KASIH