Dokumen tersebut membahas kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) nasional Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan para pekerja dan menjamin produktivitas nasional. Dokumen ini menjelaskan tanggung jawab berbagai pihak terkait penerapan K3, serta strategi dan program pemerintah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

1. KEBIJAKAN K3
NASIONAL
1

2. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
No 1 Tahun 1970
Tentang
KESELAMATAN KERJA
 setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
kelamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan
dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
 Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara
aman dan effisien;
 setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu
terjamin pula keselamatannya;
2

3. 1. KEMANUSIAAN / MORALITAS
Tingkat kecelakaan masih relatif tinggi, yang dapat
berdampak menurunkan kualitas hidup masyarakat.
2. EKONOMIS
Kecelakaan menimbulkan kerugian baik langsung
maupun tidak langsung
• Life Safety
• Property Safety
• Environmental
safety
UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
3

4. Pengusaha
4
Presiden
BUPATI /
WALI KOTA
GUBERNUR
Dirien PPK
Menteri
Ahli K3
Direktur K3
Tanggung
Jawab
KITA
KECELAKAAN
NIHIL
Masyarakat
UNIT
PENGA
WASAN K3
Peg Pengawas K3

5. Pemerintah Perumusan kebijakan, standar,
pedoman dan kriteria teknis di
bidang K3
Ditunjuk
/
diakreditasi
Jasa / Lembaga
Riksa Uji K3
Provinsi
Kab / Kota
Lapor /
koordinasi
Obyek Pengawasan K3 :
•Tempat Kerja
•Tenaga Kerja
•Peralatan
• Operasional
pengawasan K3 oleh
pegawai pengawas
• Riksa Uji obyek
pengawasan K3 oleh
pengawas spesialis
sesuai bidangnya
Pembinaan supervisi
dan monitoring
pelaksanaan otoda
Riksa uji obyek
pengawasan K3 oleh
Ahli K3 spesialis
sesuai bidangnya
5

6. Kelembagaan Pembinaan K3
Pengurus
Tempat Kerja
Satuan
Unit Kerja
Satuan
Unit Kerja
Satuan
Unit Kerja
Unit K3
P2K3
DISNAKER
(Unit Pengawasan K3)
Pembinaan
Pengawasan K3
Rekom
Laporan
6

7. Objek K3
Siklus Kebijakan Pengawasan K3
Norma,
Standar,
Prosedur
Kriteria
Pengawasan
& Riksa Uji
Norma
Baru
Revisi
Menteri /
Dirjen
Pimpinan
unit
pengawasan
Laporan
Temuan
Tidak
Sesuai
NOTA
Tindakan
hukum
Sesuai
ANALISIS
Kajian
STOP SEGEL
7

8. MELINDUNGI
HAK PEKERJA
MELINDUNGI
JAMINAN SOSIAL
PEKERJA
TUJUAN BINWASNAKER
MELINDUNGI
PENCARI KERJA
MELINDUNGI
K3
PEKERJA
8

9. REVITALISASI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
FOKUS  PENINDAKAN HUKUM
1. Menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di
tempat kerja
2. Menurunkan pelanggaran norma ketenagakerjaan
3. Mengurangi pekerja anak
4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
5. Meningkatkan kepesertaan dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas kondisi lingkungan kerja
Sasaran
KEBIJAKAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2010 - 2014
9

10. Bidang K3
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas personil dan lembaga K3
2. Implementasi SMK3
3. Menyusun, menetapkan dan menerapkan Strategi Nasional Pelaksanaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) :
a. Bulan K3
b. Penghargaan K3 (Zero Accident, SMK3 dan Pembina K3)
c. Pembudayaan Prilaku K3
d. Pemeriksaan dan Pengujian K3
e. Membangun Statistik Kecelakaan Kerja
f. Mendorong Peranserta Masyarakat dalam Pelaksanaan K3
g. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan pengukuran lingkungan kerja
UPAYA PENCAPAIAN SASARAN
10

11. ASARAN K
KEP MENAKER&TRANS
No. KEP. 372/MEN/XI/2009
Petunjuk Bulan K3
KECELAKAAN
11

12. Sasaran
untuk menjamin dan
meningkatkan
keamanan total
dalam melakukan
Aktifitas, Kegiatan
atau Pekerjaan
• Life Safety
• Property Safety
• Environmental safety
K3
KECELAKAAN
KERUGIAN
12

13. UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
13

14. 14
“ INDONESIA BERBUDAYA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TAHUN 2015 “
14
KepDirjen PPK No. Kep.02/DJPPK-PNK3/X/2009

15. 15
Misi Dit.PNK3 2010 - 2014
1. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan K3
2. Meningkatkan penerapan SMK3
3. Meningkatkan peran serta pengusaha, TK & masyarakat
untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan K3.

16. 16
Strategi Dit.PNK3 2010 - 2014
1. Menyusun dan meningkatkan kebijakan K3
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di
bidang K3
3. Meningkatkan sarana dan prasarana
pengawasan K3
4. Meningkatkan pembinaan penerapan SMK3
5. Meningkatkan jejaring dan peran serta instansi,
lembaga, personil dan pihak-pihak terkait

17. ASARAN K
INDONESIA
BERBUDAYA K3 TH 2015
STRATEGI & PROGRAM
PEMBINAAN
&
PENGAWASAN
PENERAPAN
SMK3
PERAN
SERTA
MASYARAKAT
Kebijakan K3 2009-2014
17

18. 18
PROGRAM :
1. Program Strategis
–PENCANANGAN BULAN K3 NASIONAL
–GEMA DAYA K3 IND BERBUDAYA K3 2015
2. Program Promotif
–Sosialisasi, Pameran, Seminar, Konvensi, K3 dll
3. Program Implementatif
Efektifitas pelaksanan peraturan perundang-
undangan K3
–Pembinaan, Pemeriksaan & Pengujian K3
–Penegakan Hukum
AGENDA K3 NASIONAL

19. 19
Program Kerja K3 di Perusahaan
Kewajiban Pengurus
Kewajiban :
• Wajib menerapkan SMK3 (5 prinsip
dasar)
• Pelayanan dan pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja
• Pemeriksan dan pengujian sumber-
sumber potensi bahaya
• Pembinaan, pelatihan K3 semua
pekerja
• Pengukuran kondisi lingkungan
• Mewujudkan lingkungan kerja yang
ERGOMIS, HYGIENIS, SAFETY
• Menyediakan anggaran K3
Pelaksanaan K3 Mandiri
• Komitmen manajemen
penerapan SMK3
• Bentuk Lembaga K3
– Safety Officer
– Safety Committee
• Siapkan SDM K3
• Siapkan sarana K3
• Setiap kecelakaan di
investigasi dan dilaporkan
• Anggaran Program K3

20. 20
Terima Kasih