1. Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. 2. Arah kebijakan K3 Nasional 2015-2019 menegaskan peran dan tanggung jawab semua elemen masyarakat dalam penerapan K3. 3. Alur pelayanan objek pengawasan K3 saat ini di Jawa Timur.

2. • Implementasi UU No 23 Th 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perubahan kewenangan
penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dr
Kab/Kota ke Provinsi
• Arah Kebijakan K3 Nasional Th 2015-2019
peran dan tanggung jawab semua elemen masyarakat
• Tata cara pengawasan ketenagakerjaan peran
dan posisi personil K3 di Perusahaan
• Alur pelayanan obyek pengawasan K3 kondisi saat ini
di Jawa Timur

3. IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG No 23 Th 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

4. URUSAN PEMERINTAHAN
(UU NO.23/2014)
UP. ABSOLUT
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER DAN VISCAL
NASIONAL
6. AGAMA
UP. KONKUREN
WAJIB PILIHAN
UP. UMUM
1. KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PARIWISATA
3. PERTANIAN
4. KEHUTANAN
5. ENERGI DAN SDM
6. PERDAGANGAN
7. PERINDUSTRIAN
8. TRANSMIGRASI
PELAYANAN DASAR
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PENATAAN RUANG
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLIN.MASYARAKAT.
6. SOSIAL.
TDK TERKAIT PELAYANAN
DASAR
1.TENAGA KERJA, 2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA, 3. PANGAN, 4.
PERTANAHAN, 5. LINGKUNGAN HIDUP, 6. ADPEN DAN CATPIL, 7. PEMBERDAYAAN MASY
DAN DESA, 8. PENGEND PENDUDUK DAN KB, 9. PERHUBUNGAN, 10. KOMINFO, 11.
KOPERASI DAN UKM, 12. PENANAMAN MODAL, 13. PEMUDA DAN OR, 14. STATISTIK, 15.
PERSANDIAN, 16. KEBUDAYAAN, 17. PERPUSTAKAAN, 18.KEARSIPAN.

5. PEMBAGIAN KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT & PROVINSI
PADA BIDANG TENAGA KERJA
SUB BIDANG PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
(LAMPIRAN HURUF G UU NO. 23 TAHUN 2014)
❑ PEMERINTAH PUSAT :
1.PENETAPAN SISTEM PENGAWASAN KK.
2.PENGELOLAAN TENAGA PENGAWAS KK.
❑ PEMERINTAH PROVINSI :
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN.
❑ PEMERINTAH KAB/KOTA :
TIDAK PUNYA KEWENANGAN

6. Kewenangan Pemerintah Pusat
1. Menetapkan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan :
a. Kelembagaan
b. Kompetensi pejabat teknis pengawas ketenagakerjaan
c. Penugasan pengawas ketenagakerjaan
d. Operasional pengawasan ketenagakerjaan
e. Anggaran, sarana, prasarana
f. Pelaporan & informasi
g. Kerjasama
h. Rapat koordinasi
i. Perijinan/pengesahan
2. Mengelola Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan :
a. Pendidikan & pelatihan
b. Penunjukan & pemberhentian
c. Status kepegawaian pengawas ketenagakerjaan
d. Pembinaan jenjang karier
e. Pengembangan kapasitas

7. Kewenangan Pemerintah Provinsi
 Menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan.
BERALIHNYA PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DARI
KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI
MERUPAKAN AMANAH UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2014.

8. KEBIJAKAN K3 NASIONAL

9. Philosophy
Upaya untuk menjamin
keutuhan dan kesempurnaan
tenaga kerja dan manusia pada
umumnya, hasil karya dan
budayanya menuju masyarakat
yang adil dan sejahtera.
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

10. Suatu ilmu pengetahuan dan
penerapannya dalam upaya
mencegah kecelakaan, kebakaran,
peledakan, pencemaran, penyakit
akibat kerja , dll
“ACCIDENT PREVENTION”
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Keilmuan

11. Segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja melalui
upaya pencegahan kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja
“ACCIDENT PREVENTION”
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pedoman
Kemnakertrans

12. • Melindungi para pekerja dan orang lain di
tempat kerja
• Menjamin agar setiap sumber produksi
dapat dipakai secara aman dan efisien
• Menjamin proses produksi berjalan lancar
Tujuan K3
(Ref. UU No. 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja )

13. 1. Ps. 5, 20, 27 (2) UUD 1945
2. Ps. 9, 10 UU No. 14/1969
Dicabut diganti dg UU No.13/2003
Ps. 86, 87
UU KK No.1/1970
PERATURAN PELAKSANAAN
▪ PERATURAN KHUSUS ▪ PERATURAN PEMERINTAH
▪ PER PRES
▪ PER MEN
▪ PERDA
▪ Kep. Gub/Bup/WaKOt
▪ Kep/SE Dirjen
PP P No
50/2012

14. KEPUTUSAN MENAKER RI NO 365 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN K3 NASIONAL
TH 2020-2025

15. V I S I

16. - Budaya K3 menjadi suatu mindset yang
senantiasa dikembangkan
- Terciptanya budaya K3 akan mendorong seluruh
pihak untuk meningkatkan kualitas, menilai dan
melakukan perbaikan terus menerus
- Budaya K3 sebagai strategi taktis dan tepat serta
mudah dipahami

17. TUJUAN :
1. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma
K3
2. Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mencapai
pelaksanaan budaya K3 secara optimal disetiap kegiatan
usaha
3. Meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri
berbudaya K3
SASARAN :
1. Turunnya tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
2. Terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien
untuk mendorong produktivitas
3. Terwujudnya kemandirian masyarakat berbudaya K3

18. MELALUI PENERAPAN SMK3 KITA WUJUDKAN INDONESIA BERBUDAYA K3
DLM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS
TINGKATKAN BUDAYA K3 UNTUK MENDORONG PRODUKTIVITAS DAN DAYA
SAING DI PASAR INTERNASIONAL
DENGAN BUDAYA K3 KITA TINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA MENUJU
MASYARAKAT SELAMAT, SEHAT DAN PRODUKTIF
MELALUI BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) MENDORONG
TERBENTUKNYA BANGSA YANG BERKARAKTER
WUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT INDONESIA BERBUDAYA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UNTUK MENDUKUNG STABILITAS
EKONOMI NASIONAL

19. PELAKSANA :
Masyarakat secara luas dg melibatkan berbagai unsur terkait yi
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah
Provinsi/Kab/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Asosiasi
Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh, Lembaga Pendidikan,
Perusahaan dan Masyarakat
PELAKSANAAN :
Pelaksanaan Bulan K3 tgl 12 Januari sd 12 Februari pd setiap
tahun dari tahun 2020 – 2025
Implementasi kegiatan K3 dilaksanakan secara terus menerus dan
berkesinambungan

20. KEGIATAN YG BERSIFAT STRATEGIS :
1. PENCANANGAN BULAN K3 NASIONAL
2. APEL BENDERA BULAN K3 NASIONAL
3. PEMBERIAN PENGHARGAAN K3
4. KONVENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SEMILOKA
5. PEMBENTUKAN KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA
6. DLL
KEGIATAN YG BERSIFAT PROMOTIF :
1. PEMASANGAN BENDERA, SPANDUK, BALIHO DAN UMBUL2 K3
2. PAMERAN K3
3. SOSIALISASI DAN PUBLIKASI K3
4. AKSI SOSIAL K3
5. CERDAS CERMAT K3
6. DLL

21. KEGIATAN YG BERSIFAT IMPLEMENTATIF :
1. PENILAIAN PENGHARGAAN K3
2. AUDIT SMK3
3. PEMBINAAN DAN PENGUJIAN LISENSI K3
4. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN OBYEK K3
5. PENANGANAN KASUS2 KECELAKAAN KERJA
6. PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
7. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA
8. OPERASI TERTIB DI BIDANG K3 PD SEKTOR TERTENTU
9. DAN LAIN-LAIN

22. PENERAPAN K3 DI MASYARAKAT
• PJK3
• Organisasi Profesi
• Assosiasi
• Perguruan Tinggi
• Pemerintah Pusat & Daerah
• DK3N / W / K
Mendorong
Pelaksanaan
K3
Di
Masyarakat
Meningkatnya
Pemahaman Arti
Pentingnya K3
Terciptanya Pelaksanaan K3 di
Rumah Tangga, Lingkungan
Masyarakat dan Perusahaan/
Tempat Kerja
K3 Menjadi
Kebutuhan
Masyarakat
Kepedulian setiap individu
maupun kelompok terhadap K3
meningkat

23. PENERAPAN K3 DI PERUSAHAAN
Mendorong
Terlaksananya
K3 Mandiri
disetiap
Perusahaan
Meningkatnya Kepatuhan
Pengusaha/ Pengurus &
Tenaga Kerja, dalam
Pelaksanaan Ketentuan dan
Standar K3
• P2K3
• Ahli K3
• Dokter Perusahaan & Pemeriksa
Kesehatan
• Operator
• Teknisi
• Petugas
• Paramedis
Tingkat kecelakaan & PAK dapat
ditekan bahkan dihilangkan
Terciptanya Ketenangan Kerja dan
Perlindungan K3
Tercapainya Peningkatan Efisiensi, efektifitas dan
produktifitas serta ketenangan berusaha

24. PEMERINTAH (SINERGITAS / KONEKSITAS)
Indonesia
Berbudaya K3
• Budaya K3
• Kebiasaan Melaksanakan K3
• Berperilaku K3
▪ Pelaksanaan K3 di perusahaan
▪ Pelaksanaan K3 di masyarakat
• Lembaga
• SDM
Biaya
• Metode
• Tatalaksana
Pembinaan K3
Pengawasan K3
Peraturan &
Standar

25. a. Semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja
dapat di cegah;
b. K3 merupakan bagian integral dari budaya,
nilai dan operasi perusahaan;
c. K3 merupakan bagian integral dari perilaku,
tanggung jawab dan peran setiap tenaga
kerja;
PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN K3

26. d. Manajemen harus menetapkan arah,
menyiapkan dan menjamin sepenuhnya
dalam pelaksanaan K3;
e. Setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa
memiliki atas kelangsungan operasi
perusahaan;
f. Setiap tenaga kerja harus dapat memimpin,
mengatur dirinya sendiri dan mengoreksi
satu sama lain;
g. Semua potensi bahaya harus di identifikasi
dan dikendalikan;
Lanjutan……

27. h. Semua kekurangan harus dilakukan
koreksi;
i. Akuntabilitas K3 harus ditetapkan, kinerja di
ukur dan di ketahui;
j. K3 merupakan “Good for Business Success”,
Vitality and sustainability.
Lanjutan……

28. Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
K3
Pelaksanaan
Rencana K3
Pemantauan
dan Evaluasi
Kinerja K3
Peningkatan
Berkelanjutan
Peninjauan
Ulang &
Peningkatan
oleh manajemen
Peninjauan dan pening
katan kinerja SMK3
5 PRINSIP DASAR
penerapan SMK3

29. KRITERIA PENILAIAN
PENERAPAN/AUDIT SMK3
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen – 26 kriteria
2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 – 14 kriteria
3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak – 8 kriteria
4. Pengendalian Dokumen – 7 kriteria
5. Pembelian dan Pengendalian Produk – 9 kriteria
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 – 41 kriteria
7. Standar Pemantauan – 17 kriteria
8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan – 9 kriteria
9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya – 12 kriteria
10. Pengumpulan dan Penggunaan Data – 6 kriteria
11. Pemeriksaan SMK3 – 3 kriteria
12. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan – 14 kriteria

30. TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILAN
% 64 kriteria
(Awal)
122 kriteria
(Transisi)
166 kriteria
(Lanjutan)
0 –59 % Tindakan hukum
Tindakan
hukum
Tindakan
hukum
60 – 84 %
Bendera perak
sertifikat
Bendera perak
sertifikat
Bendera perak
sertifikat
85 – 100 %
Bendera emas
sertifikat
Bendera emas
sertifikat
Bendera emas
sertifikat

31. 31
PENETAPAN
KEBIJAKAN K3

32. 32
32

33. 33
• Tertulis & bertanggal
• Ditandatangani oleh pengusaha dan atau
pengurus / Director
• Memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen
dan tekad melaksanakan K3
• Kerangka dan program kerja yang bersifat
umum dan atau operasional.
• Dibuat melalui konsultasi antara pengurus
dan wakil tenaga kerja
• Disosialisasikan/disebarluaskan
• Bersifat dinamik dan ditinjau ulang
agar tetap updated
Penetapan Kebijakan K3

34. 34
PT XXXX. berkeinginan untuk menjadi sebuah perusahaan besar yang dikagumi di Indonesia karena kepeduliannya terhadap
keselamatan, dan kesehatan kerja. Kita berkomitmen dan bertanggung jawab atas aset-aset perusahaan dalam hal
meminimalisasi terjadinya cidera, gangguan kesehatan, dan sakit akibat kerja
Kami percaya bahwa fokus perhatian terhadap sistem manajemen K3 yang kuat sebagai bagian integral dari cara kita beroperasi
akan memperkuat performa bisnis dan mendukung masa depan yang berkesinambungan untuk semua stakeholder, baik mereka
sebagai karyawan, Subkontraktor, customer, supplier, pemegang saham ataupun sebagai komunitas.
Kita akan menggerakkan langkah-langkah dalam mendukung kebijakan ini dengan cara:
➢Mencegah terjadinya cidera, gangguan kesehatan dan sakit akibat kerja melalui perbaikan yang terus-menerus dari peralatan
dan proses kapabilitas manajemen serta berinvestasi secara strategis dalam bidang peralatan dan teknologi.
➢Memastikan isu K3 yang signifikan dapat teridentifikasi dan akar permasalahan dapat diatasi dengan cara yang tepat.
➢Memenuhi atau melampaui standard dengan jalan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang terkait serta hal-hal lain
yang diperlukan
➢Menjadikan semua karyawan sadar akan peran dan tanggung jawabnya atas tercapainya tujuan K3
➢Mengkomunikasikan dan memberi pemahaman kepada stakeholder perusahaan mengenai pentingnya Kebijakan K3
➢Menetapkan dan memelihara kebiasaan, termasuk audit dan sasaran K3 yang telah ditetapkan, dan memastikan untuk patuh
pada kebijakan K3.
➢Mempertahankan sistem manajemen K3 yang mendukung tercapainya kebijakan K3
➢Semua karyawan berkewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini
dalam kegiatan sehari-hari, serta berkewajiban pula memelihara kebersihan lingkungan kerja masing-masing agar terwujud
tempat kerja yang aman, nyaman, bersih dan sehat.
Gresik, 05 Mei 2019
PT. ...............
Direksi,. Mr, YYYYYY
PT. XXXXXXX
KEBIJAKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

35. 35
No Name Designation Department Signature
01. Managing Director Management
02. Vice President (O) Management
03. General Manager Marketing
04. General Manager PNL & GA
05. General Manager Q. Assurance
06 General Manager Finance
07. Dy. General Manager Rolling Mill
08. Asst. General Manager Elect. Maint.
09. Manager Civil
10. Manager SHE
11. Manager Accounting
12. Manager MIS
13. Manager Materials
14. Manager Auditor
15. Manager Mech. Maint
16. Manager Electrical
17. Manager SMS (O)
18. Manager SMS (O)
19. Manager Mech. Maint.
KOMITMEN & PERNYATAAN PERSETUJUAN
Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Managing Director, VPO dan General Manager beserta
semua anggota dari tim manajemen PT. XXX setuju untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi
pelaksanaan program pendokumentasian dan pengimplementasian SMK3
(Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Surabaya,…

36. 36
PERNYATAAN PERSETUJUAN PERWAKILAN KARYAWAN/SERIKAT PEKERJA
Kami yang bertanda tangan di bawah ini PUK SPL – FSMI PT. XXXX selaku perwakilan dari semua tenaga kerja PT. XXXX
setuju untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan program pendokumentasian dan pengimplementasian SMK3
(Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Surabaya, 13 September 2007.
No Name Designation Signature
01. Ketua Umum
02. Wakil Ketua I
03. Wakil Ketua II
04. Wakil Ketua III
05. Sekretaris
06. Wakil Sekretaris I
07. Wakil Sekretaris II
08. Wakil Sekretaris IIII
09. Bendahara
10. Wakil Bendahara I
11. Wakil Bendahara II

37. 1.1 Kebijakan K3
37
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yg tertulis,
bertanggal, ditandatangani oleh
pengusaha atau pengurus secara jelas
menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta
komitmen terhadap peningkatan K3
1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan
kebijakan K3 kpd seluruh tenaga kerja
tamu, kontraktor, pelanggan dan
pemasok dengan tata cara yang tepat
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha
dan/atau pengurus setelah melalui proses
konsultasi dengan wakil tenaga kerja
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk
masalah K3 yg bersifat khusus
1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus
lainnya ditinjau ulang secara berkala
untuk menjamin bahwa kebijakan tsb
sesuai dengan perubahan yg terjadi dlm
perusahaan dan dalam peraturan
perundang-undangan
A KRITERIA AUDIT SMK3

38. PERMENAKER No 33 Th 2016
tentang
TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui
kegiatan
a. Pembinaan
b. Pemeriksaan
c. Pengujian
d. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
• Dalam hal ini Perusahaan/PJK3 melalui Ahli K3 Umum /
Spesialis yg dimiliki dapat berperan serta melakukan
pengawasan ketenagakerjaan (untuk pemenuhan
syarat-syarat K3 ) kecuali pada point d.

39. PENGAJUAN SURAT
PERMOHONAN (Perusahaan)
ke DISNAKERTRANS PROV.
JATIM
DISPOSISI KE
BIDANG WASNAKER & K3
PENUGASAN PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN
MELALUI KORWIL
PENERBITAN SK
PENGESAHAN
KELEMBAGAAN K3 DI
PERUSAHAAN
PERBAIKAN UNTUK
PEMENUHAN SYARAT
(Perusahaan)
KELEMBAGAAN K3:
1. Panitia Pembina
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(P2K3)
2. Pelayanan
Kesehatan Kerja
(PKK)
3. Jasa Catering
Tenaga Kerja
TIDAK
MEMENUHI
MEMENUHI
PEMBUATAN BERITA
ACARA HASIL PEMBINAAN
(Pengawas Ketenagakerjaan)

40. DISPOSISI KE
BIDANG WASNAKER &
K3
PENGAJUAN SURAT
PERMOHONAN DARI
PERUSAHAAN / PJK3 BIDANG
PEMBINAAN / INSTITUSI KE
DISNAKERTRANS PROV. JATIM
PENUGASAN PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN UNTUK
MELAKSANAKAN
PEMBINAAN MELALUI
KORWIL
PELAKSANAAN
PEMBINAAN
PENANDATANGANAN BERITA
ACARA PEMBINAAN &
PENERBITAN SURAT
PENGANTAR KE KEMNAKER RI
(Diterima 1 minggu sebelum
pelaksanaan kegiatan)
PERSONIL K3 :
1. Ahli K3 Umum
2. Ahli K3 Kimia
3. Ahli K3 Sp. Listrik
4. Ahli K3 Sp. Penanggulangan
Kebakaran
5. Ahli K3 Sp.Pesawat Uap Bejana
Tekan
6. Ahli K3 Sp.Pesawat Tenaga
Produksi
7. Ahli K3 Sp.Pesawat Angkat
Angkut
8. Auditor SMK3
9. Petugas Objek K3
10. Operator Objek K3
11. Teknisi K3
PENERBITAN SERTIFIKAT
DAN SURAT KEPUTUSAN
PENUNJUKAN (SKP) OLEH
KEMNAKER RI

41. DISPOSISI KE
BIDANG PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN & K3
PENGAJUAN SURAT
PERMOHONAN
RIKSA UJI OBYEK K3
KE DISNAKERTRANS
PROV. JATIM
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
SPESIALIS K3 MELAKUKAN RIKSA
UJI TERHADAP OBYEK K3
PENERBITAN
SURAT KETERANGAN
MEMENUHI
PERSYARATAN K3
TIDAK
MEMENUHI
MEMENUHI
SURAT PERMOHONAN DILENGKAPI * :
1. GAMBAR KONSTRUKSI
2. SPESIFIKASI TEKNIS
3. KELENGKAPAN PENDUKUNG LAINNYA
YANG TERMASUK OBYEK K3 :
1. PESAWAT UAP
2. BEJANA TEKAN DAN TANGKI TIMBUN
3. PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
4. INSTALASI LISTRIK
5. LIFT
6. INSTALASI PENYALUR PETIR
7. PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
8. INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN
PERBAIKAN
AGAR OBYEK K3
SESUAI DENGAN
PERATURAN
PERUNDANGAN
PEMBUATAN LAPORAN
HASIL RIKSA UJI
MEMENUHI SYARAT K3
PEMBUATAN LAPORAN
HASIL RIKSA UJI TIDAK
MEMENUHI SYARAT K3
PENERBITAN SURAT
KETERANGAN TIDAK
MEMENUHI
PERSYARATAN K3

42. PERUSAHAAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN
PENGGUNAAN BAHAN
KIMIA DI TEMPAT KERJA KE
DISNAKERTRANS PROV.
JATIM
(Lampiran II Kepmenaker No:
Kep.187/Men/1999)
DISPOSISI KE
BIDANG PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN DAN
K3
PENUGASAN PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN SPESIALIS
K3 UNTUK VERIFIKASI DATA
MELALUI KORWIL
PEMERIKSAAN BAHAN KIMIA
BERBAHAYA KE PERUSAHAAN
(Pengawas Ketenagakerjaan)
< NILAI AMBANG
KUANTITAS
≥ NILAI AMBANG
KUANTITAS
PENETAPAN POTENSI BAHAYA
MENENGAH
PENETAPAN POTENSI BAHAYA
BESAR
VERIFIKASI DATA
LAPORAN
(Pengawas
Ketenagakerjaan)

43. POLRI
Objek
Pengawasan
Ketenaga-
kerjaan
PEMERIKSAAN PENGUJIAN PENETAPAN
PEGAWAI
PENGAWAS/PPNS
Kebijakan
Pengawasan
(DIRJEN/KADIS)
• Mekanik,
• Pesawat uap &
bejana tekan
• Konstruksi bangunan
• Instalasi listrik
• Lingkungan kerja
• Kesehatan kerja
• Sertifikasi alat, &
personil
HIPERKES
Laporan
Dokter
Pemeriksa
PUSDIKLAT
POLRI &
MENKEHAM
Temuan
Tidak
Sesuai
Nota
Perlu
Perbaikan
Sesuai
Tindakan
IMPLEMENTASI
SISTEM PENGAWASAN K3
• Penghentian
pekerjaan
• Segel
• Sidik
PJK3
Auditor
Ahli K3
P2K3
PANTEK
LSP
STANDAR
Standar Kompetensi BNSP
Standar Teknis BSN
Pabrikasi
• Waktu kerja dan
istirahat
• Pengupahan
• Syarat kerja
• Perempuan dan
anak bekerja
• PTK LN
• TKA
• Jamsostek
• Norma
Ketenagakerjaan
• Norma K3