4. TUJUAN MELINDUNGI/menjamin
People/Person (safety induction, peminjaman
APD)
Equipment ( inspection, riksa uji)
Materials ( 5R, tata letak, storage, MSDS/SDS :
safety data sheet)
Methode ( cara kerja aman :JSA, LOTO, HIRADC
dll)
Environment ( pengukuran lingk kerja sd
pengelolaan sampah/limbah)
5. Bagaimana cara utk mencapai tujuan
tsb???? GAP ANALYSIS
Benang merah PUU K3 DI INDONESIA
UUD 45 ps 27 ayat 2
Setiap WN berhak atas penghidupan & pekerjaan
yg layak (K3)
UU NO 1 TH 1970 INDUK PERATURAN
KESELAMATAN KERJA
6. UU NO 1 TH 1970
PS 3 SYARAT2 KESELAMATAN KERJA.
A. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja ( safety
briefing, talk, morning, tool box meeting, P5M dll)
B. Mencegah tjdinya kebakaran (penyediaan SDM :
FIRE FIGHTER, penyediaan sarpras/fasilitas : APAR,
HYDRANT, SMOG DETECTOR, ALARM, SIRINE DLL)
C. Mencegah tjdinya peledakan (sda)
7. d. Jalur evakuasi sd titik kumpul
e. P3K ( penyediaan SDM : FIRST AIDER, penyediaan sarpras:
kotak P3K, ruang, alat evakuasi dll)
f. APD
SD R
8. PS 8
PEMERIKSAAN KESEHATAN TK
SESUAI PERMENAKER NO 2 TH 1980
1. MCU AWAL
2. MCU BERKALA ( MIN 1 TH 1X)
3. KHUSUS ( BAGI YG ADA RIWAYAT KK
ATAUPUN PAK)
9. PS 9 PEMBINAAN ( INDUCTION / OJT)
PS 10
PANITIA PEMBINA K3 ( P2K3)
STRUKTUR ORGANISASI K3
SESUAI PERMENAKER NO 4 TH 1987
PS 11
PT WAJIB MELAPORKAN KECELAKAAN KERJA
DI TEMPAT KERJANYA.
10. UU NO 13 TH 2003 TTG
KETENAGAKERJAAN
PS 86
PS 87
PT WAJIB MENERAPKAN SMK3
SMK3 DI ATUR DI PP NO 50 TH 2012.
11. PS 5
SETIAP PT WAJIB MENERAPKAN SMK3 APABILA :
1. PT MEMPEKERJAKAN TK >= 100 org
atau
2. PT MEMPEKERJAKAN TK < 100 TETAPI MEMILIKI
POTENSI BHY YG TINGGI :
A. POTENSI KEBAKARAN ( KEPMENAKER 186 TH
1999)
B. BAHAN KIMIA BERBAHAYA (KEPMENAKER 187
TH 1999)
C. ALAT BERAT ( PERMENAKER NO 8 TH 2020)
13. LATAR BELAKANG
1. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai
dari semua pihak
2. Kecelakaan kerja yang terjadi relative masih tinggi
3. Pelaksanaan pengawasan K3 masih bersifat parsial dan
belum menyentuh aspek manajemen
4. Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam
hal K3
5. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang
diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh
internasional (ILO)
6. Desakan LSM internasional dalam
hal hak tenaga kerja untuk
mendapatkan perlindungan
14. 7. Masalah K3 masih belum menjadi prioritas
program
8. Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek
ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan
moral
9. Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor
produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan
sebagai mitra usaha
10.Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3
relatif kecil
15. Manajemen perusahaan memberikan prioritas rendah pada
program K3 dalam program perusahaan
Kurangnya pengetahuan mengenai K3 baik dari perusahaan
maupun karyawannya
Pengawasan pemerintah yang lemah mengenai penerapan
K3
17. Pengertian
Pasal 1
SMK3
bagian dari sistem manajemen
perusahaan secara keseluruhan
dalam rangka pengendalian
risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya
tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif.
18. Tujuan Pelatihan SMK3
Memahami Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) dan memperkenalkan Komponen
Pendukungnya.
Peserta memahami dan mampu menjelaskan :
Latar belakang kebijakan SMK3
Pengertian SMK3
Dasar hukum SMK3
Prinsip dasar SMK3
Audit SMK3
19. Tujuan & Sasaran Penerapan SMK3
Menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja
di tempat kerja dengan melibatkan :
Unsur manajemen,
Tenaga kerja,
Kondisi dan lingkungan kerja
Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat
kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
Terintegrasi Terukur &
struktur
Terencana
PASAL 2
22. PERMEN NO. 01/1976 TTG WAJIB LATIHAN HYPERKES
BAGI DOKTER PERUSAHAAN
PERMEN NO. 01/1979 TTG KEWAJIBAN LATIHAN
HYPERKES BAGI PARAMEDIS PERUSAHAAN
PERMEN NO. 02/1980 TTG PEMERIKSAAN TENAGA KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA
PERMEN NO. 01/1981 TTG KEWAJIBAN MELAPORKAN
PAK
PERMEN NO. 03/1982 TTG PELAYANAN KESEHATAN
KERJA
PERMENAKER 15/2008 TTG P3K
5. KESEHATAN KERJA
23. a. UU No. 3 Tahun 1969 ttg Persetujuan Konvensi ILO No. 120
mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No.Per.08/MEN/2010 tentang Alat Pelindung Diri
c. Permenaker No. Per. 09/MEN/III/2016 tentang K3 Dalam
Pekerjaan Pada Ketinggian;
d. Permenaker No. 05 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
e. SE. Menakertrans SE.117/Men/ PPK-PKK/III/2005 tentang
Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat dan
tempat-tempat publik lainnya
f. SE Menakertrans RI No. SE. 01/MEN/PPK/IV/2012 tentang
Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat K3 di Ruang Terbatas
24. a. PP No. 7 Tahun 1973 ttg Pengawasan Atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per.03/MEN/1985
tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes;
c. Permenaker No. 3/Men/1986 tentang Syarat-syarat K3 di
Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida;
d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.187/MEN/1999
tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
e. SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 140/MEN/PPK-
KK/II/2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-syarat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia dengan
potensi bahaya besar (Major Hazard Installation);
f. Kepdirjen PPK No. Kep. 84/PPK/X/2012 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar
dan Menengah
g. PP 101/2014 Pengelolaan Limbah B3
25. BAB II, PASAL 5 PP NO.50/2012
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan
SMK3 di perusahaannya;
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
a. Memperkerjakan pekerja/buruh paling
sedikit 100 orang; atau
b. Mempunyai tingkat potensi bahaya
tinggi.
(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi
bahaya tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.
(4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3
wajib berpedoman pada Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
atau standar internasional perundang-
undangan serta dapat memperhatikan
konvensi
Tingkat potensi bahaya tinggi
adalah perusahaan yang
memiliki potensi bahaya yang
dapat mengakibatkan
kecelakaan yang merugikan
jiwa manusia, terganggunya
proses produksi dan
pencemaran lingkungan kerja.
26. Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
Penetapan
kebijakan K3
Perencanaan
K3
Pelaksanaan
rencana K3
evaluasi kinerja K3
Pemantauan dan
Peningkatan
Berkelanjutan
Peninjauan
Ulang&
Peningkatan
Peninjauan dan
peningkatan
kinerja SMK3
Pasal 6 PP No.50 Tahun 2012
27. 1. Pembangunan dan
Pemeliharaan
Komitmen
2. Pendokumentasian
Strategi
3. Peninjauan Ulang
Desain dan Kontrak
4. Pengendalian
Dokumen
5. Pembelian
6. Keamanan Bekerja
Berdasarkan SMK3
7. Standar Pemantauan
8. Pelaporan dan
Perbaikan
9. Pengelolaan material
dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan
penggunaan data
11. Audit SMK3
12. Pengembangan
Ketrampilan dan
Kemampuan
Elemen Audit
1. Penetapan
Kebijakan K3
2. Perencanaan
Penerapan K3
3. Penerapan K3
4. Pengukuran,
Pemantauan, dan
Evaluasi Kinerja
K3
5. Peninjauan
secara teratur
untuk
meningkatkan
kinerja K3 secara
berkesinambunga
n
Prinsip Dasar
1. Komitmen dan kebijakan
1.1 Kepemimpinan dan komitmen
1.2 Initial Review
1.3 Kebijakan K3
2. Perencanaan
2.1 Perenc ident bhy, penilaian
resiko dan pengend resiko
2.2 Per. per uu dan persyart lainnya
2.3 Tujuan dan sasaran
2.4 Indikator kinerja
2.5 Perenc awal dan perencanaan
kegiatan yg berlangsung
3. Penerapan
3.1 Jaminan kemampuan
3.2 Kegiatan pendukung
3.3 Ident SB, penilaian dan
pengendalian resiko
4.Pengukuran dan evaluasi
4.1 Inspeksi dan pengujian
4.2 Audit internal SMK3
4.3 Tindakan perbaikan dan
pencegahan
5. Tinjauan ulang dan peningkatan
pihak managemen
Pedoman Penerapan
28. 1. Penyusunan kebijakan K3 harus
melalui:
Memperhatikan peningkatan
kinerja manajemen K3 secara
terus-menerus;
Memperhatikan masukan dari
pekerja/buruh dan/atau SP/SB
Pasal 7
29. 3 Unsur dalam Kebijakan
Tujuan Ber-K3
Mematuhi
PUU
Komitmen
meningkatkan
berkelanjutan
1. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
31. 2. Penyusunan rencana K3 harus memperhatikan:
Hasil penelaahan awal ( BISNIS
PROSES)
RISK MANAGEMENT (HIRADC)
Peraturan per-UU-an dan persyaratan
lainnya (GAP ANALYSIS)
Sumber daya yang dimiliki
Pasal 9
33. Hierarki dokumentasi menurut PP
50/2012
I. MANUAL/PEDOMAN
K3
II. PROSEDUR/SOP
III. INSTRUKSI KERJA
IV. FORMULIR &
REKAMAN
34. Penyusunan rencana K3 harus melibatkan:
Ahli K3
P2K3
Wakil Pekerja/buruh
Pihak lain yang terkait
Pasal 9
35. Dalam perencanaan
SDM bidang K3 harus:
Berkompeten dibuktikan
dengan sertifikat
Kewenangan dibuktikan
dengan surat penunjukan dari
instansi yg berwenang
Pasal 10
36. 3. Dalam melaksanakan kegiatan harus:
menunjuk SDM yang berkompeten dan
berwenang
melibatkan seluruh pekerja/buruh;
membuat petunjuk K3 yang harus
dipatuhi oleh semua pihak
membuat prosedur informasi;
membuat prosedur pelaporan; dan
mendokumentasikan seluruh kegiatan.
Pasal 12
37. A. STRUKTUR P2K3 (4/1987)
Ketua (Pimpinan Setempat )
Anggota 50% manaj 50% pekerja
Sekretaris (Ahli K3 Umum
kemnaker)
Harus mengurus SKP
3. PELAKSANAAN RK3
TTD Pimpinan dan Disahkan
olehDisnaker
39. PENYEDIAAN SDM KOMPETEN SESUAI DGN PROSES BISNISNYA.
PT FURNITURE MEMILIKI TK 100
MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA
MENGGUNAKAN DT & FORKLIFT
SDM PUU & STANDAR RASIO KEBUTUHAN
MINIMAL SDM
AHLI K3 UMUM KEMNAKER PERMENAKER NO 2 TH
1992 & 4 TH 1987
INTEPRETASI
1 : 100
BUTUH 1 ORG AHLI K3
UMUM
FIRE FIGHTER ADA 4 KELAS
,D,C,B,A
SEDANG II
KEPMENAKER NO 186 TH
1999
10 D
4 C
1 B
1 A
FIRST AIDER / PETUGAS
P3K
PERMANAKER 15 TH 2008 1 : 100
BUTUH MIN 1 PETUGAS
P3K
BAHAN KIMIA KEPMENAKER NO 187 TH
1999
PETUGAS K3 KIMIA
ATAUPUN AHLI K3 KIMIA.
DUMPT TRUCK UU 22 TH 2009 UULLAJ DRIVER HARUS MEMILIKI
40. PT KONSTRUKSI
TK TETAP 100, LAMA PROYEK 6 BULAN
SDM PUU & STANDAR RASIO KEBUTUHAN
MINIMAL SDM
AHLI K3 UMUM KEMNAKER PERMENAKER NO 2 TH
1992 & 4 TH 1987
INTEPRETASI
1 : 100
BUTUH 1 ORG AHLI K3
UMUM
FIRE FIGHTER/ PETUGAS
KEBAKARAN
ADA 4 KELAS
,D,C,B,A
SEDANG II
KEPMENAKER NO 186 TH
1999
10 D
4 C
1 B
1 A
FIRST AIDER / PETUGAS
P3K
PERMANAKER 15 TH 2008 1 : 100
BUTUH MIN 1 PETUGAS
P3K
GENSET 0,3 MW PERMENAKER NO 33 TH
2012
AHLI K3 LISTRIK APABILA
PT MENGGUNAKAN
PE,BANGKIT > 200 KVA
41. C. SARPRAS
APAR DIATUR DI
PERMENAKER NO 4 TH
1980
UTK GEDUNG
JARAKNYA MAKS 15 m
Permenaker no
8 th 2010
Permenaker no
15 th 2008
43. D. KONSULTASI MOTIVASI DAN
AWARENESS
Dalam menunjukkan komitmennya terhadap
K3, pengusaha dan/atau pengurus harus
melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran
dengan melibatkan pekerja/buruh maupun
pihak lain yang terkait di dalam penerapan,
pengembangan dan pemeliharaan SMK3,
sehingga semua pihak merasa ikut memiliki
dan merasakan hasilnya
44. E. Pelatihan dan Kompetensi Kerja
Pelatihan dan kompetensi Kerja,
dilakukan dengan melakukan
pengidentifikasian dan
pendokumentasian standar
kompetensi kerja K3.
45.
46. F. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat
Kecelakaan dan Bencana Industri
Perusahaan harus
47. YG KITA LAKUKAN DALAM PENERAPAN KEADAAN
DARURAT YAITU:
1. STRUKTUR ORGANISASI (ERT)
2. SDM ( FLOOR WARDEN : TIM EVAKUASI, FIRE
FIGHTER : SECURITY, KOMUNIKASI, SPILL OFFICER,
LOGISTIK/DOCUMENT CONTROL)
3. SOP / PROSEDUR
4. DRILL/ PELATIHAN / SIMULASI ( MIN 1 TH 1 X
UTK 1 KEADAAN DARURAT)
48. BAGAIMANA TAHAPAN BUAT SOP
KEADAAN DARURAT
1. MITIGATION ( MENGETAHUI ADA APA
SAJA POTENSI KEADAAN DARURAT DI
PT KITA)
2. PREPARENESS ( SIAPKAN SDM &
SARPRAS)
3. RESPONSE ( PELATIHAN/SIMULASI)
4. RECOVERY ( PEMULIHAN)
50. 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
melalui:
Pemeriksaan
Pengujian
Pengukuran
Audit internal SMK3
Oleh SDM yang berkompeten dan berwenang
Kalau tidak punya SDMnya boleh pakai jasa pihak lain
Pelaksanaannya sesuai regulasi
Pasal 14
51. • Lingkungan Kerja
( FISIKA, KIMIA,
BIOLOGI,
ERGONOMI,
PSIKOSOSIAL)
• SDM Kompeten
• Lulus pelatihan
auditor SMK3.
•Semua Alat Berat (SILO, SIA,
SLO, KEUR )
•ALAT TAKAR (KALIBRASI)
•GEDUNG ADA SLF
•PAA DI RIKSA UJI
•0 0-2-1-1
• MCU (TK)
• Inspeksi
(INSPEKSI)
Pemeriksaan Pengujian
Pengukuran
5/2018
AHLI HIEGINE
INDUSTRI
FISIKA DILAKUKAN
MIN 6 BULAN 1 X
Audit Internal
4. PEMANTAUAN & EVALUASI
55. Perbaikan dan peningkatan kinerja
dilakukan berdasarkan pertimbangan:
1. perubahan peraturan perundang-undangan;
2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
4. perubahan struktur organisasi perusahaan;
5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi;
6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
7. adanya pelaporan; dan/atau
8. adanya saran dari pekerja/buruh.
56. TAHAPAN PELAKSANAAN SMK3
TAHAP PERSIAPAN
1. Pemilihan Konsultan
2. Pelaksanaan Independen
3. Pelaksanaan dengan target waktu
MENYATAKAN KOMITMEN
MENETAPKAN CARA SMK3
MENETAPKAN SDM
MEMBENTUK KELOMPOK PENERAPAN
1. Tanggungjawab terhadap
tugas
2. Jumlah anggota
kelompok
3. Kualifikasi anggota
kelompok
4. Kelompok penunjang
PERAN KELOMPOK
SOSIALISASI PENERAPAN
PENINJAUAN SISTEM
PENGEMBANGAN SISTEM
TINDAK LANJUT DAN PENERAPAN
PROSES SERTIFIKASI
58. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan terhadap:
1. Perusahaan yang secara sukarela minta
Audit SMK3;
2. Perusahaan yang bergerak di bidang dengan
potensi bahaya tinggi : bidang
pertambangan, minyak dan gas bumi;
3. Perusahaan yang mempunyai potensi
bahaya tinggi berdasarkan penetapan
Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas
Provinsi.
60. Tabel Penilaian 60
0 – 59%
60 – 84%
85 – 100%
Tindakan Hukum
Perak Sertifikat
Emas Sertifikat
Tindakan Hukum
Perak Sertifikat
Emas Sertifikat
Tindakan Hukum
Bendera Perak
Sertifikat
Bendera Emas
Sertifikat
Kecil
64 Kriteria
Sedang
122 Kriteria
Besar
166 Kriteria
63. Lembaga Audit SMK3 yang resmi dari Kemenaker RI:
1. PT Sucofindo
2. PT Surveyor Indonesia
3. PT ALKON Indonesia Sejahtera
4. PT Biro Klasifikasi Indonesia
5. PT PLN PUSERTIF
6. PT SAI Global Indonesia
7. PT Multi Sertifikasi Indonesia
8. PT Jatim Aspek Nusantara
9. PT TUV Rheinland
10. PT Mutu Agung Lestari
11. PT Solusindo Hutama Sejahtera
12. PT SAPTA MUTU UTAMA
13. PT Pusat Sertifikasi Prasetya
14. PT Mutu Indonesia Gemilang Global
15. PT Abdi Karya Angkasa
16. PT Lloyd’s Register Indonesia
17. PT Mitra Satu Rupa
18. PT Biro Sertifikasi Indonesia
64. Proses Pengajuan Audit
wajib menyampaikan:
Manual K3, IBPR,
P2K3, Tenaga Ahli,
SIA, Audit Internal dll
Pengusaha/Pengurus
Kemnaker
Audit
Ditetapkan nilai audit
CC : Disnaker &
Lembaga audit
Kurang Baik
Memuaskan
65. Daftar Pustaka
Ramli.Soehatman.2013.Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang
Efektif.Dian Rakyat. Jakarta
PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
