SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUANXIV)
copyright by Elok Hikmawati
1
Hak Pekerja/Buruh yang di
PHK (Ps.156 UU 13/2003)
1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,
pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon (UP) dan atau uang penghargaan
masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak
(UPH) yang seharusnya diterima.
copyright by Elok Hikmawati 2
2) Perhitungan uang pesangon paling sedikit sebagai
berikut :
a. masa kerja < 1 (satu) tahun = 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja > 1 (satu) tahun tetapi < 2 (dua) tahun = 2 (dua) bulan
upah;
c. masa kerja > 2 (dua) tahun tetapi < 3 (tiga) tahun = 3 (tiga) bulan
upah;
d. masa kerja > 3 (tiga) tahun tetapi < 4 (empat) tahun = 4 (empat) bulan
upah;
e. masa kerja > 4 (empat) tahun tetapi < 5 (lima) tahun = 5 (lima) bulan
upah;
f. masa kerja > 5 (lima) tahun tetapi < 6 (enam) tahun = 6 (enam) bulan
upah;
g. masa kerja > 6 (enam) tahun tetapi < 7 (tujuh) tahun = 7 (tujuh) bulan
upah.
h. masa kerja > 7 (tujuh) tahun tetapi < 8 (delapan) tahun = 8 (delapan)
bulan upah;
i. masa kerja > 8 (delapan) tahun = 9 (sembilan) bulan upah.
copyright by Elok Hikmawati
3
3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai be-
rikut :
a. masa kerja > 3 (tiga) tahun tetapi < 6 (enam) tahun = 2 (dua) bulan
upah;
b. masa kerja > 6 (enam) tahun tetapi < 9 (sembilan) tahun = 3 (tiga)
bulan upah;
c. masa kerja > 9 (sembilan) tahun tetapi < 12 (dua belas) tahun = 4
(empat) bulan upah;
d. masa kerja > 12 (dua belas) tahun tetapi < 15 (lima belas) tahun = 5
(lima) bulan upah;
e. masa kerja > 15 (lima belas) tahun tetapi < 18 (delapan belas) tahun =
6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja > 18 (delapan belas) tahun tetapi < 21 (dua puluh satu)
tahun = 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja > 21 (dua puluh satu) tahun tetapi < 24 (dua puluh empat)
tahun = 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja > 24 (dua puluh empat) tahun = 10 (sepuluh ) bulan upah.
copyright by Elok Hikmawati 4
4) Uang penggantian hak yang seharusnya
diterima, meliputi :
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan
keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh
diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus)
dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
copyright by Elok Hikmawati 5
 Pada prinsipnya, cuti tahunan tidak dapat
dikompensasikan dengan uang, kecuali apabila
dalam PK, PP/PKB mengatur dan menentukan
lain (misalnya hak cuti yang tidak diambil, dapat
diganti-dikompensasi-dengan uang)
 Akan tetapi dalam hal terjadi PHK dan
pekerja/buruh berhak atas UPH, maka hak atas
cuti wajib dikompensasikan dengan uang
berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf a
copyright by Elok Hikmawati 6
 Biaya ongkos pulang, bukan ke tempat asal
pekerja/buruh, tetapi ke tempat dimana
pekerja/buruh diterima (direkrut) bekerja di
perusahaan tersebut.
 Penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan 15% , telah dijelaskan oleh
MenteriTenaga Kerja danTransmigrasi dalam
suratnya kepada Kepala Dinas yang bertanggung
jawab di bidang Ketatanegaraan Propinsi dan
Kabupaten/Kota Nomor 18.KP.04.29.2004
tanggal 8 Januari 2004, perihal Uang
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan
Perawatan
copyright by Elok Hikmawati 7
Dasar Pengitungan Upah dalam
rangka PHK
 Komponen upah yang digunakan sebagai dasar
perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima
yang tertunda, terdiri atas :
 upah pokok;
 segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang
diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk
harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh
secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar
pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap
selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar
oleh pekerja/buruh.
copyright by Elok Hikmawati 8
 Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas
dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan
adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
 Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar
perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau
komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan
pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas)
bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari
ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
 Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan
upahnya didasarkan pada upah borongan, maka
perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12
(dua belas) bulan terakhir.
copyright by Elok Hikmawati 9
 Hubungan kerja yang berhak atas "pesangon" adalah
hubungan kerja berdasarkan PKWTT/permanent
 apabila hubungan kerjanya didasarkan PKWT akan tetapi
menyimpang dari ketentuan mengenai jangka waktu
kontrak, perpanjangan dan/atau pembaruan kontrak
(termasuk ketentuan adanya "masa jeda") atau jenis
pekerjaan yang dilakukan adalah bersifat tetap, maka
pekerja/buruh akan dibayarkan "pesangon" dengan dasar
perhitungan upah sebagaimana tersebut di atas
copyright by Elok Hikmawati 10
Contoh Soal
 Wawan telah bekerja selama lima tahun di PT Dapur
Ngebul Jakarta. Sesuai aturan perusahaan,Wawan
mendapat rolling pekerjaan dan dipindah ke divisi baru.
Walaupun sudah mendapat pelatihan, Wawan tetap
belum terbiasa dengan pekerjaan barunya.Wawan sering
melakukan kesalahan. Suatu hariWawan melakukan
kesalahan lagi, sehingga dipanggil oleh pimpinan
perusahaan. Di kantor pimpinan, Wawan dimaki-maki
dengan kata-kata yang kasar. KetikaWawan
mengatakan bahwa dia tersinggung karena dimaki-maki,
pimpinan perusahaan marah dan memukulWawan.
Wawan tidak terima dan mengajukan PHK ke Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial (LPPHI).
copyright by Elok Hikmawati 11
 Penghasilan Sarwan pada bulan terakhir bekerja sebagai
berikut :
– Gaji Pokok = Rp. 2.500.000,-
– Tunjangan Jabatan (Tetap) = Rp. 500.000,-
– Tunjangan Masa Kerja (Tetap) = Rp. 300.000,-
– Tunjangan Keluarga (Tetap) = Rp. 200.000,-
– Uang Makan &Transportasi
(TidakTetap) = Rp. 30.000,-/hari
– Total Upah ------------------------
(Gaji Pokok +TunjanganTetap) = Rp. 3.500.000,-
 Sebelum PHK terjadi, Sarwan telah mengambil cutinya
selama 2 (dua) hari kerja.
copyright by Elok Hikmawati 12
 Pertanyaannya :
1. Pekerja dapat mengajukan PHK ke LPPHI
dengan suatu syarat. Sebutkan syarat-ayarat
tersebut ! Apa dasar hukumnya?
2. Berapa kompensasi yang diterimaWawan
apabila LPPHI menyatakan pimpinan
perusahaan selaku wakil pengusahabersalah?
Sebutkan dasar hukumnya!
3. Berapa kompensasi yang diterimaWawan
apabila pimpinan perusahaan selaku wakil
pengusaha dinyatakan tidak bersalah?
Sebutkan dasar hukumnya!
copyright by Elok Hikmawati 13

More Related Content

Similar to Hukum_Ketenagakerjaan 14.ppt

Materidasar dasarpengupahan-120327063726-phpapp01
Materidasar dasarpengupahan-120327063726-phpapp01Materidasar dasarpengupahan-120327063726-phpapp01
Materidasar dasarpengupahan-120327063726-phpapp01Ammar Akmal
 
Panduan Mudah Menghitung Gaji Sesuai Jenis Karyawan
Panduan Mudah Menghitung Gaji Sesuai Jenis KaryawanPanduan Mudah Menghitung Gaji Sesuai Jenis Karyawan
Panduan Mudah Menghitung Gaji Sesuai Jenis KaryawanNovia Widya Utami
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Pengupahan hrm 2
Pengupahan hrm 2Pengupahan hrm 2
Pengupahan hrm 2Agtov F
 
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdfApindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdfRickyNoverto1
 
F kepmomt2004 102_waktu_kerja_lembur
F kepmomt2004 102_waktu_kerja_lemburF kepmomt2004 102_waktu_kerja_lembur
F kepmomt2004 102_waktu_kerja_lemburJulis Marinaldi
 
Pengupahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.pptx
Pengupahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.pptxPengupahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.pptx
Pengupahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.pptxssuserd30037
 
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptxPengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptxssuserd30037
 
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptxPengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptxssuserd30037
 
Pertanyaan mengenai gaji atau upah kerja
Pertanyaan mengenai gaji atau upah kerjaPertanyaan mengenai gaji atau upah kerja
Pertanyaan mengenai gaji atau upah kerjaMuhammmad Alfan
 
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptxKOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptxnelvy2
 
Peraturan perusahaan pt mipacko farrela 2017
Peraturan perusahaan pt mipacko  farrela  2017Peraturan perusahaan pt mipacko  farrela  2017
Peraturan perusahaan pt mipacko farrela 2017Pt.Mipacko Farrela
 
Resume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptx
Resume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptxResume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptx
Resume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptxAfvialAffansyah1
 
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptxPHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptxssuserd30037
 
Presentasi Employee Benefit
Presentasi Employee BenefitPresentasi Employee Benefit
Presentasi Employee BenefitEdith Lavindri
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
 
alasan PHK.pdf
alasan PHK.pdfalasan PHK.pdf
alasan PHK.pdfsiwan777
 

Similar to Hukum_Ketenagakerjaan 14.ppt (20)

Materidasar dasarpengupahan-120327063726-phpapp01
Materidasar dasarpengupahan-120327063726-phpapp01Materidasar dasarpengupahan-120327063726-phpapp01
Materidasar dasarpengupahan-120327063726-phpapp01
 
Panduan Mudah Menghitung Gaji Sesuai Jenis Karyawan
Panduan Mudah Menghitung Gaji Sesuai Jenis KaryawanPanduan Mudah Menghitung Gaji Sesuai Jenis Karyawan
Panduan Mudah Menghitung Gaji Sesuai Jenis Karyawan
 
Bahan email work site II
Bahan email work site IIBahan email work site II
Bahan email work site II
 
14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Pengupahan hrm 2
Pengupahan hrm 2Pengupahan hrm 2
Pengupahan hrm 2
 
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdfApindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
 
F kepmomt2004 102_waktu_kerja_lembur
F kepmomt2004 102_waktu_kerja_lemburF kepmomt2004 102_waktu_kerja_lembur
F kepmomt2004 102_waktu_kerja_lembur
 
Pengupahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.pptx
Pengupahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.pptxPengupahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.pptx
Pengupahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.pptx
 
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptxPengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
 
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptxPengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
Pengupahannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.pptx
 
Pertanyaan mengenai gaji atau upah kerja
Pertanyaan mengenai gaji atau upah kerjaPertanyaan mengenai gaji atau upah kerja
Pertanyaan mengenai gaji atau upah kerja
 
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptxKOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
 
Peraturan perusahaan pt mipacko farrela 2017
Peraturan perusahaan pt mipacko  farrela  2017Peraturan perusahaan pt mipacko  farrela  2017
Peraturan perusahaan pt mipacko farrela 2017
 
Waktu kerja lembur.pdf
Waktu kerja lembur.pdfWaktu kerja lembur.pdf
Waktu kerja lembur.pdf
 
Resume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptx
Resume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptxResume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptx
Resume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptx
 
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptxPHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
 
Presentasi Employee Benefit
Presentasi Employee BenefitPresentasi Employee Benefit
Presentasi Employee Benefit
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
 
alasan PHK.pdf
alasan PHK.pdfalasan PHK.pdf
alasan PHK.pdf
 

More from AdityaKurniawan95

Entrepreneurship : Kreativitas dan Inovasi
Entrepreneurship : Kreativitas dan InovasiEntrepreneurship : Kreativitas dan Inovasi
Entrepreneurship : Kreativitas dan InovasiAdityaKurniawan95
 
370527415-1-Analisis-Fungsi.pptx
370527415-1-Analisis-Fungsi.pptx370527415-1-Analisis-Fungsi.pptx
370527415-1-Analisis-Fungsi.pptxAdityaKurniawan95
 
Desain Produk dan Manajemen Kualitas.pptx
Desain Produk dan Manajemen Kualitas.pptxDesain Produk dan Manajemen Kualitas.pptx
Desain Produk dan Manajemen Kualitas.pptxAdityaKurniawan95
 
1. Pengantar Lean Manufactur.pptx
1. Pengantar Lean Manufactur.pptx1. Pengantar Lean Manufactur.pptx
1. Pengantar Lean Manufactur.pptxAdityaKurniawan95
 
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.pptAdityaKurniawan95
 
8. PengwasanNorma Lingkungan Kerja & B3.ppt
8. PengwasanNorma Lingkungan Kerja & B3.ppt8. PengwasanNorma Lingkungan Kerja & B3.ppt
8. PengwasanNorma Lingkungan Kerja & B3.pptAdityaKurniawan95
 
9. Sistem Penanganan Material.ppt
9. Sistem Penanganan Material.ppt9. Sistem Penanganan Material.ppt
9. Sistem Penanganan Material.pptAdityaKurniawan95
 

More from AdityaKurniawan95 (13)

Entrepreneurship : Kreativitas dan Inovasi
Entrepreneurship : Kreativitas dan InovasiEntrepreneurship : Kreativitas dan Inovasi
Entrepreneurship : Kreativitas dan Inovasi
 
Entrepreneurship Ep 01.pptx
Entrepreneurship Ep 01.pptxEntrepreneurship Ep 01.pptx
Entrepreneurship Ep 01.pptx
 
Konsep Teknologi 01-02.pptx
Konsep Teknologi 01-02.pptxKonsep Teknologi 01-02.pptx
Konsep Teknologi 01-02.pptx
 
370527415-1-Analisis-Fungsi.pptx
370527415-1-Analisis-Fungsi.pptx370527415-1-Analisis-Fungsi.pptx
370527415-1-Analisis-Fungsi.pptx
 
Desain Produk dan Manajemen Kualitas.pptx
Desain Produk dan Manajemen Kualitas.pptxDesain Produk dan Manajemen Kualitas.pptx
Desain Produk dan Manajemen Kualitas.pptx
 
1. Pengantar Lean Manufactur.pptx
1. Pengantar Lean Manufactur.pptx1. Pengantar Lean Manufactur.pptx
1. Pengantar Lean Manufactur.pptx
 
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
 
3. Dasar2 K3,Sejarah.ppt
3. Dasar2 K3,Sejarah.ppt3. Dasar2 K3,Sejarah.ppt
3. Dasar2 K3,Sejarah.ppt
 
8. PengwasanNorma Lingkungan Kerja & B3.ppt
8. PengwasanNorma Lingkungan Kerja & B3.ppt8. PengwasanNorma Lingkungan Kerja & B3.ppt
8. PengwasanNorma Lingkungan Kerja & B3.ppt
 
Sistem SMK3 (Bimtek).ppt
Sistem SMK3 (Bimtek).pptSistem SMK3 (Bimtek).ppt
Sistem SMK3 (Bimtek).ppt
 
Kualifikasi Posisi LAS.ppt
Kualifikasi Posisi LAS.pptKualifikasi Posisi LAS.ppt
Kualifikasi Posisi LAS.ppt
 
1. KEBIJAKAN K3.pptx
1. KEBIJAKAN K3.pptx1. KEBIJAKAN K3.pptx
1. KEBIJAKAN K3.pptx
 
9. Sistem Penanganan Material.ppt
9. Sistem Penanganan Material.ppt9. Sistem Penanganan Material.ppt
9. Sistem Penanganan Material.ppt
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 

Recently uploaded (6)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 

Hukum_Ketenagakerjaan 14.ppt

  • 2. Hak Pekerja/Buruh yang di PHK (Ps.156 UU 13/2003) 1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima. copyright by Elok Hikmawati 2
  • 3. 2) Perhitungan uang pesangon paling sedikit sebagai berikut : a. masa kerja < 1 (satu) tahun = 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja > 1 (satu) tahun tetapi < 2 (dua) tahun = 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja > 2 (dua) tahun tetapi < 3 (tiga) tahun = 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja > 3 (tiga) tahun tetapi < 4 (empat) tahun = 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja > 4 (empat) tahun tetapi < 5 (lima) tahun = 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja > 5 (lima) tahun tetapi < 6 (enam) tahun = 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja > 6 (enam) tahun tetapi < 7 (tujuh) tahun = 7 (tujuh) bulan upah. h. masa kerja > 7 (tujuh) tahun tetapi < 8 (delapan) tahun = 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja > 8 (delapan) tahun = 9 (sembilan) bulan upah. copyright by Elok Hikmawati 3
  • 4. 3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai be- rikut : a. masa kerja > 3 (tiga) tahun tetapi < 6 (enam) tahun = 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja > 6 (enam) tahun tetapi < 9 (sembilan) tahun = 3 (tiga) bulan upah; c. masa kerja > 9 (sembilan) tahun tetapi < 12 (dua belas) tahun = 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja > 12 (dua belas) tahun tetapi < 15 (lima belas) tahun = 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja > 15 (lima belas) tahun tetapi < 18 (delapan belas) tahun = 6 (enam) bulan upah; f. masa kerja > 18 (delapan belas) tahun tetapi < 21 (dua puluh satu) tahun = 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja > 21 (dua puluh satu) tahun tetapi < 24 (dua puluh empat) tahun = 8 (delapan) bulan upah; h. masa kerja > 24 (dua puluh empat) tahun = 10 (sepuluh ) bulan upah. copyright by Elok Hikmawati 4
  • 5. 4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima, meliputi : a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. copyright by Elok Hikmawati 5
  • 6.  Pada prinsipnya, cuti tahunan tidak dapat dikompensasikan dengan uang, kecuali apabila dalam PK, PP/PKB mengatur dan menentukan lain (misalnya hak cuti yang tidak diambil, dapat diganti-dikompensasi-dengan uang)  Akan tetapi dalam hal terjadi PHK dan pekerja/buruh berhak atas UPH, maka hak atas cuti wajib dikompensasikan dengan uang berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf a copyright by Elok Hikmawati 6
  • 7.  Biaya ongkos pulang, bukan ke tempat asal pekerja/buruh, tetapi ke tempat dimana pekerja/buruh diterima (direkrut) bekerja di perusahaan tersebut.  Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% , telah dijelaskan oleh MenteriTenaga Kerja danTransmigrasi dalam suratnya kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketatanegaraan Propinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 18.KP.04.29.2004 tanggal 8 Januari 2004, perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan copyright by Elok Hikmawati 7
  • 8. Dasar Pengitungan Upah dalam rangka PHK  Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :  upah pokok;  segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. copyright by Elok Hikmawati 8
  • 9.  Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.  Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.  Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. copyright by Elok Hikmawati 9
  • 10.  Hubungan kerja yang berhak atas "pesangon" adalah hubungan kerja berdasarkan PKWTT/permanent  apabila hubungan kerjanya didasarkan PKWT akan tetapi menyimpang dari ketentuan mengenai jangka waktu kontrak, perpanjangan dan/atau pembaruan kontrak (termasuk ketentuan adanya "masa jeda") atau jenis pekerjaan yang dilakukan adalah bersifat tetap, maka pekerja/buruh akan dibayarkan "pesangon" dengan dasar perhitungan upah sebagaimana tersebut di atas copyright by Elok Hikmawati 10
  • 11. Contoh Soal  Wawan telah bekerja selama lima tahun di PT Dapur Ngebul Jakarta. Sesuai aturan perusahaan,Wawan mendapat rolling pekerjaan dan dipindah ke divisi baru. Walaupun sudah mendapat pelatihan, Wawan tetap belum terbiasa dengan pekerjaan barunya.Wawan sering melakukan kesalahan. Suatu hariWawan melakukan kesalahan lagi, sehingga dipanggil oleh pimpinan perusahaan. Di kantor pimpinan, Wawan dimaki-maki dengan kata-kata yang kasar. KetikaWawan mengatakan bahwa dia tersinggung karena dimaki-maki, pimpinan perusahaan marah dan memukulWawan. Wawan tidak terima dan mengajukan PHK ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial (LPPHI). copyright by Elok Hikmawati 11
  • 12.  Penghasilan Sarwan pada bulan terakhir bekerja sebagai berikut : – Gaji Pokok = Rp. 2.500.000,- – Tunjangan Jabatan (Tetap) = Rp. 500.000,- – Tunjangan Masa Kerja (Tetap) = Rp. 300.000,- – Tunjangan Keluarga (Tetap) = Rp. 200.000,- – Uang Makan &Transportasi (TidakTetap) = Rp. 30.000,-/hari – Total Upah ------------------------ (Gaji Pokok +TunjanganTetap) = Rp. 3.500.000,-  Sebelum PHK terjadi, Sarwan telah mengambil cutinya selama 2 (dua) hari kerja. copyright by Elok Hikmawati 12
  • 13.  Pertanyaannya : 1. Pekerja dapat mengajukan PHK ke LPPHI dengan suatu syarat. Sebutkan syarat-ayarat tersebut ! Apa dasar hukumnya? 2. Berapa kompensasi yang diterimaWawan apabila LPPHI menyatakan pimpinan perusahaan selaku wakil pengusahabersalah? Sebutkan dasar hukumnya! 3. Berapa kompensasi yang diterimaWawan apabila pimpinan perusahaan selaku wakil pengusaha dinyatakan tidak bersalah? Sebutkan dasar hukumnya! copyright by Elok Hikmawati 13