1. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Mahsun (2007) menyebutkan beberapa tujuan pelaporan keuangan sektor publik, yaitu:
a) Kepatuhan dan pengelolaan
b) Memberikan jaminan kepada pengguna dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
c) Akuntabilitas dan pelaporan restropektif
d) Bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan
menilai efisiensi kinerja, yang memungkinkan pihak eksternal untuk menilai
efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
e) Perencanaan dan informasi otorisasi
f) Memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta
memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi peng-gunaan dana.
g) Kelangsungan organisasi.
h) Membantu para pengguna laporan untuk menentukan apakah suatu organisasi
atau unit kerja dapat melangsungkan usahanya.
i) Hubungan masyarakat.
j) Sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai oleh
organisasi.

2. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2
k) Sumber fakta dan gambaran.
l) Merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin
mengetahui organisasi secara lebih dalam.
Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi komponen laporan keuangan, tetapi juga
meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan. Public Sector Committee IFAC (1996)
menyebutkan tujuan pelaporan keuangan sektor publik secara umum adalah untuk
memberikan informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lebih lanjut
disebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan sektor publik, khususnya pemerintah daerah
sesuai dengan pembahasan kita, adalah sebagai berikut :
a) Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran
yang telah disetujui oleh DPRD.
b) Menyediakan informasi tentang sumber daya keuangan dan penggunaannya.
c) Menyediakan informasi tentang cara pemerintah daerah membiayai aktivitas dan
memenuhi kebutuhan kasnya.
d) Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan
manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya.
e) Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah,
terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian target.
Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan, secara sistematis danterstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan:
a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

3. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.
d) Keseimbangan Antar generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah
pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.
Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan
ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
(a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
(b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan.
(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
(e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

4. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4
(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas
dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Lebih lanjut mengenai laporan keuangan, yang
merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, dibahas dalam bagian tersendiri.
Analisis Laporan keuangan daerah adalah untuk menguraikan pos-pos laporan keuangan
menjadi informasi yang lebih kecil, melihat hubungan antarpos Laporan Keuangan dengan
tujuan mengetahui kondisi keuangan entitas pelapor untuk tujuan pengambilan keputusan oleh
para stakeholders seperti masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga
pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman;dan pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah provinsi/kabupaten/kota
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah terdiri dari Neraca,Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.Laporan keuangan tersebut disajikan dengan prinsip sebagai berikut :
a) Basis akuntansi;
b) Prinsip nilai historis;
c) Prinsip realisasi;
d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
e) Prinsip periodisitas;
f) Prinsip konsistensi;
g) Prinsip pengungkapan lengkap;
h) Prinsip penyajian wajar. dan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
1.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Adalah untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah yang disajikan dalam
bentuk laporan keuangan yang dianalisis Untuk Understanding, Forecasting,Diagnosis,Evalution.
Informasi dari Laporan Keuangan dapat dikumpulkan dengan menganalisis hubungan antarpos
dalam Laporan Keuangan dan mengidentifikasikan trend dalam hubungan ini.

5. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5
1.3. Batasan Masalah
1. Bagaimana melakukan analisis laporan keuangan daerah dengan menggunakan teknik
analisis hubungan antar komponen Laporan Keuangan ?
2. Bagaimana memperbandingkan antar pos-pos tertentu pada Laporan Realisasi APBD
/Neraca?
3. Bagaimana perhitungan analisis laporan keuangan daerah dengan menggunakan teknik
analisis perbandingan (analisis rasio)?

6. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Analisis
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (2001) analisis adalah (1) penelitian
suatu peristiwa atau kejadian(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg
sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); (2) penguraian suatu pokok atas
berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk
memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan; (3) penyelidikan kimia
dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; (4) penjabaran sesudah
dikaji sebaik-baiknya; (5) pemecahan persoalan yg dimulai dengan dugaan akan
kebenarannya.Analisa jelas berbeda dengan Analisis. EYD menyebutkan kata bakunya adalah
Analisis.
Menurut, William N. Dunn,2003:1 dengan mengutip pandangan Harold Lasswell ia
menuliskan bahwa secara umum, analisis kebijaksanaan dapat dipahami sebagai cara untuk
menghasilkan pengetahuan dan segala proses dalam kebijaksanaan. Ia pun menambahkan
bahwa terdapat ciri-ciri yang menggambarkan pengetahuan yang relevan dengan
kebijaksanaan, selain itu juga dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan itu dihasilkan, juga dari
orientasi yang mendasar: pengetahuan adalah penuntun tindakan dan bukan tujuan itu sendiri.
2.2. Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Drs.S.Munawir,Laporan Keuangan adalah hasil dari proses Akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan
tersebut.
Menurut Drs.Djarwanto.P.S, Laporan Keuangan adalah hasil dari proses Akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

7. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 7
Menurut Myer, Financial Statement Analysis, Laporan Keuangan adalah dua daftar yang
disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba.
Menurut SAK, Laporan Keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan
perubahan posisi keuangan ( yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai
laporan arus kas, atau laporan arus dana ), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.
2.3. Pengertian Analisis Laporan keuangan
Menurut Drs.Djarwanto P.S, Analisis Laporan Keuangan adalah merupakan suatu proses
analisis terhadap laporan keuangan, dengan tujuan untuk memberikan tambahan informasi
kepada para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga
kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik.
Menurut Dwi Prastowo D, M.M, Akt, Analisis Laporan Keuangan adalah suatu proses
membedah-bedah laporan keuangan ke dalam komponen-komponen nya. Penelaahan
mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen
tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri.
Menurut Leopold A.Bernstein, Financial statement Analysis is the judgemental process
that aims to evaluate the current and past financial positions and results of operation of an
enterprise with primary objective of determining the best possible estimates and predictions
about future conditions and performance.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Analisis Laporan Keuangan adalah analisis terhadap
neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam
lampiran-lampiran nya untuk mengetahui gambaran tentang posisi keuangan dan
perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan.

8. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 8
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Objek Penelitian ini adalah melakukan analisis laporan keuangan pemerintah kota Manado
dengan sampel penelitian berupa laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun anggaran 2008-
2009.
3.2. Sumber data, dan Alat pengumpulan data
3.2.1. Sumber data
3.2.1.1. Data Sekunder yakni data yang bersumber dari referensi yang dapat
berupa buku,majalah,internet serta media lainnya
3.2.2. Alat Pengumpulan Data
Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:
3.2.2.1. Studi dokumentasi
Studi dokumentasi pada penelitian ini berupa laporan keuangan yang
disusun oleh PPKD selaku BUD Kota Manado.

9. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 9
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1. Analisis Hubungan
4.1.1. Laporan Realisasi Anggaran.
Hubungan antar pos laporan realisasi APBD adalah sebagai berikut: Bila anggaran
direncanakan defisit (negatif), maka jumlah pembiayaan neto harus positif dengan jumlah
minimal sama dengan jumlah deficit tersebut. Jumlah pembiayaan neto positif berarti
jumlah penerimaan pembiayaan lebih besar dari pada jumlah pengeluaran pembiayaan.
Dalam hal ini keadaan keuangan kota Manado pada tahun 2009 mengalami deficit sebesar
Rp 46.572.455.287,00 ,sedangkan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 2.197.677.226,00,
maka untuk menutup deficit anggaran tersebut pemerintah kota Manado melakukan
penerimaan pembiayaan yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp
54.351.027.284,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp
5.580.894.771,00. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Manado Tahun Anggaran 2009:

10. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 10

11. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 11
4.1.2. Neraca
Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu posisi aset,
kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.Pada Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Manado ini Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di ekuitas dana lancer
tahun 2009 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
SILPA = Kas di Kas Daerah1
- Utang PFK
Pada kasus ini terdapat selisih jumlah antara Kas di kas daerah dikurangi dengan
jumlah Utang PFK .Jumlah Utang PFK sebesar Rp 1,872,388,671.00 sedangkan jumlah
kas di kas daerah sebesar Rp7.454.283.442,00. Hasil pengurangan dari Kas di kas daerah
dengan Utang PFK untuk SILPA tersebut yakni sebesar 5,581,894,771.00 .Jumlah SILPA
tersebut tidak sesuai dengan jumlah SILPA yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran
yakni sebesar Rp 5,580,894,771.00. Meskipun demikian saldo tersebut masih terdapat
pengecualian yakni terdapat tambahan pengungkapan Saldo Kas Daerah di Bank
Indonesia sebesar Rp.1.000.000,00 tidak dapat ditelusuri dan tidak diketahui dasar
pencatatannya.(kondisi ini di jelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan)
Total asset pada Neraca Pemerintah Kota Manado telah sesuai dengan prinsip
dasar akuntansi yakni:
Jumlah Aset di neraca sebesar Rp 1,361,812,621,838.92 sedangkan jumlah
Kewajiban dan Ekuitas dana masing-masing sebesar Rp 29,946,717,742.30 dan Rp
1,331,865,904,096.62.
Sebaliknya pendekatan Analisis mengenai neraca juga dapat menggunakan
rumus:
1 Karena dalamkasus ini terdapatAkun Kas di Bendahara Pengeluaran maka penggunaan rumus SILPA =Total Kas -
Utang PFK diubah menjadi SILPA=Kas di Kasda-UtangPFK,Karena akun kontra untuk Kas diBendahara Pengeluaran
adalah EDL Pendapatan yang ditangguhkan
Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
Ekuitas Dana = Aset - Kewajiban

12. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 12
Yakni Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp 1,331,865,904,096.62 , sedangkan jumlah
asset sebesar Rp 1,361,812,621,838.92 dan kewajiban sebesar Rp 29,946,717,742.30.
Jika jumlah asset dan kewajiban tersebut dikurangi maka jumlah tersebut akan sama
dengan jumlah Ekuitas Dana yakni Rp 1,331,865,904,096.62.
Dalam melakukan Analisis hubungan menggenakan pendekatan neraca dapat
menggunakan rumus:
Berikut Neraca Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2009:
Ekuitas Dana Lancar = Aset Lancar – Kewajiban Jangka Pendek

13. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 13

14. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 14
Hubungan antara Laporan Realisasi APBD dan Neraca
Jumlah belanja modal dalam laporan realisasi APBD tidak sama dengan jumlah asset
tetap di Neraca Pemerintah kota Manado. Jumlah Belanja modal pada Laporan Realisasi APBD
sebesar Rp 146,370,781,971.00, sedangkan jumlah asset tetap di Neraca sebesar Rp
147,949,853,371.00 , terdapat selisih sebesar Rp 1,579,071,400.00.
Jumlah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dalam perusahaan daerah, jumlah
investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama,
dalam hal ini jumlah penyertaan modal dalam perusda pada tahun 2009 di LRA-APBD sebesar
Rp 1.197.677.226,00 ,hal ini berpengaruh terhadap penyajian di Investasi Permanen
(Penyertaan Modal Pemerintah Daerah) di Neraca pada tahun 2009 menjadi Rp
199.476.781.655,34 ,terjadi peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar Rp
2,094,588,414.34, yang disebabkan beberapa koreksi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

15. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 15
4.1.3. Laporan Arus Kas
Pada Laporan Keuangan yang telah disusun oleh PPKD, Jumlah arus kas keluar
dari aktivitas operasi sama dengan jumlah total belanja dalam Laporan Realisasi
Anggaran tetapi tidak termasuk belanja modal yakni sebesar Rp 99.798.326.684,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan pada laporan arus kas sama dengan jumlah
pengeluaran pembiayaan pada LRA-APBD tahun 2009 sebesar Rp 2.197.677.226,00.
Berikut Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Manado:

16. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 16
Hubungan Laporan Arus Kas,Realisasi APBD dan Neraca
Saldo kas pada akhir tahun dalam Laporan Arus Kas harus sama dengan jumlah kas pada
akhir tahun di Neraca (per 31 Desember 2009) yakni sebesar Rp 7.453.283.442,00
Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas dapat dihubungkan
dengan jumlah pendapatan daerah dalam laporan realisasi anggaran dengan rumus sebagai
berikut :

17. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 17
Jumlah Arus kas masuk dari aktivitas operasi Rp 647.169.850.697,00 sama dengan jumlah
Pendapatan Daerah sebesar Rp 647.169.850.697,00
4.2. Analisis Rasio
 Rasio kemandirian = Pendapatan Asli Daerah :Bantuan pemerintah
pusat/provinsi dan pinjaman.
Rasio Kemandirian = Rp 72.404.996.767,00 : Rp 562.843.078.930,00 = 12%
Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Manado sebesar 12% dari total
pendapatan. Jadi Pemerintah Kota Manado masih sangat tergantung pada pendapatan
dari dana perimbangan dan transfer antar pemerintah dari pemerintah provinsi.
 Efektifitas Realisasi = Pendapatan Asli Daerah : Target Pendapatan Asli Daerah
Efektifitas Realisasi = Rp 72.404.996.767,00 : Rp 99.390.085.716,00 = 72,84%
Jadi Realisasi Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 72,84% dari target
Pendapatan Asli Daerah(PAD) pada tahun 2009.
 Efisien =Biaya Pendapatan Asli Daerah : Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Efisien = Rp 2.250.757.300,00 : Rp 72.404.996.767,00 = 3,10%
Jadi tingkat ke-efisienan dalam tingkat biaya pemungutan PAD jika
diperbandingkan dengan realisasi PAD yakni 3,10%. Jika biaya pemungutan PAD
tersebut melebihi 100% berarti hal tersebut tidak efisien.
 Aktifitas Rasio Belanja Rutin =Belanja rutin : Total Pendapatan
Aktifitas Rasio Belanja Rutin = Rp 428.147.922.972,00 : Rp 647,169,850,697.00 =
66% . Jadi Total Pendapatan dalam metode Aktifitas rasio Belanja rutin cukup mampu
dalam membiayai Belanja rutin yakni sebesar 66%. jika dibandingkan tingkat
kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin.
 Aktifitas Rasio Belanja Pembangunan = Belanja pembangunan : Total
Pendapatan Asli Daerah
Arus kas masuk dari aktivitas operasi = jumlah pendapatan daerah – penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan

18. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 18
Aktifitas Rasio Belanja Pembangunan = Rp 58.853.130.168,00 : Rp
72.404.996.767,00 = 81%.
Jadi Kemampuan PAD dalam melakukan pembiayaan belanja Pembangunan
sebesar 81%.

19. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 19
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas PP No.24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan
Keuangan Kaerah
Prof. Dr Abdul Halim dan Muhammad Kusufi Ahmad, Akuntansi Keuangan Daerah
(Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual), Jakarta, Salemba Empat, 2012.