Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)

1
LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUKURAN
KINERJA SEKTOR PUBLIK
OLEH :
Kelompok 8.
 M. ABDULLAH HAMID (7112031118)
 WAHYUNA SIREGAR (7112030176)
 ERLY GUSTARI (7112030177)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
PERIODE 2014/2015

2
Statement of Authorship
“Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas
terlampir
adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang
saya/kami
gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.
Materi initidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas
pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami
menggunakannya.
Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak
dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”
- Nama : M. ABDULLAH HAMID
NPM : 7112031118
- Nama : WAHYUNA SIREGAR
NPM : 7112030176
- Nama : ERLY GUSTARI
NPM : 7112030177
Tandatangan :
Mata Ajaran : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Makalah/Tugas :Laporan Keuangan Dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Tanggal : 28 NOVEMBER 2014
Dosen : DR. Arfan iksan, SE, M.Si
(Dibuatolehseluruhanggotakelompok)

3
LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUKURAN
KINERJA SEKTOR PUBLIK.
1. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan
kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.1
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum
laporan keuangan adalah menyajikan nformasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan:
a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah
b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaa sumber daya
ekonomi;
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber
daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan
dari operasi yang berkelanjutan,serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan
keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan
anggaran; dan
b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.
Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai
entitas pelaporan dalam hal:
a. aset;
b. kewajiban;
1 Ikatan akuntan indonesia.PSAK 1 . IAI, 2009.hal 1.5

4
c. ekuitas dana;
d. pendapatan;
e. belanja;
f. transfer;
g. pembiayaan; dan
h. arus kas.
Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana
terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.
Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama
dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
Mardiasmo (2002) Secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik
adalah:
1. Kepatuhan dan pengolahan (compliance and stewardship).
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan
keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengolahan sumber daya telah
dilakukan seseuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah di
tetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif ( accountability dan retrospective
reporting ).
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik
.laporan keuangan digunakan untuk memonitor keinerja dan mengevaluasi
manajemen , memberi dasar untuk mngambil trend antar kurun waktu ,pencapaian
atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja
organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak
luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima ,serta
memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna
sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization informasi ).
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan
aktivitas dimasa yang akan datang . laporan keuangan berfungsi untuk mendukung
mengenai otorisasi pengunaan dana.
4. Kelangsungan organisasi (viability ).
Laporan keungan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah
suatu organisasi atau unit kerja dapat menertuskan penyediaan barang dan jasa di
masa yang akan datang.
5. Hubungan masyarakat.
Laporan keuangan berfungsi untuk memberika kesempatan kepada organisasi
untuk mengemukan peryataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang
dipengaruhi ,karyawan , dan masyrakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat
komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

5
6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures).
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai
kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.2
A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4.
Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual , financial
accounting standard board ( FASB,1980) mengeluarkan statement of financial
accounting concepts No.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi
nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusines organization) tujuan
laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFA 4 tersebut adalah :
1. Laporan keuangn organisasi onobisnis hendaknya dapat memberikan imformasi
yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya ,serta pemakai
dan calon pemakai calon lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional
mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia
sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan
yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuan untuk melanjutkan
pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaaat bagi penyedia dan calon penyedia
sumber daya,serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja
manager organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta
aspek kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi , kewajiban dan kekayaan
bersih organisasi , serta pengaruh dari transaksi , peristiwa dan kejadian ekonomi
yang mengubah sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai keinerja organisasi selama satu periode.
Pengukuran periodik atas perubahan jumlah dan keaadan /kondisi sumber
kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil
pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunujukan informasi
yang berguna untuk menilai kinerja.
6. Memberikan informasi bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan
kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan
mengenai faktor-faktor lainnya mengenai likuiditas organisasi.
7. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membentu pemakai dalam
memahami informasi keuangan yang diberikan.
B. PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGAN
NYA.
Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat di identifikasikan dengan
menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi.
2 Mardiasmo.( 2002). AkuntansiSektor Publik, Penerbit, Yogyakarta, , h 161

6
Drebin et al (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai
laoran keuangan . lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai
laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhanya.
1. Pembayar pajak (taxpayer’s)
2. Pemberi dana bantuan (grantor’s)
3. Investor
4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
5. Karyawan/ pegawai
6. Pemasok (vendor)
7. Dewan legeslatif
8. Manajemen
9. Pemilih (wonder’s)
10. Badan pengawai (oversight bodies)
Pengklasifiksiantersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak,
pemberi dana bantuan , investor dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber
penyedia keuangan organisasi ; karyawan dan pemasok merupakan penyedian tenaga
kerja dan sumber daya meterial ; dewan legeslatif dan menajemen membuat alokasi
sumber daya ; dan aktivitas mereka semua di awasi oleh pemilih dan badan pengawas ,
termasuk level pemerintahan tertinggi . kompleksitas pengguna laporan keuangan sektor
publik dan keterkaitan antara kelompok tersebut dapat dilihat di tabel 4.1
Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi
lima kelompok , yaitu :
1. Lembaga pemerintah ( governing bodies)
2. Investor dan kreditor
3. Pemberi sumber daya (resource providers)
4. Badan pengawai (oversight bodies)
5. Konstituen3
3 Mardiasmo.(2002) Akuntansi Sektor Publik,Penerbit.Yogyakarta . hlm 168

7
Gambar . Pemakai potensial laporan keuangan dan keterkaitanya
Sumber ; Drebin et al.(1981)
Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan oleh Antony adalah
dengan mempertimbangkan semua organisasi non bisnis, bukan untuk organisasi
pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al , mengklasifikasikan laporan keuangan untuk
sektor pemerintah saja. Jika dibandingkan analisis Drebin et al , Anthony memasukkan
pembayar pajak , pemilih dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut kontituen ;
ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai sumber pemberi
sumber daya ; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

8
Sementara itu ,Harley et al. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan
keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu :
1. Anggota terpilih (elected member’s)
2. Masyarakat sebagai pemilih /pembayar pajak
3. Pelanggan / klien
4. Karyawan atau pegawai
5. Pelanggan dan pemasok
6. Pemerintah
7. Pesaing (competitor)
8. Regulator
9. Pemberi pinjaman (lender’s)
10. Donor dan sponsor
11. Investor atau partner bisnis
12. Kelompok penekan lainnya
Pengklasifikasian pemakai laporan ; keuangan sektor publik menurut Borgonovi
dan Anessi-Pessina (1997):
1. Masyarakat pengguna jasa publik
2. Masyarakat pembayar pajak
3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang mengunakan pelayanan publik
sebagai input atau aktivitas organisasi
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah
5. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF ,ADB ,PBB.
6. Investor asing dan country analysl
7. Generasi yang akan datang
8. Lembaga negara
9. Kelompok politik (partai politik)
10. Manajer publik ( Gubernur, Bupati ,Direktur, Direktur BUMN/BUMD)
11. Pegawai Pemerintah
C. HAK DAN KEBUTUHAN PAMAKAI LAPORAN KEUANGAN
Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah,
yaitu:
a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu:
 Mengetahui kebijakan pemerintah
 Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
 Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed), yang meliputi hak untuk diberi
penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi
perdebatan publik.
c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).
Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu:
1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya,
harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan
dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah

9
pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan
perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko,
likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk
melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas
kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem
informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi,
pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu
dan dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.4
2. JENIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
FORMAT PELAPORAN KEUANGAN
Pada dasarnya perlu dilakukan format pelaporan keuangan dan laporan rekening
penyeragaman. Selain itu,rentang toleransi pengakuan dan pengukuran
transaksiakuntansi juga perlu di standardisasi.selebihnya bias dilakukan variasi di
lapangan. Pada bagian ini akan dilakukan penyeragaman format laporan keuangan dan no
rekening.
bentuk-bentuk laporan keuangan yang di hasilkan menurut ,PP No.24tahun 2005,
dan Sekretariat Negara RI No.24 tahun 2005 adalah sebagai berikut:
ContohFormat NeracaPemerintahPusat
NERACA
PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
No. Uraian 20X1 20X0
1 ASET xxx xxx
2 ASET LANCAR xxx xxx
3 Kas di Bank Indonesia xxx xxx
4 Kas di Kantor PelayananPerbendaharaanNegara xxx xxx
5 Kas di BendaharaPengeluaran xxx xxx
6 Kas di BendaharaPenerimaan xxx xxx
7 Investasi JangkaPendek xxx xxx
8 PiutangPajak xxx xxx
9 Piutangpenerimaannegarabukanpajak xxx xxx
10 Bagian lancarpinjamankepadaperusahaannegara xxx xxx
11 Bagian Lancar PinjamankepadaPerusahaanDaerah xxx xxx
4 Mardiasmo.(2002) Akuntansi Sektor Publik,Penerbit, Yogyakarta . hlm 171

10
12 Bagian Lancar PinjamankepadaLembagaInternasional xxx xxx
13 Bagian Lancar TagihanPenjualanAngsuran xxx xxx
14 Bagian Lancar TuntutanPerbendaharaan xxx xxx
15 Bagian Lancar TuntutanGanti Rugi xxx xxx
16 PiutangLainnya xxx xxx
17 Persediaan xxx xxx
18 Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) xxx xxx
19 INVESTASI JANGKAPANJANG xxx xxx
20 Investasi Nonpermanen xxx xxx
21 PinjamankepadaPerusahaanNegara xxx xxx
22 PinjamankepadaPerusahaanNegara xxx xxx
23 PinjamankepadaLembagaInternasional xxx xxx
24 Dana Bergulir xxx xxx
25 Investasi dalamObligasi xxx xxx
26 Investasi dalamProyekPembangunan xxx xxx
27 Investasi NonpermanenLainnya xxx xxx
28 JumlahInvestasi Nonpermanen(21 s/d 27) xxx xxx
29 Investasi Permanen xxx xxx
30 PenyertaanModal Pemerintah xxx xxx
31 Investasi PermanenLainnya xxx xxx
32 JumlahInvestasi Permanen(30 s/d 31) xxx xxx
33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) xxx xxx
34 ASET TETAP xxx xxx
35 Tanah xxx xxx
36 PeralatandanMesin xxx xxx
37 Gedungdan Bangunan xxx xxx
38 Jalan,Irigasi,danJaringan xxx xxx
39 AsetTetapLainnya xxx xxx
40 Konstruksi DalamPengerjaan xxx xxx
41 Akumulasi Penyusutan xxx xxx
42 JumlahAset Tetap (35 s/d 41) xxx xxx
43 ASET LAINNYA xxx xxx
44 TagihanPenjualanAngsuran xxx xxx
45 TuntutanPerbendaharaan xxx xxx
46 TuntutanGanti Rugi xxx xxx
47 KemitraandenganPihakKetiga xxx xxx
48 AsetTak Berwujud xxx xxx
49 AsetLain-Lain xxx xxx
50 Jumlah AsetLainnya (44 s/d 49) xxx xxx
51 JUMLAH ASET (18+33+42+50) xxx xxx
52 xxx xxx
53 KEWAJIBAN xxx xxx
54 KEWAJIBANJANGKAPENDEK xxx xxx
55 Utang PerhitunganFihakKetiga(PFK) xxx xxx
56 Utang Bunga xxx xxx
57 BagianLancar Utang JangkaPanjang xxx xxx

11
58 Utang JangkaPendekLainnya xxx xxx
59 JumlahKewajiban Jangka Pendek(55 s/d 58) xxx xxx
60 KEWAJIBAN JANGKAPANJANG xxx xxx
61 Utang Luar Negeri xxx xxx
62 Utang DalamNegeri - SektorPerbankan xxx xxx
63 Utang DalamNegeri - Obligasi xxx xxx
64 Utang JangkaPanjangLainnya xxx xxx
65 Jumlah KewajibanJangka Panjang (61 s/d 64) xxx xxx
66 JUMLAH KEWAJIBAN(59+65) xxx xxx
67 xxx xxx
68 EKUITAS DANA xxx xxx
69 EKUITAS DANA LANCAR xxx xxx
70 SisaLebihPembiayaanAnggaran(SiLPA) xxx xxx
71 PendapatanyangDitangguhkan xxx xxx
72 CadanganPiutang xxx xxx
73 CadanganPersediaan xxx xxx
74 Dana yang Harus DisediakanuntukPembayaranUtangJangkapendek xxx xxx
75 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (70 s/d 74) xxx xxx
76 EKUITAS DANA INVESTASI xxx xxx
77 DiinvestasikandalamInvestasiJangkaPanjang xxx xxx
78 DiinvestasikandalamAsetTetap xxx xxx
79 DiinvestasikandalamAsetLainnya xxx xxx
80 Dana yangHarus DisediakanuntukPembayaranUtangJangkapanjang xxx xxx
81 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (77 s/d 80) xxx xxx
82 JUMLAH EKUITAS DANA (75+81) xxx xxx
83 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (66+82) xxx xxx5
Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik
Laporan keuangan sector public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh sesuatuentitas sector publik. Tujuan umu dari pelaporan
keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan
arus kas dari suatu etnis yang berguna bagi sejumlah besar pengguna(wide range usere)
guna membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang di pakai oleh
suatu etnis dalam mencapai tujuan.
Secara spesifikasi, tujuan khusus laporan keuangan sector publikadalah untuk
menyediakan informasi yang relevan dalam pengambialan keputusan dan menunjukkan
aunta etnis atas pengguna sumber daya yng dipercayakan dengan cara
1. Menyediakan informasi mengenai sumbr-sumber,alokasi dan pengguna sumber
daya-sumber daya finan sial.
5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Standar AkuntansiPemerintah.
Penyajian Laporan Keuangan

12
2. Menyiadakn informasi mengenai bagai mana etnis mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kas nya:
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
dalam menddanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmen.
4. Menyediakan informasi mengenaikondisi vinansial suatu entitas dan perubahan
didalam
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevakuasi kinerja
entitas dalam hal biaya
Analisi laporan keuanagn sector public
Analisi laporan keuanagn dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada yaitu:
1. Laporan kerja keuangan (neraca)
a. liquiditas pemerintahan
b. komposisi investasi
c. kekayaan pemerintah
d. komposisi kewajiban
e. revaluasi cadangan
f. komposisi utang penulis
2. laporan kinerja keuanagan (surplus/deficit)
a. efektivitas penarikan pajak
b. tingkat pelanggaran peraturan keuangan
c. komposisi kesehatan
d. komposisi pengeluaran
e. beban bunga pinjaman
f. rugi surplus translasi mata uang
3. laporan arus kan
a. Komposisi arus kas
b. Tingkat penarikan pajak baik individual ,organisasi,mwau pun produk
c. Komposisi pajak tidak langsung
d. Komposisi likuiditas pendapatan lain-laim
e. Komposisi pengeluaran kas
f. Komposisi pengeluaran investasi

13
PENGENDALIAN UNTUK TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Untuk tujuan pelaporan keuangan,tongkat pengendali ke kuasaan suatu entitas untuk
mengatur kebijakan-kebijakan finansial dan operasional entitas lain tidak mengharuskan
adanya kepemilikan saham mayoritas atau partisipasi ekuitas(equity interest) lainnya
pada entitas lain.Kekuasaan untuk mengendalikan harus dapat segera di di gunakan.Oleh
karena itu ,entitas harus mempunyai kekuasaan yang di berikan oleh perundang-
undangan(legislation) atau oleh suatu perjanjian formal.Kekuasaan untuk mengendalikan
entitas lain tidak dapat segera di gunakan jika kekuasaan tersebut mensyaratkan
perundang-undangan atau negoisasi ulang atas efektivitas perjanjian.Hal ini harus di
bedakan dari fakta bahwa adanya kekuasaan untuk mengendalikan entitas lain tidaklah
tergantung pada peluang atau kemungkinan kekuasaan tersebut dapat di
gunakan.Demikian pula,adanya pengendalian tidak mengharuskan entitas untuk
bertanggung jawab atas manajemen (atau keterlibatan di dalam)operasi entis lain sehari-
hari.Dalam banyak kasus,suatu entitas hanya dapat menggunakan kekuasaannya untuk
mengendalikan entitas lain apabila terdapat pelanggaran atau pembatalan persetujuan
antara entitas kendalian dengan entitas pengendali.
Sebagai contoh,suatu departemen pemerintah memiliki kepemilikan
partisipasi(ownership interest) di suatu otoritas perusahaan BUMN/BUMD kreta
api.Otoritas perusahaan kereta api ini di izinkan untuk beroprasi secara otonom dan
pendanaanya tidak tergantung pada pemerintah,tetapi tambahan modal dengan pinjaman
yang cukup segnifikan di jamin oleh pemerintah.Otoritas perusahaan kereta api tersebut
tidak menghasilkan dividen bagi pemerintah selama beberapa tahun.Pemerintah memiliki
kekuasaan untuk mengangkat dan mengganti sebagian besar dewan pimpinan otoritas
perusahaan kereta api tersebut.Tetapi pemerintah tidak pernah menggunakan
kekuasaannya untuk mengganti anggota dewan pimpinan tersebut.Di sampig pemerintah
segan menggunakannya karena mempertimbangkan sensitivitas masalah tersebut
terhadap para warga Negara pemilih,terutama keterlibatan pemerintah dalam operasi
jaringan kereta api.Dalam kasus ini ,kekuasaan untuk mengendalikan dapat segera di
gunakan dengan adanya hubungan antara entitas ke adilan dan entitas pengendali.Suatu
kejadian tidak dapat menjamin pengguna kekuasaan entitas pengendali terhadap entitas
kendalian.Dengan demikian,pengendalian itu adalah akibat besarnya kekuasaan yang
memadai untuk itu.Walaupun demikian entitas pengendali dapat memilih untuk tidak
menggunakan kekuasaan tersebut.
Pemisahan kekuasaan legislative tidak dengan sendirinya dapat menghalangi suatu
entitas untuk di kendalikan oleh entitas lain.Misalnya saja,Biro Pusat Statistik biasanya
memiliki kekuatan hukum untuk beroperasi secara independen dari pemerintah.Dengan
kata lain,ahli Statistik di Biro Pusat Statistik memiliki kekuasaan untuk mendapatkan
informasi dan melaporkan temuannya tanpa bantuan dari sumber pemerintah atau badan
lainnya.Adanya pengendalian ini tidak mengharuskan suatu entitas untuk bertanggung
jawab atas operasi sehari-hari(day-to-day operations) entitas lain atau bagaimana fungsi
–fungsi professional di lakukan oleh entitas itu sendiri.
Kekuasaan suatu entitas untuk memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan
finansial dan operasional entitas lain tidaklah memadai untuk memastikan adanya
pengendalian sebagaimana di tetapkan dalam standar ini.Entitas pengendali di ikut

14
sertakan dalam proses pengambilan keputusan dengan harapan untuk memperoleh
manfaat aktivitas entitas.Sebagai contoh,entitas lain dapat beroperasi sebagai bagian dari
suatu entitas ekonomi dalam mengejar tujuan-tujuannya.Hal ini akan mempunyai
pengaruh pengecualian dari defenisi suatu hubungan antara”entitas
pengendali”dsn”entitas kendalian”yang tidak lebih dari itu.Contohnya,pelikuidasi dan
entitas yang sedang di likuidasi secara normal akan meniadakan hubungan antara pihak
yang meminjamkan (lender)dan pihak peminjam(borrower).Hal ini sesuai dengan
hubungan antara hubungan komisaris(trustee)dengan sebuah perusahaan(trust) .6
3. REVIEW SAP DAN PSAK 45
A. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
Kedudukan SAP
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya
pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dengan SAP.
Ruang Lingkup
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat,pemerintah
daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut
peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan
keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap
standar yang diterbitkan.
Proses Penyiapan(Due Process) SAP
Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi
tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite.Proses penyiapan SAP yang digunakan ini
adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap
kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan
kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan
melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai
berikut:
a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar.
Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan
yang berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar
akuntansi pemerintahan.
6 Bastian,indra,(2006),sistemakuntansi sektor publik,edisi 2;Salemba Empat

15
b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP.
KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah
disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di
bidangnya.
c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja.
Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-
literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi
yang sehat (best practices), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang
berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja.
Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf
yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja secara mendalam.
e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja.
Draf yang telah disusun oleh pokja tersebut dibahas oleh anggota Komite Kerja.
Pembahasan ini lebih diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar.
Dengan pendekatan ini diharapkan draf
tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Dalam pembahasan ini tidak
menutup kemungkinan terjadi perubahanperubahan dari draf awal yang diusulkan oleh
Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.
f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan
peluncuran draf publikasian SAP.
g. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada
stakeholders, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi
terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.
h. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public
Hearings)
Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat terbatas dan dengar
pendapat publik. Dengar pendapat terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-
pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan untuk
memperoleh tanggapan/masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian.
Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang
berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan
masyarakat terhadap draf SAP.
i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian.
KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar
pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak
untuk menyempurnakan draf publikasian.

16
j. Finalisasi Standar.
Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK.
Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi,
konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan
penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.7
Laporan keuangan berdasarkan SAP.
Pemerintah indonesia, sebagai pemegang amanat rakyat mempunyai kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan
keuangan. Hal ini telah di tegaskan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara.
Dalam pasal 30 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 dinyatakan:
1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan
yang telah di periksa oleh Badan pemeriksa keuangan, selambat-lambatnya 6
bulan setelah tahun anggaran.
2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan keuangan
realisasi APBN , neraca ,laporan arus kas ,dan catatan atas laporan keuangan ,
yang di lampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
Sementara itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara senada juga
menyampaikan:
1) Gubernur /bupati /walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggunjawabanpelaksanaan APBN kepada DPRD berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan selambat-lambatnya 6
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBND
, Neraca, laporan arus kas ,dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Laporan keuangan yang dituntut oleh undang-undang nomor 17 tahun 2003 tersebut
merupakan laporan keuangan jenis general purpose financial statement (GPFS) ,yang
untuk selanjutnya kita sebut degan laporan keuangan umum.
Laporan keuangan umum adalah laporan keuangan yang dimaksud untuk memenuhi
kebutuhan pengguna . yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat dewan
perwakilan rakyat(DPR)/ dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), investor/kreditor ,
manajemen pemerintah ,dan lembaga internasional.8
B. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 45 (revisi 2010).
7
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.Standar Akuntansi Pemerintahan.
Hal 1-7
8
Noerdiawan, Dedi. 2008. Akuntansi Sektor Publik .Edisi 1. Jakarta: Salemba 4. Hal 141

17
Pelaporan keuangan entitas nirlaba.
Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang
mendasar terletak pada cara entitas mendapat sumber daya dari sumbangan para anggota
dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas tersebut.
Namun, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga
sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk
entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai
kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang
diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas
masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas
nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Entitas semacam ini memiliki
karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Para
pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak
berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh entitas
nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer
melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Kemampuan entitas nirlaba
untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang
menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai
hubungan di antara unsur-unsur tersebut.
Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun
yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggung jawaban manajer mengenai
kemampuannya mengelola sumber daya entitas nirlaba yang diterima dari para
penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas
menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto.
Tujuan
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan
adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah
dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.
Ruang Lingkup
Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba
yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:
(a) Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber
daya yang diberikan.
(b) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas
nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau
pemilik entitas nirlaba tersebut.
(c) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa
kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali,
atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya
entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA

18
Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk
memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak
lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.
Pihak pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama
dalam rangka menilai:
(a) jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan
jasa tersebut;
(b) cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.
Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan,
adalah untuk menyajikan informasi mengenai:
(a) jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba;
(b) pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset
neto
(c) jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan
hubungan antara keduanya;
(d) cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan
melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya;
(e) usaha jasa entitas nirlaba.
Laporan Keuangan Entitas Nirlaba
Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca)
pada akhir periode laporan, laporan aktivitasserta laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.
Laporan Posisi Keuangan
Tujuan Laporan Posisi Keuangan
Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset,
liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut
pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama
pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para
penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai:
(a) kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
(b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan
kebutuhan pendanaan eksternal.
Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan
menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.
Klasifikasi Aset dan Liabilitas
Laporan posisi keuangan (neraca), termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan
informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara
aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan
liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.
Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam
kelompok yang homogen, seperti:
(a) kas dan setara kas;
(b) piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;

19
(c) persediaan;
(d) sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;
(e) instrumen keuangan dan investasi jangka panjang;
(f) tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan
barang dan jasa.
Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang disajikan
terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.
Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:
(a) menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal
jatuh tempo;
(b) mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam
jangka pendek dan jangka panjang;
(c) mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya
liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan
keuangan.
Laporan Aktivitas
Tujuan Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai (a)
pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, (b)
hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya
dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang
digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya,
dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya
untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan
kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan
tanggung jawab dan kinerja manajer.
Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan
perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan
aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.
Perubahan Kelompok Aset Neto
Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen,
terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.
Pendapatan dan keuntungan yang menambah aset neto, serta beban dan kerugian
yang mengurangi aset neto dikelompokan seperti diatur dalam paragraf 24-25.
Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian
Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak
terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban
sebagai pengurang aset neto tidak terikat.
Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat
permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam
hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang
sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara
konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari
investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto
tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

20
Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset
neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.
Misalnya, dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset neto,
entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut kelompok operasi atau
nonoperasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum
direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain.
Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali
diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP.
Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal
dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas
nirlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung
yang tidak digunakan lagi.
Informasi Pemberian Jasa
Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan
informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok
program jasa utama dan aktivitas pendukung.
Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang,
kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya.
Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk
menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya,
berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.
Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa
kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan
atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang
dilaksanakan melalui berbagai program utama.
Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa.
Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas-aktivitas manajemen dan umum,
pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi
pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas
administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program
pemberian jasa atau pencarian dana. Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan
kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara
khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya;
dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan,
pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota
baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.
Laporan Arus Kas
Tujuan Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas dengan
tambahan berikut ini:
(a) Aktivitas pendanaan:
(i). penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka
panjang.

21
(ii). penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya
dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau
peningkatan dana abadi.
(iii). bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
(b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:
sumbangan berupa bangunan atau aset investasi
Contoh Bentuk Laporan Keuangan
Berikut ini disajikan contoh laporan keuangan untuk entitas nirlaba. Contoh ini disajikan
untuk memberikan gambaran anatomis. Contoh ini dapat berbeda dari kondisi yang
terdapat dalam entitas nirlaba tertentu. Entitas nirlaba dianjurkan untuk menyediakan
informasi yang paling relevan dan paling mudah dipahami dari sudut pandang
penyumbang, kreditur, dan pemakai lain laporan keuangan diluar entitas. Penyusunan
laporan keuangan komparatif juga dianjurkan. Namun untuk penyederhanaan contoh
yang disajikan dalam lampiran ini, laporan arus kas disajikan untuk satu periode.
Contoh Laporan Posisi Keuangan
Entitas Nirlaba
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20X2 dan 20X1
(dalam jutaan)
20X2 20X1
Aset:
Kas dan setara kas Rp. 188 Rp. 1.150
Piutang bunga 5.325 4.175
Persediaan dan biaya dibayar di muka 1.525 2.500
Piutang lain-lain 7.562 6.750
Investasi Lancar 3.500 2.500
Properti investasi 13.025 11.400
Aset Tetap 154.250 158.975
Investasi jangka panjang 545.175 508.750
Jumlah Aset Rp. 730.550 Rp. 696.200
Liabilitas dan Aset Neto:
Utang dagang Rp. 6.425 Rp. 2.625
Pendapatan diterima di muka yang
dapat dikembalikan 1.625
Utang Lain-Lain 2.187 3.250
Utang wesel 2.850
Kewajiban tahunan 4.213 4.250
Utang jangka panjang 13.750 16.250
Jumlah Liabilitas Rp. 26.575 Rp. 30.850
Aset Neto:
Tidak Terikat Rp. 288.070 Rp. 259.175
Terikat temporer (Catatan B) 60.855 63. 675
Terikat permanen (Catatan C) 355.055 342.500
Jumlah Aset Neto 703.975 665.350
Jumlah Liabilitas dan

22
Aset Neto Rp. 730.550 Rp.696.200
Contoh Laporan Aktivitas
Ada tiga bentuk laporan aktivitas yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ini.
Setiap bentuk memiliki keunggulan.
1. Bentuk A menyajikan informasi dalam kolom tunggal. Bentuk A ini memudahkan
penyusunan laporan aktivitas komparatif.
2. Bentuk B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto, satu kolom untuk
setiap klasifikasi dengan tambahan satu kolom untuk jumlah. Bentuk B menyajikan
pembuktian dampak berakhirnya pembatasan penyumbang aset tertentu terhadap
reklasifikasi aset neto. Bentuk B memungkinkan penyajian informasi agregat
mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi.
3. Bentuk C menyajikan informasi dalam dua laporan dengan jumlah ringkasan dari
laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset neto tidak terikat disajikan
dalam laporan perubahan aset neto. Pendekatan bentuk C ini menitikberatkan
perhatian pada perubahan aset neto yang tidak terikat. Bentuk ini sesuai untuk entitas
nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari
penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi.
Bentuk A
Entitas Nirlaba
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)
Perubahan Aset Neto Tidak Terikat
Pendapatan dan Penghasilan:
Sumbangan Rp. 21.600
Jasa Layanan 13.500
Penghasilan investasi Jangka panjang
(Catatan E) 14.000
Penghasilan investasi lain-lain (Catatan E) 2.125
Penghasilan neto investasi jangka
panjang belum direalisasi 20.570
Lain-Lain 375
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan
Tidak Terikat 72.170
Aset Neto yang Berakhir Pembatasannya (Catatan D):
Pemenuhan program pembatasan 29.975
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan 3.750
Berakhirnya pembatasan waktu 3.125
Jumlah aset yang telah
berakhir pembatasannya 36.850
Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan
Sumbangan lain 109.020

23
Beban dan Kerugian:
Program A 32.750
Program B 21.350
Program C 14.400
Manajemen dan umum 6.050
Pencarian dana 5.375
Jumlah Beban (Catatan F) 79.925
Kerugian akibat kebakaran 200
Jumlah Beban dan Kerugian 80.125
Kenaikan Jumlah Aset Neto
Tidak Terikat Rp. 28.895
Perubahan Aset Neto Terikat Temporer:
Sumbangan Rp. 20.275
Penghasilan investasi jangka panjang
(Catatan E) 6.450
Penghasilan neto terealisasikan dan belum
panjang terealisasikan dari investasi jangka
(Catatan E) 7.380
Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan (75)
Aset neto terbebaskan dari pembatasan
(Catatan D) (36.850)
Penurunan Aset Neto Terikat Temporer (2.820)
Perubahan Dalam Aset Neto Terikat Permanen: Sumbangan Rp. 700
Penghasilan investasi jangka panjang
(Catatan E) 300
terealisasikan dari investasi jangka panjang
(Catatan E) 11.550
Kenaikan Aset Neto Terikat Permanen 12.550
Kenaikan Aset Neto 38.625
Aset Neto Pada Awal Tahun 665.350
Aset Neto Pada Akhir Tahun Rp. 703.975

24
Laporan Arus Kas
Metode Langsung
Entitas Nirlaba
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi:
Kas dari pendapatan jasa Rp. 13.050,0
Kas dari penyumbang 20.075,0
Kas dari piutang lain-lain 6.537,5
Bunga dan dividen yang diterima 21.425,0
Penerimaan lain-lain 375,0
Bunga yang dibayarkan (955,0)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan suplier (59.520,0)
Hutang lain-lain yang dilunasi (1.063,5)
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk
aktivitas operasi (75,0)
Aliran Kas dari Aktivitas Investasi:
Ganti rugi dari asuransi kebakaran 625,0
Pembelian peralatan 3.750,0
Penerimaan dari penjualan investasi 190.250,0
Pembelian investasi 187.250,0
aktivitas investasi (125,0)
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan:
Penerimaan dari kontribusi berbatas dari:
Investasi dalam endowment 500,0
Investasi dalam endowment berjangka 175,0
Investasi bangunan 3.025,0
Investasi perjanjian tahunan 500,0
4.200,0
Aktivitas pendanaan lain:
Bunga dan dividen berbatas untuk reinvestasi 750,0
Pembayaran kewajiban tahunan (363,0)
Pembayaran utang wesel (2.850,0)
Pembayaran liabilitas jangka panjang (2.500,0)
(4.962,5)
aktivitas pendanaan Rp. (762,5)
Kenaikan (Penurunan) neto dalam kas dan setara kas Rp. (962,5)
Kas dan setara kas pada awal tahun 1.150,0
Kas dan setara kas pada akhir tahun 187,5

25
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto
yang digunakan untuk aktivitas operasi:
Perubahan dalam aset neto 38.625,0
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto
menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:
Depresiasi 8.000,0
Kerugian akibat kebakaran 200,0
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan 75,0
Kenaikan piutang bunga (1.150,0)
Penurunan dalam persediaan dan biaya
dibayar dimuka 975,0
Kenaikan dalam piutang lain-lain (812,5)
Kenaikan dalam hutang dagang 3.800,0
Penurunan dalam penerimaan
dimuka yang dapat dikembalikan (1.625,0)
Penurunan dalam hutang lain-lain (1.062,5)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang (6.850,0)
Bunga dan dividen terikat untuk investasi
jangka panjang (750,0)
terealisasikan dari investasi jangka panjang (39.500,0)
Kas neto diterima (digunakan)
untuk aktivitas operasi Rp (75,0)
Data tambahan untuk aktivitas investasi dan
pendanaan non kas:
Peralatan yang diterima sebagai hibah Rp. 350,0
Pembebasan premi asuransi kematian,
nilai kas yang diserahkan 200,0

26
Laporan Arus Kas
Metode Tidak Langsung
Entitas Nirlaba
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X2
(dalam ribuan rupiah)
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas
neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:
Perubahan dalam aset neto Rp. 38.625
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam
aset neto menjadi kas neto yang digunakan
untuk aktivitas operasi:
Depresiasi 8.000
Kerugian akibat kebakaran 200
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan 75
Kenaikan piutang bunga (1.150)
Penurunan dalam persediaan dan biaya
dibayar dimuka 975
Kenaikan dalam piutang lain-lain (813)
Kenaikan dalam utang dagang 3.800
Penurunan dalam penerimaan
dimuka yang dapat dikembalikan (1.625)
Penurunan dalam utang lain-lain (1.063)
Sumbangan terikat untuk investasi (6.850)
Bunga dan dividen terikat untuk investasi
jangka panjang (750)
terealisasikan dari investasi jangka panjang (39.500)
Kas Neto diterima (digunakan) untuk
aktivitas operasi (75)
Aliran Kas dari Aktivitas Investasi:
Ganti rugi dari asuransi kebakaran 825
Pembelian peralatan (3.750)
Penerimaan dari penjualan investasi 190.250
Pembelian investasi (187.250)
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan:
Penerimaan dari sumbangan terikat dari:
Investasi dalam endowment Rp 500
Investasi dalam endowment berjangka 175
Investasi dalam bangunan 3.025
Investasi perjanjian tahunan 500

27
Aktivitas pendanaan lain:
Bunga dan dividen terikat untuk reinvestasi 750
Pembayaran kewajiban tahunan (363)
Pembayaran utang wesel (2.850)
Pembayaran liabilitas jangka panjang (2.500)
(4.963)
Kas neto yang diterima (digunakan)
untuk aktivitas pendanaan (763)
Penurunan neto dalam kas dan setara kas (963)
Kas dan setara kas pada awal tahun 1.050
Kas dan setara kas pada akhir tahun 185
Data Tambahan:
Aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:
Peralatan yang diterima sebagai hibah 350
Pembebasan premi asuransi kematian,
nilai kas yang diserahkan 200
Bunga yang dibayarkan Rp 955
Catatan Atas Laporan Keuangan
Ilustrasi Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang
menyebabkan Catatan B dan Catatan C wajib disajikan. Catatan D, E, dan F menyediakan
informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas nirlaba. Semua jumlah dalam
ribuan rupiah.
Catatan A
Entitas menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan terikat
jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan
aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa
pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aset neto terikat
temporer digolongkan kembali menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam
laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.
Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai
sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan
tujuan pemanfaatan aset tersebut dari penyumbang. Hibah atau wakaf untuk aset tetap
dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan
sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap
disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi
pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut,
pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.
9
9 Ikatan Akuntan Indonesia.2010.PSAK 45. Jakarta;IAI

28
4. PENGUKUR KINERJA SEKTOR PUBLIK
A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Levine dkk.(1990) dan dwiyanto (1995) mengemukakan tiga konsep yang dapat
dijadikan acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yakni responsivitas
(reponsiveness), responsibilitas (responsibility), dan akuntanbilitas (accountability).
Responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang
diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakt.
Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu
dilakukan dengan prinsip-prinsip yang implisit atau eksplist. Sedangkan akuntabilitas
mengaku pada seberapa besar pejabat politi dan kegiatan organisas publik tunduk pada
pejabat politik yang dipilih rakyat. Dalam konteks ini organisasi publik dinilai baik
apabila keseluruhnya, atau setidaknya sebgaian besar kegiatan, didasarkan pada upaya-
upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat.
Selain ketiga indikator kinerja tersebut , lazim juga dipergunakan indikator lain
yang bersifat lebih khusus (Mulyadi dan Setiawan, 1999) ,yaitu :
1. Membangun kepuasan pelanggan (custumer satisfaction)
2. Produktivitas kerja kayawan;
3. Menghasilkan financial returns yang memadai.
James B. Whittaker dalam bukunya The Government Performence Result Act Of
1993 ,menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang
digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals
and objectivis).
Definisi dari Whittaker dan Robert Simons tampaknya tidak jauh berbeda dengan
definisi yang tertuang dalam Reference Guide, Province of Alberta, Canada. Dalam
reference Guide itu disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk
menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkann untuk berperan sebagai mekanisme dalam
memberikan penghargaan/hukuman (reward/punishment), akan tetapi pengukuran
kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
Mardiasmo (2002:196) mengemukakan bahwa tolak ukur kinerja organisasi
publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai oleh organisassi
tersebut. Satuan ukur yang relevan digunakan adalah efisien pengelolaan dana dan tingkat
kulaitas pelayanan yang dapat diberikan kepada publik.
Bastian (2001 :331-332) mengemukakan bahwa terlepas dari bedar , jenis, sektor
,atau spesialisasinya setiap organisasi beiasanya cenderung tertariik pada pengukuran
kinerja dalam aspek berikut:
1. Aspek finasial, meliputi anggaran rutin dalam pembangunan dari suatu instansi
pemerintah. Karena aspek finansial dapat dianalogikan sebgai aliran darah dalam
tubuh manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang perlu
diperhatikan dalam pengukuran kinerja.
2. Kepuasan pelanggan , dimana dalam globalisasi perdagangan ,peran dan posisi
pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Hal serupa juga
terjadi pada instansi pemerintah. Dengan demikian banyaknya tuntutan

29
masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut
untu terus-menerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima. Untuk itu,
pengukuran kinerja perlu didesain sedemikian rupa sehingga pimpinan dapat
memperoleh informasi yang relavan mengenai tingkat kepuasan pelanggan.
3. Operasi bisnis internal , diaman informasi operasi beisnis internal diperlukan
untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan instansi pemerintah sudah in-concert
(seirama) untuk mencapai dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam
rencana trategis. Disamping itu , informasi operasi bisnis internal diperlukan
untuk melakukan perbaikan secara terus menerus atas efisiensi dan efektivitas
operasi perusahaan.
4. Kepuasan pegawai , dimana dalam setiap organisasi pegawai merupakan aset
yang harus dikelola dengan baik. Apabila dalam perusahaan yang banyak
melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh nyata . hal serupa juga
terjadi padah instansi pemerintah. Apabila pegawai tidak terkelola dengan baik
maka kehancuran instansi pemerintah akan sangat sulit dicegah.
5. Kepuasan komunitas dan stakeholder/shareholder, di mana instansi pemerintah
tidak beroperasi in vacuum, artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi
dengan berbagai pihak penaruh kepentingan terhadap keberadaanya. Untuk itu,
informasi dari pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan
kepuasan para stakeholder.
6. Waktu, dimana ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan
dalam desain pengukuran kinerja. Betapa sering kita membutuhkan informasi
tersebut lambat diterima. Sebaliknya, informasi yang ada yang sering sudah
tidak relavan.
Dwiyanto dkk. (2002:48-49) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu
organisasi publik secara lengkap sebagai berikut:
1. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak ahnya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara inpit
dan output. Konsep produktivitas kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting
Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas
dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan
sebagai salah sati indikator kinerja yang penting.
2. Orientasi Kualitas Layanan kepada Pelanggan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam
menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang
terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpastian masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan
kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan
masyarakat sering kalitersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan
terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi
publik. Karena akses informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan
relatif sangat tinggi, maka ini bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang
mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk
menilai kinerja organisasi publik.

30
3. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan menegmbangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara
singkat responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam
menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas yang rendah ditujukan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam
mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas
rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
4. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya
adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya
akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep
akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi
publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi
publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari
ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu
kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap
benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
Berdasarkan ulasan dan pendapat dari pakar manajemen dan organisasi dalam
menjalankan misi yang dimilikinya yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas
layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, yang mana ukuran-ukuran ini
akan diterapkan pada pengukuran kinerja organisasi yang dicapai.
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
membantu menajer publik menilai mencapai suatu strategi memlalui alat ukur financial
dan non fianansial. Sistem pengukuran kinerja dapat diajadikan sebagai alat pengendalian
organisasi , karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and
punishment system.
Kinerja sektor publik bersifat multidimensional , sehingga tidak ada indikator
tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprensif. Berbeda
dengan sektor swasta , karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak
bersifat intagle output , maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja
sektor publik. Oleh karena itu , perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.10
Tujuan sistem pengukuran kinerja
Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah;
b. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up)
c. Untuk mengukur kinerja financial dan non-financial secara berimbang sehingga dapat
ditelusuri perkembangan pencapaian
10
Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2005). Manajemen publik.PT Grasindo:jakarta .hal 170-178

31
d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan
kemampuan kolektif yang rasional.
Manfaat mengukur kinerja
a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja
manajemen.
b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian keinerja dan membandingkan dengan
target kinerjaserta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman ( reward & punishment)
secara obyektif atas pencapaian prestasi yang telah di ukur sesuai dengan sistem
pengukuran kinerja yang telah disepakati ;
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki
kinerja organisasi;
f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
h. Memastikan bahwa pengambil keputusan dilakaukan secara objektif
B. INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA
1. Informasi finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada angaran yang telah
dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan)
antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.
Analisis varian secara garis besar berfokus pada :
a. Varians pendapatan (reveneu varians )
b. Varians pengeluaran ( expenditure variance)
 Varian belanja rutin (recurent expenditure variance)
 Varians belanja investasi/modal (capital expenditure variance)
Setelah dilakaukan analisis varians , maka dilakuakan identifikasi sumber penyebab
terjadinya varians penelusur varians tersebut hingga kelevel manajemen paling bawah.
Hal tersebut dilakukan untuk untuk mengambil unit spesifik mana yang bertanggung
jawab terhadapa terjadinya varians sampai manajemen yang paling bawah .
Penguna analisis varians saja belum cukup untuk mengukur kinerja, karena analisis
varians masih mengandung keterbatasan (contrain). Keterbatasan analisis varians di
antaranaya terkait dengan kesulitan menetetapkan signifiakasi besarnya varians.
2. Informasi nonfinancial
Informasi nonfinancial dapat dijadikan sebgai tolak ukur lainnya. Informasi
nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian
manajemen. Teknik pengukuran kinerja komperhensif yang banyak dikembangkan oleh
berbagai organisasi adalah balance scorecard. Dengan balance scorecard kinerja
organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek financial saja, tetapi juga aspek
nonfinansial.empat aspek pengukuran metode balance scorecard yaitu :

32
1. Perspektif finansial
2. Perspektif pelanggan
3. Perspektif efisiensi proses internal
4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci .
variabel kunci adalah variabel yang mengindenfikasikan faktor-faktor menjadi sebab
kesuksesan organisaisi. Jika terjadi perubahan yang tidak di inginkan , maka variabel ini
harus segera disesuaikan. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik antara lain
:
a. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi
b. Sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat
c. Perubahan tidak dapat di prediksi;
d. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera;
e. Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran
antara (surrgate). Sebagai contoh , kepuasan konsumen tidak dapat di ukur secara
langsung ;akan tetapi dapat dibuat ukuran di antaranya , misalnya ; jumlah aduan
,tuntutan dan demonstrasi dapat dijadikan sebgai variabel kunci.
Tabel . variabel kunci
Dinas/unit kerja Variabel kunci
Rumah sakit dan hotel Tingkat hunian kamar (kamar yang dipakai :
jumlah total kamar yang tersedia)
Klinik kesehatan Jenis pelanggan (masyarakat) yang dilayani
perhari
Perusahaan listrik negara KWH terjual
Perusahaan telekomunikasi Jumlah pulsa yang terjual
Perusahaan air minum Jumlah debit air terjual
Pekerjaan umum Panjang jalan yang dibangun
Kepolisian Jumlah kriminalitas yang tertangani
Jumlah kecelakaan/pelanggar lalu lintas
Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani
11
C. PELAPORAN KINERJA
Informasi tentang kinerja manjadi informasi penting yang dibutuhkan di setiap
fase perjalanan organisasi sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek
perencanaan , informasi kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang
kondisi saat ini yang menjasi basis perencanaan. sebuah program pembrantasan buta
huruf misalnya , membutuhkan pencapaian tingkat buta huruf yang ada. Tanpa informasi
itu , pemerintah akan mnegalami kerancuan dalam meningkatkan target keberhasilan dan
menghitung sumber daya yang dibutuhkan.
Informasi tentang kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan.
Seperti layaknya indikator dan rambu saat berkendara , informasi kenierja berguna bagi
11 Mardiasmo,Akuntansi Sektor Publik,Penerbit, Yogyakarta, 2002,hlm 124

33
organisasi untuk mengetahui posisi dan keberadaannya sehingga dapat mengatur strategi
dan terobosan yang dibutuhkan.
Informasi kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi
infoermasi yang krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam proses
pertanggungjawaban, siklus penggangaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap
perencanaan dan kinerja. Karena itu, penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang
bersangkutan harus bertanggung jawab pada akhir periode penggangaan. Proses audit pun
seharusnya menjadi satu kesatuan antara audit laporan keuangan dan audit kinerja.
Penjelasan di atas menunujukkan keberadaan informasi kinerja yang
dibutuhkan pada berbagai fase pengelolaan organisasi sektor publik seperti ditunjjkan
bagan berikut :
Bagan 8.2
Terdapat dua mekanisme pelaporan kinerja ;
1. Pelaporan secara ad hoc.
2. Pelaporan reguler.
Pelaporan kinerja secara ad hoc di lakukan diatas area tertentu secara mendalam pada
waktu yang tidak ditentukan sebelum sesuai kebutuhan. Pelaoran reguler di jadwalkan
secara rutin , misalnya tahunan. Kedua mekanisme ini saling melengkapi . pelaporan ad
hoc biasanya di lakukan sebagai respon adanya kebutuhan yang muncul dari pelaksana
pelaporan reguler.
Perencanaan
strategi
Pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
penganggaran
Informasi
kinerja

34
Bagan 8.3
Kemudian ,pertanyaan berikutnya muncul terkait dengan desain dan bentuk
laporan keuangan itu sendiri . sebagai sebuah media yang menyampaikan informasi
tentang kinerja ,informasi dalam laporan kinerja setidaknya memuat informasi berikut :
1. Informasi tentang realisasi input
2. Analisis ekonomi
3. Informasi tentang realisasi output
4. Analisis efisiensi
5. Informasi tetang capaian outcome
6. Analisis efektive.12
5. ANALISIS VARIANSI BALANCE SCORECARD
12
Noerdiawan, Dedi dan Ayuningtias Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik .Edisi 2. Jakarta: Salemba 4
,hlm 166
input
input
input
kegiatan
kegiatan
kegiatan
output
output
output
outcome
Faktor
Lain

35
Balanced scorecard terdiri dari kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi yang
diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara
keseluruhan.13
Suatu strategi pada dasarnya suatu teori tentang bagaimana mencapai sasaran
perusahaan. Sebagai contoh, strategi Sounthwest Airlines adalah menawarkan harga
rendah pada penumpang dan pelanyanan penerbangan yang menyenangkan. Harga
rendah tersebut sebagai akibat tidak adanya biaya tambahan lain seperti makanan, tempat
duduk yang telah ditentukan, dan pengecekan bagasi interliner. Pelanyanan yang
menyenangkan diberikan oleh para pelayan penerbangan yang strategi yang menarik.
Southwes Aielines sengaja memepekerjakan orang yang punya selera humor dan yang
menikmati pekerjaan mereka.
Karakteristik Umum Balanced scorecards
Ukuran kinerja yang digunakan di pendekatan Balanced scorecard dapat dibagi
menjadi 4 kelompok seperti yang diilustrasikan di Peraga 10-10: keuangan,konsumen,
proses bisnis internal, learning and growth. Proses bisnis internal adalah sesuatu
dilakukan perusahaan dalam usahanya memuaskan konsumen. Sebagai contoh, di
perusahaan manufaktur, perakitan suatu produk merupakan proses bisnis internal.
Sedangkan dalam perusahaan penerbangan, pengawasan bagasi merupakan proses bisnis
penting untuk meningkatkan kepuasan konsumen,sedangkan peningkatan kepuasan
konsumen dibutuhkan untuk meningkatkan hasil keuangan.
Perhatikan bahwa yang ditetapkan dalam peraga 10-10 adalah peningkatan (
improvement ) – bukan hanya sekedar pencapaian beberapa tujuan khus seperti laba
sebesar $10 juta. Dalam pendekatan balanced scorecard, peningkatan berkelanjutan yang
ditetapkan. Dalam beberapa industri, hal ini merupakan usaha untuk tetap bertahan. Jika
sebuah organisasi tidak dapat berkembang secara berkelanjutan, maka organisasi tersebut
akankalah dalam persaingan.
Ukuran kinerja keuangan Nampak di peraga 10-10 bagian atas. Pada akhirnya,
sebagian besar perusahaan hidup untuk memberikan hasil kepada pemilik. Namum
terdapat pula pengecualian. Beberapa perusahaan sebagai contoh – The Body Shop-
mungkin mempunyai tujuan yang lebih tinggi seperti menyediakan produk yang ramah
lingkungan bagi konsumen. Bagaimanapun, organisasi nirlaba juga harus memiliki
sumber daya yang cukup untuk tetap hidup.
Biasanya, manajer puncak bertanggung jawab terhadap ukuran kinerja keuangan-
jika bukan manajer yang levelnya di bawah. Supervisor yang memimpin check in
penumpang dapat diberi tanggung jawab terhadap beberapa lama penumpang menunggu
untuk antri. Bagaimanapun, tidak masuk akal kalau supervisor ini dibebani tanggung
jawad terhadap laba perusahaan secara keseluruhan . yang bertanggung jawab adalah para
manajer puncak perusahaan penerbangan tersebut. Ukuran kinerja keuangan akan dibahas
lebih banyak lagi Bab 12.
13 Robert, kaplan.Journal of cost management.1997.(boston. Harvard bisnisschool).Hal 5-6

36
Peraga 10-11 memberikan beberapa contoh ukuran kinerja yang dapat ditemukan
di balanced scorecard perusahaan. Bagaimanapun, hanya sedikit perusahaan. Jika ada
akan menggunakan semua ukuran kinerja ini, dan hamper semua perusahaan akan
menambah ukuran kinerja yang lain. Manajer seharusnya hati-hati dalam menyeleksi
ukuran kinerja untuk balanced scorecard perusahaan mereka, serta tetap mengingat point-
point berikut ini. Yang pertama dan terpenting, ukuran kinerja seharusnya konsisten dan
sesuai dengan strategi perusahaan.
Peraga 10-10 : balance scorecard ; strategi ke ukuran kinerja.
Ukuran kinerja
Manfaat Umpan Balik grafik dan Tepat Waktu
Keuangan
‘’sudahkah kinerja keuangan
kita meningkat?’’
Konsumen
‘’apakah konsumen mengakui
bahwa kita mengirimkan nilai
yang lebih?’’
Learning and growth
‘’apakah kita memelihara
kemampuan kita untuk
mengubah dan meningkatkan
suatu hal?’’
Proses bisnis internal
‘’apakah kita telah
meningkatkan proses bisnis
kunci sehingga kita dapat
mengirimkan nilai yanglebih
kepada konsumen?’’
Apakah sasaran
keuangan kita?
Apa sajakah yangdapat
kami lakukan untuk
melayani konsumen
dan bagaimanakah
kami akan menarik dan
melayani konsumen
tersebut?
Proses bisnisinternal
Apa yang kritis untuk
menyediakan nilai bagi
konsumen?
Keuangan
‘’sudahkah kinerja keuangan
kita meningkat?’’

37
Apa pun ukuran kinerja yang digunakan, ukuran-ukuran tersebut harus sering dilaporkan
dan tpat waktu. Contohnya, data mengenai kerusakan seharusnya dilaporkan kepada
manajer yang bertanggung jawab sedikitnya sekali sehari sehingga dapat lebih cepat
diambil tindakan apabila terdapat jumlah kerusakan yang tidak biasanya.
Dengan penelusuran trent dan perbaikan sepanjang waktu, tampilan grafik
lebih informasih dibandingkan angka-angka dalam kolm dan baris. Perbandingan,
sebagai contoh masalah penumpang yang sudah memesan kursi, tetapi tidak dating untuk
membeli tiket. Karena penumpang yang” tidak dating”ini, perusahaan penerbabgan
secara rutin member kelebihan kursi untuk jalur enerbangan yang ramai.

38
Perusahaan penerbangan ini berspekulasi bahwa akan terdapat cukup banyak
penumpang penerbangan secara rutin member kelebihan kursi untuk jalur penerbangan
yang ramai. Perusahaan penerbangan ini berspekulasi bahwa akan terdapat cukup banyak
penumpang yang tidak datang dan bahwa tidak ada penumpang yang akan digeser tempay
dududknya Kadang-kadang perusahaan bpenerbabgan gagal dalam berpekulasi.
Akibatnya adalah dimasukkanya biaya tambahan untuk pembayaran penumpang yang
telah pesan tempat dengan menghentikan atau ke rumah atau member makan kelebihan
penumpang sampai penerbangan berganti yang cocok dapat ditemukan
Data ini di plokatn di peraga 10-13. Perhatikan betepa lebih mudah meletakan trend dan
point yang tidak biasanya pada saat data diplot dibandingkan masih berbentuk table.
Khususnyaya, cukup menghawatirkan bahwa selama tujuh bulan berakhir terjadi
peningkatan penumpang yang tergeser dan menjadi sangat jelas dalam data tersebut.14
14 Garrison dan Noreen.Akuntansi Manajerial.(2000),salemba empat. Jakarta.Hal 495-500

39
6. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTORPUBLIK
A. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Setiap organisasi baik organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang
hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang
dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas . organisasi memerlukan sistem
pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakanya strategi organisasi
secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi tersebut dapat dicapai. Pengendalian
manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu : (1). Perencanaan, (2). Koordinasi antar
berbagai bagian organisasi, (3). Komunikasi informasi, (4). Pengambilan keputusan ,
(5).memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berprilaku sesuai dengan organisasi,
(6).pengendalian, dan (7).penilaian kinerja.
B. Tipe Pengendalian Manajemen.
Pengendalian manajemen dapat dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1. Pengendalian preventif (preventif control) . dalam tahap ini pengendalian manajemen
terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam
bentuk program-program.
2. Pengendalian operasional (operational control). Dalam tahap ini pengendalian
manajemen terkait pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui
alat berupa anggaran. Anggaran digunakan unutk menghubungkan perencanaan
dengan pengendalian.
3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi
kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapakan.
C. Struktur Pengendalian Manajemen
Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang
baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban
(respon-sibility centers). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin
oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang
dipimpinnya. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah;
1. Sebagai basis perencanaan , pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit
organisasi yang dipimpinya;
2. Untuk memudahakan mancapai tujuan organisasi;
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence;
4. Mendelegasi tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga
mengurangi beban tugas manajer pusat;
5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan;
6. Sebgai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien; dan
7. Sebagai alat pengendalian anggaran.

40
Pusat pusat pertanggungjawaban.
Pada dasarnya terdapat empat jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu ;
1. Pusat biaya (expense center).
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi tersebut sebagai pusat
biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan (bukan
nilai output yang dihasilkan). Pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik karena
output yang dihasilkan sering kali ada akan tetapi tidak dapt diukur secara fisik tidak
dalam nilai rupiahnya.
Contoh pusat biaya adalah : Departemen Produksi , Dinas Sosial , Dinas Pekerjaan
Umum.
2. Pusat pendapatan (revenue center)
Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
bersarkan pendapatan yang dihasilkan .
Contohnya : Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran
3. Pusat laba (profit center).
Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input (expense)
dengan output (revenue) dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan
laba yang dihasilkan.
Contoh :BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik PEMDA , bandara dan pelabuhan.
4. Pusat investasi (invesment center).
Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan laba yang dihasilkan di kaitkan dengan investasi yang ditanam pada pusat
pertanggunjwaban yang dipimpinya.
Contoh : Departement Riset dan Pengembangan dan Balitbang.
Pengendalian manjemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban , karena pusat
pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program
yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat-pusat
pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan
perencanaan dan pengendalian anggaran. Melalui pudat pertanggungjawaban tersebut
anggaran dibuat dan jika telah disahkan anggaran dikomunikasikan kepada manajer level
menengah dan bawahan untuk dilaksanakan.
Idealnya , struktur pusat pertanggung jawaban sebgai alat pengendalian anggaran
sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan demikian , tiap-tiap
pusat pertanggung jawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu
,dan mengabungkan program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut
seharusnya mendukung program pusat pertanggung jawaban pada level yang lebih tinggi.
D. Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik.
Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat
dilakukan dengan mengunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran
komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi:
(1). Perumusan strategi (strategi formulation), (2).perencanaan strategi (stragic
planning), (3). Penganggran, (4). Operasional (pelaksanakan anggaran), dan (5) evaluasi

41
kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui metode management by
walking around.
Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang unutk mempengaruhi
orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berprilaku sesuai dengan tujuan organisasi
.pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem
pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal.
1. Perumusan Strategi (strategi formulation).
Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi , tujuan , sasaran ,
target (outcome), arah dan kebijakan , sertaa strategi organisasi. Proses perumusan
strategi pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oleh perkembangan di sektor
swasta. Sama halnya dengan sektor swasta , tahap paling awal dari manajemen strategi
pada sektor publik adalah perencanaan. perencanaan dimulai dari perumusan strategi.
Olsen dan Eadie (1982) menyatakan bahwa proses perumusan strategi terdiri atas lima
komponen dasar , yaitu:
 Peryataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen
eksekutif organisasi dan memberikan rangkaian pengembangan strategi serta terget
yang akan dicapai.
 Analisis atau scanning lingkungan , terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran
(assement) faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus
dipertimbangkan pada saat perumusan strategi organisasi.
 Profil internal dan audit sumber daya, yang mengindentifikasi dan mengevaluasi
kekuatan dan kelemahan organisasi dalam berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam perencanaan strategi.
 Perumusan evaluasi dan pemilihan strategi.
 Implementasi dan pengendalian rencana strategi.15
15 Mardiasmo ,hlm45-53

42
DAFTAR PUSTAKA
 Bastian, indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik, edisi 2; Salemba Empat
 Garrison dan Noreen. (2000).Akuntansi Manajerial.,salemba empat. Jakarta.
 Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2005). Manajemen Publik.PT Grasindo:jakarta
 Ikatan akuntan indonesia. (2009).PSAK 1 . JakartaIAI
 Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. PSAK 45. Jakarta; IAI
 Mardiasmo. (2002) Akuntansi Sektor Publik, salemba empat. Yogyakarta
 Noerdiawan, Dedi dan Ayuningtias Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik .Edisi
2. Jakarta: Salemba 4
 Noerdiawan, Dedi. 2008. Akuntansi Sektor Publik .Edisi 1. Jakarta: Salemba 4
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Standar
Akuntansi Pemerintah. Penyajian Laporan Keuangan
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.Standar
Akuntansi Pemerintahan.
 Robert, kaplan. 1997.Journal of Cost Management..(boston. Harvard bisnis school).

Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)

Similar to Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8) (20)

More from Mhd. Abdullah Hamid

More from Mhd. Abdullah Hamid (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)