Downloaded 274 times
Uploaded byNova Amelia
makalah akuntansi sektor publik
Makalah ini membahas tentang standar akuntansi dalam sektor publik atau pemerintah di Indonesia, termasuk peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45. Dokumen ini juga membandingkan standar akuntansi sektor publik di Indonesia dengan yang ada di Amerika serta memperlihatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai akuntansi sektor publik.
More Related Content
Similar to makalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publik
- 1. KATA PENGANTAR Puji Syukurkita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala curahan dan kasih saying-Nya, nikmat, petunjuk, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah kami yang berjudul “Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah”. Makalah ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan sebagai Mahasiswa yang memprogram Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik.Diharapkan dalam makalah ini, kami dapat mengerti serta memahami hal-hal tentang Akuntansi Sektor Publik terutama tentang “Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah”. Segala kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi perkembangan keutuhan makalah ini, sehingga akan lahir makalah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Serta ucapan terimakasih kepada Dosen mata kuliah yang telah membimbing kami, dan teman-teman yang membantu dalam penyusunan makalah ini.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan juga penulis pada khususnya. Makassar, Desember 2013 Penulis 1 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 2. DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................................................ 01 Daftar Isi ......................................................................................................... 02 Bab I Pendahuluan .................................................................................................... 03 Bab II Pembahasan..................................................................................................... 05 Bab III Kesimpulan ..................................................................................................... 11 Daftar Pustaka ................................................................................................. 12 2 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 3. BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang Standar Akuntansi merupakan istilah yang sudah bias didengar oleh pihakpihak yang berada dalam lingkungan akuntansi. Pihak-pihak yang menyajikan laporan keuangan mengenal dan familiar dengan istilah tersebut. Akuntan yang melakukan audit atas laporan keuangan berpanduan dengan menggunakan standar akuntansi tersebut dalam praktiknya. Mahasiswa yang belajar akuntansi memahaminya dalam berbagai Mata Kuliah tentang akuntansi. Prinsip Akuntansi yang berlaku umu (GAAP) muncul karena peran akuntansi yang menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Secara khusus GAAP mengatur akuntansi keuangan yang menyajikan informasi kepada pihak di luar organisasi. Akuntansi yang diselenggarakan untuk menghasilkan informasi kepada pihak eksternal disebut juga dengan akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi yang memfokuskan diri pada penyajian laporan untuk tujuan pengambilan keputusan internal organisasi disebut akuntansi manajemen. Miller dkk, (1985) menyatakan ada 3 kelompok orang yang berpartisipasi dalam akuntansi keuangan, yaitu pengguna (user), penyaji (preparer), dan auditor (auditor).Pengguna adalah individu atau institusi yang mengandalkan informasi akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi atau kredit. Dalam dalam kelompok ini termasuk investor,kreditor, analisis keuangan, dan lain-lain. Penyaji adlah pihak yang menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yaitu manajemen.Auditor adalah pihak yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menyatakan pendapat atas kewajarannya. Ketiga pihak yang berpartisipasi dalam akuntansi keuangan memiliki kepentingan yang berbeda-beda atas penyajian laporan keuangan.Persepsi masingmasing pihak yang terlibat juga berbeda-beda.Oleh karena itu, diperlukan satu aturan yang disepakati untuk dapat dijadikan pegangan bagi pengguna, penyaji, dan auditor.Disini arti penting dan latar belakang munculnya prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP). Dalam hubungannya dengan hirarki prinsip akuntansi berlaku umum IAI (2001: 411.2) mengemukakkan adanya kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.Dalam bentuk kerangka, IAI (2001: 411.4) menggambarkan prinsip akntansi yang berlaku di Indonesia seperti suatu bangunan rumah. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah yang berlaku di Indonesia ? 3 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 4. 2. Bagaimana PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 3. Bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Noomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba 4. Bagaimana Perbandingan Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia dengan Amerika 5. Bagaimana Peningkatan Standar Akuntansi Internasional C. Tujuan 1. Menjelaskan Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah yang berlaku di Indonesia! 2. Menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 3. Menjelaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Noomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba 4. Menjelaskan Perbandingan Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia dengan Amerika 5. Menjelaskan Peningkatan Standar Akuntansi Internasional 4 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 5. BAB II PEMBAHASAN A. StandarAkuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia Standar akuntamsi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditunjukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum.Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajika kepada pihakpihak diluar organisasi. Menurut Sinaga, standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku umum. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Sementara di Indonesia sejak tahun 2011 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk sektor swasta telah mengacu pada Standar Akuntansi Internasional (IFRS), sedangkan sektor pemerintah masih baru akan menerapkan akuntansi berbasis akrual, meskipun masih dianggap belum akrual penuh. Akan tetapi, disadari bahwa standar akuntansi pemerintahan sangat penting peranannya dalam organisasi pemerintahan untuk menjawab tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi publik. B. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 1. Latar Belakang Standar akuntansi pemerintahan (SAP) pertama kali diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintah.Jadi, dapat dikatan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintahan Indonesia. UU Nomor 71 Tah 2003 yang mulai berlaku sejak tahun 2003 juga menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk da nisi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 5 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 6. 2. Sistematika SAP StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri atas Kerangka Konseptual (KK) Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP terdiri atas 12 pernyataan, yaitu: PSAP 01: Penyajian LAporan Keuangan PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas. PSAP 03: Laporan Arus Kas PSAP 04: Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP 05: Akuntansi Persediaan PSAP 06: Akuntansi Investasi PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP 09: Akuntansi Kewajiban PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi, dan PSAP 12: Laporan Operasional (LO). Dari kerangka Konseptual (KK) sebenarnya bukan merupakan standar dalam arti tidak harus diikuti secara kaku. Sebagaimana dijelaskan dalam KK itu sendiri bahwa fungsi KK adalah acuan bagi: a) Penyusunan standar dalam melakukan penyusunan SAP b) Pengguna untuk menyajikan transaksi yang tidak diatur dalam pernyataan standar. c) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dengan standar, dan d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. 3. Basis Akuntansi 6 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 7. Basis akuntansi adalahperlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Perbedaaan basis akan berpengaruh terhadap proses akuntansi. Dalam akuntansi dikenal adnaya dua basis yaitu basis kas dan basis akrual.Basis kas adlah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan.Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak dan kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan. Meskipun PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan sebagai SAP berbasis akrual, namun sebenarnya basis akrual yang digunakan tidak sepenuhnya basis akrual.Bahkan, mengarah pada penggunaan basis akrual modifikasian, yaitu transaksi-transaksi tertentu dicatat dengan menggunakan basis kas dan untuk sebagian besar transaksi dicatat menggunakan basis akrual. 4. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Salah satu hal baru dari PP Nomor 71 Tahun 2010 dibandingkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 adalah terdapaturaian mengenai entitas akuntansi,disamping entitas laporan. Entitas akuntansi menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselengggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselengggarakan. 5. Penyusunan Laporan Keungan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, SAP sudah ahrus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahu anggaran 2005. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2005 sudah harus sesuai dengan SAP. SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkan. Oleh karena itu, SAP mengatur penyajian pos-pos harus disajikan dalam laporan keuangan seperti pos kas, piutang,asset tetap, dan seterusnya. Laporan keuangan pokok yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b) Neraca c) Laporan Arus Kas (LAK) d) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 7 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 8. C. Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba 1. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba meliputi laporan keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi likuiditas diberikan dengna cara sebagai berikut: a) Menyajikan asset berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo. b) Mengelompokkan asset kedalam lancer dan tidak lancer, serta kewajiban kedalam jangka pendek dan jangka panjang. c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas asset atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan asset, pada catatan atas laporan keuangan. 2. Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok asset netto berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbangnya, yaitu terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan arus laporan keuangan. 3. Laporan Ativitas Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah asset neto selama suatu periode.Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain sebagai penambahan atau pengangguran aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. 4. Laporan Arus Kas 8 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 9. Tujuan utama laporanarus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: a) Aktivitas pendanaan b) Pengukapan informasi mengenai mengenai aktivitas investasi dan pendaaan nonkas yaitu sumbangan berupa bangunan atau asset investasi. D. Perbandingan Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia dengan Amerika Untuk sektor pemerintahan di Amerika Serikat, sebagaimana dikemukakan Freeman dan Shoulder, AICPA mempunyai hirarki GAAP yang menunjukkan hubungan secara otoritatif berbgai standard an literature dalam prinsip dan prosedur akuntansi keuangan dan pelaporan. Dalam kaitannya dengan hirarki prinsip berlaku umum.(GAAP), KSAP juga membahas dan mencoba membuat hirarki yang sesuai dengan pemerintahan dengan mengacu ke berbagai sumber. Dengan demikian nantinya pemerintahan Indonesia juga akan mengenal hirarki prinsip akuntansi berlaku umum dengan standar akuntansi sebagai acuan utama yang memiliki otoritas. Sampai dengan saat ini, Indonesia sudah dau kali memiliki standar akuntansi pemerintahan, yaitu: a) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 b) SAP berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. E. Peningkatan Standar Akuntansi Internasional Peningkatan standar akuntnasi internasional dijelaskan dalam Baharuddin dan Sinaga.Tahun 2005 IPSASB melakukan peningkatan terhadap standar-standar yang telah diterbitkan sebelumnya.Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar dari 20 standar yang telah pernah diterbitkan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai anggota IFAC dimintakan masukan atas draf publikasian yang dikeluarkan oleh IPSASB.Revisi IPSAS sangat penting bagi sektor publik di Indonesia. 1. Proses Peningkatan Stadar oleh IPSASB 9 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 10. Pada akhir tahun1997, IPSASB memulai sebuah program pengembangan IPSASB yang didasarkan kepada IAS yang diterbitkan IASB tahun 1997.IPSASB menggunakan persyratan, struktur, dan teks yang diatur dalam IAS kecuali ada alasan untuk tidak menggunakan hal-hal tersebut. 2. Sistematika IPSASB Setelah Revisi Sampai dengan saat ini, IPSAS terdiri atas 20 pernyataan standar yaitu IPSAS nomor 1 sampai dengan nomor 20. Revisi yang dilakukan tas 11 pernyataan, sebagaimana dimuat dalam ED 26, tidak akan menghilangkan pernyataan yang ada. 3. Basis Akuntansi Keuangan dan Anggaran Basis akuntansi yang dianut akan memengaruhi laporan keuangan. Penyajian pendapatan dan biaya akan berbeda jika pilihan basis yang dianut berbeda. Jika digunakan basis kas maka tidak ada piutang dari pendapatan karena pendapatan diakui hanya pada saat kas diterima. Penyajian laporan keuangan sektor publik harus terkait dengan anggarannya.Penyajian laporan keuangan di sektor publik menuntut penyajian anggaran. Hal ini sesuai dengan ciri khas sektor publik sebagi organisasi yang tidak mencari laba 4. Standar Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Komersial: Harus Konvergen atau Paralel? Sektor bisnis berada dari sektor pemerintah dan organisasi nirlaba. Granof mencatat ada dua 12 hal yang membedakan pemerintah dan organisasi nirlaba dengan bisnis yaitu: a) Different in missions b) Budget, not the marketplace govern c) Expenditures may drive revenues d) The budget, not the annual report is the most significant financial document e) Budgets drive accounting and financial reporting f) Need to interperiod equity g) Revenues not indicative of demamd for goods or services h) Not direct link between revenues and expenses i) Capital assets may neither produce revenues nor save costs j) No distin ownership interests 10 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 11. k) Less distinctionbetween internal and external accounting and reporting. BAB III KESIMPULAN Dari berbagai pandangan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam bab ini. a) Standar Akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. b) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. c) Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalahmasing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah pusat itu sendiri, yaitu laporan keuangan konsolidasian dari laporan keuangan seluruh kementerian/lembaga yang ada di Kementerian Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi dan seluruh emerintah kabupaten dan kota, sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di Indonesia, yang semuanya akanmenyusun laporan keungan dan diaudit oleh BPK. 11 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 12. DAFTRA PUSTAKA Kusufi, Abd.Halim Syam. 2012.Akuntansi Sektotr Publik. Yogyakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Salemba Empat Nordiawan Deddi dan Nordiawan Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. http://www.warungkopipemda.com/penerapan-basis-dan-transparasi/ http://www.merysblog.blogspot.com/2011/02/anggaran-sektor-publik.html. 12 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 13. MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DISUSUNOLEH: KELOMPOK I M.Zulham Nurzali (109204008) Yuyun (109204053) Kurnia Ramadhani W. (109204037) Fitri Ayu Ningsi (109204054) Reski Amalia Hamka (109204042) Muh. Dalil (109204063) Nova Amelia Mamu (109204048) Ismayanti (109204076) PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 2013 13 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
- 14. 14 Standar Akuntansi dalamAkuntansi Sektor Publik atau Pemerintah