SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
PIDANA
DR. YUDI KRISMEN S.H M.HDR. YUDI KRISMEN S.H M.H
SUBSTANSI HUKUM
PIDANA
TINDAK
PIDANA
PERTANG GUNG JAWABAN
PIDANA
PIDANA
STRAF
DERAAN
SIKSAAN
NESTAPA
HUKUMAN
ISTILAH
PROSES PEMIDANAAN
Apa yg dimaksud dengan pemidanaan ?
TUJUAN PEMINDAHAN
MENCEGAH DILAKUKAKNNYA TINDAK
PIDANA
DG MENEGAKKAN NORMA
MEMASYARAKATKAN TERPIDANA
DG PEMBINAAN SHG MENJADI ORG BAIK
MENYELESAIKAN KONFLIK YG TIMBUL,
MEMULIHKAN KESEIMBANGAN DAN
MENDATANGKAN DAMAI
MEMBEBASKAN RASA BERSALAH
DARI SI TERPIDANA
ABSOLUT
RELATIF ATAU
TUJUAN
GABUNGAN
TEORI PEMIDANAAN
(HERBERT L PACKER)
TEORI-TEORI
UTILITIAN
PREVENTION
RETRIBUTION
BEHAVIORAL
PREVENTION
TEORI PEMIDANAAN
(SUMMER MAINE)
TEORI TUJUAN
PENGHAPUSAN DOSA (EXPIATION)
PENJERAAN (DETTERENCE)
REHABILITATION
PERLINDUNGAN (PROTECTION)
BENTUK
PIDANA
PIDANA
POKOK
MATI
PENJARA
PIDANA
TAMBAHAN
DENDA
KURUNGAN
PENCABUTAN HAK
TERTENTU
PERAMPASAN BRG2
TERTENTU
PENGUMUMAN
PUTUSAN HAKIM
ISTILAH LAIN BENTUK PIDANA :ISTILAH LAIN BENTUK PIDANA :
PIDANA KERJA SOSIALPIDANA KERJA SOSIAL
PIDANA TUTUPANPIDANA TUTUPAN
PIDANA BERSYARATPIDANA BERSYARAT
PIDANA PERCOBAANPIDANA PERCOBAAN
Alasan yg meringankan danAlasan yg meringankan dan
memberatkan :memberatkan :
Pengurangan dan PenambahanPengurangan dan Penambahan
PidanaPidana
SEKIAN DAN TERIMAKASIHSEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

More from yudikrismen1

Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikyudikrismen1
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopyudikrismen1
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanyudikrismen1
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutyudikrismen1
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1yudikrismen1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanaPertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 
Pertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungPertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungyudikrismen1
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanyudikrismen1
 
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
 
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbnP. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbnyudikrismen1
 

More from yudikrismen1 (20)

Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloop
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidana
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidana
 
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanaPertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 
Pertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungPertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukung
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 
Delik perkawinan
Delik perkawinanDelik perkawinan
Delik perkawinan
 
Delik dlm kuhp
Delik dlm kuhpDelik dlm kuhp
Delik dlm kuhp
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
 
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
 
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbnP. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
 

Recently uploaded

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Recently uploaded (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 

Pertemuan 10 pidana