SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
SEBAB AKIBAT
YUDI KRISMEN
Arti penting memahami
sebab akibat :
Mengetahui dan menentukan hubungan
sebab akibat yg berarti menentukan ada
tidaknya suatu tindakan
Menentukan siapa yg harus
dipertanggungjawabkan atas suatu akibat
tertentu
3 teori ttg sebab akibat :
Teori
khusus
Teori umum
Teori
syarat
Teori Syarat
Adanya syarat
tertentu
menimbulkan
akibat. Andai
syarat tersebut
ditiadakan, maka
akibat tidak akan
ada
Teori Khusus
Untuk mencari
sebab, maka
ditentukan
peristiwa yg
paling
berpengaruh atas
akibat yang terjadi
Teori Umum
Fakta yang
menurut
perhitungan
pada
umumnya
menjadi
sebab suatu
akibat

More Related Content

What's hot

Gelar perkara kelompok 3
Gelar perkara kelompok 3Gelar perkara kelompok 3
Gelar perkara kelompok 3MoI
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanArif Gunawan
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Yapiter Marpi
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruanggege52
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Pengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiPengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiFeraldyClaudioSumend
 
Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3Satrio Adi
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 

What's hot (20)

Gelar perkara kelompok 3
Gelar perkara kelompok 3Gelar perkara kelompok 3
Gelar perkara kelompok 3
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
 
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAKHUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAK
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruang
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Pengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiPengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasi
 
Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3
 
Kontrak jual beli
Kontrak jual beliKontrak jual beli
Kontrak jual beli
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Sistem urinaria
Sistem urinariaSistem urinaria
Sistem urinaria
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Sistem Integumen
Sistem IntegumenSistem Integumen
Sistem Integumen
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 

More from yudikrismen1

Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistikyudikrismen1
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengyudikrismen1
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanayudikrismen1
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidyudikrismen1
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikyudikrismen1
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopyudikrismen1
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanyudikrismen1
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutyudikrismen1
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1yudikrismen1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanaPertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 
Pertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungPertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungyudikrismen1
 

More from yudikrismen1 (20)

Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana peng
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpid
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloop
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidana
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidana
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidana
 
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanaPertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 
Pertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungPertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukung
 

Recently uploaded

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

Pertemuan 16 sebab akibat

  • 2. Arti penting memahami sebab akibat : Mengetahui dan menentukan hubungan sebab akibat yg berarti menentukan ada tidaknya suatu tindakan Menentukan siapa yg harus dipertanggungjawabkan atas suatu akibat tertentu
  • 3. 3 teori ttg sebab akibat : Teori khusus Teori umum Teori syarat
  • 4. Teori Syarat Adanya syarat tertentu menimbulkan akibat. Andai syarat tersebut ditiadakan, maka akibat tidak akan ada Teori Khusus Untuk mencari sebab, maka ditentukan peristiwa yg paling berpengaruh atas akibat yang terjadi Teori Umum Fakta yang menurut perhitungan pada umumnya menjadi sebab suatu akibat