Uu tambang dan perburuhan materi 1

1,193 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uu tambang dan perburuhan materi 1

  1. 1. Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya Risza Abiyoga Pratama Idris, STUNDANG UNDANG TAMBANG DAN PERBURUHAN
  2. 2. Hukum Pertambangan Hukum Pertambangan atau dalam bahasaInggrisnya “Mining Law” yang berarti : “Hukum yang mengatur tentangpenggalian atau pertambangan bijih – bijihdan mineral – mineral dalam tanah(Ensiklopedia Indonesia, tt: 1349)”
  3. 3. Kaidah Hukum Pertambangan dibedakanmenjadi 2 (dua) macam, yaitu :1. Hukum Pertambangan Tertulis Kaidah – kaidah Hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan, traktat dan yurisprudensi.2. Hukum Pertambangan Tidak Tertulis Merupakan Ketentuan Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum ini tidak tertulis dan bersifat lokal yang berlaku dalam masyarakat setempat.
  4. 4. Asas – asas Hukum Pertambangan Menurut Undang – Undang Nomor 11Tahun 1967 :1. Asas Manfaat2. Asas Pengusahaan3. Asas Keselarasan4. Asas Partisipasif5. Asas Musyawarah dan Mufakat.
  5. 5. Sedangkan menurut Undang – UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi yaitu :1. Asas Ekonomi Kerakyatan2. Asas Keterpaduan3. Asas Manfaat4. Asas Keadilan5. Asas Keseimbangan6. Asas Pemerataan7. Asas Kemakmuran bersama dan Kesejahteraan Rakyat8. Asas Keamanan dan Keselamatan9. Asas Kepastian Hukum10. Asas berwawasan Lingkungan
  6. 6. Sumber Hukum Pertambangan1. Indische Mijin Wet (IMW) Undang – Undang ini diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblad 1899, Nomor 214. Undang – undang ini hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.2. Undan – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang – Undang berkaitan dengan Pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan.
  7. 7. 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Undang – Undang ini tentang Ketentuan – Ketentuan pokok pertambangan.4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Undang – Undang ini tentang Minyak dan Gas bumi.
  8. 8. HUBUNGAN ANTARA HUKUMPERTAMBANGAN DAN HUKUM LAIN1. Hukum Pertambangan dan Hukum Agraria2. Hukum Pertambangan dan Hukum Kehutanan3. Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan4. Hukum Pertambangan dan Hukum Pajak
  9. 9. See You Next Thursday.. HEALTHY FIRST!!!

×