5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
16. KUHP.ppt
1. OLEH
AKBP W U L Y O N O. S H.
KAPITA SELEKTA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
2. SEJARAH SINGKAT KUHP
PADA TAHUN 1918 DI INDONESIA MASIH BERLAKU ATURAN HUKUM PIDANA :
1. WEETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NEDERLANDS INDIE YANG BERLAKU UNTUK
GOLONGAN ORANG-ORANG EROPA, YANG MENGATUR TENTANG KEJAHATAN-
KEJAHATAN;
2. WEETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NEDERLANDS INDIE YANG BERLAKU UNTUK
ORANG INDONESIA DAN TIMUR ASING, YANG MENGATUR TENTANG KEJAHATAN-
KEJAHATAN ;
3. ALGEMEENE POLITIE STRAFREGLEMENT UNTUK GOLONGAN EROPA YANG BERISI
TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN ;
4. ALGEMEENE POLITIE STRAFREGLEMENT UNTUK GOLONGAN INDONESIA DAN TIMUR
ASING YANG BERISI TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN .
PADA SAAT INDONESIA MERDEKA KITA MASIH MENGGUNAKAN HUKUM PENINGGALAN
KOLONIAL BELANDA YAITU “ WEET BOEK VAN STRARECHT VOOR NEDERLANDS INDIE
“ YAITU UNDANG-UNDANG YANG ADA PADA TANGGAL 8 MARET 1942, YANG KEMUDIAN
DISAHKAN PADA TANGGAL 26 FEBRUARI 1946 DAN DIRUBAH NAMANYA MENJADI “
WEETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR INDONESIE “ NAMUN TIDAK BERLAKU UNTUK
DAERAH JAKARTA RAYA, WILAYAH INDONESIA TIMUR DAN KALIMANTAN BARAT .
KEMUDIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958 MAKA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1946 BERLAKU DISELURUH WILAYAH INDONESIA, YANG KEMUDIAN
MENGALAMI PERUBAHAN-PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 1980 YANG SAMPAI
SEKARANG NAMANYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP ) .
3. PENDAHULUAN ZOON POLITICOON
MANUSIA DIKODRATKAN UNTUK BERGAUL &
SALING MEMBUTUHKAN :
KEPENTINGAN TIDAK SAMA
LANGGAR KEPENTINGAN SESAMA
NORMA ( TATA TERTIB )
- SUSILA - KESOPANAN
- AGAMA - HUKUM
4. AZAS-AZAS POKOK HUKUM PIDANA
1. AZAS LEGALITAS/NULLUM DELICTUM SINE PRAEVIA LEGE POENALI
ARTINYA TIADA SUATU PERBUATAN YANG BOLEH DIHUKUM MELAINKAN
ATAS KEKUATAN HUKUM YANG MENGATUR SEBELUMNYA .
2. AZAS TERRITORIALITET
ARTINYA BAHWA KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI
INDOENSIA BERLAKU BAGI TIAP ORANG YG BERADA DI INDOENSIA YG
MELAKUKAN PERBUATAN YG DAPAT DIHUKUM ( KECUALI MEREKA YG
MEMILIKI HAK EXTERRITORIALITET )
3. AZAS NASIONAL PASIF
ARTINYA BAHWA KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI
INDONESIA BERLAKU BAGI SIAPA SAJA YG MELAKUKAN PERBUATAN YG
DAPAT DIHUKUM DILUAR NEGERI ( KEJAHATAN THD KAMNEG, MATA
UANG, PEMALSUAN SURAT BERHARGA ) (PASAL 4 KUHP )
4. AZAS NASIONAL AKTIF/AZAS PERSONALITET
ARTINYA BAHWA KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI
INDONESIA BERLAKU BAGI ORANG INDOENSIA MESKIPUN MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DILUAR NEGERI ( PASAl 5 KUHP )
7. PENGERTIAN
TINDAK PDN
MR. R.TRESNA
R.SOESILO
POKOK2 HK PDN
VAN HATTUM
VOC
MULYATNO
TINDAKAN YG BERTENTANGAN DGN UU
ATAU PERATURAN PER UU-AN LAINNYA
YG DIANCAM TINDAK PENGHUKUM
SUATU PERBUATAN YG MELANGGAR/
BERTENTANGAN DGN UU YG DILAKUKAN
DGN KESALAHAN OLEH ORG YG DPT
DIPERTANGUNGJAWABKAN .
SUATU PERISTIWA YG DISEBABKAN HAL
(SESEORANG YG BERBUAT ) MENDAPAT
HUKUMAN/DAPAT DIHUKUM
KELAKUKAN MANUSIA YANG OLEH
PERATURAN PER UU-AN DIBERI HUKUMAN
PERBUATAN YG DENGAN ATURAN HUKUM
PIDANA DILARANG & DIANCAM .
8. 1. ASAS
PENGATUR
WAKTU
ASAS HKM
PIDANA
3. ASAS
PENEGAS
WUJUD
2. ASAS
PENGATUR
TEMPAT
ASAS NULLUM DELICTUM
HKM PIDANA TIDAK
BERLAKU SURUT
ASAS
WILAYAH
ASAS
NASIONALITET
ASAS LEGISME
HKM PIDANA
HRS TERTULIS PSL 1(1) KUHP
“… ATAS KEKUATAN
KETENTUAN PIDANA
PER UU-AN … “ .
PSL 1(1) KUHP “ TIADA SUATU
PERBUATAN DPT DIPIDANA
MELAINKAN ATAS KEKUATAN
KETENTUAN PIDANA DLM PER
UU-AN YG TELAH ADA “
PSL 2 KUHP
PSL 3 KUHP
ASAS NAS
PASIF
ASAS NAS AKTIF
(PERSONALITET )
BERLAKU BG SETIAP ORG
YG BERADA DLM WIL RI
MELAKUKAN TP
BERLAKU BG SETIAP ORG
YG BERADA DILUAR WIL RI
MELAKUKAN TP DIDLM
KEND AIR ATAU PSWT
UDARA IND
BERLAKU JG THD SIAPA
SAJAYG MELAK TP
MESKIPUN DI LUAR WIL
RI (WNI/WNA) PSL 4 KUHP
BERLAKU JG THD
WNI YG MELAK TP
DI LUAR WIL RI .
( PSL 5 KUHP )
9. HKM PIDANA
KUMPULAN PERAT HKM YG
MENGATUR TTG :
-PERBUATAN2 YG DILARANG
-PERBUATAN2 YG DIHARUSKAN
OLEH UNDANG
--ANCAMAN HUKUMAN YG
DAPAT DIJATUHKAN
HKM PIDANA MATERIIL
KUMPULAN PERAT HK YG MENGATUR :
-PERBUATA-2 YG DPT DIPIDANA .
-SIAPA SAJAYG DPT DIPIDANA
-PIDANA (HUKUMAN) APA SAJA YG DPT
DIJATUHKAN
-DALAM HAL APA SAJA TERDAPAT
PENGECUALIAN
HKM PIDANA FORMIL
CARA BAGAIMANA NEG MELAKS
PENERAPAN HKM MATERIIL ( LAKS
PEMIDANAAN ) :
-DLM PRAKTEK HKM SEHARI-HARI
-BERKENAAN DGN SUATU PERKARA PDN
-BAIK DIDLM MAUPUN DILUAR ACARA
SIDANG PENGADILAN .
10. TINDAK
PIDANA
STRAFBAARFEIT
(DELICT)
SUATU PERBUATAN
YG DILARANG MAU
PUN YG DIWAJIBKAN
UU YG APABILA DILANG
GAR ATAU DIABAIKAN
MAKA ORG YG MENG
ABAIKAN ITU DI
ANCAM DGN PIDANA
NORMA
PERUMUSAN DR
JENIS PERBUATAN
YG DILARANG
ATAU DIWAJIBKAN
SANKSI
PIDANA/HUKUMAN
YG DIANCAMKAN
APBL NORMA ITU
DILANGGAR ATAU
DIABAIKAN
SETIAP PERBUATAN TP YG DIRUMUSKAN/DITUANGKAN
KE DALAM PASAL TERDIRI DARI “NORMA & SANGKSI “
11. JENIS
TP
KUHP
KESALAHAN
BERDASAR
WUJUD
UNSUR
YG DILARANG
PELAKU
SYARAT
PENUNTUTAN
TP. KEJAHATAN ( PSL 104-488)
TP. PELANGGARAN ( PSL 489-569)
TP. COMMISE
TPYG BERWUJUD SUATU PERBUATAN
BAIK SENGAJA/TIDAK SENGAJA
OMMISE
TPYG BERWUJUD SUATU PENGABAIAN
AKAN SESUATU YG SEHRSNYA DILAK
TP FORMIL
TP. YG PERBNYA DILARANG OLEH UU
TP MATERIIL
TPYG AKIBATNYA DILARANG UU
TP UMUM
TP KHUSUS
TPADUAN
TP BIASA
DOLUS ( KESENGAJAAN )
CULPA (KARENA SALAHNYA/LALAI)
12. KESALAHAN (KEMAMPUAN BERTGG JWB)
SOSIAL ETHIS : “HUBUNGAN JIWA YG ADAANTARA SESEORANG DGN
PERBUATAN BESERTAAKIBATNYA SEDMK RUPA SHG PERBUATAN TSB DPT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN KPDNYA “
AZAS “ TIDAK DIPIDANA JIKA TIDAK ADA KESALAHAN “ ( GEEN STRAF
ZONDER SCHULD) “
KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB HARUS ADA
1. KEMAMPUAN “MEMBEDAKAN “ ANTARA PERBUATAN BAIK DGN BURUK/SESUAI
DGN HUKUM YG LAWAN HUKUM .
2.KEMAMPUAN MENENTUKAN “KEHENDAKNYA” MENURUT KEINSYAFAN TTG BAIK-
BURUKNYA/BOLEH/TIDAK BOLEH
DAPAT DISEBABKAN KARENA
KESENGAJAAN
MENGETAHUI MENGHENDAKI AKIBAT
-KESENGAJAAN DGN KEPASTIAN
- KESENGAJAAN SBG KEMUNGKINAN
KELALAIAN
TIDAK ADANYA KEHATIAN-HATIAN
DISAMPING TDK MENDUGA AKAN
TIMBULNYA AKIBAT
13. UNSUR-UNSUR HUKUM PIDANA
SUATU PERISTIWA DIKATAKAN SBG PERISTIWA PIDANA
JIKA MEMENUHI UNSUR-UNSUR YG HRS DIBUKTIKAN
SUBYEK HUKUM ( PSL 55,56 KUHP )
PERBUATAN YG DILARANG
YG DIIKUTI DGN SANKSI
KESALAHAN KESENGAJAAN/KELALAIAN
MELAWAN HUKUM TERTULIS/TIDAK TERTULIS
WAKTU PSL 1 KUHP,KEDAULARSA, UMUR
TEMPAT LOCUS DELICTI
KEADAAN DARI DIRI PEMBUAT/LUAR PEMBUAT
1. MELAK/TDK MELAK
2. AKIBAT
14. PERBEDAAN
DOEN PLEGER UITLLOKKER
(MENYURUH MELAKUKAN ) ( MEMBUJUK MELAKUKAN)
TERDPT UNSUR
– PAKSAAN -
ANCAMAN
-TDK TERDPT UNSUR TIPU DAYA
ORG YG MENYURUH BERSIKAP
TERANG-2AN
-ANCAMAN ITU DMK KERASNYA
SHG PIHAK YG DISURUH PD
SUATU KETERPAKSAAN UTK
MENURUTINYA
-PIHAK YG DISURUH TDK DPT
DIPERTANGGUNG JWBKAN ATAS
PERBUATANNNYA KRN BAGINYA
TDK ADA JLN LAIN
BELUM TENTU ADA
- ADA UNSUR TIPU DAYA
MEMBUJUK, DALIH, ALASAN
-KALAUPUN ADAANCAMAN
HANYA SEKEDAR HASUTAN UTK
LEBIH MEMIKAT HATI UTK
DITURUTI
-PIHAK YG DISURUH/YG TERBUJUK DPT
DIPERTANGGUNG JWBKKAN ATAS
PERBUATANNYA KRN SEBENARNYA MSIH
ADA JALAN LAIN BAGINYA UTK TDK
MENURUTI BUJUKA TSB
16. GABUNGAN TINDAK PIDANA
( CONCURSUS = SAMENLOOP )
SATU ORG YG MELAKUKAN BEBERAPA TP YG PD
DASARNYA :
1. MELANGGAR LEBIH DR SATU KETENTUAN PIDANA
2. ATAS PERBUATAN-2 TSB BLM PERNAH DIJATUHI PUTUSAN
SBLMNYA, SHG PERBUATAN-2 TSB AKAN DIGABUNGKAN UTK
KEMUDIAN DIJATUHI SATU PUTUSAN SEKALIGUS THD PELAKUNYA
3. DPT DILAKUKAN PD SUATU WAKTU SAJAATAU PD BEBERAPA
WAKTU SAJAATAU PD BWEBERAPA WAKTU TERTENTU
4. PERBUATAN-2 TSB BOLEH SAJA :
- SAMAATAU BERBEDA KELASNYA ( KEJ/LANGGAR)
- SEJELNIS ATAU BERBEDA JENIS HKMAN POKOKNYA
- BERBEDA KADAR/KWALITASNYA,BERAT ATAU RINGAN .
17. PERCOBAAN ( POGING )
PERCOBAAN YG DIPERSOALKAN DLM HKM PIDANA
ADALAH PEERCOBAAN UTK MELAKUKAN “ KEJAHATAN “
BUKAN PERCOBAAN “PELANGGARAN “ ( PASAL 53 &
54 KUHP ) .
SUATU PERBUATAN DIKATAN PECOBAAN APABILA :
-PERBUATAN DILAKS YG MENDAHULUI PERBUATAN TSB
TDK JADI TERLAKS.
-ATAU SEKALIPUN TERLAKS MAKA TDK BERHASIL
MENIMBULKAN AKIBAT YG DIHARAPKAN, KARENA
BERBAGAI SEBAB DILUAR KEHENDAK SIPELAKU .
- SEBAB-2 KEGAGALAN KEHENDAK SIPELAKU ITU PD
DASARNYA MERUPAKAN SUATU KESALAHAN, YAITU HUB
JIWAYG ADAANTARA SIPELAKU DGN PERBUATAN
BESERTAAKIBAT YG DIKEHENDAKI SEDEMIKIAN RUPA
SEHINGGA PERBUATAN TSB DPT DIPERTANGGUNG
JAWABKAN KPD SIPELAKU .
18. PERCOBAAN TIDAK DAPAT
DIHUKUM DALAM HAL :
A. PERCOBAAN PELANGGARAN ( PSL 54 KUHP )
B. PERCOBAAN YG BARU BRP PERBUATAN PERSIAPAN & BLM BRP
PERBUATAN PELAKSANAAN .
C. PERCOBAAN KEJ YG TDK JD DILAKUKAN ATAU TDK JD
MENIMBULKAN AKIBAT KRN DIURUNGKAN BERDASARKAN
KEMAUAN SIPELAKU SENDIRI .
D. PERCOBAAN UTK MENGANIAYA ( PSL 351 (5) KUHP )
E. PERCOBAAN UTK BERKELAHI SATU LAWAN SATU ATAU
PERCOBAAN PERANG TANDING ( PSL 184 (5) KUHP )
F. PERCOBAAN YG TDK MEMPUNYAI HUB LANGSUNG ANTARA
PERBUATANNYA DGN KEJAHATAN YG DIRENCANAKAN .
19. PERBUATAN
PELAKSANAAN PERSIAPAN
SDH MRPK BAGIAN DR TP YG
MENJADI RENC UTAMA UTK
DILAKUKAN SHG KETAHUAN, IA
SDH DPT DIHUKUM
KRN PERBUATAN PERSIAPAN
BLM CUKUP MEMBUKTIKAN
ADANYA NIAT JAHAT SIPELAKU
THD SASARANYA .
BLM MRPK BAGIAN DR TP YG
AKAN DILAKUKAN SHG
MESKIPUN PELAKUNYA
KETAHUAN IA BL DPT DIHUKUM
HAL INI DISEBABKAN KRN
PERBUATAN PELAKS SDH CUKUP
MEMBUKTIKAN ADANYA NIAT
JAHAT SI PELAKU THDP
SASARANNTYA
CONTOH : PERBUATAN PELAYAN
JAHAT YG SDH MULAI
MENABURKAN BUBUK RACUN
KE MAKANAN/MINUMAN
TUANNYA
CONTOH : PERBUATAN PELAYAN
YG BARU MENYEDIAKAN BUBUK
RACUN DITEMPAT YG
TERSEMBUNYI YG MENURUT
RENCANANYA IAAKAN
MERACUNI TUANNYA
20. GUGURNYA HAK UNTUK
MENUNTUT HUKUMAN
ATAS DIRI SEORANG PELAKU TP
DPT DISEBAB
KAN KARENA
1. MEININGGALNYA SIPELAKU (PSL 77 KUHP )
2. ADANYAASAS HKM “ NEBIS IN IDEM : (PSL 76
KUHP)
3. SDH KEDALUWARSAATAU SDH LEWAT
WAKTU UTK MENUNTUT (PSL 78 KUHP ) .
4. PENYELESAIAN DILUAR SIDANG ( PSL 82
KUHP) PERKARA YG ANCAMAN HUKUMAN
POKOKNYA HANYA DENDA SAJA .
5. AMNESTI & ABOLISI DR PRESIDEN ( PSL 14
UUD 1945 )
21. GUGURNYA KEWAJIBAN
MENJALANI HUKUMAN
DAPAT DISEBABKAN :
1. MENINGGALNYA SIPELAKU ATAU TERHUKUM ( PSL 83 KUHP )
2. SUDAH KEDALUWARSA ( PSL 84 KUHP )
3. GRASI DARI PRESIDEN ( 14 UUD 1945 )
* MENURUT PASAL 84 (2) KUHP :
KEWAJIBAN UTK MENJALANI HKMAN GUGUR SETELAH JANGKA
WAKTU ATAU KEDALUWARSA :
1. 2(DUA) THN HKM SEMUA PELANGGARAN
2. 5(LIMA) THN KEJ YG MEMPERGUNAKAN PERCETAKAN
3. UTK KEJ YG LAIN SESUDAH 1/3 NYA LEBIH DARI TEMPO
GUGURNYA PENUNTUTAN HAK MENUNTUT ( 78 KUHP )
* HAK UTK MENJALANKAN PDN MATI TDK MEMPUNYAI DALUWARSA ( PSL 84
(4) KUHP )
21
22. GRASI : ADLH SUATU PENGAMPUNAN YG DIBERIKAN OLEH KEP NEG KPD
SEORANG TERHUKUM, PENGMPUNAN TSB DPT BERUPA :
1. PERINGANAN (PEMBEBASAN SBG HKMAN YG TLH DIJATUHKAN
HAKIM ;
2. PEMBEBASAN (PEMBEBASAN SELURUH) HUKUMAN ;
3. PENGGANTIAN JENIS HKMAN TERTENTU DGN HKMAN LAIN YG
LEBIH RINGAN .
AMNESTI , ABOLISI, GRASI, PERSAMAANNYA :
1. KE 3 NYA MRPK HAK PREROGATIF ATAU HAK ISTIMEWA PRESIDEN
2. KE 3 NYA MRPK PEMBELAAN YG MERINGANKAN YG HANYA DPT DIBERIKAN OLEH
KEP NEG ( PRESIDEN )
3. KE 3 NYA MEMPUNYAI KEKUATAN HKM YG PASTI .
4. KE 3 NYA DIATUR DILUAR KHUP, YAKI BERASAL DARI PSL 14 UUD 1945 .
PERBEDAANNYA
AMNESTI
MENGGUGURKAN HK UTK
MENUNTUT HKMAN
MENCEGAH PENUNTUTAN
YG BLM BERJALAN
ABOLISI
MENGGUGURKAN HK UTK
MENUNTUT HKMAN
MENGHENTIKAN TUNTUT YG
SDH BRJLN TTP BLM SELESAI
GRASI
GUGURKAN KWJBAN UTK
JALANKAN HKMAN HAPUSKAN
HKMAN YG TLH DIJTHKAN
(TUNTUTANNYA SENDIRI SDH
SELESAI ).
UU DRT NO 11/1954
UU NO 3/1950
22
24. TENGGANG KEDALUWARSA
(DALAMPENUNTUTAN)
PASAL 78 KUHP
1. 1 TAHUN TINDAK PIDANA PELANGGARAN
1 TAHUN BG TP DGN MEMPERGUNAKANAKAN
PERCETAKAN.
2. 6 TAHUN KEJAHATAN < 3 THN
3. 12 TAHUN KEJAHATAN > 3 THN
4. 18 THN BILA PID MATI/SEUMUR HIDUP
24
25. DELIK
ADUAN
ABSOLUT
YANG DITUNTUT PERISTIWA NYA
SEMUA YG TERKAIT DITUNTUT
PSL 284, 293, 322, 369, 287 & 310 KUHP
RELATIF
( DELIK BIASA YG DILAK DLM KLG)
YG DITUNTUT PELAKU TP NYA
SEMUA/SEBAGIAN PELAKU TP DPT
DITUNTUT
PSL 367, 370, 376 & 332 KUHP
25
26. ASAS YG MENEGASKAN BHW SUATU PERKARA YG SDH
MENDPT KEPUTUSAN YG MEMPUNYIA KEKUATAN PASTI,
TDK DPT DIGUGAT KEMBALI UTK KEDUA KALINYA
DGN SYARAT :
-SAMA PELAKUNYA ;
-SAMA PERBUATANNYA/KESALAHANNYA ;
-PELAKU SDH ADA VONIS HAKIM YG PASTI/TETAP
“ SUATU KEPUTUSAN DIKATAKAN SDH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG PASTI, MAKSUDNYA SDH
TDK ADA LAGI UPAYA-2 HUKUM LAIN
(BANDING/KASASI) YG AKAN DIAJUKAN UTK MENOLAK
PUTUSAN-2 TSB.HAL INI MENGANDUNG ARTI PULA
BAHWA PARA PIHAK YG BERPERKARA
SDH SALING MENERIMA PUTUSAN HAKIM “.
ASAS NE BIS IN IDEM
27. MACAM-MACAM VONIS
1.TERTUDUH
DIPIDANA
(DIHUKUM)
2. TERTUDUH DIBEBASKAN
DR TUNTUTAN HUKUM
3. TERTUDUH DILEPASKAN
DR TUNTUTAN HUKUM
ATAS TP YG MEMENUHI KESEMUA
UNSUR-2 TP BAIK OBYEKTIF MAUPUN
SUBYEKTIF SEC LENGKAP
ATAS TP YG TDK SCR LENGKAP
MEMENUHI UNSUR-2 TP DLM ARTI
PERBUATANNYA ( UNSUR OBYEKTIF)
ATAS TP YG TDK SEC LENGKAP
MEMENUHI UNSUR-2 TP DLM ARTI
PELAKUNYA ( UNSUR SUBYEKTIF)
