LITERATUR :LITERATUR :
1.1. Pengantar Hukum Internasional ( Prof.Dr.MochtarPengantar Hukum Internasional ( Prof.Dr.Mochtar...
HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL
H.I PUBLIK : Keseluruhan kaidah danH.I PUBLIK : Keseluruhan kaidah dan
asas-asas ya...
PENDEKATANPENDEKATAN
 ANALITICAL APPROACHANALITICAL APPROACH
MENGKAJI ASAS-ASAS / KAIDAH-KAIDAH HUKUM SECARA ANALITISMENG...
HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL
PENGERTIAN DASAR DANPENGERTIAN DASAR DAN
MASALAH POKOKMASALAH POKOK
HI POSITIPHI P...
ISTILAHISTILAH
HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL
Bahasa Indonesia :Bahasa Indonesia :
 Hukum Bangsa-BangsaHukum Bangsa-Ban...
ISTILAHISTILAH
HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL
Bahasa Asing :Bahasa Asing :
 IUS GENTIUM/IUS INTER GENTES(Rmw)IUS GENTIU...
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN
HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL
POLA PERKEMBANGAN
HK.INTERNASIONAL UMUM HK.INTERNASONAL REGIONAL...
HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL
INTERNATIONAL LAWINTERNATIONAL LAW
TERTIB HUKUM KOORDINATIFTERTIB HUKUM KOORDINATIF ...
SEJARAH HK.INTERNASIONALSEJARAH HK.INTERNASIONAL
DALAM ARTI LUAS/KLASIKDALAM ARTI LUAS/KLASIK
 masa kerajaanmasa kerajaan...
DALAM ARTI LUAS/KLASIKDALAM ARTI LUAS/KLASIK
 INDIA KUNOINDIA KUNO(Hk.perjanjian,Hk.Perang, Duta)(Hk.perjanjian,Hk.Perang...
DALAM ARTI SEMPIT/MODERNDALAM ARTI SEMPIT/MODERN
 Menggunakan Perubahan Peta bumiMenggunakan Perubahan Peta bumi
PolitikP...
ALIRAN DALAM H. IALIRAN DALAM H. I
 NATURALISNATURALIS (cristian wolf,Grotius)(cristian wolf,Grotius)
 POSITIVISPOSITIVI...
 REVOLUSI PERANCIS DANREVOLUSI PERANCIS DAN
ASAS
 MEWARNAI PERKEMBANGANMEWARNAI PERKEMBANGAN
H.IH.I
 SEGI KERAKYATANSEG...
 KEINGINAN MENGEMBALIKAN PERANANKEINGINAN MENGEMBALIKAN PERANAN
RAJA DAN GEREJA DIADAKAN “ THE HOLLYRAJA DAN GEREJA DIADA...
MENYANGKAL SIFAT H. IMENYANGKAL SIFAT H. I
 HOBBESHOBBES,,SPIONAZASPIONAZA,,AUSTINAUSTIN
ALASAN :ALASAN :
1.1. KELEMAHAN ...
DASAR KEKUATAN MENGIKATDASAR KEKUATAN MENGIKAT
HHUKUMUKUM IINTERNASIONALNTERNASIONAL
 TEORI HUKUM ALAMTEORI HUKUM ALAM
 ...
UBI SOCIETAS IBI IUS
Dimana ada masyarakat disitu ada
hukum
Untuk membuktikan hukum internasional itu maka harus
dibuktika...
KEDAULATAN TIDAK MUTLAK TAPI
TERBATAS
PEMBATASAN KEDAULATAN
1. KEKUASAAN TERBATAS DI WILAYAHNYA SENDIRI
2. KEKUASAAN BERAK...
 KEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN PERSAMAANKEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN PERSAMAAN
DERAJAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. IDERAJAT...
PERUBAHAN MASYARAKAT
INTERNASIONAL
 Perubahan peta bumi politik
 Kemajuan teknologi :Informasi dan transportasi
 Peruba...
SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
INTERNASIONALINTERNASIONAL
 NegaraNegara
 IndividuIndividu
 Organisasi InternasionalOrganisasi...
SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM
INTERNASIONALINTERNASIONAL
►Sumber Hukum Materiil : DasarSumber Hukum Materiil : Dasar
berlakunya...
Sumber Hukum Materiil/DasarSumber Hukum Materiil/Dasar
mengikat H Imengikat H I
Teori Hukum AlamTeori Hukum Alam
Teori K...
Sumber Hukum FormilSumber Hukum Formil
Ps.38 Statuta MahkamahPs.38 Statuta Mahkamah
InternasionalInternasional
Perjanjian ...
PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONALPERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL
DENGAN HUKUM NASIONALDENGAN HUKUM NASIONAL
► Subyek hukumSubyek...
ISTILAH PERJANJIANISTILAH PERJANJIAN
 TreatyTreaty
 Pact/PactaPact/Pacta
 ConventionConvention
 Statute/StatutaStatute...
SENGKETA INTERNASIONALSENGKETA INTERNASIONAL
Sengketa HukumSengketa Hukum
Sengketa PolitikSengketa Politik
Sulit membedaka...
PBB DALAM PENYELESAIANPBB DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONALSENGKETA INTERNASIONAL
Melalui cara-cara damaiMelalui c...
KEWAJIBAN INTERNASIONALKEWAJIBAN INTERNASIONAL
 Menghormati persamaan kedaulatanMenghormati persamaan kedaulatan
bagi sem...
PRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBBPRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBB
 Prinsip menyelesaikan sengketaPrinsip menyelesaikan sengketa
intern...
PASAL 33 PIAGAM PBBPASAL 33 PIAGAM PBB
Perundingan langsung :Perundingan langsung :
 NegosiasiNegosiasi
Melalui pihak ke ...
NEGOSIASINEGOSIASI
 Merupakan penyelesaian sengketa yangMerupakan penyelesaian sengketa yang
paling banyak di pakai oleh ...
GOOD OFFICESGOOD OFFICES
 Merupakan upaya penyelesaian sengketaMerupakan upaya penyelesaian sengketa
yang tidak terdapat ...
INQUIRYINQUIRY
 Melibatkan pihak ketiga denganMelibatkan pihak ketiga dengan
membentuk komisimembentuk komisi
 Komisi me...
MEDIASIMEDIASI
 Cara penyelesaian sengketa yangCara penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketiga yang netralmelibat...
KONSILIASIKONSILIASI
 Cara penyelesaian sengketa yangCara penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketigamelibatkan pi...
MahkamahMahkamah
InternasionalInternasional
 LBB : Permanent Court of InternationalLBB : Permanent Court of International...
International Military Tribunal atInternational Military Tribunal at
Nuremberg 1946Nuremberg 1946
 Dibentuk secara ad hoc...
International Military Tribunal Adhoc
Tokyo 1948
Dibentuk secara adhoc oleh Sekutu
Mengadili pelaku kejahatan perang Jepan...
International Criminal Tribunal for theInternational Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia (ICTY)Former Yugoslavia (...
International Criminal TribunalInternational Criminal Tribunal
for the Rwandafor the Rwanda
• Dibentuk berdasarkan Resolus...
International Criminal Tribunal forInternational Criminal Tribunal for
the East Timor ?the East Timor ?
TRANS ORGANIZED CRIMETRANS ORGANIZED CRIME
• GlobalisasiGlobalisasi
• Mathew Horsman & Andrew Marshall menyebut :Mathew Ho...
lanjutanlanjutan
 Pelaku TOC : Aktor non negara yakni bisaPelaku TOC : Aktor non negara yakni bisa
perorangan;perusahaan ...
United Nation Convention AgainstUnited Nation Convention Against
Transnational Organized Crime(KonvensiTransnational Organ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hukum internasional

1,176 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,176
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
253
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum internasional

  1. 1. LITERATUR :LITERATUR : 1.1. Pengantar Hukum Internasional ( Prof.Dr.MochtarPengantar Hukum Internasional ( Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja,SH.LLM)Kusumaatmadja,SH.LLM) 2.2. Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 ( JG.Starke)Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 ( JG.Starke) 3.3. Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 ( JG.Starke)Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 ( JG.Starke) 4.4. Penyelesaian Sengketa Internasional (JG.Merrills)Penyelesaian Sengketa Internasional (JG.Merrills) HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL Copy right by Subarkah,SH.MHumCopy right by Subarkah,SH.MHum
  2. 2. HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL H.I PUBLIK : Keseluruhan kaidah danH.I PUBLIK : Keseluruhan kaidah dan asas-asas yangmengatur hubungan atauasas-asas yangmengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-bataspersoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata.negara yang bukan bersifat perdata. H P I : Keseluruhan kaidah dan asas-H P I : Keseluruhan kaidah dan asas- asas yang mengatur hubungan perdataasas yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara.yang melintasi batas-batas negara.
  3. 3. PENDEKATANPENDEKATAN  ANALITICAL APPROACHANALITICAL APPROACH MENGKAJI ASAS-ASAS / KAIDAH-KAIDAH HUKUM SECARA ANALITISMENGKAJI ASAS-ASAS / KAIDAH-KAIDAH HUKUM SECARA ANALITIS  SOCIOLEGAL APPROACHSOCIOLEGAL APPROACH MENGKAJI SECARA ANALITIS DENGAN MEMPERHATIKAN SEGIMENGKAJI SECARA ANALITIS DENGAN MEMPERHATIKAN SEGI POLITIK, EKONOMI, SOSIALPOLITIK, EKONOMI, SOSIAL
  4. 4. HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL PENGERTIAN DASAR DANPENGERTIAN DASAR DAN MASALAH POKOKMASALAH POKOK HI POSITIPHI POSITIP CASES AND MATERIALSCASES AND MATERIALS
  5. 5. ISTILAHISTILAH HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL Bahasa Indonesia :Bahasa Indonesia :  Hukum Bangsa-BangsaHukum Bangsa-Bangsa  Hukum Antar BangsaHukum Antar Bangsa  Hukum Antar NegaraHukum Antar Negara  Hukum InternasionalHukum Internasional
  6. 6. ISTILAHISTILAH HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL Bahasa Asing :Bahasa Asing :  IUS GENTIUM/IUS INTER GENTES(Rmw)IUS GENTIUM/IUS INTER GENTES(Rmw)  INTERNATIONAL LAW (Ingrs)INTERNATIONAL LAW (Ingrs)  LAW OF NATIONSLAW OF NATIONS  LAW AMONG NATIONSLAW AMONG NATIONS  TRANSNATIONAL LAWTRANSNATIONAL LAW  LAW OF MANKINDLAW OF MANKIND  LAW OF PEACEFULL COEXISTENCE(Rus)LAW OF PEACEFULL COEXISTENCE(Rus)  VOLKENRECHT(Bld)VOLKENRECHT(Bld)  VOLKERRECHT (Jerman)VOLKERRECHT (Jerman)
  7. 7. PERKEMBANGANPERKEMBANGAN HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL POLA PERKEMBANGAN HK.INTERNASIONAL UMUM HK.INTERNASONAL REGIONAL HK.INTERNASIONAL KHUSUS Tumbuh melalui hk kebiasaan Tumbuh melalaui Perjanjian multilateral
  8. 8. HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL INTERNATIONAL LAWINTERNATIONAL LAW TERTIB HUKUM KOORDINATIFTERTIB HUKUM KOORDINATIF (MASING-MASING NEGARA(MASING-MASING NEGARA MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SAMA )MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SAMA ) WORLD LAWWORLD LAW TERTIB HUKUM SUB-OBDINARTIFTERTIB HUKUM SUB-OBDINARTIF( ada suatu negara yang( ada suatu negara yang menduduki tempat sebegai pusat kekuasaan)menduduki tempat sebegai pusat kekuasaan)
  9. 9. SEJARAH HK.INTERNASIONALSEJARAH HK.INTERNASIONAL DALAM ARTI LUAS/KLASIKDALAM ARTI LUAS/KLASIK  masa kerajaanmasa kerajaan  Negara Bangsa (nation state)Negara Bangsa (nation state) masih sedikitmasih sedikit DALAM ARTI SEMPIT/MODERNDALAM ARTI SEMPIT/MODERN  Sejak perdamaian westphalia 1647Sejak perdamaian westphalia 1647 yg mengakiri perang 30 tahun diyg mengakiri perang 30 tahun di EropaEropa  Lahirnya negara bangsa (nationLahirnya negara bangsa (nation state)state)
  10. 10. DALAM ARTI LUAS/KLASIKDALAM ARTI LUAS/KLASIK  INDIA KUNOINDIA KUNO(Hk.perjanjian,Hk.Perang, Duta)(Hk.perjanjian,Hk.Perang, Duta)  KEBUDAYAAN YAHUDIKEBUDAYAAN YAHUDI (Hk.perjanjian,Hk.Perang)(Hk.perjanjian,Hk.Perang) (Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)  KEBUDAYAAN YUNANIKEBUDAYAAN YUNANI (Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)  KEBUDAYAAN ROMAWIKEBUDAYAAN ROMAWI (Ius gentium,(Ius gentium, ocupatio,servitut,Bonafide, pacta Sunt Servanda)ocupatio,servitut,Bonafide, pacta Sunt Servanda)  KEKAISARAN BYZANTIUMKEKAISARAN BYZANTIUM (Diplomasi)(Diplomasi)  ISLAMISLAM (Hk.Perang)(Hk.Perang)
  11. 11. DALAM ARTI SEMPIT/MODERNDALAM ARTI SEMPIT/MODERN  Menggunakan Perubahan Peta bumiMenggunakan Perubahan Peta bumi PolitikPolitik  Mengakhiri Imperium RomaMengakhiri Imperium Roma  Hubungan Gereja lepas dari NegaraHubungan Gereja lepas dari Negara  Pengakuan kemerdekaan NegaraPengakuan kemerdekaan Negara
  12. 12. ALIRAN DALAM H. IALIRAN DALAM H. I  NATURALISNATURALIS (cristian wolf,Grotius)(cristian wolf,Grotius)  POSITIVISPOSITIVIS(Hansbynskershoek,An(Hansbynskershoek,An zilotti,Triepel)zilotti,Triepel)  EKLEKTIS(Emeric Vattel)EKLEKTIS(Emeric Vattel)
  13. 13.  REVOLUSI PERANCIS DANREVOLUSI PERANCIS DAN ASAS  MEWARNAI PERKEMBANGANMEWARNAI PERKEMBANGAN H.IH.I  SEGI KERAKYATANSEGI KERAKYATAN  PERANAN RAJA MENURUNPERANAN RAJA MENURUN
  14. 14.  KEINGINAN MENGEMBALIKAN PERANANKEINGINAN MENGEMBALIKAN PERANAN RAJA DAN GEREJA DIADAKAN “ THE HOLLYRAJA DAN GEREJA DIADAKAN “ THE HOLLY ALLIANCE”ALLIANCE”  DIDI AS DIHADAPI DOKTRIN MONROEAS DIHADAPI DOKTRIN MONROE  KONFERENSI PERDAMAIAN 1856 DANKONFERENSI PERDAMAIAN 1856 DAN KONFERENSI JENEWA 1864KONFERENSI JENEWA 1864  MEMPELOPORI KONFERENSI PERDAMAIANMEMPELOPORI KONFERENSI PERDAMAIAN DEN HAAG I 1899DEN HAAG I 1899  KODIFIKASIHI PERTAMA KALI KONPENSIKODIFIKASIHI PERTAMA KALI KONPENSI DEN HAAG 1907DEN HAAG 1907 YANGYANG MELAHIRKAN HUKUMMELAHIRKAN HUKUM PERANGPERANG
  15. 15. MENYANGKAL SIFAT H. IMENYANGKAL SIFAT H. I  HOBBESHOBBES,,SPIONAZASPIONAZA,,AUSTINAUSTIN ALASAN :ALASAN : 1.1. KELEMAHAN KELEMBAGAANKELEMAHAN KELEMBAGAAN 2.2. ADANYA BADAN LEGISLATIF, YUDIKATIFADANYA BADAN LEGISLATIF, YUDIKATIF MERUPAKAN CIRI SISTEM HUKUM POSITIFMERUPAKAN CIRI SISTEM HUKUM POSITIF YANG EFEKTIFYANG EFEKTIF 3.3. HARUS MEMBEDAKAN EKSISTENSI DANHARUS MEMBEDAKAN EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS.EFEKTIVITAS.
  16. 16. DASAR KEKUATAN MENGIKATDASAR KEKUATAN MENGIKAT HHUKUMUKUM IINTERNASIONALNTERNASIONAL  TEORI HUKUM ALAMTEORI HUKUM ALAM  TEORI KEHENDAK NEGARA SENDIRITEORI KEHENDAK NEGARA SENDIRI  TEORI KEHENDAK BERSAMATEORI KEHENDAK BERSAMA NEGARANEGARA  NORMA HUKUMNORMA HUKUM  FAKTOR BIOLOGIS SOSIAL DAN SEJARAHFAKTOR BIOLOGIS SOSIAL DAN SEJARAH KEHIDUPANKEHIDUPAN
  17. 17. UBI SOCIETAS IBI IUS Dimana ada masyarakat disitu ada hukum Untuk membuktikan hukum internasional itu maka harus dibuktikan lebih dulu apakah masyarakat internasional itu ada/tidak Masyarakat Internasional ?:  Adanya sejumlah negara (sbg faktor sosiologis dan eksistensi phisik)  Adanya hubungan yang tetap (faktor pengikat materiil)  Adanya kesamaan asas-asas hukum antara bangsa di dunia (faktor pengikat non materiil)
  18. 18. KEDAULATAN TIDAK MUTLAK TAPI TERBATAS PEMBATASAN KEDAULATAN 1. KEKUASAAN TERBATAS DI WILAYAHNYA SENDIRI 2. KEKUASAAN BERAKHIR SETELAH MASUK NEGARA LAIN 3. FAHAM KEDAULATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. I AKIBAT KEDAULATAN TERBATAS 1. INDEPENDENCE 2. EQUALITY OF STATE
  19. 19.  KEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN PERSAMAANKEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN PERSAMAAN DERAJAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. IDERAJAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. I  HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL MEMPUNYAI FUNGSIMEMPUNYAI FUNGSI PENTING DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKATPENTING DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INTERNASIONALINTERNASIONAL  ANALISA TERAKHIR = PEMBATASAN KEDAULATANANALISA TERAKHIR = PEMBATASAN KEDAULATAN NEGARA PADA HNEGARA PADA HUKUM INTERNASIONALUKUM INTERNASIONAL KARENA H.IKARENA H.I MENGATUR MASYARAKAT INTERNASIONALMENGATUR MASYARAKAT INTERNASIONAL  MASYARAKAT INTERNASIONAL MENGALAMIMASYARAKAT INTERNASIONAL MENGALAMI PERUBAHAN HPERUBAHAN HUKUMUKUM IINTERNASIONALNTERNASIONAL JUGAJUGA MENGALAMI PERUBAHAN.MENGALAMI PERUBAHAN.
  20. 20. PERUBAHAN MASYARAKAT INTERNASIONAL  Perubahan peta bumi politik  Kemajuan teknologi :Informasi dan transportasi  Perubahan struktur organisasi masyarakat internasional,dengan timbulnya organisasi internasional dan kompetensi hukum pada individu  TIMBULNYA O. I YANG TERLEPAS DARI NEGARA-NEGARA  KOMPETENSI HUKUM PADA INDIVIDU
  21. 21. SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL  NegaraNegara  IndividuIndividu  Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional  Komite Palang Merah Internasional/BulanKomite Palang Merah Internasional/Bulan Sabit InternasionalSabit Internasional  Tahta Suci VatikanTahta Suci Vatikan  Belligerent/Pihak yang berperangBelligerent/Pihak yang berperang  National Liberation MovementNational Liberation Movement
  22. 22. SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL ►Sumber Hukum Materiil : DasarSumber Hukum Materiil : Dasar berlakunya/mengikatnya hukumberlakunya/mengikatnya hukum internasionalinternasional ►Sumber Hukum Formil : Ketentuan hukumSumber Hukum Formil : Ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada persoalanyang dapat diterapkan pada persoalan konkrit.konkrit. ►Sumber hukum kausal : PenyebabSumber hukum kausal : Penyebab pembentukan kaidahpembentukan kaidah
  23. 23. Sumber Hukum Materiil/DasarSumber Hukum Materiil/Dasar mengikat H Imengikat H I Teori Hukum AlamTeori Hukum Alam Teori Kehendak NegaraTeori Kehendak Negara Teori Kehendak Bersama NegaraTeori Kehendak Bersama Negara Norma HukumNorma Hukum Faktor Biologis,Sosial dan SejarahFaktor Biologis,Sosial dan Sejarah Kehidupan ManusiaKehidupan Manusia
  24. 24. Sumber Hukum FormilSumber Hukum Formil Ps.38 Statuta MahkamahPs.38 Statuta Mahkamah InternasionalInternasional Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional Kebiasaan InternasionalKebiasaan Internasional Prinsip-Prinsip Hukum umumPrinsip-Prinsip Hukum umum Keputusan Pengadilan Internasional DanKeputusan Pengadilan Internasional Dan Ajaran Para Sarjana Hukum InternasionalAjaran Para Sarjana Hukum Internasional
  25. 25. PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONALPERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONALDENGAN HUKUM NASIONAL ► Subyek hukumSubyek hukum ► Obyek hukumObyek hukum ► Proses pembentukanProses pembentukan ► Sumber hukumSumber hukum ► SanksiSanksi ► Pemaksaan berlakuPemaksaan berlaku ► Sifat peradilanSifat peradilan
  26. 26. ISTILAH PERJANJIANISTILAH PERJANJIAN  TreatyTreaty  Pact/PactaPact/Pacta  ConventionConvention  Statute/StatutaStatute/Statuta  CharterCharter  DeclarationDeclaration  ArrangementArrangement  AcoordAcoord  Modus VivendiModus Vivendi  CovenantCovenant  ProtocolProtocol
  27. 27. SENGKETA INTERNASIONALSENGKETA INTERNASIONAL Sengketa HukumSengketa Hukum Sengketa PolitikSengketa Politik Sulit membedakanSulit membedakan dalamdalam perkembangannyaperkembangannya
  28. 28. PBB DALAM PENYELESAIANPBB DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONALSENGKETA INTERNASIONAL Melalui cara-cara damaiMelalui cara-cara damai  Perundingan langsungPerundingan langsung  Melalui pihak ke 3Melalui pihak ke 3  Melalui hukumMelalui hukum Melalui cara kekerasanMelalui cara kekerasan  Tindakan menyerupaiTindakan menyerupai perang/tindakan balasanperang/tindakan balasan  PerangPerang
  29. 29. KEWAJIBAN INTERNASIONALKEWAJIBAN INTERNASIONAL  Menghormati persamaan kedaulatanMenghormati persamaan kedaulatan bagi semua negarabagi semua negara  Tidak menggunakan ancaman danTidak menggunakan ancaman dan kekerasan terhadap kedaulatankekerasan terhadap kedaulatan wilayah suatu negarawilayah suatu negara  Tidak mencampuri urusan dalamTidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.negeri suatu negara.  Berusaha menyelesaikan sengketaBerusaha menyelesaikan sengketa antar negara secara damaiantar negara secara damai
  30. 30. PRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBBPRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBB  Prinsip menyelesaikan sengketaPrinsip menyelesaikan sengketa internasional secara damaiinternasional secara damai  Prinsip untuk tidak menggunakanPrinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasanancaman atau kekerasan  Prinsip tanggung jawab untukPrinsip tanggung jawab untuk menentukan ancamanmenentukan ancaman  Prinsip mengenai pengaturanPrinsip mengenai pengaturan persenjataanpersenjataan  Prinsip menegenai kerja sama diPrinsip menegenai kerja sama di bidang pemeliharaan perdamaianbidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasionaldan keamanan internasional
  31. 31. PASAL 33 PIAGAM PBBPASAL 33 PIAGAM PBB Perundingan langsung :Perundingan langsung :  NegosiasiNegosiasi Melalui pihak ke 3 :Melalui pihak ke 3 :  Good OfficesGood Offices  InquryInqury  MediationMediation  ConciliationConciliation  International conferenceInternational conference Melalui hukum:Melalui hukum:  MahkamahMahkamah InternasionalInternasional
  32. 32. NEGOSIASINEGOSIASI  Merupakan penyelesaian sengketa yangMerupakan penyelesaian sengketa yang paling banyak di pakai oleh negara-negarapaling banyak di pakai oleh negara-negara  Lewat suatu pembicaraan pihak-pihakLewat suatu pembicaraan pihak-pihak yang bersengketayang bersengketa  Tidak melibatkan piha lain untuk mencapaiTidak melibatkan piha lain untuk mencapai persetujuanpersetujuan  Merupakan praktek diplomasiMerupakan praktek diplomasi
  33. 33. GOOD OFFICESGOOD OFFICES  Merupakan upaya penyelesaian sengketaMerupakan upaya penyelesaian sengketa yang tidak terdapat dalam piagam PBByang tidak terdapat dalam piagam PBB tetpi sering digunakan PBBtetpi sering digunakan PBB  Melibatkan pihak ketiga yang menawarkanMelibatkan pihak ketiga yang menawarkan jasa baik.jasa baik.  Pihak ketiga sebagai fasilitatorPihak ketiga sebagai fasilitator  Tidak menawarkan syarat-syaratTidak menawarkan syarat-syarat penyelesaian sengketa.penyelesaian sengketa.
  34. 34. INQUIRYINQUIRY  Melibatkan pihak ketiga denganMelibatkan pihak ketiga dengan membentuk komisimembentuk komisi  Komisi meyelidiki suatu fakta yangKomisi meyelidiki suatu fakta yang diprsengketakandiprsengketakan  Tidak memberikan rekomendasi bagiTidak memberikan rekomendasi bagi penyelesaian sengketapenyelesaian sengketa  Komisi mengumpulkan fakta-fakta untukKomisi mengumpulkan fakta-fakta untuk membawa para pihak menuju suatumembawa para pihak menuju suatu persetujuan.persetujuan.
  35. 35. MEDIASIMEDIASI  Cara penyelesaian sengketa yangCara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netralmelibatkan pihak ketiga yang netral  Pihak ketiga sebagai mediatorPihak ketiga sebagai mediator  Pihak ketiga ikut terlibat di dalamPihak ketiga ikut terlibat di dalam perundingan yang diadakan para pihakperundingan yang diadakan para pihak  Pihak ketiga tidak boleh memaksanakanPihak ketiga tidak boleh memaksanakan kehendaknyakehendaknya
  36. 36. KONSILIASIKONSILIASI  Cara penyelesaian sengketa yangCara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketigamelibatkan pihak ketiga  Pihak ketiga bersifat netral untukPihak ketiga bersifat netral untuk membentuk komisimembentuk komisi  Dapat memberikan saran-saran yangDapat memberikan saran-saran yang dibutuhkan para piah yang bersengketadibutuhkan para piah yang bersengketa
  37. 37. MahkamahMahkamah InternasionalInternasional  LBB : Permanent Court of InternationalLBB : Permanent Court of International JusticeJustice  PBB : International Court of Justice (ICJ)PBB : International Court of Justice (ICJ)  Susunan Hakim : terdiri dari 15 Hakim yangSusunan Hakim : terdiri dari 15 Hakim yang dipilih dari 15 warga negaradipilih dari 15 warga negara  Masa jabatan : 9 tahunMasa jabatan : 9 tahun  Kedudukan : Di Denhaaq (Belanda)Kedudukan : Di Denhaaq (Belanda)  Sifat Peradilan : Ada kesepakatan antaraSifat Peradilan : Ada kesepakatan antara yang berperkara untuk di ajukan keyang berperkara untuk di ajukan ke Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.
  38. 38. International Military Tribunal atInternational Military Tribunal at Nuremberg 1946Nuremberg 1946  Dibentuk secara ad hoc oleh tentaraDibentuk secara ad hoc oleh tentara sekutusekutu  Mengadili pelaku kejahatan PerangMengadili pelaku kejahatan Perang Jerman (Perang Dunia II)Jerman (Perang Dunia II)  Dasar pembentukan : London AgreementDasar pembentukan : London Agreement 19451945  Kompetensi : Crime Against Peace; WarKompetensi : Crime Against Peace; War Crime dan Crime Against HumanityCrime dan Crime Against Humanity
  39. 39. International Military Tribunal Adhoc Tokyo 1948 Dibentuk secara adhoc oleh Sekutu Mengadili pelaku kejahatan perang Jepang Dasar Pembentukan : “Proclamation” yang ditanda tangai oleh Jendral Mac Arthur sebagai panglima sekutu di Timur Jauh tgl.19 Januari 1946 Kompetensi : Crime Against Peace; Conventional War Crime dan Crime Against Humanity Dalam perkembangannya muncul adanya Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide 1948 ( Genocide Convention 1948 )
  40. 40. International Criminal Tribunal for theInternational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)Former Yugoslavia (ICTY) Dibentuk atas dasar Resolusi DK PBBDibentuk atas dasar Resolusi DK PBB no.SC/RES/808/1993no.SC/RES/808/1993 Mengadili orang2 yang melakukanMengadili orang2 yang melakukan kejahatan serius hukum humaniterkejahatan serius hukum humaniter internasional sejak th.1991internasional sejak th.1991 Kompetensi : Grave breaches of theKompetensi : Grave breaches of the Geneva Convention 1949; Violation of theGeneva Convention 1949; Violation of the laws or customs of war; Genocide;Crimelaws or customs of war; Genocide;Crime agains humanityagains humanity
  41. 41. International Criminal TribunalInternational Criminal Tribunal for the Rwandafor the Rwanda • Dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB:Dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB: SC/RES/955/1944SC/RES/955/1944 • Mengadili orang2 yang melakukan kejahatanMengadili orang2 yang melakukan kejahatan serius hukum humaniter internasional sejakserius hukum humaniter internasional sejak Januari – Desember th.1994Januari – Desember th.1994 • Kompetensi : Genocide dan Crime AgainstKompetensi : Genocide dan Crime Against HumanityHumanity
  42. 42. International Criminal Tribunal forInternational Criminal Tribunal for the East Timor ?the East Timor ?
  43. 43. TRANS ORGANIZED CRIMETRANS ORGANIZED CRIME • GlobalisasiGlobalisasi • Mathew Horsman & Andrew Marshall menyebut :Mathew Horsman & Andrew Marshall menyebut : Breaking down bordersBreaking down borders • Perkembangan Teknologi Informasi danPerkembangan Teknologi Informasi dan transportasi.transportasi. • Trans Organized Crime (T O C) merupakanTrans Organized Crime (T O C) merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan secarakejahatan lintas negara yang dilakukan secara terorganisasiterorganisasi • Bentuk kejahatan yang “menyediakan barang/jasaBentuk kejahatan yang “menyediakan barang/jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan”secara illegal untuk mendapatkan keuntungan”
  44. 44. lanjutanlanjutan  Pelaku TOC : Aktor non negara yakni bisaPelaku TOC : Aktor non negara yakni bisa perorangan;perusahaan nasional atauperorangan;perusahaan nasional atau multinasional.multinasional.  Modus : Semakin canggihModus : Semakin canggih  Orientasi : Mencari keuntungan/laba danOrientasi : Mencari keuntungan/laba dan berusaha memperkecil resiko dariberusaha memperkecil resiko dari tindakan pelanggarannya terhadaptindakan pelanggarannya terhadap penegakan hukumpenegakan hukum  Bukan sekedar kejahatan tetapi lebih dariBukan sekedar kejahatan tetapi lebih dari itu adalah sebagai ancaman keamananitu adalah sebagai ancaman keamanan negara;kawasan dan global.negara;kawasan dan global.
  45. 45. United Nation Convention AgainstUnited Nation Convention Against Transnational Organized Crime(KonvensiTransnational Organized Crime(Konvensi Palermo 2000)Palermo 2000)  Money Laundering CrimeMoney Laundering Crime  Corruption CrimeCorruption Crime  Smuggling of Migrants by Land,Sea or AirSmuggling of Migrants by Land,Sea or Air CrimeCrime  Trafficking in Person,Especially WomanTrafficking in Person,Especially Woman Children CrimeChildren Crime  Illicit Manufacturing of and Trafficking inIllicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms,Their parts and Components andFirearms,Their parts and Components and Ammunition CrimeAmmunition Crime  dan termasuk ”Serious Crime” lainnya.dan termasuk ”Serious Crime” lainnya.

×