Mengenai Materi Hukum dan kearifan lokal

1. THE GENERAL PRINCIPLES OF
VALUES SYSTEM OF CULTURE
1. HAKEKAT DARI HIDUP MANUSIA.
2. HAKEKAT DARI KARYA MANUSIA.
3. HAKEKAT DARI KEDUDUKAN MANUSIA
DALAM RUANG WAKTU.
4. HAKEKAT DARI HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN ALAM SEKITARNYA.
5. HAKEKAT DARI HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN SESAMANYA.

2. 1. HAKEKAT DARI HIDUP MANUSIA:
ADA SUATU KEBUDAYAAN MEMANDANG BAHWA
KEHIDUPAN MANUSIA ITU MERUPAKAN SESUATU HAL
YANG BURUK, TETAPI MANUSIA DAPAT
MENGUSAHAKAN UNTUK MENJADIKANNYA SESUATU
HAL YANG BAIK DAN MENGGEMBIRAKAN.
SIKLUS HIDUP MANUSIA
HIDUP MANUSIA
BEKERJA KERAS
KEBERHASILAN ATAU KESUKSESAN HIDUP

3. 2. HAKEKAT DARI KARYA MANUSIA
TUJUAN HAKEKAT DARI KARYA MANUSIA. YAITU:
 UNTUK MEMUNGKINKAN MANUSIA HIDUP.
 MEMBERIKAN KEDUDUKAN DAN KEHORMATAN DALAM
MASYARAKAT.
 SUATU AKTIVITAS MANUSIA YANG HARUS
MENGHASILKAN LEBIH BANYAK KARYA LAGI.
JADI PADA PRINSIPNYA KEHIDUPAN MANUSIA DI
DALAM MASYARAKAT DAPAT EKSIS (KEBERADAANNYA
DIAKUI DAN DIHORMNATI) HARUS MEMILIKI KARYA.

4. 3. HAKEKAT DARI KEDUDUKAN MANUSIA
DALAM RUANG WAKTU.
PADA PRINSIPNYA ADA KEBUDAYAAN YANG LEBIH
MEMENTINGKAN HIDUP MANUSIA:
1. PADA MASA LAMPAU (MASA YANG SUDAH LEWAT).
2. PADA MASA KINI (SAAT INI).
3. PADA MASA MENDATANG (MASA YANG AKAN
DATANG)

5. 4. HAKEKAT DARI HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN ALAM SEKITARNYA.
a.Alam dianggap sebagai sesuatu yang maha dahsyat,
sehingga hidup manusia hanya menyerah kepada
alam.
b.Alam dianggap sebagai sesuatu yang dapat
dipelajari, sehingga hidup manusia menaklukan
dan menguasai alam.
c.Hidup manusia hanya dapat menyelaraskan atau
menyeimbangkan antara hidup manusia dengan
alam.

6. PADA PRINSIPNYA PERBEDAAN
KEBUDAYAAN BARAT
1. MENGUTAMAKAN MIND (AKAL,
PIKIRAN, ATAU LOGIKA).
2. HIDUP MANUSIA BERPEDOMAN
KEPADA ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI.
3. HIDUP MANUSIA BERSIFAT
INDIVIDUALISTIS DAN HAK INDIVIDU
BERSIFAT MUTLAK.
4. HIDUP MANUSIA UNTUK
MEMPELAJARI, MENGKAJI,
MENAKLUKAN, DAN MENGUASAI
ALAM SEKITARNYA UNTUK
DIEKSPLOITASI (EKONOMI).
5. HIDUP MANUSIA TERHADAP
MAKAN TERGANTUNG KEPADA
PABRIK KIMIA.
6. MANUSIA BIOSFER.
KEBUDAYAAN TIMUR
1. MENGUTAMAKAN ESTETICA
(PERASAAN).
2. HIDUP MANUSIA BERPEDOMAN
KEPALA NILAI-NILAI SOSIAL-
BUDAYA.
3. HIDUP MANUSIA BERSIFAT
COMMUN (BERMASYARAKAT) DAN
BERSIFAT “PENGABDIAN”.
4. HIDUP MANUSIA UNTUK
MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN
HIDUP, BAIK LAHIR MAUPUN BATIN
DENGAN ALAM KEHIDUPAN
SEKITARNYA.
5. HIDUP MANUSIA TERHADAP
MAKAN TERGANTUNG KEPADA
ALAM SEKITARNYA.
6. MANUSIA EKOSISTEM.

7. KONSEPSI MASYARAKAT MENURUT
KOENTJARANINGRAT (1990):
MASYARAKAT:
ADALAH KESATUAN HIDUP MANUSIA YANG
BERINTERAKSI MENURUT SUATU SISTEM ADAT ISTIADAT
TERTENTU YANG BERSIFAT KONTINYU, DAN YANG
TERIKAT OLEH SUATU RASA IDENTITAS BERSAMA.
UNSUR-UNSUR MASYARAKAT:
1.GROUPING.
2.COMMON CUSTOM.
3.IDENTITIES.

8. 1. GROUPING (KESATUAN HIDUP MANUSIA):
ADALAH KESATUAN HIDUP MANUSIA YANG SELALU
BERINTERAKSI SECARA TERUS MENERUS DAN
KONTINYU (BERSIFAT TETAP ATAU PERMANEN).
CONTOHNYA:
1.MASYARAKAT DESA, KOTA, ATAU NEGARA.
2.KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT YANG MASIH
BERPEDOMAN KEPADA NILAI-NILAI BUDAYA:
1).MASYARAKAT SUKU BANGSA BADUI.
2).MASYARAKAT SUKU BANGSA NAGA.
3).DAN LAIN-LAIN

9. 2. COMMON CUSTOM (ADAT ISTIADAT):
ADALAH SUATU KEBIASAAN YANG DILAKUKAN OLEH
MASYARAKAT DAN MASYARAKAT MELAKUKAN
KEBIASAAN TERSEBUT TIDAK TAHU ASAL USULNYA,
YANG PENTING KEBIASAAN TERSEBUT TELAH
DILAKUKAN OLEH NENEK MOYANGNYA DAN
DIWARISKAN SECARA TURUN TEMURUN. ASAL USUL
ADAT ISTIADAT INI TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN
PASTI SEPERTI BULATAN YANG TIDAK BERUJUNG
PANGKAL.TUMBUH DAN BERKEMBANGNYANYA ADAT
ISTIADAT INI SECARA PELAN SEKALI SEPERTI
TUMBUHNYA TANAMAN PADI.
CONTOHNYA:
- ADAT ISTIADAT KELAHIRAN.
- ADAT ISTIADAT PERKAWINAN.
- ADAT ISTIADAT SESAJI LAUT.
- DAN LAIN-LAIN.

10. 3. IDENTITIES (IDENTITAS):
POLA TINGKAH MANUSIA YANG KHAS MENGENAI
SEMUA FAKTOR KEHIDUPANNYA YANG BERSIFAT
TETAP DAN KONTINYU (PERMANEN DAN TERUS
MENERUS).
Contohnya:
a.Berdasarkan Prinsip Keturunan Darah:
1).Nama Keluarga (Marga).
2).Bahasa Lokal (Daerah).
b.Berdasarkan Prinsip Asal Wilayah (Daerah).
c.Dan Lain-lain.

11. KONSEPSI MASYARAKAT MENURUT
VAN VOLLEN HOVEN (1923):
BAHWA YANG DISEBUT PERSEKUTUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT ITU SYARATNYA HARUS MEMILIKI:
1.MASYARAKAT ADAT.
2.WILAYAH ADAT.
3.HARTA KEKAYAAN BERSAMA (MILIK MASYARAKAT).
4.NORMA-NORMA HUKUM ADAT.
5.SISTEM PEMERINTAHAN ADAT.
6.PETUGAS-PETUGAS HUKUM ADAT.

12. PERMASALAHAN PADA MASA SEKARANG INI !
- APAKAH HUKUM ADAT ITU MASIH
ADA APABILA DITINJAU DARI ILMU HUKUM
ADAT? JAWABNYA: SUDAH TIDAK ADA !
OLEH KARENA ITU, UNTUK MENGETAHUI
APAKAH HUKUM ADAT ITU MASIH ADA ATAU
TIDAK DIPERLUKAN METODE PENDEKATAN
DARI ILMU:
1.SOSIOLOGI HUKUM.
2.ANTROPOLOGI HUKUM.
3.HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.

13. HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL:
HUKUM MERUPAKAN BAGIAN DARI KEHIDUPAN SOSIAL-
BUDAYA SUATU KELOMPOK MASYARAKAT, YAITU:
UNTUK MELIHAT BERFUNGSINYA HUKUM DARI SUATU
KEHIDUPAN SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT, YANG
MENJADI PEDOMAN HIDUP MANUSIA DALAM
BERMASYARAKAT, APAKAH DI DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT YANG MASIH SEDERHANA (TRADISIONAL)
MAUPUN MASYARAKAT YANG SUDAH KOMPLEKS
(MODERN) SEPERTI MASYARAKAT DI DAERAH
PERKOTAAN PADA MASA SEKARANG INI.

14. Oleh karena itu, hukum diartikan secara lebih
luas, yaitu sebagai gejala-gejala sosial atau proses
sosial. Dalam kajian ini hukum tidak hanya
dilihat sebagai konsep yang mengandung unsur
pemaksa dan otoritas negara seperti yang ada
pada hukum positif pemerintah, melainkan juga
hukum lain seperti hukum agama, hukum adat,
hukum kebiasaan, dan norma-norma hukum lain
yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
(Benda-Beckmann, 1986).

15. MENURUT TEORI ILMU HUKUM:
BENTUK HUKUM
KODIFIKASI
(SISTEMATIS
DAN LOGIS)
TERTULIS
(BERSIFAT
SEKTORAL)
TERCATAT
(FIELD NOTES)
TIDAK TERTULIS
(NON-STATUTAIR

16. BERLAKUNYA HUKUM MENURUT TEORI ILMU HUKUM
(YURIDIS DOGMATIS) :
DAS SOLLEN
(HUKUM SEHARUSNYA BERLAKU)
IDEALNYA
DAS SAIN
(HUKUM DALAM KENYATAAN)
KEBIASAAN
KEHIDUPAN
MASYARAKAT
ADA JURANG PEMISAH
BERLAKUNYA HUKUM

17. BERLAKUNYA HUKUM POSITIF (PEMERINTAH)
MENURUT TEORI SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI HUKUM:
LAW IN THE BOOK
(HUKUM KODIFIKASI)
IDEALNYA
LAW IN ACTION
(HUKUM DALAM MASYARAKAT)
KENYATAANNYA
KETEGANGAN
SOSIAL-BUDAYA
K
E
S
U
S
I
L
A
A
N
KEBIASAAN
BERLAKUNYA HUKUM POSITIF
(PEMERINTAH) BERADA
DI TENGAH-TENGAH ANTARA
KEDUA SISTEM HUKUM
(LEGAL PLURALISM)

18. PELUANG HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL:
DAS SOLLEN ATAU LAW IN THE BOOK
(HUKUM SEHARUSNYA BERLAKU)
IDEALNYA
DAS SAIN ATAU LAW IN ACTION
(HUKUM DALAM KENYATAAN)
KEBIASAAN
KEHIDUPAN
SOSIAL-BUDAYA
MASYARAKAT
ADA JURANG PEMISAH BERLAKUNYA
HUKUM ANTARA HUKUM PEMERINTAH
DENGAN HUKUM LOKAL (LEGAL
PLURALISM), MERUPAKAN PELUANG
KAJIAN HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL
UNTUK MENGISI HUKUM SEBAGAI
JEMBATAN BERLAKUNYA HUKUM YANG
BERBASIS MASYARAKAT DAN
BERKEADILAN.

19. MENGAPA PELUANG HUKUM DAN KEARIFAN
LOKAL INI ADA DAN BESAR SEKALI UNTUK
MENJADI JEMBATAN ADANYA JURANG
PEMISAH TERSEBUT?
HAL INI DIKARENAKAN TUJUAN HUKUM POSITIF
PEMERINTAH HANYA MENCIPTAKAN TUJUAN
DIBUATNYA HUKUM SAMPAI PADA TUJUAN PERTAMA (1),
YAITU:
“KEPASTIAN HUKUM”
DAN BELUM MENCIPTAKAN TUJUAN DIBUATNYA HUKUM
YANG KE:
(2). KETERTIBAN MASYARAKAT.
(3). KEADILAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT.

20. BERLAKUNYA KEDUA SISTEM HUKUM
(LEGAL PLURALISM)
BERLAKUNYA HUKUM
AUTHORIAN LAW LOCAL LAW
MELEMBAGA DAN MENJADI
PEDOMAN HIDUP MANUSIA

21. PENGGUNAAN ISTILAH
“LEMBAGA” DAN “PRANATA”
BAHASA INGGRIS
INSTITUTE
INSTITUTION
NON FORMAL
MASYARAKAT
PRANATA
FORMAL
PEMERINTAHAN
LEMBAGA
CONTOH:
-PRANATA KEKERABATAN.
-PRANATA PERKAWINAN.
-PRANATA PERDAMAIAN ADAT
-DLL.
CONTOH:
-LEMBAGA PENDIDIKAN.
-LEMBAGA EKONOMI.
-LEMBAGA KESEHATAN.
-DLL.

22. SISTEM NILAI-NILAI BUDAYA
ADAT ISTIADAT
DIAKUI, DIPATUHI, DITAATI, DIPEDOMANI
MELEMBAGA
PRANATA ADAT
LINGKARAN
HIDUP
MANUSIA
SISTEM
KEKERABATAN PERKAWINAN DLL

23. TERBENTUKNYA HUKUM ADAT MENURUT TEORI KEPUTUSAN
(BESSILINGENLEER) DARI TER HAAR BZN:
COMMON CUSTOM
ISSUES
TROUBLE CASES TROUBLE CASES
UPHOLDER OF THE ADAT RECHTS
BESCHIKKING
RECHTS
ADAT RECHTS
THE EXISTENTIAL MOMENT
OF ADAT RECHTS

24. CONTOH TROUBLE CASES:
SENGKETA (CONFLIK)
PETUGAS HUKUM ADAT
PENYELESAIAN SENGKETA
PRANATA PERDAMAIAN ADAT
KEPUTUSAN HUKUM
HUKUM ADAT
-PENCURIAN.
-PERKELAHIAN.
-PERZINAHAN.
-DLL

25. CONTOH TROUBLE-LESS CASES:
KASUS BUKAN SENGKETA
PETUGAS HUKUM ADAT
PENYELESAIAN
UPACARA ADAT
KEPUTUSAN HUKUM
HUKUM ADAT
-PERKAWINAN.
-ADOPSI.
-PEMBAGIAN
WARISAN.
-DLL

26. MENURUT TEORI 4 ATTRIBUTES OF LAW
(LEOPOLD POSPISIL, 1971):
BAHWA UNTUK MEMBEDAKAN ADAT-ISTIADAT
(DISEBUT JUGA AKTIVITAS KEBUDAYAAN) DENGAN
HUKUM ADAT, YAITU ADANYA 4 ATRIBUT HUKUM.
EMPAT ATRIBUT HUKUM INI JUGA SEBAGAI KONTROL
SOSIAL ATAU PENGAWASAN SOSIAL (SOCIAL
CONTROL) TERDIRI DARI:
1.ATTRIBUTE OF AUTHORITY.
2.ATTRIBUTE OF OBLIGATIO.
3.ATTRIBUTE OF INTENTION OF UNIVERSAL
APPLICATION.
4.ATTRIBUTE OF SANCTION.

27. 1. ATTRIBUTE OF AUTHORITY
(ATRIBUT OTORITAS):
Atribut otoritas menentukan bahwa aktivitas
kebudayaan yang disebut hukum adalah suatu keputusan
yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang
memiliki wibawa atau kekuasaan dalam masyarakat.
Keputusan yang demikian itu harus diterima sebagai cara
pemecahan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
sengketa, jika mereka menolak putusan tersebut harus
dapat dipaksakan penerimaannya oleh pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu sengketa tersebut.

28. 2. ATTRIBUTE OF OBLIGATIO
(ATRIBUT OBLIGATIO)
Atribut obligatio adalah konsep yang mengandung
pernyataan mengenai hubungan sosial, oleh karena itu, obligatio
mempunyai dua segi. Satu segi mulai dari pribadi pelanggar hukum,
karena perbuatannya melanggar hukum yang merusak suatu
hubungan yang direstui, maka pada dirinya menimbulkan suatu
kewajiban untuk memperbaiki situasi tersebut; segi yang kedua
berpangkal dari orang menderita karena perbuatan dari pelanggar
hukum, maka ia mempunyai hak untuk dikembalikan dalam situasi
semula, hak untuk mengharapkan tindakan kepada pihak yang lain.
Obligatio adalah suatu hubungan di antara dua pihak yang keduanya
diwakili oleh individu-individu yang masih hidup.

29. 3.ATTRIBUTE OF INTENTION OF UNIVERSAL
APPLICATION (ATRIBUT DENGAN MAKSUD
PENERAPAN SECARA UNIVERSAL):
Atribut dengan maksud untuk penerapan
secara universal menentukan bahwa pemegang
otoritas dalam mengambil keputusan tersebut
dimaksudkan akan diterapkan kepada peristiwa-
peristiwa yang sama pada masa yang akan datang.
Pada masyarakat sederhana maksud untuk
penerapan universal diwujudkan melalui
pernyataan dari pemegang otoritas bahwa
keputusan yang diambil adalah sesuai dengan adat
yang telah melembaga atau kebiasaan-kebiasaan
masyarakat yang bersangkutan.

30. 4.ATTRIBUTE OF SANCTION
(ATRIBUT SANKSI):
Pada suatu pihak sanksi adalah kriterium yang
mutlak dari hukum, sedangkan pada pihak yang
lain bahwa sanksi itu tidak selamanya berbentuk
sanksi fisik. Bentuk sanksi hukum yang digunakan
tentu berkaitan erat dengan kelompok atau sub-
kelompok di mana sanksi itu dipakai; sanksi itu
bisa berbentuk fisik atau sosio-psikologis.

31. ADAT
ISTIADAT
ATRIBUT OTORITAS
ATRIBUT OBLIGATIO
ATRIBUT DENGAN MAKSUD
PENERAPAN SECARA
UNIVERSAL
ATRIBUT SANKSI
HUKUM
ADAT

32. DAFTAR ACUAN
Benda-Beckmann, F., 1986, “Anthropology And Comparative Law”, dalam
Anthropology of Law In The Netherlands (Editor K. Benda-
Beckmann dan F. Strijbosch). Dordrecht-Hollands/Cinnaminson-
USA: Foris Publications, hlm. 90-109.
----------, 1986, “Some Comparative Generalization About The Differential Use
Of State Folk Institution Of Dispute Settlement”, dalam People’s Law
And State Law (Editor A. N. Allott dan G. Woodman). Dordrecht: The
Bellegio Pappers Foris, hlm. 188-205.
Hartiman, Andry Harijanto, 2001, Antropologi Hukum. Bengkulu: LEMLIT
UNIB PRESS.
-------, 2002, Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif
Antropologi Hukum. Bengkulu: LEMLIT UNIB PRESS.
Koentjaraningrat, 1990, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka
Cipta.
Pospisil. Leopold, 1971, Anthropological Of Law: A Comparative Theory,
New York: Harper and Row Publishers.
Rahardjo, Satjipto, Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT Bina Cipta.
Suparlan. Parsudi, 1988, “Kebudayaan Dan Pembangunan”, dalam Majalah
Dialog, No. 21, Tahun XI, hlm. 2-19.
Vollen Hoven, Van, 1923, Adatrechts I-III.