SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
DR. YUDI KRISMEN S.H M.H
ADA 2 /LEBIH TINDAKAN
DILAKUKAN OLEH 1 ORG
BELUM ADA YG DIADILI
AKAN DIAILI SEKALIGUS
SYARAT-SYARAT
PASAL 63 KUHP
AYAT (1) – Jika sesuatu perbuatan termasuk dlm beberapa ketentuan pidana,
- hanya dikenakan satu ketentuan saja,
- jika hukumannya berlainan, maksimal yang
dikenakan adalah hukuman terberat
AYAT (2) – Jika sesuatu yang terancam hukuman oleh
ketentuan pidana umum dan oleh ketentuan
pidana yg khusus ( istimewa ),
- maka ketentuan pidana yg khusus ( istimewa )
itu saja yg akan dikenakan / digunakan.
PENGATURAN DALAMKUHP
CORCURSUS IDEALIS CONCURSUS REALIS
JENIS – JENIS
Cth: terjadi perkosaan dijalan umum, pelaku diancam 12 tahun
menurut pasl 285 KUHP dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan
menurut pasal 281
Sistem absorbsi, yag dijatuhkan hanya pasal 285 saja.
Diambil pidana pokok yg terberat menurut pasal 10 KUHP
Concursus idealis
“seseorang melakukan bbrp perbuatan, dan msg2 perbuatan itu
berdiri sendiri, sbg suatu TP (tdk perlu sejenis dan tdk perlu berhubungan)
Absorbsi dipertajam.
(pidana pokok sejenis hanya dikenakan satu pidana dgn
ketentuan bhw jumlh maks pidana tdk blh lebh dr jumlh terbrt ditmbh
Sepertiga Kumulatif diperlunak.
Apbl diancam dgn pidana pokok yg tdk sejenis mk setiap pdn pokok
dikenakan dgn ketentuan jumlahnya tdk boleh melebihi pidana pokok
tersebrat ditambah sepertiga.
Concursus realis
Pertemuan 13 somenloop

More Related Content

More from yudikrismen1

Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistikyudikrismen1
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengyudikrismen1
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanayudikrismen1
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatPertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatyudikrismen1
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidyudikrismen1
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanyudikrismen1
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutyudikrismen1
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanayudikrismen1
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1yudikrismen1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanaPertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 
Pertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungPertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungyudikrismen1
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 

More from yudikrismen1 (20)

Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana peng
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
 
Pertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatPertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibat
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpid
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidana
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidana
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidana
 
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanaPertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 
Pertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukungPertemuan 21 ilmu pendukung
Pertemuan 21 ilmu pendukung
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 

Recently uploaded

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 

Recently uploaded (10)

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 

Pertemuan 13 somenloop

  • 2. ADA 2 /LEBIH TINDAKAN DILAKUKAN OLEH 1 ORG BELUM ADA YG DIADILI AKAN DIAILI SEKALIGUS SYARAT-SYARAT
  • 3. PASAL 63 KUHP AYAT (1) – Jika sesuatu perbuatan termasuk dlm beberapa ketentuan pidana, - hanya dikenakan satu ketentuan saja, - jika hukumannya berlainan, maksimal yang dikenakan adalah hukuman terberat AYAT (2) – Jika sesuatu yang terancam hukuman oleh ketentuan pidana umum dan oleh ketentuan pidana yg khusus ( istimewa ), - maka ketentuan pidana yg khusus ( istimewa ) itu saja yg akan dikenakan / digunakan. PENGATURAN DALAMKUHP
  • 4. CORCURSUS IDEALIS CONCURSUS REALIS JENIS – JENIS
  • 5. Cth: terjadi perkosaan dijalan umum, pelaku diancam 12 tahun menurut pasl 285 KUHP dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut pasal 281 Sistem absorbsi, yag dijatuhkan hanya pasal 285 saja. Diambil pidana pokok yg terberat menurut pasal 10 KUHP Concursus idealis
  • 6. “seseorang melakukan bbrp perbuatan, dan msg2 perbuatan itu berdiri sendiri, sbg suatu TP (tdk perlu sejenis dan tdk perlu berhubungan) Absorbsi dipertajam. (pidana pokok sejenis hanya dikenakan satu pidana dgn ketentuan bhw jumlh maks pidana tdk blh lebh dr jumlh terbrt ditmbh Sepertiga Kumulatif diperlunak. Apbl diancam dgn pidana pokok yg tdk sejenis mk setiap pdn pokok dikenakan dgn ketentuan jumlahnya tdk boleh melebihi pidana pokok tersebrat ditambah sepertiga. Concursus realis