Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen membahas tentang perbedaan mazhab klasik dan modern dalam hukum pidana serta tujuan dan teori-teori penegakan hukum pidana. 2. Dibahas pula batasan penggunaan hukum pidana menurut Sudarto dan Basiouni serta fungsi hukum pidana. 3. Secara keseluruhan dokumen memberikan gambaran tentang landasan teori dan tujuan penegakan hukum pidana.

1. Oleh : YUDI KRISMEN

2. MAZHAB KLASIK MAZHAB MODERN
UNTUK MELINDUNGI
KEPENTINGAN INDIVIDU
AGAR TERJAMIN KEPASTIAN
HUKUM
UNTUK MEMBERANTAS
KEJAHATAN BAGI KEPENTINGAN
MASYARAKAT
TUJUAN HUKUM PIDANA

3. Alat untukmmencapai tujuan HP adalah teori
pemidanaan/T. Klasik
1. Teori absolut
Disebut juga teori pembalasan, aftinya: negara memberi pidana kpd org
yg melakukan pidana, karena sebagai suatu pembalasan, sehingga
org yg melakukan pidana wajib dibalas dgn sanksi serupa.
2. Teori relatif
Negara memberikan pidana memiliki tujuan:
- Ditujukan kpd msykt umum, apbl sdh melakukan maka diberi
sanksi agr msy tdk melakukan
- Diberikn kpd pelaku dlm rangka memberikan pendidikan utk
persiapkn kembali kpd masyarkt

4. 3. Teori gabungan (absolut+relatif)
Tujuan pemerintah memberikan sanksi:
-Untuk menghilangkan rasa bersalah sehingga terwujud
suatu kesesimbangan karena perbuatannya tlh diberi
sanksi;
-Dalam rangka memberikan pendidikan untuk
dikembalikan lagi kedlm kehidupan bermasyarakat.
(kesimpulannya tujuan HP untuk melindungi
kepentinagn masyarakat)

5. Secara kongkrit tujuan HP
Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai
melakukan perbuatan yang tidak baik;
Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan
perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima
kembali dalam kehidupan lingkungannya

6. Hukum Pidana hendaknya digunakan
sbg ultimum remedium

7. Batasan kriminalisasi
(Sudarto):
Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan
pembangunan;
Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak
dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian
materil dan spirituil atas warga masyarakat;
Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan
prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara
besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang
diharapkan akan dicapai;
Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan
kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan
penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan
beban tugas
ERdianto's document

8. Batasan Kriminalisasi
(Basiouni)
Keseimbangan sarana yang digunakan dalam
hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam
hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu
dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam
pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang
berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh
pengaruhnya sekunder
ERdianto's document

9. FUNGSI HUKUM PIDANA
(Sudarto)

10. Sekian dan terimakasih