Dokumen tersebut membahas tentang informed consent dalam kedokteran dan keperawatan. Informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan tersebut. Dokter dan perawat harus memberikan informasi secara jujur mengenai diagnosis, risiko, dan alternatif pengobatan kepada pasien. Kelalaian dalam memberikan perawatan yang sesuai standar dapat dikateg

2. Definisi
Informed Consent adalah
persetujuan tindakan kedokteran
yang diberikan oleh pasien atau
keluarga terdekatnya setelah
mendapatkan penjelasan secara
lengkap mengenai tindakan
kedokteran yang akan dilakukan
terhadap pasien tersebut.
(PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 &
UU no 29 th 2004 Pasal 45 & Manual
Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI th 2008)

3. Cont....
 Dalam memberikan informasi
kepada pasien / keluarganya,
kehadiran seorang perawat /
paramedik lainnya sebagai saksi
adalah penting.
(Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 &
Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989
Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 ttg
Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2)

4. UU RI No 29 th 2004(Praktik Kedokteran), Pasal 45
• Ayat 4: Persetujuan (inform consent)
dapat diberikan baik secara tertulis
maupun lisan.
Ayat 5: Setiap tindakan kedokteran
atau kedokteran gigi yang berisiko
tinggi harus diberikan dengan
persetujuan tertulis yang
ditandatangani oleh yang berhak
memberikan persetujuan.

5. Cont...
• Tindakan medis yang dilakukan tanpa
persetujuan pasien atau keluarga
terdekatnya, dapat digolongkan sebagai
tindakan melakukan penganiayaan
berdasarkan KUHP Pasal 351.

6. Informasi yg wajib diberikan
1. Diagnosa yang telah ditegakkan.
2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan
dilakukan.
3. Manfaat dan urgensinya dilakukan
tindakan tersebut.
4. Resiko resiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi daripada tindakan
kedokteran tersebut.
5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan
tindakan tersebut dan adakah alternatif
cara pengobatan yang lain.

7. 1. Dalam keadaan gawat darurat ( emergensi ),
dimana dokter harus segera bertindak untuk
menyelamatkan jiwa.
2. Keadaan emosi pasien yang sangat labil
sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi
dirinya.
(PerMenKes no 290/Menkes/Per/III/2008).

8. Tujuan Informed Consent
• Memberikan perlindungan kpd pasien
trhdp tindakan dokter yang
sebenarnya tidak diperlukan dan
secara medik tidak ada dasar
pembenarannya yang dilakukan tanpa
sepengetahuan pasiennya.
• Memberi perlindungan hukum kepada
dokter terhadap suatu kegagalan dan
bersifat negatif, karena prosedur
medik modern bukan tanpa resiko,
dan pada setiap tindakan medik ada
melekat suatu resiko
( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 )

9. Menurut Pasal 5 Permenkes No 290 / Menkes / PER /
III / 2008
persetujuan tindakan kedokteran dapat
dibatalkan atau ditarik kembali oleh
yang memberi persetujuan, sebelum
dimulainya tindakan ( Ayat 1 ).
Pembatalan persetujuan tindakan
kedokteran harus dilakukan secara
tertulis oleh yang memberi
persetujuan
( Ayat 2 ).

10. Saat u/ memberi informasi
• Stlh hub.dokter-pasien terbentuk,
dokter memiliki kewajiban
u/memberitahukan pasien mengenai
kondisinya;
diagnosis, diagnosis banding,
pemeriksaan penunjang, terapi, risiko,
alternatif, prognosis dan harapan
• Tdk blh memaksa pasien sgr mengambil
kpts
• Tdk mengurangi materi info

11. Ruang lingkup pemberian info
• tergantung pengetahuan medis pasien
saat itu. Jika memungkinkan, pasien
juga diberitahu mengenai tanggung
jawab orang lain yang berperan serta
dalam pengobatan pasien.
• Pasien berhak atas informasi
kecurigaan dokter akan adanya
penyakit tertentu walaupun hasil
pemeriksaan yang telah dilakukan
inkonklusif.

12. Cont....
• dokter blh tidak memberitahukan
diagnosis pada beberapa keadaan :
perlu tidaknya mengungkapkan
diagnosis penyakit yang berat dg
pertimbangan faktor emosi pasien
terutama kemungkinan bahwa
pengungkapan tersebut dapat
mengancam kemungkinan pulihnya
pasien.

13. "professional misconduct or unreasonable lack of
skill" atau "failure of one rendering professional
services to exercise that degree of skill and
learning commonly applied under all the
circumstances in the community by the average
prudent reputable member of the profession with
the result of injury, loss or damage to the
recipient of those services or to those entitled to
rely upon them". Black's Law Dictionary

14. MalPraktik Medis
menurut World Medical Association
(1992) "medical malpractice involves
the physician's failure to conform to
the standard of care for treatment of
the patient's condition, or lack of skill,
or negligence in providing care to the
patient, which is the direct cause of an
injury to the patient."

15. Cont....
• tindakan yang disengaja (intentional)
• tindakan kelalaian (negligence),
• suatu kekurang-mahiran / ketidak-
kompetenan yang tidak beralasan.

16. Professional misconduct
• pelanggaran ketentuan etik,
ketentuan disiplin profesi, hukum
administratif, serta hukum pidana
dan perdata,
• melakukan kesengajaan yang
merugikan pasien, fraud,
"penahanan" pasien, pelanggaran
wajib simpan rahasia kedokteran,
aborsi ilegal, euthanasia,
penyerangan seksual,
misrepresentasi atau fraud,

17. Implikasi hukum
 Hukum pidana
pidana kelalaian yang mengakibatkan
luka (pasal 360 KUHP), atau luka
berat atau mati (pasal 359 KUHP)
pembuatan keterangan palsu (pasal
267-268 KUHP), aborsi ilegal (pasal
349 KUHP jo pasal 347 dan 348
KUHP), penipuan dan
misrepresentasi (pasal 382 bis),
pidana perpajakan (pasal 209 atau
372 KUHP), pencemaran lingkungan

18. Cont...
 Hukum perdata
1. Kelalaian
2. Perbuatan melanggar hukum misalnya
tindakan medis tanpa memperoleh
persetujuan, membuka rahasia
kedokteran tentang orang tertentu,
penyerangan privacy seseorang, dll.
3. Wanprestasi, yaitu pelanggaran atas
janji atau jaminan.

19. Kelalaian perdata
• Duty atau kewajiban tenaga medis
untuk melakukan sesuatu tindakan
atau untuk tidak melakukan sesuatu
tindakan
• Dereliction of the duty atau
penyimpangan kewajiban tersebut.
• Damage atau kerugian, yaitu
segala sesuatu yang dirasakan oleh
pasien sebagai kerugian akibat dari
layanan kesehatan / kedokteran
yang diberikan oleh pemberi

20. MALPRAKTIK
dalam
KEPERAWATAN

21. Unsur Malpraktek keperawatan
a) Apakah perbuatan itu
merupakan perbuatan yang
tercela
b) Apakah perbuatan tersebut
dilakukan dengan sikap batin
(mens rea) yang salah (sengaja,
ceroboh atau adanya kealpaan).

22. Pembuktian malpraktik keperawatan
1. Cara langsung
a. Duty (kewajiban) --- perawat
bertindak berdasarkan :
1) Adanya indikasi medis
2) Bertindak secara hati-hati dan
teliti
3) Bekerja sesuai standar profesi
4) Sudah ada informed consent.
b. Dereliction of Duty
(penyimpangan dari kewajiban)
c. Direct Causation (penyebab
langsung)
d. Damage (kerugian)

23. 2. Cara tidak langsung
Doktrin res ipsa loquitur dapat
diterapkan apabila fakta-fakta yang
ada memenuhi kriteria:
a) Fakta tidak mungkin ada/terjadi
apabila tenaga perawatan tidak lalai
b) Fakta itu terjadi memang berada
dalam tanggung jawab tenaga
perawatan
c) Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi
dari pasien dengan perkataan lain
tidak ada contributory negligence.

24. Tanggung gugat
1. Contractual liability
Tanggung gugat ini timbul sebagai
akibat tidak dipenuhinya kewajiban
dari hubungan kontraktual yang
sudah disepakati.
2. Vicarius liability / respondeat
superior tanggung gugat yang timbul
atas kesalahan yang dibuat oleh
tenaga kesehatan yang ada dalam
tanggung jawabnya (sub ordinate)

25. 3. Liability in tort
Liability in tort adalah tanggung gugat
atas perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad).
Termasuk :
berlawanan dengan kesusilaan
atau berlawanan dengan ketelitian
yang patut dilakukan dalam
pergaulan hidup terhadap orang
lain atau benda orang lain.

26. perawat dalam menjalankan tugasnya selalu
bertindak hati-hati, yakni:
a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan
keberhasilan upayanya.
b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu
dilakukan informed consent.

27. c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan
dalam rekam medis.
d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan
kepada senior atau
dokter.
e. Memperlakukan pasien secara manusiawi
dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien,
keluarga dan masyarakat sekitarnya

28. Upaya menghadapi tuntutan
hukum
a. Informal defence, dengan
mengajukan bukti untuk
menangkis/ menyangkal
b. Formal/legal defence, yakni
melakukan pembelaan dengan
mengajukan atau menunjuk pada
doktrin-doktrin hukum

29. C. civil malpractice
mementahkan dalil-dalil
penggugat, karena dalam
peradilan perdata, pihak yang
mendalilkan harus membuktikan
di pengadilan, dengan perkataan
lain pasien atau pengacaranya
harus membuktikan 19
dalil sebagai dasar gugatan
bahwa tergugat (perawat)
bertanggung jawab atas derita