2. PENGANTAR
KEPESERTAAN DAN IURAN
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
PENDAFTARAN DAN MUTASI PESERTA DI FKTP
SISTEM PEMBAYARAN KAPITASI
PENGELOLAAN KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN
FUNGSI PELAYANAN PRIMER
HARAPAN BPJS KESEHATAN
4. Dasar Hukum
• UU No.40 Tahun 2004
• UU No.24 Tahun 2011
• Perpres No.12 Tahun 2013
• Perpres No. 111 Tahun 2013
• Permenkes No.71 Tahun 2013
• Permenkes No.69 Tahun 2013
• Kepmenkes No.455 Tahun 2013
5. ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN”
UU SJSN dan UU BPJS
www.bpjs-kesehatan.go.id
7. 2013 2014 - 2019
Per.Pres. RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 :
(1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan
mencakup SELURUH penduduk Indonesia
CAKUPAN
SEMESTA 2019
Badan Hukum PRIVATE
Di bawah Menteri BUMN
Semula Hanya Untuk Jaminan
Kesehatan PNS dan Pensiunan
TNI/POLRI + Prts Kem + Vet
Badan Hukum PUBLIK
Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN
Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan
SELURUH RAKYAT INDONESIA
www.bpjs-kesehatan.go.id
10. www.bpjs-kesehatan.go.id
Iuran
Rp. 19.225,- /org/bulan
Pemberi Kerja 4% Pekerja 0,5%
Per 1 Juli 2015
Pemberi Kerja 4% Pekerja 1%
Gaji Pokok + Tunjangan tetap
sesuai PTKP K-1
Min UMP Maks 2X PTKP K-1
Tambahan Kel lainnya 1%
Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln
Kelas 2 Rp.42.500,,-/org/bln
Kelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln
Khusus PPU : PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
sebesar 5% dari gaji/upah+ tunjangan keluarga perbulan
Dibayar oleh
pemerintah
Dibayar oleh Pemberi
Kerja dan Pekerja
Dibayar oleh peserta
yang bersangkutan
PBI
Pekerja
Penerima
Upah (PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)& Bukan
Pekerja (BP)
11. www.bpjs-kesehatan.go.id
Pentahapan Kepesertaan
Jaminan Kesehatan
• PBI (Jamkesmas)
• TNI/POLRI dan
Pensiunan
• PNS & Pensiunan
• JPK JAMSOSTEK
• BUMN
• Badan Usaha
Swasta
Tahap
pertama
mulai
tanggal
1 Januari
2014
Seluruh
penduduk
yang belum
masuk
sebagai
Peserta BPJS
Kesehatan
paling
lambat
tanggal 1
Januari 2019
Tahap
Selanjutnya
12. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS Kesehatan
• Hak Peserta
– Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak
dan kewajiban serta prosedur pelayanan
kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
– Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan; dan
– Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan
saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS
Kesehatan.
13. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS Kesehatan
• Kewajiban Peserta
– Melaporkan perubahan data peserta, baik
karena pernikahan, perceraian, kematian,
kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas
kesehatan tingkat I dan melaporkan jika sudah
tidak berhak;
– Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang
atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak
berhak.
– Mentaati semua ketentuan dan tata cara
pelayanan kesehatan.
16. Manfaat Jaminan Kesehatan
Perpres 12/2013 pasal 20
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai
sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan
Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan non medis
Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan
Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans
Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang
dibayarkan
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan
kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
17. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan
kesehatan tingkat
pertama, meliputi
pelayanan
kesehatan non
spesialistik yang
mencakup:
• 1. Administrasi pelayanan;
• 2. Pelayanan promotif dan preventif;
• 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi
medis;
• 4. Tindakan medis non spesialistik, baik
operatif maupun non operatif;
• 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai;
• 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan
medis;
• 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama; dan
• 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan
indikasi
18. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang
mencakup:
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
1. Rawat Jalan yang Meliputi:
a) Administrasi pelayanan;
b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi
spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan
indikasi medis;
d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
e) Pelayanan alat kesehatan implan;
f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai
dengan indikasi medis;
g) Rehabilitasi medis;
h) Pelayanan darah;
i) Pelayanan kedokteran forensik; dan
j) Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan.
2. Rawat Inap yang Meliputi:
a) Perawatan inap non intensif; dan
b) Perawatan inap di ruang intensif.
+ Pelayanan Kesehatan Lain yang
ditetapkan oleh Menteri
19. Kelas I dan II Kelas I, II dan III Kelas I, II dan III Kelas III Kelas III
Pekerja Penerima
Upah
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Bukan Pekerja Fakir Miskin
Orang Tidak
Mampu
Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
Bukan
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta
Manfaat Akomodasi
21. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana
diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan
kerja;
d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang
besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan
lalu lintas.
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
www.bpjs-kesehatan.go.id
22. Lanjutan...
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk
akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology
assessment);
l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai
percobaan (eksperimen);
m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
kejadian luar biasa/wabah;
p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat
dicegah (preventable adverse events); dan
q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat
Jaminan Kesehatan yang diberikan.
www.bpjs-kesehatan.go.id
25. PERPINDAHAN PESERTA DAN KAPITASI
JIKA PESERTA MUTASI PADA TANGGAL 1 SD 31 BULAN BERJALAN, MAKA:
PESERTA BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN DI FKTP YANG BARU PADA BULAN
BERIKUTNYA
KAPITASI ATAS PESERTA YANG MUTASI TERSEBUT AKAN DIBAYARKAN DI FKTP
YANG BARU PADA BULAN BERIKUTNYA
INFORMASI PESERTA TERDAFTAR (TERMASUK MUTASI):
DIINFORMASIKAN KEPADA FKTP MELALUI EMAIL/SURAT/CD PER BULAN PADA
SAAT PEMBAYARAN KAPITASI
DAPAT DIAKSES DI APLIKASI P-CARE BPJS KESEHATAN OLEH MASING-MASING
FKTP
BERDASARKAN KEINGINAN PESERTA
DIBUKTIKAN DENGAN DAFTAR ISIAN PESERTA
DAPAT PINDAH KE FASKES LAINYA SETELAH 3 BULAN
27. KAPITASI
APA DASARNYA?
PERPRES 12/2013 PASAL 39 (1)
BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar
di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
BAGAIMANA PENENTUAN BESARAN KAPITASI DI PUSKESMAS?
BERDASARKAN KESEPAKATAN DENGAN ASOSIASI FASKES (ADINKES DAN PKFI) SESUAI
KEPMENKES 455 TAHUN 2013
BERDASARKAN HASIL KREDENSIALING KETERSEDIAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER
GIGI DI PUSKESMAS
BERAPA BESARANNYA?
PERMENKES 69/2013 LAMPIRAN I
Puskesmas : Rp 3.000 – Rp 6.000
RS. Pratama, Klinik Pratama, Praktik Dokter dan Faskes yang setara : Rp 8.000 – Rp 10.000
Praktik Dokter Gigi : Rp 2.000
28. TIM PENENTU BESARAN KAPITASI
4 PILAR
TIM
KAPITASI
KEMENKES
ORGANISASI
PROFESI
AKADEMISI
BPJSK
BESARAN KAPITASI
SESUAI
PERMENKES
69/2013
OUTPUT:
29. MENGAPA KAPITASI?
MEMBERIKAN KEPASTIAN ANGGARAN KEPADA
FKTP
MENDORONG FKTP UNTUK MELAKUKAN UPAYA
PROMOTIF PREVENTIF SEHINGGA TARAF
KESEHATAN PESERTA MENINGKAT
MENDORONG FKTP UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN KESEHATAN YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN
30. PERBEDAAN KAPITASI DENGAN TARIF PADA PASIEN
UMUM (FEE FOR SERVICE)
TARIF FEE FOR SERVICE
BESARANNYA DITENTUKAN
BERDASARKAN SUMBER DAYA
YANG DIPAKAI PER
TINDAKAN/PENANGANAN.
Contoh tarif pemeriksaan GDS Rp
10,000 terdiri dari harga reagen
Rp 5.000, jasa medis Rp 2.500,
biaya sarana Rp 2.000 dan
administrasi Rp 500,-.
DIBAYARKAN SETELAH
PUSKESMAS MEMBERIKAN
PELAYANAN
HANYA DIBAYARKAN JIKA PASIEN
MENDAPATKAN PELAYANAN.
KAPITASI
BESARANNYA DITENTUKAN
BERDASARKAN SUMBER DAYA
YANG DIPAKAI PER
TINDAKAN/PELAYANAN DAN
DISESUAIKAN DENGAN ANGKA
PEMANFAATAN (UTILISASI) (DARI
DATA SURVEY NASIONAL)
DIBAYARKAN SEBELUM
PUSKESMAS MEMBERIKAN
PELAYANAN (PRAUPAYA)
TETAP DIBAYARKAN WALAUPUN
TIDAK ADA KUNJUNGAN
(POPULASI SEHAT)
31. KAPITASI
KAPAN DIBAYAR?
Sistem pembayaran dimana biaya pelayanan kesehatan dibayar sebelum
pelayanan kesehatan diberikan, paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
BERAPA DIBAYAR?
Dibayar berdasarkan jumlah peserta terdaftar per bulan
Tidak dibayar berdasarkan jumlah peserta yang sakit
CONTOH:
Puskesmas Madantika memiliki peserta JKN yang terdaftar sebanyak
10.000 orang.
Besaran kapitasi Puskesmas Madantika adalah Rp 6.000,- per jiwa.
Jumlah kunjungan di Puskemas Madantika sebanyak 500 orang/bulan
Kapitasi yang dibayarkan kepada Puskesmas Madantika adalah
= jumlah peserta x besaran kapitasi
= 10.000 orang x Rp 6.000,-
= Rp 60.000.000
Kapitasi dibayarkan tanpa memperhitungkan banyaknya kunjungan
32. CONTOH:
BERAPA BIAYA PER KUNJUNGAN DI PUSKESMAS MADANTIKA TERSEBUT?
JMLPESERTA
TERDAFTAR
KAPITASI(Rp)
JMLPASIENYANG
BERKUNJUNG
UNITCOST/KUNJUNGAN
(Rp)
10.000 60.000.000 500 120.000
MAKIN RENDAH JUMLAH PESERTA YANG SAKIT (BERKUNJUNG KE
PUSKESMAS) MAKIN TINGGI UNIT COST
MAKIN TINGGI TARAF KESEHATAN MASYARAKAT, MAKIN TINGGI
SURPLUS (KEUNTUNGAN) BUAT PUSKESMAS
33. 1. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran
peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke
faskes lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di faskes
tingkat pertama;
2. Pelayanan promotif preventif, meliputi kegiatan penyuluhan
kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana,
skrining kesehatan
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi
5. Upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi
6. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
7. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
KOMPONEN KAPITASI
34. 6. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama:
– pemeriksaan darah sederhana (Hemoglobin, apusan darah
tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit,
golongan darah, laju endap darah, malaria),
– urin sederhana (warna, berat jenis, kejernihan, pH, leukosit,
eritrosit),
– feses sederhana (benzidin test, mikroskopik cacing),
– gula darah sewaktu (kecuali untuk peserta PRB dibayar FFS)
9. Pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di faskes
tingkat pertama
10. Pelayanan rujuk balik dari faskes lanjutan
11. Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)
12. Menjalankan 4 Fungsi Pelayanan Primer yaitu First Contact (kontak
pertama), Continuity (pelayanan berkelanjutan), Comprehensiveness
(pelayanan paripurna) dan Coordination (koordinasi pelayanan)
Lanjutan..
KOMPONEN KAPITASI
35. APA PERAN PUSKESMAS
SUPAYA SISTEM KAPITASI OPTIMAL?
PENGUATAN FUNGSI PELAYANAN PRIMER
UNTUK MENINGKATKAN TARAF KESEHATAN PESERTA
PROAKTIF MELAPORKAN PERUBAHAN KETERSEDIAAN TENAGA DOKTER
DISESUAIKAN DENGAN BESARAN KAPITASI KEAMANAN SAAT AUDIT
MELAKUKAN TINJAUAN UTILISASI
UTK MELIHAT EFISIENSI PENGGUNAAN MENENTUKAN KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
MENINGKATKAN MUTU DOKUMENTASI
ANGKA KUNJUNGAN DAN RUJUKAN DOKUMENTASI PELAYANAN PASIEN
PROAKTIF DALAM MENCARI INFORMASI PESERTA TERDAFTAR
MELALUI P-CARE KC/KLOK BPJS KESEHATAN
37. PENGELOLAAN KAPITASI DI PUSKESMAS
KAPITASI
PRA JKN
• TIDAK ADA PERBEDAAN BESARAN
KAPITASI ANTAR PUSKESMAS
• BESARAN Rp 2.000 per JIWA
• DIBAYARKAN KE REKENING DINKES
• DINKES MENYETOR KE PEMDA DAN
KAPITASI DIKELOLA SEBAGAI PAD
• BIROKRATIS
JKN
• BESARAN KAPITASI SESUAI KETERSEDIAAN
TENAGA MEDIS PUSKESMAS
• BESARAN Rp 3.000 sd Rp 6.000 PER JIWA
• DIBAYARKAN LANGSUNG KE REKENING
DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS
• DIKELOLA SEBAGAI DANA UKP
PUSKESMAS
• TIDAK BIROKRATIS
38. PERPRES no 32 2014
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN PADA FASKES TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
PUSKESMAS
MENGUSULKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI KE DINKES
MENYUSUN RENCANA
PENDAPATAN DAN BELANJA
KAPITASI
MENGELOLA DANA KAPITASI
MEMBUAT
PERTANGGUNGJAWABAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
KEPALA SKPD DINKES
MENGUSULKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JKN KE PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MENYUSUN RKA-SKPD
MENYUSUN DOKUMEN
PENYELENGGARAAN ANGGARAN
(DPA)
MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PENERIMAAN DAN
PEMANFAATAN KAPITASI
KEPALA DAERAH
MENETAPKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JKN
MENETAPKAN REKENING DANA
KAPITASI MASING-MASING FKTP
BPJS KESEHATAN
MENERIMA DATA BENDAHARA
DANA KAPITASI
MENERIMA DATA REKENING DANA
KAPITASI
MEMBAYAR KAPITASI LANGSUNG
KE FKTP
MENYAMPAIKAN BUKTI BAYAR DAN
DATA PESERTA TERDAFTAR KE FKTP
PERAN/TUGAS MASING-MASING STAKEHOLDERS
39. TUGAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
1. MEMBUKA REKENING DANA KAPITASI JKN FKTP
2. MENYAMPAIKAN DATA REKENING KE BPJS
KESEHATAN
3. MENCATAT DAN MENYAMPAIKAN REALISASI
PENDAPATAN DAN BELANJA SETIAP BULAN KEPADA
KEPALA UNIT KERJA FKTP.
DRAFT PERPRES
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN PADA FASKES TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
40. PENGELOLAAN DANA KAPITASI
1. TIDAK DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH
2. LANGSUNG DIMANFAATKAN UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN PESERTA JKN DI FKTP
DRAFT PERPRES
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN PADA FASKES TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
41. Pendaftaran
Peserta
Pemeriksaan di
Poli, Poli gigi
dan KIA
Pemeriksaan di
Lab
Pelayanan Obat
kesmas sanitasi gizi KB
Penyakit
menular
Kegiatan non
medis lain
Jasa
pelayanan
kesehatan
Biaya
operasional
TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS
TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS
JASA PELAYANAN KESEHATAN MELIPUTI JASA PELAYANAN KESEHATAN
PERORANGAN YANG DILAKUKAN TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS DI PUSKESMAS
DAN JEJARING (PUSTU, POLINDES, POSKESDES, DLL)
NON MEDIS DOKTER,
DRG/PERAWAT/BIDAN
ANALIS APT, AA
PROPORSI PEMBAGIAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERMENKES
40%
–
60%
SISA
JASA
PELKES
PROPORSI PEMBAGIAN DANA
KAPITASI
42. Asumsi Gambaran
Penerimaan Kapitasi Puskesmas X
1Bulan 1tahun 1Bulan 1tahun Rp %
15.838 2.000 31.676.000 380.112.000 6.000 95.028.000 1.140.336.000 63.352.000 300%
PeningkatanBiaya
Kapitas1bulan
Jumlah
Peserta*)
Besaran
kapitasi
PenerimaanKapitasiPuskesmas
Tahun2013 Tahun2014
AsumsiBesaran
kapitasi
PenerimaanKapitasiPuskesmas
Jasa Pelayanan kesehatan tahun 2014* = 50% dari kapitasi = Rp 570.168.000 per tahun atau Rp 47.514.000 per bulan
SDM
jumlah
SDM
proporsi jasa
besaran
pendapatan
total per bulan
besaran
pendapatan
per orang per
bulan
TOTAL
dokter 3 50% dari total 47,514,000.00 7,919,000.00 23,757,000.00
apoteker 1 50 % dari jasa dokter 47,514,000.00 3,959,500.00 3,959,500.00
bidan 2 33 % dari jasa dokter 47,514,000.00 2,613,270.00 5,226,540.00
perawat 4 33 % dari jasa dokter 47,514,000.00 2,613,270.00 10,453,080.00
admin lain 2 20 % dari jasa dokter 47,514,000.00 1,583,800.00 3,167,600.00
TOTAL 46,563,720.00
950,280.00 47,514,000.00SISA
Untuk biaya operasional = 50% dari kapitasi
= Rp 47.514.000 per bulan
Kegiatan kunjungan rumah dalam
rangka UKP
Operasional untuk Puskesmas keliling;
Komputer, Printer dan Jarkomdat
Bahan cetak atau alat tulis kantor;
kegiatan administrasi keuangan;
dan/atau
Pengadaan sarana penunjang upaya
kesehatan perorangan lainnya (misal
tensi meter dll)
kegiatan upaya kesehatan perorangan
lainnya.
SLIDE INI HANYA ILUSTRASI
CONTOH
44. 1. DANA KAPITASI JKN DIMANFAATKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK
PENINGKATAN MUTU:
a) MUTU PELAYANAN MEDIS
b) MUTU PELAYANAN NON MEDIS
c) MUTU DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
2. FKTP BERKOMITMEN UNTUK MENGUATKAN FUNGSI PELAYANAN
PRIMER
3. DUKUNGAN DAN KERJA SAMA SEMUA PIHAK UNTUK IKUT SERTA
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JKN KEPADA SELURUH
MASYARAKAT
4. DUKUNGAN DAN KERJA SAMA SEMUA PIHAK DALAM
PEMBANGUNAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
HARAPAN BPJS KESEHATAN
by-danie@ptaskes.com, Dept. Administrasi Kepesertaan – Grup Kepesertaan
by-danie@ptaskes.com, Dept. Administrasi Kepesertaan – Grup Kepesertaan
PT Askes (Persero)
PT Askes (Persero)
PT Askes (Persero)
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan
Pasal 27
Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi
kesehatan tambahan.
(2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan
tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan
Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi
kesehatan tambahan.
Pasal 28
Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan.
Perpres 12/2013 pasal 29 (2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
Berdasarkan pasal ini, hak untuk memilih FKTP tidak dibatasi oleh jenis kepesertaan baik PBI maupun Non PBI.
Statemen yang sama terdapat di Permenkes 71/2013 pasal 14 (4)
Slide ini menekankan bahwa penentuan besaran kapitasi sebagaimana yang tercantum dalam Permenkes 69 Tahun 2013 merupakan proses yang melibatkan banyak pihak, banyak pertimbangan dan merupakan proses yang transparan.
Suara tenaga kesehatan diwakili oleh organisasi profesi yang juga menyuarakan kelayakan kapitasi dari jasa medis nakes.
BPJS Kesehatan dan Kemenkes selain mempertimbangkan kelayakanan besaran kapitasi, juga mempertimbangan kemampuan keuangan negara dan proporsi kapitasi dari iuran peserta JKN. Hal ini untuk memastikan sustainabilitas program JKN dalam membayar pelayanan kesehatan dari semua tingkat pelayanan.
Akademisi sebagai pihak yang tidak memiliki konflik kepentingan menjembatani komunikasi antar pihak lainnya dan memberikan pertimbangan yang ilmiah.
Berdasarkan studi, hingga saat ini kapitasi adalah sistem pembayaran terbaik untuk tingkat pelayanan primer dengan cakupan manfaat yang komprehensif.
Kapitasi merupakan fixed cost dan dibayarkan per bulan secara otomatis tanpa perlu diklaimkan oleh FKTP. Hal ini memberikan kepastian anggaran kepada FKTP dan memudahkan FKTP untuk membuat perencanaan kegiatan pemanfaatan kapitasi.
Dengan jumlah yang tetap, besaran riil atau margin keuntungan FKTP dipengaruhi oleh kemampuan dan usahanya untuk meningkatkan taraf kesehatan peserta yang terdaftar padanya dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih berhasil guna. Karena semakin sedikit yang sakit dan pelayanan yang efektif dan efisien, semakin tinggi surplus dana kapitasi yang diterima oleh FKTP.
Besaran kapitasi pra JKN disesuaikan dngan keadaan daerah. Pada divre yang BELUM mengimplementasikan besaran kapitasi rp 4.000 ditulis Rp 2.000 per jiwa
PKM menerima dana kapitasi, mengelolanya dan mempertanggungjawabkannya secara formal, baik material maupun immaterial
Kepala SKPD Dinkes mengawasi penerimaan dan pemanfaatan kapitasi.
Kepala Daerah menetapkan dengan aturan formal siapa bendahara dana kapitasi masing2 FKTP dan nomor rekening kapitasi, walaupun rekening tersebut dibuka oleh bendahara.
Penjelasan mengenai peran dan tugas ini dapat dilihat di draft PerPres yang telah diberikan pada saat ATD
(1) Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan menunjuk Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP
(2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN.
(3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD).
(1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
(2) Pendapatan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetorkan ke rekening kas umum daerah.
(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
(1) Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan PERORANGAN yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
dan tenaga non kesehatan (YAITU KEGIATAN YANG DILAKUKAN DI DALAM GARIS BIRU)
(3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya (TERMASUK KEGIATAN YANG DILAKUKAN DI DALAM GARIS MERAH PUTUS2 DAN DALAM KOTAK ABU-ABU)
(4) Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
Operasional untuk Puskesmas keliling;
Komputer, Printer dan Jaringan komunikasi data
Bahan cetak (blanko rujukan, family folder) atau alat tulis kantor;
kegiatan administrasi keuangan; dan/atau
kegiatan upaya kesehatan perorangan lainnya.
Pengadaan sarana penunjang upaya kesehatan perorangan lainnya (misal tensi meter dll)
