Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP PASIENBYFARID MU’ADZ BASAKRAN, S.H.PERHIASAN GINTING, S.H.SENIOR PARTNERS B&G LAW OFFICE       ...
DEFINISI PASIEN(VERSI UU RUMAH SAKIT) :   Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi    masalah kesehatannya un...
DEFINISI PASIEN(VERSI UU PRAKTIK KEDOKTERAN :   Pasien adalah setiap orang yang melakukan    konsultasi masalah kesehatan...
DEFINISI DILUAR UU Patient: A person under medical or psychiatric care (Black’s law Dictionary, 7th Edition, hal. 1148)
PASIEN = KONSUMEN   Konsumen : Setiap orang pemakai barang dan    /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik    bagi...
HAK-HAK KONSUMENHak konsumen adalah : a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan  dalam mengkonsumsi barang dan/at...
 f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan  konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara  benar dan juj...
HAK PASIEN (VERSI UU NO. 29/2004)Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik  kedokteran, mempunyai hak: a. mendapatkan...
HAK PASIEN (VERSI UU 36/2009)                             Pasal 56(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian ...
HAK PASIEN (VERSI UU 44/2009)    Setiap pasien mempunyai hak :   a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peratur...
   i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk    data-data medisnya;   j. mendapat informasi...
PENYELESAIAN SENGKETA PASIEN Penyelesaian Sengketa Pidana  > Pengaduan Pidana Kejahatan  > Pengaduan Pidana Pelanggaran ...
KEJAHATAN TERHADAP PASIEN (VERSI UU 29/2004) : Praktik kedokteran tanpa memiliki  surat tanda registrasi (Pasal 75 ayat 1...
 Sengaja tidak memasang papan nama, tidak  membuat rekam medis, tidak memenuhi kewajiban  dokter/dokter gigi (Pasal 79 hu...
KEJAHATAN TERHADAP PASIEN(VERSI UU 36/2009) : Dengan sengaja tidak memberikan pertolongan  pertama terhadap pasien yang d...
 Dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan  dalih apapun (Pasal 195) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan  se...
KEJAHATAN TERHADAP PASIEN(VERSI UU 44/2009) :   Dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit    tidak memiliki izin (Pasal...
PEMBERATAN TERHADAP KORPORASIPrinsipnya adalah : Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi  berupa pidana denda den...
PENYAJI :   Farid Mu’adz Basakran, S.H.                        Pendiri dan Senior Partner B&G Law Office                 ...
Wassalam,            Semoga Bermanfaat    Hubungi Hotline Perlindungan Pasien :081288885013 – 081288885026 – 021-70177183
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perlindungan hukum pasien

4,325 views

Published on

Published in: Health & Medicine

Perlindungan hukum pasien

  1. 1. PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP PASIENBYFARID MU’ADZ BASAKRAN, S.H.PERHIASAN GINTING, S.H.SENIOR PARTNERS B&G LAW OFFICE BASAKRAN & GINTING MANIK Law Office Plaza Aminta 3rd Fl, S. 302, Jl. TB Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan 12310 Phone : 021-7511410 (Hunting) 021-70177183 (Direct) Facs. 021-7511411
  2. 2. DEFINISI PASIEN(VERSI UU RUMAH SAKIT) : Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit (Pasal 1 angka 4 UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit)
  3. 3. DEFINISI PASIEN(VERSI UU PRAKTIK KEDOKTERAN : Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Pasal 1 angka 10 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)
  4. 4. DEFINISI DILUAR UU Patient: A person under medical or psychiatric care (Black’s law Dictionary, 7th Edition, hal. 1148)
  5. 5. PASIEN = KONSUMEN Konsumen : Setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) Pasien adalah Konsumen Jasa Pelayanan Medis (Dokter, Rumah Sakit, Sarana Kesehatan).
  6. 6. HAK-HAK KONSUMENHak konsumen adalah : a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  7. 7.  f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. (Pasal 4)
  8. 8. HAK PASIEN (VERSI UU NO. 29/2004)Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; d. menolak tindakan medis; dan e. mendapatkan isi rekam medis.
  9. 9. HAK PASIEN (VERSI UU 36/2009)  Pasal 56(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak berlaku pada: a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat.(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. 10. HAK PASIEN (VERSI UU 44/2009) Setiap pasien mempunyai hak : a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; h. meminta konsultasi tentang penyakit yang ideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
  11. 11.  i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit, apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 32)
  12. 12. PENYELESAIAN SENGKETA PASIEN Penyelesaian Sengketa Pidana > Pengaduan Pidana Kejahatan > Pengaduan Pidana Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Perdata > Diluar Pengadilan : MDKI, BPSK > Gugatan ke Pengadilan Negeri Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menggugat Putusan Perizinan yang dilakukan oleh Instansi/Pejabat TUN terkait perizinan dokter, rumah sakit, atau sarana kesehatan
  13. 13. KEJAHATAN TERHADAP PASIEN (VERSI UU 29/2004) : Praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi (Pasal 75 ayat 1) Dokter atau dokter gigi WNA yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara atau bersyarat (Pasal 75 ayat 2 dan ayat 3) Dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik (Pasal 76) Dokter dan dokter gigi palsu (Pasal 77) Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik (Pasal 78)
  14. 14.  Sengaja tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, tidak memenuhi kewajiban dokter/dokter gigi (Pasal 79 huruf a,b,c) Sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi tanpa izin praktik (Pasal 80) ooooOOOOOoooo
  15. 15. KEJAHATAN TERHADAP PASIEN(VERSI UU 36/2009) : Dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat yang bisa mengakibatkan kecacatan atau kematian (Pasal 190 ayat 1 dan ) Tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional (Pasal 191) Dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh (Pasal 192) Dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang (Pasal 193) Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan hukum (Pasal 194)
  16. 16.  Dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun (Pasal 195) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (Pasal 196) Dengan sengaja memproduksi atau meng-edarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (Pasal 197) Dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif (Pasal 200) ooooOOOoooo
  17. 17. KEJAHATAN TERHADAP PASIEN(VERSI UU 44/2009) : Dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin (Pasal 62)
  18. 18. PEMBERATAN TERHADAP KORPORASIPrinsipnya adalah : Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
  19. 19. PENYAJI : Farid Mu’adz Basakran, S.H. Pendiri dan Senior Partner B&G Law Office Berpraktek sebagai Advokat dan Konsultan Hukum sejak tahun 1996 email: muazd_amoudi@yahoo.co.id No. Ponsel : 0816 793 313 Perhiasan Ginting , S.H. Pendiri dan Senior Partner B&G Law Office Berpraktek sebagai Advokat dan Konsultan Hukum sejak tahun 1996 email : perhiasangintingmanik@yahoo.com No. Ponsel : 0812 8888 5026
  20. 20. Wassalam, Semoga Bermanfaat Hubungi Hotline Perlindungan Pasien :081288885013 – 081288885026 – 021-70177183

×