Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
Paparan mengnai SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)
source: http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/kepmen/kepmen_403_2002.pdf
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
Paparan mengnai SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)
source: http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/kepmen/kepmen_403_2002.pdf
Hasil ujian dari peserta 1 pada seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
Paparan tentang Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/2018 tentang Pemberlakuan SDP Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka Lelang Dini di Kementerian PUPR.
Untuk mengunduh Surat Edarannya, silakan klik https://www.pengadaan.id/hukum/lihat/286--se-pupr-nomor-10-tahun-2018
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
Paparan draft revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipaparkan pada Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Presentasi mengenai Permen PU Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan Melalui PHLN
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
6. JENIS BIAYA
Jenis
Biaya
Biaya
Barang/Jasa
Biaya
Administrasi
Biaya
Pendukung
• Biaya Pemasangan
• Biaya
Pengangkutan
• Biaya Instalasi
• Biaya
Pengumuman
• Honorarium
• Survai
Lapangan/Pasar
• Biaya Lainnya
(Ahli Hukum
Kontrak, Biaya
Uji Coba, dll)
Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada
tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada
tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.
10. 1. Usulan Rencana Anggaran Biaya
Pengadaan B/J
• Posisi
satuan
unit,
volume
dan harga
satuan di
estimasi
biaya
pengadaan
b/j
10
11. 1. Usulan …
Verifikasi
satuan
unit
dan
volume
SU V SU V SU V SU V SU V SU V SU V
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5-7 10=6-8 11 12 13 14 15 16 17
A.
ESTIMASI BIAYA
PENGADAAN BARANG A
I Harga Barang A
spesifikasi: …………………
SU V SU V SU V SU V
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13
II
Biaya Pemasangan dan Uji
coba:
1 tenaga ahli pemasangan
2 tenaga pendukung
3 sewa alat bantu
4 …. Dst
jumlah
III Biaya Transportasi:
1 transportasi kapal
2 transportasi darat
jumlah
IV Biaya Pelatihan
Jumlah
Jumlah I + II + III + IV
PPN 10%
Jumlah estimasi biaya
pengadaan barang A
B
ESTIMASI BIAYA
PENGADAAN BARANG B
dst ………
TOTAL
No. dokumen verifikasi: ………
verifikasi satuan unit dan volume usulan pengadaan B/J tahun anggaran 2013
No.
uraian terkait volume
turunan
SARAN/
REKOMEN
DASI
SARAN/
REKOMEN
DASI
5 6
Satuan Kerja "Abdi Negara"
TIDAK SESUAI KETERANGAN
SIMPULAN VERIFIKASI
(kebut/ 5 & 6 VS estimasi/ 3 & 4)
SESUAI
ESTIMASI
DOKUMEN SUMBER
DATA KEBUTUHAN TEKNIS BARANG A
SU V
No.
Renja K/L/D/I
laporan
BMN/D
SESUAI TIDAK SESUAI
SIMPULAN VERIFIKASI
(kebut/ 9 & 10 VS estimasi/ 3 & 4)
DOKUMEN SUMBER Kebutuhan
BMN/D sesuai
dok sumber
ESTIMASI
uraian
KETERANGAN
………………………………., ………………………………2012
Yang melakukan verifikasi,
( ... diisi nama jabatannya … )
………………………………………………
NIP ……………………………………
………………………………., ………………………………2012
Mengetahui,
Kepala Satker / SKPD
………………………………………………
NIP ……………………………………
11
12. 1. Usulan …
Verifikasi
harga
satuan
Harga satuan
(Rp)
harga satuan
(Rp)
Nama
dok.
keterangan
penerbit
SESUAI
TIDAK
SESUAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A.
I Harga Barang A
spesifikasi: …………………
II
Biaya Pemasangan dan Uji
coba:
1 tenaga ahli pemasangan
2 tenaga pendukung
3 sewa alat bantu
4 …. Dst
jumlah
III Biaya Transportasi:
1 transportasi kapal
2 transportasi darat
jumlah
IV Biaya Pelatihan
Jumlah
Jumlah I + II + III + IV
PPN 10%
Jumlah estimasi biaya
pengadaan barang A
B
dst ………
TOTAL
ESTIMASI BIAYA PENGADAAN BARANG A
ESTIMASI BIAYA PENGADAAN BARANG B
SIMPULAN (3 VS 4)
No. dokumen verifikasi: ………..
Satuan Kerja "Abdi Negara"
verifikasi harga satuan usulan anggaran pengadaan B/J tahun anggaran 2013
No. uraian
KETERANGAN/
SARAN/
REKOMENDASI
ESTIMASI
VERIFIKASI
DOKUMEN SUMBER
……………., ………………………………2012
Yang melakukan verifikasi,
( ... diisi nama jabatannya … )
………………………………………………
NIP ……………………………………
………………………………., ………………………………2012
Mengetahui,
Kepala Satker / SKPD
………………………………………………
NIP ……………………………………
12
13. 2. Penyusunan Daftar Usulan Rencana
Anggaran
13
Unit Pengguna
Verifikasi
Dilakukan
terhadap setiap
usulan
Daftar
Usulan
Hasil verifikasi
disusun dalam
bentuk daftar
usulan
14. 2. Penyusunan Daftar Usulan Rencana
Anggaran
satuan
unit
volume
harga
satuan (Rp)
jumlah
(Rp)
No. dok
verifikasi
keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
A. melalui penyedia
I Barang
1. barang A
2. … dst
II Pekerjaan Konstruksi
1. gedung …
2. … dst
III Jasa Lainnya
1. sewa aula
2. ….dst
IV Jasa Konsultansi
1. konsultan perencana
2. konsultan pengawas
3. … dst
B. swakelola
I diklat sertifikasi PBJ
II … dst
jumlah usulan anggaran
Yang membuat,
………………………………
NIP …………………………..
………………., ………………….2012
Mengetahui
………………………………
NIP …………………………..
Kepala satker ……… ( … diisi nama jabatannya … )
hasil verifikasiusulan biaya pengadaan
Satuan Kerja …………………….
Daftar Usulan Rencana Anggaran tahun anggaran 2013
……………….,
No. Jenis Pengadaan
14
16. PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN/BIAYA
PENGADAAN BARANG/JASA
• Penyusunan dokumen RKA-K/L, setiap Satker
melakukan perhitungan detil belanja dalam
Kertas Kerja
• Informasi dalam Kertas Kerja yaitu informasi
mengenai kebutuhan sumber daya yang
diperlukan oleh Satker dalam rangka
pelaksanaan Kegiatan untuk pencapaian
output Kegiatan yang telah ditetapkan.
16
17. PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN/BIAYA
PENGADAAN BARANG/JASA
Ada 2 (dua) kelompok standar format dalam
proses penyusunan RKA-K/L, yaitu:
1. Yang terisi oleh aplikasi (by system)
2. Diisi secara manual
17
18. PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN/BIAYA
PENGADAAN BARANG/JASA
Yang Diisi secara manual, yaitu:
1. format persetujuan DPR;
2. format KAK/TOR;
3. format RAB;
4. format SPTJM;
5. format GBS (Gender Budget Statement)
Yang diuraikan dalam modul :
Format manual KAK/TOR, RAB, SPTJM dan
format RKA-KL (dengan kertas kerjanya) hasil aplikasi
18
19. PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN/BIAYA
PENGADAAN BARANG/JASA
Beberapa langkah penyusunan RAB
1. penyusunan jenis_volume_spesifikasi barang/jasa
2. penyusunan harga satuan keluaran/kegiatan
3. penyusunan komponen RAB dan besaran RAB,
4. penentuan sumber pendanaan pengadaan barang/jasa
5. KAK
6. Format RKA K/L.
19
20. Spesifikasi output
• pengadaan barang tidak boleh mengarah kepada
merek/produk tertentu
• pekerjaan konstruksi harus sesuai gambar, lay out, mutu item
konstruksi maupun analisa harga satuan (AHS) nya harus
disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
• Jasa lainnya/jasa konsultansi harus sesuai KAK
20
21. Jadwal pelaksanaan
• Keseimbangan logis antara volume dengan waktu
yang tersedia di tahun pengadaan.
• Jadwal pelaksanaan terdiri dari waktu yg dibutuhkan
utk:
– proses persiapan pengadaan,
– proses pemilihan penyedia,
– proses pelaksanaan kontrak dan
– proses pemeliharaan.
21
22. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan
1. kapan Barang tersebut harus tersedia pada
lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran
dan batas akhir pertanggungjawaban
keuangan.
2. Pencantuman waktu sebagai pemenuhan
syarat pengujian barang hasil pengadaan.
Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau
masa pemeliharaan (apabila diperlukan).
22
23. 2. penyusunan harga satuan
keluaran/kegiatan
• Harga satuan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk
memperoleh suatu item barang/jasa.
• Harga satuan ditentukan dengan dengan standar biaya
(SBM, standar harga, SBK, ASB) dan/atau Kepatutan dan
kewajaran harga apabila tidak diatur dalam Standar
Biaya yang didukung dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
23
24. penyusunan harga satuan
keluaran/kegiatan
SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWABMUTLAK
NOMOR •…………….. (1)
Kode dan Nama Satuan Kerja
.............................................................................................................. (2)
: …………………….(2)
Kode dan Nama Kegiatan
.............................................................................................................. (3)
: …………………….(3)
Nama usulan : …………………….(4)
Tahun Anggaran : …………………….(5)
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
penggunaan satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/disetujui
oleh Menteri Keuangan dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)
tersebut di atas.
Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional,
efisien, efektif, dan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
(6)
Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (7)
NIP/ NRP…………………………………….. (8) 24
25. 25
STANDAR BIAYA
1. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik
berupa satuan biaya masukan maupun standar biaya
keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
2. Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa
harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk
menyusun biaya komponen masukan kegiatan;
3. Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang
dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan
yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan
kegiatan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/ 2012 Tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, Pasal 1
26. SETARA
STANDAR BIAYA
BIAYA
OUTPUT
BIAYA
OUTPUT
KOMPONEN
BIAYA KEGIATAN
BIAYA PROGRAM
SBMSBK
KOMPONEN KOMPONENBIAYA
KOMPONEN
(Vol X Indeks)
KOMPONENBIAYA
KOMPONEN
REMUNERASI
Gaji Pokok
Tunj Struktural/Fungs
Tunj Kinerja
Honorarium Tetap
HSBGN
HSBJ
PP/KEPPRES
Ijin Prinsip
Menkeu
Dinas Cipta Karya
Pemda
PMK STANDAR BIAYA
Volume Output berkorelasi
Langsung dgn total biaya :
Biaya Output =
Vol x Sat Biaya/Indeks
Volume Output
berkorelasi scr tdk
langsung dgn total
biaya: Biaya Output
= total biaya
komponen
BIAYA KEGIATAN
Cost Center
(Vol X Indeks)
Cost Center
(Vol X Indeks)
Cost Center
(Vol X Indeks)
STANDAR BIAYA DALAM STRUKTUR RKA-K/L
26
27. HARUS DILENGKAPI DG KAK
Penentuan anggaran K/L
Usulan SBK harus selaras dengan kebutuhan anggaran K/L
27
28. 2 Tipe SBK
• SBK baseline, penyesuaian besarannya dilakukan
dengan menggunakan parameter yang diterapkan
pada komponen/tahapan pencapaian keluaran
kegiatan.
• SBK New Initiative disusun berdasarkan SBM yang
berlaku, data pendukung yang diperlukan dan
dilengkapi dengan kerangka acuan kegiatan (KAK).
28
29. 2 pendekatan perhitungan biaya
keluaran menjadi SBK
SBK sebagai indeks biaya keluaran yaitu SBK
yang menghasilkan satu volume keluaran
kegiatan.
SBK sebagai Total Biaya Keluaran yaitu SBK yang
menghasilkan total volume sebuah keluaran
kegiatan.
29
30. Kriteria Keluaran kegiatan yang
diusulkan menjadi SBK
1. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat
berulang
2. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur
3. mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam
pencapaian keluaran
4. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana; dan
5. bukan merupakan keluaran dari Komponen
Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002
30
31. 10 (sepuluh) langkahdalam penyusunan
SBK
1. Identifikasi keluaran kegiatan mengacu pada kriteria-kriteria SBK;
2. Tentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK;
3. Susun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term of Reference (TOR
4. Tentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan
kesesuaian dalam pencapaian keluaran kegiatan:
5. Tentukan komponen/tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sebagai
biaya utama atau biaya
6. Tentukan SBK yang diusulkan sebagai total biaya keluaran atau indeks biaya
keluaran;
7. Susun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Simpan (backup) data usulan SBK;
9. Buat rekapitulasi usulan SBK
10. Tandatangani rekapitulasi usulan SBK dan mengajukan usulan SBK kepada
Menteri Keuangan dilengkapi: KAK, RAB, data pendukung (backup data)
Aplikasi SBK; dan/atau data pendukUng lainnya yang diperlukan
31
32. ASB (sebagai konsep SBK) di
lingkungan pemerintah daerah
• ASB merupakan salah satu komponen yang harus
dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja
keuangan dalam penyusunan APBD dengan
pendekatan kinerja.
• ASB adalah standar yang digunakan untuk
menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.
32
33. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kode Kegiatan : x.xx x.xx.01.08
Pengertian : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa
petugas cleaning service dan penyediaan alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan
kantor
Pemicu Biaya (Cost Driver ) : Luas areal yang dijaga kebersihannya ( meter 2)
Dasar Perhitungan Biaya :
Standarisasi Belanja : - Standar jumlah tenaga kebersihan
1 orang tenaga kebersihanper 100m2 gedung kantor
( Rata-rata luas gedung per SKPD adalah 200 m2 sd 300 m2
Maka Rata-rata tenaga kebersihan adalah 3 orang /SKPD)
- Standar Honorarium tenaga kebersihan
= Rp. 400.000 per gedung SKPD / bulan
- Standard Belanja peralatan kebersihan kantor :
Rp 20.000 / meter2 luas gedung kantor /tahun ,
Rekening Belanja Terkait : Kode Rekening Uraian Rekening
( rekening utama )
5.2.2.03.13 Belanja jasa cleaning service
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
x
Jumlah tenaga kebersihan per
gedung SKPD / bulan
Standar Honorarium untuk
tenaga kebersihan / bulan
x
Rata2 belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
per m2 SKPD per tahun
Standard harga
peralatan kebersihan
kantor/ Tahun
Contoh
perhitungan
ASB
33
1
2
3
4
5
34. 3. penyusunan komponen RAB
dan besaran RAB,
Komponen anggaran/biaya adalah tahapan/bagian dari
proses pencapaian output, yang berupa paket-paket
pekerjaan.
Ada 2 (dua) tipe pencapaian output
34
36. Komponen Biaya Barang/Jasa
1. biaya barang/jasa itu sendiri,
2. biaya pendukung, mencakup: biaya pemasangan, biaya
pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain
3. biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
4. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
5. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun
pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan
harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.
36
37. Rencana Anggaran Biaya (RAB) SBK
sebagai Total Biaya Keluaran
• RAB SBK sekurang-kurangnya memuat
komponen/tahapan, rincian komponen biaya,
volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu
keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait
dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan,
jumlah volume dan jumlah biaya keluaran kegiatan.
37
39. Rencana Anggaran Biaya (RAB) SBK
sebagai Indeks Biaya Keluaran
• RAB SBK sekurang-kurangnya memuat
komponen/tahapan, rincian komponen biaya,
volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu
keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait
dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan,
jumlah volume dan indeks biaya keluaran
39
42. 4. penentuan sumber pendanaan
pengadaan barang/jasa
Macam pendanaan
1. oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
2. kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama
(co-financing),
Sumber pendanaan
1. APBN/D dan atau
2. pinjaman hibah luar negeri (PHLN)
42
43. 5. KAK
• gambaran umum dan penjelasan mengenai
keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai
dengan tugas dan fungsi Kementerian
Negara/Lembaga yang memuat latar
belakang, penerima manfaat, strategi
pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya
yang diperlukan
43
48. Kesimpulan
• Dalam menyusun RAB, harus memperhatikan jenis-
jenis Biaya
• Usulan Biaya harus diverifikasi agar tepat sumber
dan tepat nilai
• Penyusunan RKA harus dilaksanakan secara cermat
dan sesuai ketentuan penganggaran dan keuangan
48
Verifikasiusulanrencanaanggaranbiayapengadaanbarang/jasaberarti proses pemeriksaanulangdanataumengujiperhitungandanatauvalidasiatasusulanrencanaanggaranbiayapengadaanbarangdanjasa
Setelahsatuan unit, volume danhargasatuandiverifikasiuntuktiapjenispengadaan, makasatkerharussegeramenyusundaftarusulanrencanaanggaranDaftarusulanrencanaanggaranmerupakanrekapitulasiseluruhusulanrencanaanggaranpengadaanbarang/jasa di satuankerja