Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang meliputi pengisian BC 2.3, penelitian dokumen, penerbitan SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah, pengangkutan dan pemeriksaan fisik barang di TPB.
Dokumen tersebut membahas prosedur ekspor barang di Indonesia, termasuk pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, konsolidasi dan penggabungan barang ekspor, serta pembuatan dan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang.
Dokumen tersebut membahas prosedur kepabeanan untuk impor barang, mulai dari kedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan, pembongkaran dan penimbunan barang, pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk dipakai atau ditransfer ke TPB, serta penangguhan pembayaran bea masuk dan cukai. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pengangkut dan importir, sanksi administrasi, standar waktu pelayanan, dan klas
Dokumen tersebut membahas tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor di Indonesia, termasuk dasar hukum, prosedur pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pemeriksaan fisik barang ekspor, dan pembetulan data PEB."
Dokumen tersebut membahas prosedur ekspor barang di Indonesia, termasuk pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, konsolidasi dan penggabungan barang ekspor, serta pembuatan dan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang.
Dokumen tersebut membahas prosedur kepabeanan untuk impor barang, mulai dari kedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan, pembongkaran dan penimbunan barang, pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk dipakai atau ditransfer ke TPB, serta penangguhan pembayaran bea masuk dan cukai. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pengangkut dan importir, sanksi administrasi, standar waktu pelayanan, dan klas
Dokumen tersebut membahas tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor di Indonesia, termasuk dasar hukum, prosedur pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pemeriksaan fisik barang ekspor, dan pembetulan data PEB."
Dokumen tersebut membahas tentang proses penagihan pajak, imbalan bunga atas keberatan/banding/peninjauan kembali, dan pemberian imbalan bunga berdasarkan keputusan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar nilai pabean yang disampaikan oleh H. Hasanuddin. Nilai pabean digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Beberapa metode penetapan nilai pabean dijelaskan seperti metode nilai transaksi, metode barang identik, metode barang serupa, dan lain-lain. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur yang perlu ditambahkan dalam menentuk
Dokumen tersebut membahas tentang impor sementara, yaitu pemasukan barang impor ke daerah pabean yang dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam waktu 3 tahun. Barang tersebut dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk asalkan memenuhi persyaratan dan diatur prosedurnya seperti permohonan, jaminan, pencabutan izin, sanksi untuk yang tidak diekspor.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor, pemberitahuan pabean, serta sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan untuk impor.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup kepabeanan yang meliputi lalu lintas barang impor dan ekspor serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Juga menjelaskan konsep dasar pelayanan kepabeanan untuk barang masuk dan keluar serta penyempurnaan elemen data dan format dokumen pemberitahuan pabean.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor barang melalui pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat lainnya. DJBC bertanggung jawab sebagai pengumpul pajak, fasilitator perdagangan, pendukung industri, dan pelindung masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan bea masuk, cukai, PPN, dan pungutan negara lainnya yang dikenakan pada barang impor ke Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai cara perhitungan tarif advalorem dan tarif spesifik serta komponen-komponen nilai pabean seperti NDPBM, biaya angkut, dan asuransi.
Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SDN 41 Plus Banyuasin III. Hasil analisis menunjukkan kekuatan sekolah lebih besar dari kelemahannya, dan peluang lebih besar dari ancamannya. SDN 41 Plus Banyuasin III disarankan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluangnya guna meningkatkan kinerja sekolah.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan barang di kawasan berikat yang bernama e-INKABER, meliputi pengertian, gambaran sistem, alur informasi, fitur-fitur aplikasi, dan modul-modulnya.
Pedoman ini memberikan panduan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK mengenai pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara (BMN) tahun 2017-2018. Pedoman ini mencakup dasar hukum, maksud, dan tujuan penyusunannya serta tata cara pelaksanaan penilaian kembali BMN mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut.
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu sambil mendapatkan penangguhan bea masuk. TPB terdiri dari berbagai jenis seperti gudang berikat, kawasan berikat, dan tempat penyelenggaraan pameran berikat. TPB bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong perekonomian nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang proses penagihan pajak, imbalan bunga atas keberatan/banding/peninjauan kembali, dan pemberian imbalan bunga berdasarkan keputusan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar nilai pabean yang disampaikan oleh H. Hasanuddin. Nilai pabean digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Beberapa metode penetapan nilai pabean dijelaskan seperti metode nilai transaksi, metode barang identik, metode barang serupa, dan lain-lain. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur yang perlu ditambahkan dalam menentuk
Dokumen tersebut membahas tentang impor sementara, yaitu pemasukan barang impor ke daerah pabean yang dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam waktu 3 tahun. Barang tersebut dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk asalkan memenuhi persyaratan dan diatur prosedurnya seperti permohonan, jaminan, pencabutan izin, sanksi untuk yang tidak diekspor.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor, pemberitahuan pabean, serta sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan untuk impor.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup kepabeanan yang meliputi lalu lintas barang impor dan ekspor serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Juga menjelaskan konsep dasar pelayanan kepabeanan untuk barang masuk dan keluar serta penyempurnaan elemen data dan format dokumen pemberitahuan pabean.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor barang melalui pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat lainnya. DJBC bertanggung jawab sebagai pengumpul pajak, fasilitator perdagangan, pendukung industri, dan pelindung masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan bea masuk, cukai, PPN, dan pungutan negara lainnya yang dikenakan pada barang impor ke Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai cara perhitungan tarif advalorem dan tarif spesifik serta komponen-komponen nilai pabean seperti NDPBM, biaya angkut, dan asuransi.
Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SDN 41 Plus Banyuasin III. Hasil analisis menunjukkan kekuatan sekolah lebih besar dari kelemahannya, dan peluang lebih besar dari ancamannya. SDN 41 Plus Banyuasin III disarankan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluangnya guna meningkatkan kinerja sekolah.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan barang di kawasan berikat yang bernama e-INKABER, meliputi pengertian, gambaran sistem, alur informasi, fitur-fitur aplikasi, dan modul-modulnya.
Pedoman ini memberikan panduan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK mengenai pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara (BMN) tahun 2017-2018. Pedoman ini mencakup dasar hukum, maksud, dan tujuan penyusunannya serta tata cara pelaksanaan penilaian kembali BMN mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut.
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu sambil mendapatkan penangguhan bea masuk. TPB terdiri dari berbagai jenis seperti gudang berikat, kawasan berikat, dan tempat penyelenggaraan pameran berikat. TPB bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong perekonomian nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan perizinan untuk pengusaha barang kena cukai seperti hasil tembakau, minuman beralkohol, dan etil alkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait cukai. Termasuk persyaratan fisik lokasi, bangunan, dan fasilitas untuk pabrik, importir, penyalur, dan tempat penyimpanan.
1. Notifikasi permulaaan kerja binaan diajukan kepada berbagai agensi untuk pemeriksaan interim dan akhir. 2. Hasil pemeriksaan interim, agensi akan mengesahkan pemenuhan syarat-syarat sementara. 3. Setelah lolos pemeriksaan akhir tahap 1 dan 2, agensi akan mengeluarkan Sertifikat Kelayakan Menduduki untuk proyek tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kawasan industri hasil tembakau, yang merupakan kawasan yang dilengkapi prasarana untuk memusatkan industri hasil tembakau. Dokumen ini menjelaskan persyaratan dan kewajiban penyelenggara kawasan industri tersebut serta pengusaha pabrik di dalamnya.
1. PP No. 24/2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS yang meliputi pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial/operasional, serta pengawasan.
1. TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Bangunan, tempat, atau kawasan yg
memenuhi persyaratan tertentu yg
digunakan untuk menimbun,
mengolah, memamerkan, dan/atau
menyediakan barang untuk dijual
dengan mendapatkan penangguhan
Kawasan Bea Masuk
Pabean
GUDANG BERIKAT
Pembongkaran
KAWASAN BERIKAT
TPS TPB Tujuan
ENTREPOT TUJUAN PAMERAN
TOKO BEBAS BEA
2. PENGELUARAN TUJUAN TPB
1. Wajib diberitahukan dengan menggunakan BC 2.3.
2. BC 2.3 disampaikan ke Kantor Pengawasan dengan menggunakan sistem PDE.
3. BC 2.3 dilakukan penelitian dokumen yang meliputi :
a. kelengkapan dan kebenaran pengisian data BC 2.3;dan
b. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan (B/L atau AWB; Invoice;P/L)
4. penelitian dilakukan oleh SKP pada Kantor Pengawasan.
5. Dalam hal hasil penelitian dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar, BC 2.3 dikembalikan
kepada Pengusaha TPB dengan disertai Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)
6. Dalam hal hasil penelitian dokumen diperlukan dokumen pelengkap pabean lainnya yang
diwajibkan, diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD). dan Pengusaha
TPB diberikan waktu untuk menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang
dipersyaratkan kepada Pejabat bea dan cukai paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan
NPPD. Dalam hal pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen pelengkap pabean
sebagaimana dimaksud sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud, BC 2.3
dikembalikan kepada pengusaha TPB dengan disertai NPP
7. Dalam hal hasil penelitian dokumen menunjukan pengisian BC 2.3 lengkap dan sesuai
ketentuan perundang-undangan, BC 2.3 diberi nomor dan tanggal pendaftaran.
3. PENGELUARAN TUJUAN TPB
8. Berdasarkan hasil penelitian atas BC 2.3 yang telah diberi nomor dan tanggal
pendaftaran ditemukan barang
impor :
a. merupakan barang yang diimpor kembali, barang contoh, barang modal
dan/atau peralatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiata
produksi serta peralatan perkantoran Kawasan Berikat, diterbitkan Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang TPB (SPPB-TPB) Merah.
b. Bukan merupakan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan
SPPB-TPB.
9. Penerbitan SPPB-TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Sistem komputer pelayanan
10. SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dengan
peruntukannya sebagai berikut :
a. lembar pertama untuk Pengusaha TPB;
b. lembar kedua untuk Kantor Pengawasan;
c. lembar ketiga untuk Kantor Pembongkaran.
4. PENGELUARAN TUJUAN TPB
.
11 Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan penyegelan oleh
Pejabat bea dan cukai
12. Pemasukan barang impor ke TPB dilakukan dengan menggunakan SPPB –TPB
atau SPPB-TPB Merah.
13. SPPB –TPB Merah dilakukan pemeriksaan fisik barang di TPB.
14. Atas hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud diatas, diterbitkan Surat
Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD)
15. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud diatas terdapat
perbedaan jumlah dan jenis barang, Pejabat bea dan cukai menerbitkan nota
pembetulan berdasarkan rekomendasi dari unit pengawasan.