Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Terdapat kesalahan pencatatan siklus penerimaan dan belanja pemerintah daerah pada bendahara penerimaan dan bagian keuangan. 2) Diperlukan perbaikan administrasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari kerugian negara. 3) Auditor merekomendasikan pelatihan bagi aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan daerah.

1. 1
TUGAS PRAKTIKUM AUDIT 3
(PERTEMUAN KEDUA)
TEMUAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN
RETREBUSI PARKIR SURAT TANDA SETOR (STS) NO. 123
Identifikasi Permasalahan Yang Terjadi Seperti
Pencatatan dan pembukuan pada bendehara Penerrimaan
Deskripsi Temuan Monitoring
DESKRIPSI TEMUAN MONITORING (DTM)
FORM Kode
Dokumen
:
Revisi :
DESKRIPSI TEMUAN MONITORING (DTM)
Tanggal Terbit :
Halaman :
Unit Kerja Tipe Monitoring Aspek Monitoring
DISPORA 1) Belanja Penerimaan
Retribusi STS No. 123
TEMUAN TAHUN 2020
Masa Monitoring Tanggal Monitoring Asesor
1 HARI 20 April 2020 NUH DUWIT
Deskripsi Temuan
1) pada tanggal 20 April 2020 bendehara penerimaan telah
menerima STS retrebusi parker Nomor 123 sebesar Rp.
13.000.000,-
2) pada tanggal 20 April 2020 bendahara penerimaan telah
melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap rterebusi
parker sebesar Rp.31.000.000,-
3) bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan atas
penyetoran retrebusi parkir STS Nomor. 123 sebesar Rp.
31.000.000,-

2. 2
4) secara administrative, bendehara penerimaan
bertanggungjawab kepada PPK dan Pa atas pengelolaan uang
yang menjadi tugasnya. Namaun secara fungsional,
bendehara penerimaan bertanggungjawab kepada PPK dan
PA atas Laporan Pertanggungjawaban penerimaan retrebusi
parkir dari bendahara Penerimaan.
5) Pengguna anggaran menyerahkan surat ketetapan retrebusi
parkir (SKRP) kepada bendahara penerimaan wajib
melakukan penyetoran.
6) Siklus Pendapatan penerimaan dari retrebusi parkir tidak
seimbang.silisi Rp. 18.000.000,- dari siklus penerimaan
retrebusi parkir.
Kriteria/Persyaratan
1) Undang – undang nomor : 15 Tahun 2004 Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2) Undanf – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peribangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
4) Permendagri No. 56 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa
keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah itu
sama.
5) Permendagri No. 13/2006, PP No. 8/ 2006 PP No. 24/2005 dll.
Serta Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara
6) Perlu adanya perbaikan siklus penerimaan dan pendapatan
retrebusi parkir yang kesahanan pencatatan teknis oleh
bendahara penerimaan.
Akar Penyebab
1) Pengguna Anggaran menyerahkan SKR kepada Bendahara
Penerimaan.
2) Benndahara Penerimaan memferifikasi/mencocokan,
penerimaan uang dengan STS No.123 sesuai bukti yang sah.
3) Bendahara menyerahkan sts tersebut kepada bank dan surat
tanda bukti pembayaran laing yang sah kepada wajib
retrebusi parkir.

3. 3
4) Melkukan pencatatan dan pembukuan tidak mencocokan STS
retrebusi Parkir sesuai dengan otorisasi (keapsahaan )dari
bank.
5) Menyusunan laporan (SPJ) Penerimaan yang terdiri :
a. BKU, Buku Pembantu ( Rincian Objek Penerimaan) dan
buku rekapitulasi penerimaan harian tentang retrebusi
parkir tidak sesuai dengan bukti yang setor.
b. Menyerahkan SPJ retrebusi parkir kepada PPK untuk
memferivikasi, lalu diminta bendehara penerimaan
melukan perbaikan.
c. Setelah dilakukan perbaiakn oleh bendahara penerimaan
dikembalikan ke PPK untuk dipertaggungjawabkan kepada
Pengguna Anggaran.
6) Kurang ketelitian pencatatan siklus penerimaan dan
pendapatan retrebusi parkir yang dicatat oleh bendahara
penerimaan berdasar STS yang diotorisasi oleh pihak
Bank/bukti yang sah.
Akibat
1) Didalamlaporan terdapat perbedaan nilai keapsaan retrebusi
parkir (Bukti Surat Tanda Setor/STS )dengan nilai yang dicatat
dalam BKU, Rincian Objek/buku pembantu.
2) Bendahara penerimaan diminta oleh PPK dan PA untuk
melalukan Perbaikan dokumen.
3) Sumber daya manusia yang belum siap/belum professional.
4) Resiko temuan ini dapat mempengaruhi kinerja bendahar
penerimaan yang tidak melihat pada otorisasi bikti dan bukti
yang tidak diotorisasi oleh bak.
5) Nilai retrebusi parkir yang diotorisasi berdasarkan STS no. 123
oleh pihak bank adalah Rp. 13.000.000,- sedangkan nilai yang
tidak diotorisasi adalah Rp. 18.000.000,- yang mengakibatkan
kesalahan pencatatan.
6) Tidak ada bimbingan terhadap bendahara penerimaan sat
melakukan pencatatan siklus penerimaan atas pendapatan
retrebusi parkir.

4. 4
Rekomendasi
1) BPK merekomendasikan kepada PA perlua adanya pembinaan
tentang manajemn pengelolaan dan pelaporan keuangan.
2) Informasi mengenai sifat audit = informasi yang diperoleh
mengenai ruang lingkup dan sifat audit yang dilakukan.
3) Temuan dan Rekomendasi. Temuan = Ketidakefisienan,
ketidakefektifan dll, Rekomendasi = Saran perbaikan untuk
menghilangkan penyebab dan meminimalisasi akibat.
4) Laporan bentuk surat biasanya digunakan apabila hal-hal
yang ingin dilaporkan materinya relatif sedikit dan harus
disampaikan secara tertulis kepada pemangku kepentingan
kepada tim audit.
5) Memastikan apakah rekomendasi auditor sudah
diimplementasikan dana tau sudah di respon. Oleh pemangku
kepentingan.
6) Perlu adanya perbaikan terhadap siklus penerimaan atas
pendapat retrebusi parkir.
NUH DUWIT
20170421034004

5. 5
TUGAS PRAKTIKUM AUDIT 3
(PERTEMUAN KEDUA)
TEMUAN BELANJA PEMERINTH DAERAH
Identifikasi Permasalahan Yang Terjadi Seperti
SIKLUS BELANJA PEMERINTAH DAERAH
BUAT DESKRIPSI TEMUAN MONITORING (DTM)
FORM Kode
Dokumen
:
Revisi :
DESKRIPSI TEMUAN MONITORING (DTM)
Tanggal Terbit :
Halaman :
Unit Kerja Tipe Monitoring Aspek Monitoring
DISPORA SIKLUS BELANJA PEMDA TEMUAN TAHUN 2020
Masa Monitoring Tanggal Monitoring Asesor
1 HARI NUH DUWIT
Deskripsi Temuan
1. Pada tanggal 15 Mei 2020 dibayar gaji pegawai dengan
penerbian SP2D – LS sebesar Rp. 513.000.000,-
2. Tanggal 20 mei 2020 bagian keuangan telah melakukan
pembukuan/pencatatan dengan SP2D –LS gajipegawaisebesar
Rp. 531.000.000,-
3. Keslahan pencatatan SP2D – LS gaji Pegawai yang selisih
sebesar Rp. Adalah Rp. 18.000.000,-
4. Kesalahan pencatatan ini dapat merugikan keuangan
negara/pembayaran gaji pegawai.
5. Siklus Belanja Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan
Pendapatan pemerintah daerah. Maka perlu adanya perbaikan
admiistrasi / kinerja pemda.

6. 6
Kriteria/Persyaratan
1. Undang – undang nomor : 15 Tahun 2004 Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.
2. Pemendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Analisis belanja
daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi
apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara
ekonomis, efisisen dan efektif.
3. Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara.
4. Pasal 1 ayat 6 dari undang – undang no. 15 Tahun 2004,
yang bunyinya “ Pengelolaan Keuangan Negara adalah
Keseluruhan Kegiatan Pejabat Pengelolaan Keuangan
Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya,
yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan
Pertanggungjawabannya.
5. Pasal 2 ayat 2 dari UU no. 15 Tahun 2004, yang bunyinya ”
BPK melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggungjawab Keuangan Negara” , dan juga pasal 4/UU
No. 15/2004, adalah Pemeriksaan terdiri dari :
a. Pemeriksaan Keuangan
b. Pemeriksaan Kinerja dan
c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
Akar Penyebab
1. Laporan belanja pemda pada pembayaran gaji pegawai
yang tertera pada SP2D – LS berbeda dengan kenyataan /
jumlah SP2D –LS yang catatannya selisih Rp. 18.000.000,-
2. Pengujian atas SP2D – LS gaji pegawai untuk
asersi/manajemen ternyata ada kesalahan pencatatan.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
4. Apabila hal tersebut tidak diperbaiki, maka pihak yang
berwenang memberikan peringatan secara lisan maupun
tertulis kepada bagian keuangan yang menerbitkan SP2D –
LS gaji ASN.

7. 7
5. Semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki telah
disajikan dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan
belanja daerah.
Akibat
1. Rendahnya Independensi Manajemen Pemerintahan.
2. Masih rendahnya System Pengendalian Internal (SPI)
3. Ditetapkan terlalu rendah, contoh: biaya, hutang,
permintaan jasa, biaya sosial dan kebutuhan teknologi.
4. Kelalaian tidak mecantumkan, contoh: undang-undang
masa depan, gangguan administarasi atau lingkungan,
kumpulam data yang digunakan untuk mendeteksi
program yang tidak efektif atau efisien dan kehilangan
pegawai.
5. Terjadi kerugian bagi pemerintah akibat perbuatan
melanggara hukum yang dilakukan oleh pegawai
Rekomendasi
1. BPK merekomendasikan kepada OPD bagian keuangan
untuk melakukan perbaikan admiistrasi selama 30 hari
kerja
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, harapan BPK apabila hal
tersebut tidak dilaksanakan secara tertulis maupun tidak
tertulis maka hal tersebut merupakan perbuatan yang
dilarang dan dapat berimlikasi pada tindakan pidana
korupsi.
3. Menjaga dan meningkatkan efisiensi sumber daya yang
dimilki pemda.
4. Pimpinan OPD melakukan peningkatan efektifitas program
dan kegiatan pemda.
5. Pimpanan OPD dan bawahannya menjaga pilar-pilar
pemerintahan yang baik ( govermance) yitu transparansi,
akuntabilitas kepatuhan pada aturan tertib administrasi.
NUH DUWIT
20170421034004