Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
1. SOSIALISASI PERMENDAGRI 47 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBUKUAN, INVENTARISASI DAN PELAPORAN
BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
2. A G E N D A
P E M B A H A S A N
MCP KPK Vs
Pengelolaan BMD
01
Permasalahan BMD
02
Ruang Lingkup
Penatausahaan BMD
03
Rekonsiliasi
04
P
E
R
M
E
N
D
A
G
R
I
47
TAHUN
2021
Pembukuan, inventarisasi & Pelaporan
Gambaran
E-BMD
05
3. PERMENDAGRI 47/2021
AMANAT PASAL 89 PP
27/2014 YANG TELAH
DIUBAH DENGAN PP 28/2020
PMDN
19 / 2016
PMDN
108 / 2016
PMDN
1 / 2019
REGULASI
TERKAIT
8. Permasalahan
BMD
1. REGULASI PENGELOLAAN BMD DIDAERAH BELUM TERSEDIA
2. BMD DALAM POSISI MANGKRAK (IDLE) ATAU TIDAK
DIMANFAATKAN
3. PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BELUM TERTIB DAN BELUM
MEMADAI;
4. BMD YANG DIKUASAI ATAU DIPERGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PER UU;
5. TANAH YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN ATAU
BELUM BERSERTIFIKAT.
6. PEJABAT YANG MUTASI / PURNA TUGAS TIDAK
MENGEMBALIKAN BMD
7. PENGGUNAAN TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA
8. PENERIMAAN HIBAH TIDAK DIIKUTI PENYERAHAN DOKUMEN
KEPEMILIKAN
9. PENCATATAN GANDA
10. DIDATA ADA PISIK BARANG TIDAK ADA
11. INVENTARISASI BMD TIDAK TIDAK OPTIMAL
10. RUANG LINGKUP BMD
PELAPORAN
Serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data
dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang
pengguna atau pengurus barang pengelola yang melakukan
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD pada kuasa
pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang
INVENTARISASI
Kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan BMD
PEMBUKUAN
Kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD kedalam
daftar barang yang ada pada kuasa pengguna
barang, pengguna barang, pengelola barang menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.
Ruang Lingkup
Penata Usahaan BMD
11.
12. PEM
BUKUAN B
M D
8. PENAMBAHAN MASA MANFAAT/ KAPASITAS
MANFAAT BMD
9. PENYUSUTAN/ AMORTISASI
10. PERSEDIAAN
12. KIR
13. PENGAMANAN
14. PENGHAPUSAN, dan
1. PEROLEHAN/ PENERIMAAN
2. PENGGUNAAN
3. PENERIMAAN INTERNAL PENGGUNA
BARANG
5. PEMANFAATAN
6. REKLASIFIKASI
7. KOREKSI
4. PENGELUARAN INTERNAL PENGGUNA
BARANG
11. PEMELIHARAAN
15. KIBAR
13. 1. PEMBUKUAN CARA
PEROLEHAN/PENERIMAAN
Pembatalan Penghapusan
Hasil Inventarisasi
Hasil tukar-menukar
Perolehan/ penerimaan lainnya
Divestasi
Putusan Pengadilan, kekuatan hukum tetap
Peraturan Perundang-undangan
Hibah/ Sumbangan
APBD
Your Content Here
• Dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan
• Dilengkapi dokumen sumber perolehan/
perolehan yang dapat dipertanggung
jawabkan
14. PEMBUKUAN BMD YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD
01
02
03
04
Pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu melakukan
pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, wajib mendapatkan
dokumen sumber
Disajikan atas seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut
siap digunakan
Pembukuan BMD dilakukan penelitian oleh :
• Pejabat penatausahaan Pengguna Barang untuk daftar barang pada pengguna
barang; atau
• Pejabat atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh kuasa pengguna barang
untuk daftar barang pada kuasa pengguna barang
Penelitian dapat dilakukan melalui system aplikasi, apabila system aplikasi
belum tersedia penelitian dapat dilakukan melalui lembar verifikasi
05
Berdasarkan penelitian pengurus barang pengguna atau pengurus barang
pembantu membuat surat pernyataan telah dilakukan pencatatan sebagai BMD
15. 06
07
08
09
Surat pernyataan dilampirkan dalam pengajuan pembayaran
Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilaporkan dalam
laporan pengadaan
Pengurus barang pengelola dapat melakukan penelitian Kembali terhadap
penelitian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan pengguna barang
dan pejabat atau pegawai negeri sipil yang telah ditunjuk oleh Kuasa Pengguna
Barang
Penelitian Kembali dapat dilakukan melalui system aplikasi aplikasi, apabila
system belum tersedia penelitian dapat dilakukan pada saat pelaksanaan
rekonsiliasi
10
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil penelitian Kembali, maka perbaikan
pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilakukan oleh pengurus barang
pengguna atau pengurus barang pembantu palinglambat 7 (tujuh) hari setelah
pelaksanaan rekonsiliasi.
16. DOKUMEN SUMBER
1. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
2. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD/ pejabat penatausahaan
keuangan unit SKPD; dan /atau
3. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
Dokumen Sumber atas beban APBD diperoleh dari :
1. Fotokopi bentuk kontrak yaitu bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat
perintah kerja, surat perjanjian atau surat pesanan.
2. Fotokopi dokumen serah terima pekerjaan pertama atau yang dikenal
dengan istilah provisional hand over untuk pekerjaan konstruksi.
3. Gambar terlaksana atau yang dikenal dengan istilah as built drawing untuk
pekerjaan konstruksi.
4. Fotokopi berita acara serah trima;
5. Fotokopi laporan realisasi anggaran; dan
6. Dokumen sumber lainnya sesuai kebutuhan
Dokumen sumber, meliputi
Penelitian (Sistem/ Lembar
verifikasi)
Pejabat penatausahaan
Barang/ Pegawai yang
ditunjuk (KPA)
SURAT PERNYATAAN
PENCATATAN (PENGAJUAN
PEMBAYARAN)
Pengurus Barang Pengelola
(Sistem/ Reknosiliasi)
17. 2. PENGGUNAAN BMD
Pengalihan atau penyerahan BMD;
Penggunaan sementara BMD; dan
Penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh Pihak Lain
SESUAI PERMENDAGRI 19/2016
DOKUMEN SUMBER
18. 3. PENERIMAAN
TERIMA
KELUAR
• Penerimaan BMD dari Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengguna
Barang;
• Penerimaan BMD dari Pengguna
Barang kepada Kuasa Pengguna
Barang; dan
• Penerimaan BMD dari Kuasa
Pengguna Barang kepada kuasa
Pengguna Barang Lainnya
• Penyerahan BMD dari Kuasa Pengguna
Barang kepada Pengguna Barang
• Penyerahan BMD dari Pengguna
Barang kepada Kuasa Pengguna
Barang; dan
• Penyerahan BMD dari Kuasa Pengguna
Barang kepada Kuasa Pengguna
Barang Lainnya
4. PENGELUARAN
19. 5. PEMBUKUAN PEMANFAATAN BMD
SEWA
BGS/ BSG
KSP
KSPI
PINJAM/
PAKAI
DICATATKAN PADA DAFTAR
BARANG ASET LAINNYA PADA
ASET KEMITRAAN DENGAN
PIHAK KETIGA
SEWA, BGS/BSG, KSP, KSPI
01
DICATATKAN PADA DAFTAR
ASET TETAP
PINJAM/ PAKAI
02
DILAPORKAN DALAM
DAFTAR PEMANFAATAN
PINJAM PAKAI
1. SURAT PERSETUJUAN
2. SURAT PERJANJIAN
3. DOK PENDUKUNG LAINNYA
DOKUMEN SUMBER
DILAKUKAN DALAM SETIAP TRANSAKSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN
SUMBER PENCATATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
20. PEMBUKUAN BMD ATAS PEMANFAATAN
TETAP
DISAJIKAN PADA ASET TETAP
PEMANFAATAN TERHADAP SEBAGIAN TANAH DAN/ ATAU
BANGUNAN
PEMANFAATAN DALAM BENTUK PINJAM PAKAI
JANGKA WAKTU PEMANFAATAN TIDAK MELEBIHI PERIODE
PELAPORAN PADA SEMESTER II TAHUN BERKENAAN
21. 6. PEMBUKUAN REKLASIFIKASI BMD
REKLASIFIKASI DAPAT
DILAKUKAN SEWAKTU
WAKTU
1. KESALAHAN PENCATATAN DALAM
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
2. PERUBAHAN FUNGSI;
3. RUSAK BERAT ATAU USANG;
4. HILANG;
5. ASET BERSEJARAH;
6. KETENTUAN PER UU
7. SEBAB LAINNYA
01
DILAKUKAN APABILA TERDAPAT PEMINDAHAN SUATU AKUN DARI
SUATU POS KE POS YANG LAIN SESUAI DENGAN PENGGOLONGAN
DAN KODEFIKASI BMD
02
22. KOREKSI PENCATATAN GANDA
KOREKSI DATA SPESIFIKASI BARANG
KOREKSI NILAI
KOREKSI LAINNYA
7. PEMBUKUAN KOREKSI BMD
DILAKUKAN APABILA
TERJADI TRANSAKSI
PEMBETULAN TERHADAP
DATA BMD BERDASARKAN
DOKUMEN YANG DAPAT
DIPERTANGGUNG
JAWABKAN SECARA
MORIL DAN MATERIL
23. 8. PENAMBAHAN MASA MANFAAT
DAN/ ATAU KAPASITAS MANFAAT
DILAKUKAN APABILA TERDAPAT BIAYA
PERBAIKAN ATAU BIAYA PENGELUARAN
SETELAH PEROLEHAN YANG DAPAT
MENAMBAH MASA MANFAAT DAN/ATAU
KAPASITAS MANFAAT
24. PEMBUKUAN BMD ATAS PENYUSUTAN ATAU
AMORTISASI MERUPAKAN PEMBUKUAN ATAS HASIL
PERHITUNGAN PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI
YANG DILAKUKAN TERHADAP BMD SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
HASIL PERHITUNGAN PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH
DILAPORKAN DALAM LAPORAN
PENYUSUTAN/AMORTISASI
9. PEMBUKUAN
PENYUSUTAN/
AMORTISASI
26. 10. PERSEDIAAN BMD
DAFTAR BMD
PERSEDIAAN
RUSAK/USANG
BUKU
PENERIMAAN
PERSEDIAAN
BUKU
PENGELUARAN
PERSEDIAAN
BUKU
PENERIMAAN
PERSEDIAAN
BUKU
PENYALURAN
PERSEDIAAN
02
03
04
05
06
KARTU
BARANG
01
27. METODE PEMBUKUAN
PERSEDIAAN(Perpetual).
Perpetual = Merupakan metode
pencatatan persediaan yang dilakukan
setiap terjadi transaksi
penerimaan/perolehan dan pengeluaran
persediaan
METODE PENILAIAN
• Masuk Pertama Keluar Pertama dikenal
dengan istilah FIFO ( First In Firt Out)
• Rata-Rata
• Harga Perolehan Terakhir
Penyaluran
• Nota Permintaan
• Surat Permintaan Barang
• Surat Perintah Penyaluran Barang
• BAST ( Berita Acara Serah Terima)
10. PERSEDIAAN BMD
29. DILAKUKAN PADA KARTU PEMELIHARAAN
UNTUK PEMELIHARAAN YANG BERSIFAT RUTIN DAN TIDAK
MENAMBAH MASA MANFAAT ATAU KAPASITAS MANFAAT
11. PEMELIHARAAN BMD
30. 12. KARTU INVENTARISASI RUANGAN (KIR)
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get a
modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.
Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this
Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress
your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.
Contents Title
Contents Title
31. 13. PENGAMANAN
01
PEMBUKUAN
• Gedung dan/ atau bangunanberupa
rumah negara; dan
• Peralatan dan mesin
03
DOKUMEN SUMBER
Dokumen sumber sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
02
PENGAMANAN ADMINISTRASI
• Penggunaan atau pemakaian BMD dan
• Pengembalian BMD
32. 14. PENGHAPUSAN
ALASAN PENGHAPUSAN
1. Penyerahan atau Pengalihan status Penggunaan BMD;
2. Pemindahatanganan BMD;
3. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak
ada upaya hukum lainnya;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemusnahan; atau sebab lainnya
33. PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PENGHAPUSAN DARI
DAFTAR BMD
PENGHAPUSAN DARI
DAFTAR BARANG
PENGGUNA DAN/ATAU
DAFTAR BARANG KUASA
PENGGUNA
PENGHAPUSAN DARI
DAFTAR BARANG
PENGELOLA
BMD SUDAH TIDAK BERADA
DALAM PENGUASAAN
PENGGUNA BARANG DAN/ATAU
KUASA PENGGUNA BARANG.
BMD SUDAH TIDAK
BERADA DALAM
PENGUASAAN PENGELOLA
BARANG.
1. PEMINDAHTANGANAN ATAS BMD;
2. PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP DAN SUDAH TIDAK ADA UPAYA
HUKUM LAINNYA;
3. MENJALANKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG;
4. PEMUSNAHAN; ATAU
5. SEBAB LAIN.
34. 15. KIBAR
Merupakan pembukuan dari kegiatan
transaksi yang terjadi pada setiap BMD
dikecualikan untuk persediaan.
01
NIBAR tidak dapat dilakukan
perubahan atau dihapus kecuali
dihapus dari daftar BMD; atau
terjadi koreksi
03
Setiap BMD, memiliki NIBAR pada
saat perolehan/ penerimaan awal
barang diterima dan diakui sebagai
BMD
02
35. INFORMASI KIBAR
1 UNIT PEMAKAI;
DATA BARANG
PENERIMAAN AWAL BARANG;
PENERIMAAN INTERNAL PENGGUNA BARANG;
PENGELUARAN INTERNAL BARANG;
PEMANFAATAN
2
3
4
5
6
REKLASIFIKASI
KOREKSI
PENAMBAHAN MASA MANFAAT ATAU KAPASITAS MANFAAT;
PENGAMANAN; DAN
KETERANGAN
8
9
10
11
7
36. • Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan
pelaporan hasil pendataan BMD
• Untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang
sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan kuasa
pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang
• Terwujudnya data BMD secara baik dalam upaya
mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta
mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMD
PELAKSANA INVENTARISASI
I N V E N T A R I S A S I
INVENTARISASI
• Pengguna barang untuk daftar barang pada pengguna
barang
• Pengelola barang untuk daftar barang pada pengelola
barang
37. TAHAPAN INVENTARISASI BMD
PELAKSANAAN PELAPORAN TINDAK LANJUT
INVENTARISASI
PERSIAPAN
• Pembentukan Tim
Inventarisasi
• Penyiapan data awal
• Pencatatan LKI
• Monev
• Pencatatan LKI
• Monev
• Pemberian label
• Koreksi
• Reklasifikasi
• Pengalihan Status
• Pengeluaran internal
• Penarikan
• Penghapusan
• Penggunaan sesuai ketentuan
Penghapusan sebab lain
(Hilang tidak ditemukan)
Sudah tidak dimungkinkan
dilakukan penelusuran atau tidak
mungkin ditemukan Kembali
(Penelitian Tim Melibatkan APIP)
• PENGELOLA BARANG
• PEJABAT PENATAUSAHAAN
BARANG
• PENGURUS BARANG PENGELOLA;
• BIRO/BIDANG HUKUM DAN
• INSPEKTORAT PROV/KAB/KOTA
TIM PENELITI BERJUMLAH GASAL
PALING SEDIKIT TERDIRI DARI :
BARANG TIDAK
DITEMUKAN
38. OBJEK INVENTARISASI
1. GEDUNG & BANGUNAN
2. PERALATAN DAN MESIN
3. TANAH
4. JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI
5. KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
6. ASET TETAP LAINNYA
7. ASET TIDAK BERWUJUD
8. PERSEDIAAN
39. T A H A P
P E R S I A P A N
1. PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PADA KUASAN PENGGUNA
BARANG, PENGGUNA ABRANG DAN PENGELOLA BARANG:
• TIM DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH
• TIM INVENTARISASI DAPAT DIBANTU OLEH PENGGUNA
BARANG LAINNYA
2. PENYIAPAN DATA AWAL
40. Penyiapan dokumen sumber,
Paling sedikit :
• Daftar BMD pada kuasa pengguna barang;
• Daftar BMD pada pengguna barang;
• Dokumen kepemilikan
• Laporan semester II Tahun terakhir;
• KIBAR
• KIR; dan
• Dokumen lain yang diperlukan
01 02 03
PENYIAPAN
DATA AWAL
• Label
• Lembar kerja inventarisasi; dan
• Dokumen lain yang diperlukan;
Penyiapan dokumen
Pelaksanaan Inventarisasi:
41. TAHAP
PELAKSANAAN INVENTARISASI
PENGGUNA BARANG ATAU
KUASA PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
INVENTARISASI BMD YANG BERADA
DALAM PENGUASAANNYA
• PERSEDIAAN PALING SEDIKIT SEKALI DALAM 1
(SATU) TAHUN KECUALI PERSEDIAAN YANG
AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT;
• KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PALING
SEDIKIT SEKALI DALAM 1 (SATU) TAHUN;DAN
• SELAIN PERSEDIAAN DAN KONSTRUKSI
DALAM PENGERJAAN N PALING SEDIKIT
SEKALI DALAM 5 (LIMA) TAHUN.
INVENTARISASI BMD YANG
BERADA DALAM PENGUSAANNYA
PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI
DALAM 5 (LIMA) TAHUN.
42.
43.
44. A. PENDATAAN PENGISIAN FORMULIR INVENTARISASI
1 MENGHITUNG JUMLAH BARANG;
ANTARA LAIN :
2 MENELITI KONDISI BARANG (BAIK, RUSAK RINGAN, ATAU
RUSAK BERAT;
3 MENCOCOKKAN JUMLAH BARANG DI KIR DENGAN JUMLAH
BARANG YANG ADA DIRUANGAN;
4 MENEMPELKAN LABEL REGISTRASI SEMENTARA PADA BMD
YANG TELAH DIHITUNG;
4 MENCATAT HASIL INVENTARISASI TERSEBUT PADA LEMBAR
KERJA INVENTARISASI; DAN
5 LEMBAR KERJA INVENTARISASI MERUPAKAN ISIAN FORMULIR
YANG DIGUNAKAN PADA SAAT PELAKSANAAN INVENTARISASI;
45. B. IDENTIFIKASI
1 MENGELOMPOKKAN BARANG YANG BELUM TERCATAT
TAHAP IDENTIFIKASI DILAKUKAN MELALUI PENGELOMPOKAN SESUAI PERMASALAHAN BMD BERDASARKAN LEMBAR
KERJA INVENTARISASI.
2 MEMISAHKAN BARANG-BARANG BERDASARKAN KONDISI :
• BARANG BAIK DAN RUSAK RINGAN
• BARANG RUSAK BERAT ATAU USANG
3 MENELITI KELENGKAPAN/ EKSISTENSI BARANG DENGAN
MEMBANDINGKAN ANTARA DATA HASIL INVENTARISASI DAN
DATA BARANG TERCATAT/ DOKUMEN SUMBER.
PENGELOMPOKAN BMD DILAKUKAN PALING SEDIKIT :
46. TAHAP LAPORAN HASIL INVENTARISASI
1 REKAPITULASI BMD HILANG KARENA KECURIAN
REKAPITULASI BMD HILANG TIDAK DITEMUKAN
REKAPITULASI BMD BELUM DIKAPITALISASI DAN DIKETAHUI DATA AWAL/ DATA INDUKNYA
REKAPITULASI BMD BELUM DIKAPITALISASI DAN TIDAK DIKETAHUI DATA AWAL/ INDUKNYA
REKAPITULASI BMD DIGUNAKAN OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH YANG BERSANGKUTAN
REKAPITULASI BMD DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT/ PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/ PIHAK LAIN
2
3
4
5
6
REKAPITULASI BMD TERJADI PERUBAHAN FISIK BARANG
REKAPITULASI BMD TERKAIT PERUBAHAN DATA
REKAPITULASI BMD TERCATAT GANDA
REKAPITULASI BMD DIBANGUN DIATAS TANAH BUKAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
REKAPITULASI BMD BELUM TERCATAT
8
9
10
11
7
47. TAHAP TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
MENINDAKLANJUTI PENGGUNA BMD
PENGELUARAN INTERNAL PENGGUNA
BARANG ATAU PENARIKAN
PENGHAPUSAN
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN
ATAU PENGGUNAAN SEMENTARA
PENCATATAN
KOREKSI
REKLASIFIKASI
PEMBERIAN LABEL PADA BMD
01
08
07
06
05
04
03
02
48. TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
Penghapusan
Penghapusan sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi
dikategorikan dalam penghapusan karena sebab lain.
Penghapusan karena sebab lain dilakukan terhadap :
Tata cara penghapusan karena sebab lain sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Bangunan yang telah berdiri di atas tanah pemerintah
pusat atau pemerintah daerah lainnya dan tidak dapat
dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan;
Aset tetap renovasi yang berada diatas asset milik
pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau pihak
lain dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan atau
pemusnahan;
BMD yang hilang karena pencurian dan telah dilaporkan
pada pihak yang berwenang; atau
BMD yang hilang tidak ditemukan.
49. PENGHAPUSAN BMD YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN
PEMINDAHTANGAN ATAU PEMUSNAHAN
BANGUNAN YANG TELAH BERDIRI
DIATAS TANAH PEMERINTAH PUSAT/
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DAN
TIDAK DAPAT DILAKUKAN
PEMINDAHTANGANAN ATAU
PEMUSNAHAN
ASET TETAP RENOVASI YANG BERADA
DIATAS ASET MILIK PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA ATAU
PIHAK LAIN DAN TIDAK DAPAT
DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN ATAU
PEMUSNAHAN;
• PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TIDAK MENYETUJUI UNTUK
DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH ATAU TUKAR MENUKAR;
DAN/ ATAU
• BANGUNAN YANG TELAH MENYATU DENGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA ATAU PIHAK LAIN.
50. PENGHAPUSAN TERHADAP BMD HILANG TIDAK DITEMUKAN
• UNSUR TIM PENELITI PALING SEDIKIT
• PENGELOLA BARANG
• PEJABAT PENATAUSAHAN BARANG
• PENGURUS BARANG PENGELOLA
• BIRO HUKUM ATAU BAGIAN HUKUM
• INSPEKTORAT PROVINSI/KAB/KOTA
• TUGAS TIM PALING SEDIKIT
• MENELITI KEBENARAN LAPORAN HASIL INVENTARISASI
• MELAKUKAN PENGECEKAN LAPANGAN UNTUK MENYATAKAN
KEBENARAN ATAS LAPORAN HASIL INVENTARISASI
• MENELITI DOKUMEN KEPEMILIKAN SESUAI KETERSEDIAAN DATA
DOKUMEN
• MENELITI DOKUMEN ADMINISTRASI
• MENYUSUN LAPORAN HASIL PENELITIAN YANG DITUANGKAN DALAM
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
1. MEMBENTUK TIM PENELITI BERJUMLAH GASAL YANG DITETAPKAN OLEH KDH
51. PENGHAPUSAN TERHADAP BMD HILANG TIDAK DITEMUKAN
• LAPORAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN, MELIPUTI
• BMD MASIH DIMUNGKINKAN DAPAT DITELUSURI ATAU DITEMUKAN
• BMD SUDAH TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN PENELUSURAN ATAU TIDAK
MUNGKIN DITEMUKAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN UNTUK
DIUSULKAN PENGHAPUSAN
2. LAPORAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR/
BUPATI/ WALI KOTA DAN PENGGUNA BARANG.
3. DALAM HAL BMD MASING DIMUNGKINKAN DAPAT
DITELUSURI ATAU DITEMUKAN, KUASA PENGGUNA BARANG,
PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG
MELAKUKAN PENELUSURAN KEMBALI
52. PENGHAPUSAN TERHADAP BMD HILANG TIDAK DITEMUKAN
• SUDAH TIDAK MEMILIKI SISA MASA MANFAAT
• PERNAH TERJADI KEADAAN KAHAR
• TANGGAL, BULAN, TAHUN PEROLEHAN SECARA FISIK SUDAH TIDAK DIMUNGKINKAN
KEBERADAANNYA ATAU TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN SECARA TEKNIS
KEBERADAANYA
• TERDAPAT DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA YANG DAPAT DIPRETANGGUNGJAWABKAN
4. DALAM HAL BMD SUDAH TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN PENELUSURAN ATAU TIDAK
MUNGKIN DITEMUKAN DILAKUKAN PALING SEDIKTI DENGAN PERTIMBANGAN :
5. DALAM HAL BMD SUDAH TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN
PENELUSURAN ATAU TIDAK MUNGKIN DITEMUKAN,
PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG
MENGAJUKAN USULAN PENGHAPUSAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.
54. PELAPORAN BMD
1 PEROLEHAN / PENERIMAAN
PENGGUNAAN
PENERIMAAN INTERNAL PENGGUNA BARANG
PENGELUARAN INTERNAL PENGGUNA BARANG
PEMANFAATAN
REKLASIFIKASI
2
3
4
5
6
KOREKSI
PENYUSUTAN ATAU AMORITSASI
PENGHAPUSAN
PERSEDIAAN
PENGAMANAN
8
9
10
11
7
55. PELAPORAN BMD
1 LAPORAN BMD PADA KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG
ATAU PENGELOLA BARANG :
• LAPORAN BULANAN
• LAPORAN SEMESTERAN
LAPORAN BMD PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
2
56. 1. KUASA PENGGUNA BARANG MENYUSUN LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA UNTUK
DISAMPAIKAN KEPADA PENGGUNA BARANG.
2. PENGGUNA BARANG MENYUSUN LAPORAN BARANG PENGGUNA.
3. LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA DAN LAPORAN BARANG PENGGUNA DISUSUN SETIAP
BULAN DAN SEMESTER
4. LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA DAN LAPORAN BARANG PENGGUNA YANG DISUSUN
SETIAP SEMESTER, DIHIMPUN OLEH PENGGUNA BARANG SEBAGAI BAHAN PENYUSUN
LAPORAN BARANG PENGGUNA.
5. LAPORAN BARANG YANG DIHIMPUN PENGGUNA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN
NERACA SKPD UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PENGELOLA BARANG.
TAHAP PELAPORAN
57. 6. LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA DAN LAPORAN BARANG PENGGUNA DISUSUN SETIAP
BULAN DISERAHKAN PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI BULAN BERIKUTNYA.
7. LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA DAN LAPORAN BARANG PENGGUNA DISUSUN SETIAP
SEMESTER DISERAHKAN PALING LAMBAT
• SEMESTER I YAITU MINGGU KEEMPAT BULAN JULI TAHUN BERKENAAN
• SEMESTER II YAITU MINGGU KEDUA BULAN FEBRUARI TAHUN BERIKUTNYA
8. PENGELOLA BARANG MENYUSUN LAPORAN BARANG PENGELOLA, DISUSUN SETIAP BULAN DAN
SEMESTER
9. LAPORAN BARANG PENGGUNA DAN LAPORAN BARANG PENGELOLA YANG DISUSUN SETIAP
SEMESTER DIHIMPUN OLEH PENGELOLA BARANG SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN BMD
TAHAP PELAPORAN
58. 10.DALAM MENGHIMPUN LAPORAN BARANG PENGGUNA DAN LAPORAN BARANG, PENGELOLA
BARANG DIBANTU OLEH PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG.
11.LAPORAN BMD DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN NERACA BAGI PEMERINTAH DAERAH.
12.PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN LAPORAN BMD SEMESTER I DAN SEMESTER II KEPADA
MENTERI.
13.LAPORAN SEMESTERR I DISAMPAIKAN PALING LAMBAT MINGGU KE EMPAT BULAN AGUSTUS
TAHUN BERKENAAN
14.LAPORAN SEMESTER II DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEJAK DITERIMA LAPORAN
HASIL PEMERIKSANAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
TAHAP PELAPORAN
