Dokumen tersebut membahas reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan. Terdapat penambahan satu indikator baru yaitu konfirmasi capaian output, serta penyesuaian bobot dan formula beberapa indikator lainnya guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan. Terdapat penambahan satu indikator baru yaitu konfirmasi capaian output, serta penyesuaian bobot dan formula beberapa indikator lainnya guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
Laporan realisasi APBN merangkum informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran selama satu periode berdasarkan format I-Account APBN. Laporan ini disusun secara mingguan oleh Seksi Bank untuk kepentingan manajemen keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan dan pelaporan kinerja Kementerian Agama, mencakup dasar hukum, pengertian kinerja, penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja, indikator dan pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Terdapat kesalahan pencatatan siklus penerimaan dan belanja pemerintah daerah pada bendahara penerimaan dan bagian keuangan.
2) Diperlukan perbaikan administrasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari kerugian negara.
3) Auditor merekomendasikan pelatihan bagi aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptxTito Franky
Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, mulai dari dasar hukum, sanksi apabila tidak ditindaklanjuti, penyebab temuan berulang, strategi percepatan tindak lanjut dan antisipasi temuan. Dibahas pula mengenai akuntabilitas keuangan daerah, komponen laporan keuangan, asersi laporan keuangan, serta strategi untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP
Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)Adi Setiabudi
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan strategi implementasi SPIP, termasuk pengembangan SPIP secara bertahap mulai dari pengenalan, pemetaan, pembentukan, pelaksanaan, hingga pemantauan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses identifikasi risiko yang mencakup penent
SOP ini menjelaskan prosedur penyusunan rencana program dan anggaran di Pengadilan Agama Surabaya. Terdiri dari 6 aktivitas utama yaitu membuat rencana kerja lima tahun, membahas rencana kerja dengan unsur unit kerja, melakukan evaluasi rencana kerja dan anggaran, melakukan sosialisasi rencana, menyusun rencana kebutuhan barang, dan mengirimkan rencana kebutuhan barang ke PTA Surabaya. S
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian retur SP2D melalui SPAN dengan menetapkan rekening-rekening khusus untuk penampungan dana retur SP2D, mekanisme pengembalian dana ke penerima, serta laporan yang harus disampaikan oleh KPPN dan Kanwil ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Standar akuntansi sektor publik dan proses perumusannya
2. Jenis laporan keuangan dan anggaran sektor publik beserta elemen-elemennya
3. Siklus akuntansi keuangan sektor publik
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
Laporan realisasi APBN merangkum informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran selama satu periode berdasarkan format I-Account APBN. Laporan ini disusun secara mingguan oleh Seksi Bank untuk kepentingan manajemen keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan dan pelaporan kinerja Kementerian Agama, mencakup dasar hukum, pengertian kinerja, penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja, indikator dan pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Terdapat kesalahan pencatatan siklus penerimaan dan belanja pemerintah daerah pada bendahara penerimaan dan bagian keuangan.
2) Diperlukan perbaikan administrasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari kerugian negara.
3) Auditor merekomendasikan pelatihan bagi aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptxTito Franky
Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, mulai dari dasar hukum, sanksi apabila tidak ditindaklanjuti, penyebab temuan berulang, strategi percepatan tindak lanjut dan antisipasi temuan. Dibahas pula mengenai akuntabilitas keuangan daerah, komponen laporan keuangan, asersi laporan keuangan, serta strategi untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP
Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)Adi Setiabudi
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan strategi implementasi SPIP, termasuk pengembangan SPIP secara bertahap mulai dari pengenalan, pemetaan, pembentukan, pelaksanaan, hingga pemantauan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses identifikasi risiko yang mencakup penent
SOP ini menjelaskan prosedur penyusunan rencana program dan anggaran di Pengadilan Agama Surabaya. Terdiri dari 6 aktivitas utama yaitu membuat rencana kerja lima tahun, membahas rencana kerja dengan unsur unit kerja, melakukan evaluasi rencana kerja dan anggaran, melakukan sosialisasi rencana, menyusun rencana kebutuhan barang, dan mengirimkan rencana kebutuhan barang ke PTA Surabaya. S
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian retur SP2D melalui SPAN dengan menetapkan rekening-rekening khusus untuk penampungan dana retur SP2D, mekanisme pengembalian dana ke penerima, serta laporan yang harus disampaikan oleh KPPN dan Kanwil ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Standar akuntansi sektor publik dan proses perumusannya
2. Jenis laporan keuangan dan anggaran sektor publik beserta elemen-elemennya
3. Siklus akuntansi keuangan sektor publik
Similar to Persiapan Penilaian PIPK Tahun 2023Itjen.pptx (20)
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. Persiapan Penilaian PIPK Tahun 2023
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Tim Kerja Keuangan dan BMN
Jakarta, Oktober 2023
2. KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK 2023
1. PMK 17/PMK.09/2019 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian,
dan Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
2. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/
1917/2022 tentang Tim Penilai
Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
01
Akun Signifikan 4 :
1. Kas di Bendahara
2. Persediaan
3. Utang
4. Piutang
02
Penerapan dan Penilaian
menggunakan aplikasi
epipk.kemkes.go.id 04
Penyederhanaan dan
Penyeragaman RCM (Tabel A)
03
3. AKUN SIGNIFIKAN ITJEN 2023
Akun Signifikan
Kas
Bendahara
Pengeluaran
Persediaan
3 Proses/ Transaksi
Utama
2 Proses/ Transaksi
Utama
4. TABEL RCM PIPK 2023
Nama Entias Akuntansi/pelaporan
Akun Signifikan : Kas Bendahara Pengeluaran
Aplikasi
Pendukung
Pelaksana Pengendalian Dokumen Pendukung Tipe Pengendalian Atribut Pengendalian Asersi
Memadai
(Ya/Tidak)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Penggunaan uang
kas untuk
kepentingan pribadi
1 - Cash opname SAKTI KPA/PPK/SPI/SKI Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Kas,
Rekening Koran Bank
Manual Tanda tangan
Bendahara
Pengeluaran (BP) dan
KPA/PPK/SPI/SKI pada
Dokumen Berita Acara
Hasil Pemeriksaan Kas
Intern, Ada tidaknya
selisih antara saldo
Rekening Koran Bank
dengan BA Cash
Opname
Existence, Right
and Obligation
Kesalahan
penginputan nomor
rekening, nominal
jumlah pembayaran,
dan dokumen
pendukung
1 - Verifikasi
dokumen
pertanggung
jawaban
SAKTI Bendahara
Pengeluaran(BP)/Bendahara
Pengeluaran
Pembantu(BPP)/PPK, PPSPM
Dokumen pertanggung
jawaban
keuangan/Dokumen hasil
verifikasi
Manual Paraf/Tanda tangan
BP/BPP/ Verifikator/
PPK pada dokumen
pertanggungjawaban/D
okumen hasil verifikasi
Existence,
Completeness
Kesalahan kode akun
dan jenis kegiatan
dalam penginputan
pengajuan
pembayaran
1 - Verifikasi dan
otorisasi dokumen
pengajuan
SAKTI Bendahara Pengeluaran
(BP)/Bendahara Pengeluaran
Pembantu(BPP)/Operator
pembayaran/PPK
Kuitansi, SPBy/SPP/SPM ITDM Tanda tangan PPK dan
BP/BPP pada dokumen
kuitansi, SPBy/ Tanda
tangan PPK pada
dokumen SPP/ Tanda
tangan PPSPM pada
dokumen SPM
Valuation
2. Perencanaan
Kebutuhan
Penggunaan UP/TUP
SAKTI Bendahara Pengeluaran (BP),
PIC Kegiatan dan PPK
DIPA/POK, TOR RAB,
Rencana Pelaksanaan
Kegiatan
Manual Tanda tangan
Bendahara
Pengeluaran (BP), PIC,
dan PPK pada Dokumen
Rencana Kebutuhan UP
Presentation and
Disclosure
2 - Monitoring atas
Penggunaan UP/TUP
oleh pelaksana
kegiatan/staf PPK
SAKTI Bendahara Pengeluaran (BP),
PPK
Buku Pembantu UP,
Rencana Kegiatan
ITDM Tanda tangan
Bendahara
Pengeluaran (BP) pada
Dokumen BP
UP/Monitoring UP,
Rencana Kegiatan
Presentation and
Disclosure
2
ITDM
2 - Rekonsiliasi data
kas antara Modul
Bendahara
Pengeluaran dengan
SPAN
PENILAIAN PIPK
TABEL A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
No. Proses/Transaksi Utama Risiko Utama
1
Pelaporan / Pertanggung
Jawaban
Selisih Pembukuan di
Modul Bendahara
antara LPJ Bendahara
dengan SPAN
Surat Hasil Rekonsiliasi
SAKTI-SPAN/Screen shoot
hasil rekonsiliasi di
MONSAKTI
Bendahara Pengeluaran
(BP)/PPK dan KPPN
Nama
Pengendalian
Utama
UP/TUP terlambat di
pertanggung
jawabkan
Presentation,
disclosure.
Completeness
Tidak terdapat selisih
dan catatan hasil
rekonsiliasi
Pengeluaran Kas
MONSAKTI
5. TABEL RCM PIPK 2023
PENILAIAN PIPK
TABEL A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan :
Akun Signifikan : Persediaan
Aplikasi
Pendukung
Pelaksana
Pengendalian
Dokumen
Pendukung
Tipe
Pengendalian
Atribut Pengendalian Asersi
Memadai
(Ya/Tidak)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Penerimaan Barang Persediaan
Barang yang diterima
tidak sesuai baik
jumlah, harga atau
spesifikasi barang
yang tertuang dalam
dokumen kontrak
atau pesanan
1- Pemeriksaan fisik
barang persediaan
-
Pejabat Pembuat
Komitmen/ Pejabat
Pengadaan/ PPHP/
Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap
Penerimaan Barang
Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan/
Kwitansi/ Faktur/
Dokumen yang
Dipersamakan
Manual 1. Nomor dan tanggal dokumen
BAST/Dokumen yang Dipersamakan
2. Tanda tangan kedua belah pihak
pada BAST/Dokumen yang
Dipersamakan yang telah disahkan
oleh PPK
Existence,
Occurrrence
Kesalahan
Pencatatan Jenis
Barang,jumlah yang
Keluar
2- Otorisasi/Verifikasi oleh
Pejabat yang Berwenang/
Petugas yang bertanggung
jawab atas dokumen
penerimaan Barang Keluar
(BAST dll)/ Surat
Permintaan Barang Keluar
SAKTI, SIMRS Operator
Persediaan,Approva
l Persediaan/
Pejabat yang
berwenang
otorisasi
pencatatan
persediaan keluar
Surat Permintaan atas
pencatatan jenis
Barang
Keluar/Dokumen
Pencatatan barang
keluar
ITDM Tanda Tangan Pejabat/Petugas yang
bertanggung jawab pada Dokumen
Otorisasi/Verifikasi Surat Permintaan
Barang Keluar dan cetakan dokumen
barang keluar
Valuation,
existence
Kesalahan Pencataan
Kode Akun/Nilai
Barang Persediaan
2.-Reviu/verifikasi atas
pencatatan persediaan
SAKTI Operator
Persediaan,
Operator Komitmen
Dokumen Pengadaan
Barang (Kwitansi,
Faktur, BAST, Surat
Pesanan), Dokumen
Pencatatan Kode
Akun
ITDM Paraf/Tanda Tangan Petugas pada
Dokumen Pengadaan Barang/ BA Hasil
Reviu/ Verifikasi/ Kertas Kerja
Rekonsiliasi antara operator Komitmen
dengan operator Persediaan
Valuation,
existence
Jumlah barang yang
dilaporkan dalam
laporan persediaaan
tidak sesuai dengan
jumlah fisik barang
3- Pemeriksaan Fisik
(Stock Opname )
SAKTI/
Aplikasi
Internal RS
Operator
Persediaan,
Petugas yang
bertanggung jawab
untuk menyimpan
barang dan petugas
yang ditunjuk untuk
melakukan
pendampingan
Kertas Kerja Opname
Fisik, BA Opname
Fisik Barang
Persediaan
Semesteran, Kartu
Stock Opname
ITDM 1. Nomor dan tanggal BA stock
opname
2. Tanda tangan penanggung jawab
yang menyimpan barang dan KPB pada
BA Stock opname
Existence,
Completeness
Selisih mutasi keluar
dan mutasi masuk
(Reklas keluar Reklas
masuk dan Transfer
Keluar Transfer
Masuk)
3- Monitoring/Rekon
Mutasi Keluar Mutasi
Masuk antara Satker
Keluar dengan Satker
Masuk
SAKTI Operator
Persediaan
1. Kertas Kerja
Monitoring Barang
untuk Satker
Penerima dan Satker
Pengirim
(Screenshoot
MONSAKTI Atas TK
TM RK RM)
2. BAST/Dokumen
Pengiriman/SBBK
3.Jika tidak ada
transaksi tsb cukup
dibuat Keterangan
ITDM 1. Nomor dan tanggal BAST
2. Tanda tangan kedua belah pihak
pada dokumen BAST
3. Nomor dan tanggal SBBK
4. Tanda Tangan SBBK
Existence,
Completeness
Pelaporan Persediaan
3
No. Proses/Transaksi Utama Risiko Utama
Nama Pengendalian
Utama
ITDM
Pencatatan Persediaan
2
Tanda Tangan Pejabat/Petugas yang
bertanggung jawab pada Dokumen
Otorisasi/Verifikasi dan cetakan
dokumen barang masuk
Valuation,
existence
Kesalahan
Pencatatan Jenis
Barang,jumlah yang
Masuk
2- Otorisasi/Verifikasi oleh
Pejabat yang Berwenang/
Petugas yang bertanggung
jawab atas dokumen
penerimaan Barang Masuk
(BAST dll)
SAKTI, SIMRS Operator
Komitmen,
Operator
Persediaan,Approva
l Persediaan/
Pejabat yang
berwenang
otorisasi
BAST/ Dokumen
barang yang diterima
6. DOKUMEN TERKAIT PIPK 2023
DOKUMEN PERSEDIAAN :
1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Kwitansi/ Faktur/ Dokumen yang Dipersamakan
2. Surat Permintaan Barang Keluar/ Dokumen yang dipersamakan
3. BA Stock opname barang persediaan
4. Dokumen Pengadaan Barang (Kwitansi, Faktur, BAST, Surat Pesanan)
5. Kertas Kerja Operator Persediaan atau BAST/Dokumen Pengiriman
DOKUMEN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN :
1. BA pemeriksaan kas
2. Dokumen pertanggung jawaban keuangan/Dokumen hasil verifikasi
3. SPBy/SPP/SPM
4. Buku Pembantu UP (Bulanan)
5. Surat Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN/Screen shoot hasil rekonsiliasi di MONSAKTI
7. BATAS WAKTU PENILAIAN
Tingkat UAKPA
30
November
2023
Tingkat UAPPA-E1
dan UAPA
5 Januari
2024
Laporan hasil PIPK selanjutnya akan di reviu oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan