sop

1. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
TIM VERIFIKASI (SOP TV) PERGULIRAN
KECAMATAN BARAMBAI
KABUPATEN BARITO KUALA, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
BAB I
KEBIJAKAN UMUM
Pasal 1
Dasar Penyusunan
SOP Pengelolaan Perguliran disusun dengan memperhatikan dan berdasar pada :
(1) Pentunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X
tentang Pengelolaan Dana Bergulir dan PTO XI tentang Penataan Kelembagaan
dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan
(2) Petunjuk Teknis Tambahan Usulan Kegiatan SPP dan Pengelolaan Dana Bergulir
(3) Surat Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjen. PMD Kemendagri
Nomor: 414.2/1108/PNPM-MP/II/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang
Pengelolaan Dana Bergulir.
(4) Memo internal TL KMW-III no. 06/KMW-III/I/2014 tanggal 8 januari 2014 tentang
Pembakuan Sistem Perguliran
Pasal 2
Pengertian
Tim Verikasi Perguliran adalah lembaga otonom dibawah BKAD untuk melakukan
penilain kelayakan kelompok dan jumlah pinjaman yang diusulkan oleh kelompok SPP
dan UEP sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, AD-ART BKAD dan SOP
Kelembagaan pendukung BKAD dalam rangka mendukung pencapaian misi dan visi
organisasi kerja sama antar desa .
BAB II
KRITERIA DAN TATA CARA PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
Pasal 3
Kriteria Tim verifikasi
(1) Anggota Masyarakat di Wilayah Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
(2) Mempunyai pengalaman dan keahlian khusus tentang pengelolaan keuangan
mikro atau lembaga keuangan, sesuai dengan usulan yang diajukan kelompok
SPP dan UEP;
(3) Mampu melakukan penilaian kelayakan suatu usaha.

2. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
(4) Bukan Pengurus BKAD dan Pengurus Unit Teknis dibawah BKAD;
(5) Mempunyai pengetahuan tentang kegiatan Simpan Pinjam;
(6) Sanggup meluangkan waktu untuk kegiatan verifikasi yang diperlukan;
(7) Bersifat netral atau tidak memihak pada salah satu atau beberapa Desa, atau
kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif
(UEP);
(8) Mempunyai wawasan yang luas;
(9) Jumlah Tim Verifikasi minimal 3 orang;
Pasal 4
Organisasi Tim Verifikasi
Unsur Tim Verifikasi terdiri dari :
(1) Seorang Koordinator merangkat anggota
(2) Seorang Staf bagian administrasi dan keuangan merangkap anggota
(3) Anggota
Pasal 5
Proses atau Tata Cara Pembentukan Tim Verifikasi
(1) BKAD, Fasilitator, PjOK atau Camat mengidentifikasi orang yang memenuhi
syarat yang sesuai dengan keahlian;
(2) Menghubungi orang yang telah diidentifikasi dan meminta kesiapannya untuk
dipilih menjadi calon Tim Verifikasi;
(3) BKAD merekap nama calon Tim Verifikasi untuk disampaikan kepada Forum
MAD;
(4) BKAD mengundang calon Tim Verifikasi dalam MAD yang dihadiri oleh BKAD,
UPK, BP-UPK, Camat, beberapa perwakilan dari kelompok dan Tokoh
Masyarakat Kecamatan setempat;
(5) Pemilihan dan penetapan anggota Tim Verifikasi dari calon yang diajukan dan
memilih Koordinator dan Staf Administrasi dan keuangan serta anggota yang
terpilih;
(6) BKAD menandatangani berita acara yang kemudian diajukan kepada Camat
untuk dibuatkan Surat Keputusan tentang Kepengurusan Tim Verifikasi, dengan
batas waktu 7 hari setelah rapat pembentukan dilakukan.
BAB III
TUGAS, FUNGSI, PERAN, HAK DAN MASA KERJA TIM VERIFIKASI
Pasal 6
Tugas Pokok Tim Verifikasi
(1) Menyusun Rencana Kegiatan/ Kerja dan rencana anggaran secara terperinci

3. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
(2) Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan kelompok atau
desa;
(3) Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dengan
fakta lapangan;
(4) Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan usulan tersebut;
(5) Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan;
(6) Menyampaikan rekomendasi tersebut kepada BKAD untuk ditindak lanjuti ke Tim
Pendanaan dan menyampaikannya saat Musyawarah Pendanaan.
Pasal 7
Tugas dan Tanggungjawab Ketua
(1) Tugas dan Tanggungjawab Ketua :
(a). Memimpin rapat / musyawarah Tim Verifikasi.
(b). Bertanggungjawab pengedalian kualitas proses Verifikasi
(c). Menyampaikan Rekomendasi dalam MAD
(d). Merumuskan strategi kegiatan Verifikasi yang dituangkan dalam rencana
kerja Verifikasi.
(1) Tugas dan Tanggungjawab Staf Administrasi dan Keuangan :
(a). Melakukan kebijakan dalam penataan kearsipan semua dokumen dan data
informasi lainnya.
(b). Melakukan arsipasi berita acara, daftar hadir, notula, format verifikasi,
rekomendasi akhir.
(c). Bersama Ketua membuat rumusan rekomendasi akhir sebagai bahan untuk
disampaikan pada Rapat Pendanaan.
(2) Tugas dan Tanggungjawab Anggota Tim Verifikasi
(a). Melakukan tugas verifiksi sesuai dengan SOP
(b). Bertanggungjawab pada kualitas verifikasi sesuai keahlian dan kemampuan
(c). Membuat catatan-catan penting hasil setiap tahapan sebagai bahan
referensi dalam membuat rekmendasi akhir.
(d). Mengikuti pembekalan pra tugas dan pertemuan verifikasi
Pasal 8
Fungsi Tim Verifikasi
Tim Verifikasi mempunyai fungsi :
(1) Tim Verifikasi melakukan koreksi dan telaah terhadap usulan, dengan kriteria
verifikasi yang ditentukan;
(2) Tim Verifikasi melakukan analisa hasil informasi yang didapat dalam rapat akhir;
(3) Tim Verifikasi memberikan rekomendasi tertulis dari hasil rapat dengan alas an
yang jelas dan singkat tentang usulan yang dinilai layak atau tidak layak.

4. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
Pasal 9
Peran Tim Verifikasi Perguliran
(1) Tim Verifikasi berperan sebagai Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan
kelengkapan administrasi usulan
(2) Tim Verifikasi berperan sebagai Penyidik dalam melakukan observasi di
lapangan;
(3) Tim Verifikasi berperan sebagai Penasehat dalam memberikan masukan kepada
kelompok dan masyarakat dalam menunjang perbaikan dan keunggulan usulan
tersebut, namun bukan melakukan intervensi atas usulan yang telah dibuat.
Pasal 10
Operasional Tim Verifikasi Perguliran
(1) Operasional pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi diambil dari kas Operasional UPK
dengan mempertimbangkan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya;
(2) Operasional yang dapat didanai dari Kas Operasional UPK adalah Insentif
(dengan pola konversi hari kerja dibagi jumlah hari kerja dikali honor yang
ditetapkan dalam satu bulan), biaya konsumsi kegiatan Rapat, Alat Tulis Kantor,
Tunjangan Transportasi Tim Verifikasi setiap kegiatan Rapat dan Musyawarah
Pendanaan, dan transportasi kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi
kelompok:
(3) Operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan BP-UPK maksimal menurut
Rencana Kerja yang dituangkan dalam RAB Tim Verifikasi Perguliran.
(4) Penerimaan dan pengeluaran Tunjangan dan biaya lainnya harus dibuktikan
dengan daftar hadir, berita acara pertemuan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya;
(5) Rencana Anggaran Tim Verifikasi harus masuk ke dalam RAPB UPK pada pos
biaya operasional lainnya.
Pasal 11
Hari Kerja Tim Verifikasi Perguliran
(1) Hari kerja Tim Verifikasi setelah disepakati akhir penulisan usulan dan dokumen
usulan sudah di verifikasi awala oleh pengurus UPK.
(2) Kegiatan Verifikasi disesuaikan dengan jumlah usulan, kelompok dan desa yang
mengikuti perguliran.
(3) Kegiatan Verifikasi Perguliran dilaksanakan maksimal 10 hari sebelum
pelaksanaan musyawarah pendanaan;
Pasal 12
Masa Kerja Tim Verifikasi Perguliran

5. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
(1) Masa Kerja Tim Verifikasi berlaku selama 3 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali.
(2) Setiap 6 (enam) bulan sekali BKAD melakukan evaluasi kinerja Tim Verifikasi;
(3) Tim Verifikasi dapat diberhentikan secara langsung (tanpa melalui peringatan) dan
secara tertulis (melalui Surat Keputusan) oleh BKAD sebelum akhir periode Tim
Pendanaan dan tanpa melalui MAD jika terbukti;
a) Sengaja melakukan pelanggaran ketentuan program (PTO PNPM Mandiri
Perdesaan, AD-ART dan SOP organisasi),
b) Melakukan penyalahgunaan dana,
c) Dipandang tidak aktif,
d) Tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik,
e) Ditemukan adanya kesengajaan membuat laporan program yang berisi fiktif
atau manipulatif
f) Sedang dalam menjalani proses hukum, dan atau terdaftar sebagai calon
legislatif atau eksekutif.
g) Terjadi penurunan kualitas pengelolaan kegiatan dana bergulir akibat kinerja
pengelolaan yang buruk;
BAB IV
ALUR KERJA DAN KRITERIA PENILAIAN USULAN
Pasal 13
(1) Tahap Pemeriksaan kelengkapan berkas usulan, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Pemeriksaan berkas berdasarkan lembar ceklis kelengkapan berkas
b. Tim Verifikasi mengembalikan berkas usulan kepada kelompok atau desa
untuk berkas yang dianggap kurang, dalam masa waktu 3 (tiga) hari;
c. Tim Verifikasi menyampaikan surat kepada Kelompok atau Desa berkenaan
dengan rencana kunjungan ke lapangan, minimal 1 hari sebelum kunjungan
dilakukan;
(2) Tahap Kunjungan Lapangan, dengan melakukan langkah sebagai berikut :
a. Melakukan wawancara kepada kelompok dan anggota masyarakat yang
mengusulkan berkenaan dengan kebenaran dari calon penerima manfaat,
bagaimana proses penetapan usulan, kebenaran administrasi di lapangan,
dan manfaat usulan tersebut bagi kelompok dan masyarakat;
b. Menilai dan menelaah usulan tersebut berdasarkan kriteria penilaian usulan;
(3) Tahap Rekomendasi, dengan melakukan langkah sebagai berikut :
a. Tim Verifikasi mengadakan rapat internal di Kecamatan untuk membahas
secara bersama setiap usulan, perihal beberapa alasan dan catatan penting
bagi usulan tersebut;

6. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
b. Membuat rekomendasi dengan memberikan alasan dan penegasan pada
setiap usulan
c. Melakukan rekapitulasi rekomendasi tersebut dalam bentuk Matrik Hasil
Verifikasi dan didukung dengan Berita Acara Rapat Internal Tim Verifikasi.
(4) Tahap Penyampaian Hasil Rekomendasi :
a. Pada saat Musyawarah Pendanaan, Tim Verifikasi menyampaikan hasil
rekomendasi kepada BKAD pada musyawarah pendanaan dengan
menjelaskan secara jelas.
BAB V
KRITERIA PENILAIAN USULAN
Pasal 17
(1) Usulan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :
(a). Bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin
(b). Bisa dilakukan oleh kelompok atau masyarakat setempat
(c). Adanya swadaya atau potensi desa yang mendukung
(d). Adanya keberlanjutan dari pelaksanaan usulan tersebut bila didanai.
(2) Kriteria khusus lainnya dapat dibahas berdasarkan saat MAD atau saat Rapat
Pembentukan Tim Verifikasi.
(3) Penilaian akhir dalam bentuk Rekomendasi tersebut dibagi atas ;
(a). LAYAK DAN MENDESAK,
(b). LAYAK KURANG MENDESAK,
(c). LAYAK BERSYARAT, dan
(d). TIDAK LAYAK.
(4) Dalam menentukan rekomendasi setiap usulan diberikan alasan dan penegasan
yang jelas dan singkat.
BAB VI
HUBUNGAN TIM VERIFIKASI DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 18
(1) Hubungan Tim Verifikasi dengan Forum MAD adalah sebagai pelaksana mandat
dari hasil keputusan MAD
(2) Hubungan Tim Verifikasi dengan UPK adalah sebagai mitra kerja dalam menggali
informasi tentang Kelompok dan Desa.
(3) Hubungan Tim Verifikasi dengan BP-UPK adalah sebagai mitra kerja dalam
menggali informasi berkenaan dengan hasil pantauan Badan Pengawas terhadap
Kelompok dan Desa.
(4) Hubungan Tim Verifikasi dengan BKAD, Camat, dan lainnya adalah bersifat
koordinasi dalam mendukung pelaksanaan verifikasi usulan.

7. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
BAB VII
PENGAWASAN KEGIATAN VERIFIKASI
Pasal 19
(1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan kegiatanya dibawah pengawasan BKAD.
(2) Secara tehnis Lapangan dibawah pengawasan Badan Pengawas UPK (BP UPK)
BAB X
PEMBUBARAN/ PEMBERHENTIAN TIM VERIFIKASI
Pasal 20
(1) Yang berhak membubarkan Tim Verifikasi adalah BKAD/ Forum MAD.
(2) Tim verifikasi dapat diberhentikan jika periode masa kerja Tim verifikasi
dinyatakan selesai atau berakhir.
(3) Tim Verifikasi dapat diberhentikan jika benar-benar melanggar aturan verifikasi,
tidak melakukan Tahapan, mengambil kebijakan dan kewenangan yang merugikan
masyarakat, UPK dan atau Program.
BAB XI
PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
Pasal 21
(1) Perubahan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran ini
hanya dapat dilakukan oleh Rapat Forum Musyawarah Antar Desa (MAD).
(2) Rapat penetapan Perubahan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim
Verifikasi Perguliran dinyatakan syah apabila dihadiri oleh ½ +1 jumlah peserta
wakil Desa ditambah unsur Camat, Pengurus UPK dan Badan Pengawas.
BAB XII
KETENTUAN LAIN
Pasal 22
(1) Pemberlakuan khusus yang tidak tercantum dalam SOP ini dapat diputuskan
bersama dalam forum MAD.

8. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
(2) Standar penilaian kinerja Tim Verifikasi dapat mengacu pada SOP ini sebagai
dasar penilaian.
(3) Jika diputuskan dari hasil pembahasan di Forum MAD diterbitkannya SOP
Verifikasi yang baru, maka secara otomatis SOP ini tidak berlaku.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 23
Standar Operasional Dan Prosedur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Barambai
Pada tanggal :
Badan Kerjasama Antar Desa
Kecamatan Barambai
AHMAD SUPAWIE
Ketua
Mengetahui
Camat Barambai
MULIANSYAH, S.IP. M.Si.
NIP. 19860222 198602 1 003

9. Rancangan SOP Tim Verifikasi 2014
Kecamatan Barambai
NILAI = 10 NILAI = 5 NILAI = 1
LEBIH DARI 3
TAHUN
ANTARA 1 S/D
3 TAHUN
KURANG DARI
1 TAHUN
ASPEK PENILAIAN NILAI = 3 NILAI = 2 NILAI = 1 HASIL PENILAIAN
1
IKATAN PEMERSATU KELOMPOK KARENA AKTIFITAS EKONOMI
ATAU KEMASYARAKATAN
YA RAGU-RAGU TIDAK
2 KEKUATAN IKATAN PEMERSATU BAIK DAN KUAT YA RAGU-RAGU TIDAK
3
KEPENGURUSAN KELOMPOK DIPILIH SECARA DEMOKRATIS OLEH
ANGGOTA KELOMPOK
YA RAGU-RAGU TIDAK
4 KETERIKATAN ANGGOTA KELOMPOK KUAT YA RAGU-RAGU TIDAK
5 PERTEMUAN ANGGOTA KELOMPOK SECARA RUTIN YA RAGU-RAGU TIDAK
6
SEBAGIAN BESAR ANGGOTA MEMPUNYAI USAHA YANG MASIH
DAPAT DIKEMBANGKAN
YA RAGU-RAGU TIDAK
7
KONDISI EKONOMI ANGGOTA KELOMPOK SEBAGIAN BESAR
MISKIN
YA RAGU-RAGU TIDAK
8 ANGGOTA KELOMPOK MEMPUNYAI IKATAN TANGGUNG RENTENG YA RAGU-RAGU TIDAK
9 ANGGOTA KELOMPOK SEBAGIAN BESAR SALING MENGENAL YA RAGU-RAGU TIDAK
10 SEBAGIAN BESAR ANGGOTA MENGIKUTI PERTEMUAN PNPM - PPK YA RAGU-RAGU TIDAK
1 STRUKTUR PERMODALAN 100 % MODAL SENDIRI YA
SEBAGIAN
BESAR
SEBAGIAN
KECIL
2 HUTANG LUAR DIBANDINGKAN DENGAN MODAL SENDIRI LEBIH BESAR SEIMBANG LEBIH KECIL
3
PENYEBARAN SIMPANAN ANGGOTA/PERMODALAN MERATA PADA
SETIAP ANGGOTA
YA
SEBAGIAN
BESAR
SEBAGIAN
KECIL
4
PERTUMBUHAN STRUKTUR PERMODALAN SELALU MENINGKAT
DARI TAHUN KE TAHUN
YA
KADANG-
KADANG
TIDAK PERNAH
5
STRUKTUR PENYEBARAN PINJAMAN PADA SEBAGIAN BESAR
ANGGOTA KELOMPOK
YA
SEBAGIAN
KECIL
TIDAK JELAS
6
TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN OLEH PEMANFAAT (ANGGOTA
KELOMPOK) UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF
YA
SEBAGIAN
BESAR
SEBAGIAN
KECIL
7 KONDISI TUNGGAKAN PINJAMAN ANGGOTA KURANG 10 % 10 % S/D 25 % DIATAS 25 %
8
PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN TELAH DIMILIKI DAN
DIJALANKAN OLEH KELOMPOK
YA
KADANG-
KADANG
TIDAK JELAS
9
PENGURUS KELOMPOK MEMPUNYAI KOMITMEN YANG BAIK
TERHADAP KEMAJUAN KELOMPOK
BAIK CUKUP KURANG
10
KAPASITAS PENGURUS DALAM AMINISTRASI KEGIATAN DAN
KEUANGAN
BAIK CUKUP KURANG
11
KAPASITAS PENGURUS DALAM PENGELOLAAN DANA SIMPANAN
DAN PINJAMAN
BAIK CUKUP KURANG
12 KELOMPOK MEMPUNYAI PERTUMBUHAN PENDAPATAN YANG BAIK
CENDERUNG
NAIK
STABIL TIDAK JELAS
13 KONDISI BIAYA OPERASIONAL KELOMPOK
CENDERUNG
TURUN
STABIL TIDAK JELAS
14 KONDISI LABA USAHA ATAU SISA HASIL USAHA
CENDERUNG
NAIK
STABIL TIDAK JELAS
15 KELOMPOK MEMPUNYAI PERENCANAAN KEUANGAN YANG BAIK SELALU
KADANG-
KADANG
TIDAK JELAS
NILAI = 3 NILAI = 2 NILAI = 1 HASIL PENILAIAN
16 RENCANA TAMBAHAN PENYALURAN PINJAMAN DAPAT DICAPAI YA RAGU-RAGU TIDAK
17 RENCANA PERTUMBUHAN SIMPANAN DAPAT DICAPAI YA RAGU-RAGU TIDAK
18 PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK DAPAT DICAPAI YA RAGU-RAGU TIDAK
19
PERBANDINGAN TUNGGAKAN DAN PINJAMAN AKAN MENURUN
PADA WAKTU YANG AKAN DATANG
YA RAGU-RAGU TIDAK
20
RENCANA TAMBAHAN PENYALURAN PINJAMAN SEBAGIAN BESAR
UNTUK MASYARAKAT MISKIN
YA RAGU-RAGU TIDAK
Disupervisi oleh : TIM VERIFIKASI
Nama Tanda Tangan
(Fasilitator Kecamatan)
1
2
3
KEGIATAN SIMPAN PINJAM DANA TELAH DILAKUKAN BERAPA TAHUN ?
ASPEK KONDISI KELOMPOK
KONDISI KEGIATAN SIMPAN PINJAM SAAT INI
PENILAIAN RENCANA KEGIATAN
SUB TOTAL
LEMBAR VERIFIKASI KELOMPOK SIMPAN PINJAM
HASIL PENILAIANPENGALAMAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM
HASIL PENILAIAN
NAMA KELOMPOK
SUB TOTAL
NAMA DESA/KECAMATAN
NAMA KABUPATEN/PROPINSI
SUB TOTAL
CATATAN : FORMULIR VERIFIKASI INI MERUPAKAN ACUAN YANG DAPAT DISESUAIKAN DAN DISEMPURNAKAN DENGAN KONDISI WILAYAH DAN KESEPAKATAN LOKAL.
NILAI TOTAL
NILAI = 3 NILAI = 2 NILAI = 1

10. Lampiran lampiran
10
LEMBAR VERIFIKASI KSP
SPP/ UEP
I. IDENTITAS KELOMPOK KSP/SPP
1. NAMA KELOMPOK : _______________________________
2. ALAMAT : _______________________________
3. JUMLAH ANGGOTA/PEMANFAAT : ________ orang
4. TGL/TH BERDIRI : _____/______/________
II. INFORMASI BIDANG ORGANISASI
No ASPEK PENILAIAN
NILAI
= 3
NILAI
= 2
NILAI
= 1
NILAI
= 0
1. Jumlah Pengurus 3 orang dan berfungsi
2. Apakah karakter pengurus kelompok baik, jujur bisa dipercaya
3. Apakah Pengurus Kelompok mau dan mampu mengurus
kelompok dengan baik
4. Apakah Pengurus Kelompok dipilih secara demokratis
5. Terdapat Pengurus dari satu anggota keluarga
6. Pertemuan rutin kelompok
7. Tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan
8. Apakah kelompok mempunyai aturan yang jelas dan dilaksakan
oleh anggota
SUB TOTAL
III. INFORMASI BIDANG ADMINISTRASI
NO ASPEK PENILAIAN NILAI
= 3
NILAI =
2
NILAI
= 1
NILAI
= 0
1. Apakah kelompok menggunakan buku-buku :
1.1. Buku Kas Harian
1.2. Kartu Simpanan & Pinjaman Anggota (KSPA)
1.3. Rekapitulasi
1.4. Neraca dan Laporan Rugi-Laba
2. Apakah Kelompok menggunakan buku-buku :
2.1. Buku Tamu
2.2. Notulen Rapat
2.3. Daftar Hadir Pertemuan, daftar Anggota dan
Pengurus
SUBTOTAL

11. Lampiran lampiran
11
IV. INFORMASI BIDANG PERMODALAN
NO ASPEK PENILAIAN
NILAI
= 3
NILAI
= 2
NILAI
= 1
NILAI
= 0
1. Apakah Kelompok memiliki Tabungan-tabungan :
1.1. Tabungan/Simpanan Pokok
1.2. Tabungan/Simpanan Wajib
1.3. Tabungan/Simpanan Sukarela
2. Jika semua Tabungan/Simpanan di tambah Modal Swadaya
yang lain di jumlahkan, lalu dibandingkan antara Jumlah
Tabungan dengan Pinjaman yang diajukan ke UPK maka
hasilnya lebih besar
3 Apakah kelompok melakukan pembagian SHU pada setiap
tahun
4 Apakah kelompok memiliki Tabungan yang dibekukan di
UPK atau dibank dalam rangka menjamin pinjaman yang
diterima
SUB TOTAL
V. INFORMASI BIDANG USAHA PRODUKTIF ANGGOTA
NO ASPEK PENILAIAN
NILAI
= 3
NILAI
= 2
NILAI
= 1
NILAI
= 0
1. Apakah sebagian besar anggota kelompok memiliki usaha
2 Apakah sebagian besar usaha yang dimiliki anggota
memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan
2. Apakah usaha yang dikembangkan anggota tidak merusak
lingkungan atau tidak bertentangan dengan adat budaya
4. Apakah usaha produktif anggota memiliki resiko rendah
SUB TOTAL
VI. INFORMASI BIDANG MANFAAT SOSIAL
NO ASPEK PENILAIAN NILAI
= 3
NILAI
= 2
NILAI
= 1
NILAI
= 0
1. Kelompok dikenal & diakui oleh masyarakat setempat
2. Apakah kelompok ini dikenal, diakui oleh Pemerintah
setempat (LKMD/LPMD, Kepala Desa, Perangkat)
3. Apakah masyarakata sekitar memperoleh manfaat terhadap
keberadaan kelompok ini
SUB TOTAL
VII. INFORMASI PINJAMAN YANG LALU
NO ASPEK PENILAIAN NILAI
= 3
NILAI
= 2
NILAI
= 1
NILAI
= 0
1. Apabila kelompok ini pernah memperoleh pinjaman dari
UPK, pinjaman yang lalu bagaimana tingkat
pengembaliannya (lihat kartu pinjamannya, cocokkan)
2. Apakah anggota lancar dalam pengembalian pinjaman
kepada kelompok
SUB TOTAL

12. Lampiran lampiran
12
VIII. KATEGORI ANGGOTA/PEMANFAAT DALAM PETA SOSIAL
NO ASPEK PENILAIAN NILAI
= 10
MISKIN
NILAI
= 5
MENENGAH
NILAI
= 1
KAYA
NILAI
= 0
1 Kondisi ekonomi anggota kelompok sebagian
besar berkategori
SUB TOTAL
TOTAL ( I + 11 + III + IV + V + VI + VII + VIII )
Dilaksanakan : ______/_____/_________
Tim Verifikasi
No Nama Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Catatan :
Jika hasil akhir nilaianya :
o Nilai : 100 = Layak untuk diberi pinjaman
o Nilai : 80 – 99 = Cukup layak diberi pinjaman
o Nilai : 60 – 79 = Bisa diberi pinjaman tetapi perlu hati-hati dan kelompok perlu
Memperoleh perhatian pendampingan secara kontinyu
o Nilai : < 60 = Kelompok belum layak atau ditunda, perlu perbaikan kelompok
terlebih dahulu agar memenuhi nilai standar minimal

13. Lampiran lampiran
13
LEMBAR REKOMENDASI
Berdasarkan Verifikasi dan Penilaian yang dilakukan secara seksama pada berbagai
aspek, baik dilakukan dengan penelitian di lapangan maupun berkas-berkas Administrasi
pada proposal pinjaman yang di ajukan kelompok.
Hasil Penilaian akhir yang dilakukan Tim Verifikasi, adalah sebagai berikut :
Nama Kelompok : _______________________________________________
Alamat : _______________________________________________
Jumlah Anggota : _________ orang
Jumlah ajuan pinjaman : Rp. ____________________________
(_______________________________________________
___ _ __)
LAYAK/TIDAK LAYAK* diberikan pinjaman dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pinjaman disetujui : Rp. ____________________________
(____________________________________________________________)
2. Jasa Pinjaman : _____% M/T per bulan _____% M/T pertahun
3. Jangka Waktu : ________ bulan
4. Frekwensi Angsuran Pokok tiap : ________ bulan
5. Frekwensi pembayaran bunga : ________ bulan
6. Dicairkan tanggal : ________/_______/________
7. Tempat Pencairan : di Kantor UPK/di Kelompok*
Barambai : _____/_____/_______
Tim Verifikasi :
1. __________________ 2. __________________ 3. _______________________
Di Setujui :
________________ ________________ _______________
1. Ketua UPK 2. BKAD 3 BP UPK 4. FK
*) Coret yang tidak perlu