Juknis PembentukanBPD

[JUKNIS PEMBENTUKAN BPD] 2012

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dan memiliki kedudukan sejajar dengan
pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai
“parlemennya” desa. Berdasarkan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BPD berfungsi
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi
mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan
kinerja pemerintah desa.
Pengaturan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten
Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.A tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di Kabupaten Bekasi. Dalam kedua peraturan tersebut diatur antara lain
masa jabatan BPD, tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) serta mekanisisme pembentukannya.
Namun demikian, terkait pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
masih banyak aparatur pemerintah desa dan stakeholder yang terlibat dalam
proses pembentukan Badan pemusyawaratan Desa (BPD) kesulitan dalam
memproses pembentukan tersebut di desa bersangkutan.
Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka membantu kelancaran,
ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pembentukan BPD di Kabupaten Bekasi
seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan, maka Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bekasi
membuat Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
yang merupakan panduan dan ditujukan bagi seluruh aparatur Pemerintah Desa
stakeholder yang terlibat dalam proses pembentukan Badan pemusyawaratan
Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi.

KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN BPD 1


B. DASAR HUKUM
Peraturan Perundang-udangan yang dijadikan dasar dan acuan dalam
penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008
Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2008 Nomor 6);
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);



9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.A tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Kabupaten Bekasi.

C. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi adalah
a. menyediakan acuan yang dapat digunakan oleh Pemerintahan Desa dan
berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembentukan Badan
pemusyawaratan Desa (BPD).
b. Untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pembentukan
BPD di Kabupaten Bekasi.



BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN BPD

A. PENGERTIAN
1. Bupati adalah Bupati Bekasi;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin
Kecamatan;
3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan
Desa di Kabupaten Bekasi;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Golongan profesi adalah sekumpulan orang yang bekerja dalam bidang
pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu misalnya Guru,
Dokter, Bidan, Notaris dan lain-lain;
11. Pemuka Agama adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang
didasarkan atas pengetahuannya, pemikirannya dan aktivitasnya dibidang
keagamaan serta dianggap mampu memberikan kontribusi untuk
pembangunan mental spiritual masyarakat misalnya Kyai, Ulama, Pastor,
Pendeta, Biksu dan lain-lain;



12. Tokoh atau pemuka masyarakat adalah seseorang yang mempunyai
kemampuan yang didasarkan atas pemikirannya, aktivitasnya dan dianggap
mampu memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan
kemasyarakatan;
13. Panitia Pemilihan Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia
Musyawarah adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan
musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa;
14. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
peraturan desa;
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan
Desa maupun Peraturan Kepala Desa
17. Sosialisasi adalah kegiatan untuk menginformasikan materi Peraturan Desa
kepada masyarakat melalui Rapat-rapat, papan pengumuman, pamflet,
leaflet, dan lain-lain

B. MEKANISME PEMBENTUKAN BPD
1. PERSIAPAN

a. Sosialisasi pembentukan BPD kepada masyarakat (Penetapan Jumlah
Anggota BPD di suatu Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa)
b. Apabila di desa bersangkutan belum mempunyai Peraturan Desa tentang
Penetapan Jumlah Anggota BPD, maka Pemerintah Desa dan BPD wajib
membuat Peraturan Desa dimaksud terlebih dahulu sebelum membentuk
BPD baru di desa bersangkutan, dalam sekurang-kurangnya memuat :
1. Penetapan Jumlah BPD; dengan ketentuan Jumlah anggota BPD tiap
desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang
dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas
wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
2. Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak Dan Kewajiban;
3. Mekanisme pembentukan BPD;
4. Pemberhentian
5. Penggantian Antar Waktu



c. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa mengacu pada Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
d. Kepala Desa mengadakan rapat guna membentuk Panitia Musyawarah
Pembentukan BPD yang dihadiri oleh :
1) Perangkat Desa
2) Tokoh -tokoh Masyarakat dari masing RT/RW
e. Kepala Desa membentuk Panitia Musyawarah Pembentukan BPD dengan
Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Bendahara dan Anggota.
f. Jumlah anggota Panitia Musyawarah disesuaikan dengan kebutuhan
g. Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
1) membuat penetapan Quota jumlah anggota BPD berdasarkan
keterwakilan wilayah yang berdasarkan musyawarah mufakat;
2) melakukan penelitian administrasi calon anggota BPD;
3) menetapkan calon anggota BPD terpilih;dan
4) mengusulkan pelantikan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
h. Quota anggota BPD tingkat Dusun ditetapkan oleh Panitia dengan rumus
sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Dusun
X jml. quota anggota BPD Desa
Jumlah Penduduk Desa
(Jumlah Penduduk Dusun dibagi jumlah penduduk Desa dikalikan jumlah
quota anggota BPD Desa), dengan ketentuan apabila hasil perhitungan
dalam bentuk pecahan/desimal, maka dilakukan pembulatan sebagai
berikut :
1) pecahan/desimal sampai dengan 0,50 dibulatkan ke bawah;
2) pecahan/desimal 0,51 ke atas dibulatkan menjadi 1.
i. Panitia Musyawarah mengadakan rapat guna :
1) menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran dan
musyarawarah pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap
dusun.
2) membuat penetapan Quota jumlah anggota BPD berdasarkan
keterwakilan wilayah yang berdasarkan musyawarah mufakat,
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Musyawarah.



2. PENJARINGAN

a. Panitia Musyawarah membuka pendaftaran Calon anggota BPD
b. Calon Anggota BPD dapat berasal dari Ketua Rukun Warga, golongan
profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta
tokoh pemuda setempat dengan syarat-syarat :
1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RepubliK
Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan/atau sederajat.
4) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56
tahun pada saat ditetapkan;
5) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
6) belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama sepuluh
tahun atau dua kali masa jabatan baik dalam sebutan Badan
Perwakilan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa;
7) penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti
yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
8) dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan
penduduk dusun yang bersangkutan;
9) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan
ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
c. Dalam tahap penjaringan, tidak dibatasi jumlah bakal calon anggota BPD
d. Dalam tahap penjaringan tersebut, Calon Anggota BPD menandatangani
blangko surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD yang
disiapkan oleh Panitia Musyawarah.
e. melakukan penelitian administrasi calon anggota BPD
f. Penetapan Calon anggota BPD.
g. Panitia Musyawarah melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di
masing-masing Dusun dengan menghadirkan :
1) Kepala Dusun
2) Ketua RW
3) 5 orang utusan dari masing-masing RT yang terdiri dari ketua RT,
organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama dari masing-
masing wilayah RT/RW di Dusun yang bersangkutan
4) Calon BPD dari dusun bersangkutan



h. Musyawarah tingkat Dusun dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan
calon anggota BPD terpilih yang akan mewakili wilayah Dusun sesuai
dengan jumlah quota Dusun yang bersangkutan.
i. Pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan
mufakat.
j. Apabila tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah maka pembentukan
anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (voting) oleh
peserta rapat musyawarah.
k. Pelaksanaan pemungutan suara (voting), diatur sebagai berikut :
1) Masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar
undangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memiliki 1 (satu) hak suara.
2) Pemungutan suara dilakukan secara terbuka
l. Hasil musyawarah dusun disusun berdasarkan peringkat perolehan suara,
calon anggota yang memperoleh peringkat suara terbanyak sesuai
dengan quota diusulkan menjadi anggota BPD, sedangkan peringkat
berikutnya menjadi daftar tunggu penggantian antar waktu. Yang
selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah
Pencalonan Anggota BPD Tingkat Dusun yang ditandatangani oleh ketua
panitia musyawarah atau anggota Panitia Musyawarah yang bertugas
didusun bersangkutan, kepala Dusun, dan Calon anggota BPD.
m. Berita Acara Rapat Musyawarah tersebut, memuat antara lain :
1) Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah;
2) Jumlah peserta dan daftar yang hadir;
3) Jumlah dan identitas calon anggota BPD terpilih yang akan diusulkan
ke tingkat Desa;
4) Hasil peringkat perolehan suara calon anggota BPD

3. PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
a. Paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah seluruh Dusun melaksanakan
musyawarah pembentukan BPD, Ketua Panitia Musyawarah melaporkan
hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa disertai dengan
kelengkapan persyaratan administrasinya.
b. Kepala Desa mengusulkan pengesahan dan penetapan calon anggota
BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat.
c. Paling lambat 15 (limabelas) hari kalender sejak diterimanya usulan
pengesahan dan penetapan calon anggota BPD terpilih, Bupati
mengesahkan dan menetapkan calon anggota BPD terpilih yang
dituangkan dalam Keputusan Bupati.


d. Pelantikan calon anggota BPD terpilih dilaksanakan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

4. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
a. Penggantian anggota antar waktu BPD dilaksanakan apabila ada anggota
BPD yang berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan BPD.
b. Calon pengganti anggota antar waktu BPD diusulkan dari wilayah Dusun
yang diwakili.
c. Ketua atau Pimpinan BPD mengusulkan penggantian anggota antar waktu
BPD kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
1) Surat Undangan Rapat
2) Daftar Hadir Rapat
3) Notulen Rapat
4) Berita Acara hasil Rapat
5) Keputusan BPD tentang penggantian anggota antar waktu BPD
d. Pengesahan penggantian anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
e. Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu adalah sampai dengan
berakhirnya masa jabatan BPD.
f. Pelantikan anggota BPD pengganti antar waktu oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
5. SUMBER PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Sumber pembiayaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa berasal
dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Camat memfasilitasi pembentukan BPD serta melaksanakan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban
BPD.



BAB III
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Tahun 2012 ini disusun, agar dipahami dan dipedomani. Lampiran dari Petunjuk
Teknis ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Cikarang Pusat, 2012
KEPALA BADAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA,

SLAMET SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610924 198903 1 0049



LAMPIRAN
PETUNJUK TEKNIS

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN ..................
DESA ....................
Jalan .............. Nomor ........ Telepon ......... Kode Pos ..........
BEKASI

...................., .................... 20...

Kepada
Nomor : ........................
Yth. 1. Perangkat Desa .................
Lampiran : - 2. Para Ketua RW dan RT
Sifat : Biasa 3. Para Tokoh Masyarakat
di –
Perihal : UNDANGAN
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bekenaan akan berakhirnya masa jabatan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..................... serta dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.A tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), maka untuk tertib administrasi dan pelaksanaan Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud, perlu dilakukan pembentukan Panitia
Musyawarah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk
hadir pada:
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah

Mengingat pembentukan Panitia tersebut merupakan unsur penting dalam
tahap persiapan, maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan
tidak mewakilkan.



Demikian undangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas
perhatian dan kerjasamanya.

Kepala Desa .........................................,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kab. Bekasi;
3. Camat .................................
4. BPD Desa...........



KECAMATAN ..................
DESA ....................
BEKASI

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
DI DESA...............KECAMATAN.........KABUPATEN BEKASI

Hari, tanggal : ..........., ........................
Waktu : Pukul ...................... WIB
Tempat : ........................................

NO NAMA JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 1…………………
2 2…………………
3 3…………………
4 4…………………
5 5…………………
6 6…………………
7 7…………………
8 8…………………
9 9…………………
10 10……………….
11 11……………….
12 12……………….
13 13……………….
14 14……………….
15 DST 15……………….



KECAMATAN ..................
DESA ....................
BEKASI

NOTULEN
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
DI DESA .......................... KECAMATAN ..........................KABUPATEN BEKASI

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
A. PESERTA RAPAT
Rapat dipimpin oleh Kepala Desa ................................... Kecamatan
........................................ dan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
..................................., para Ketua RW dan RT dan tokoh masyarakat.
B. SUSUNAN ACARA RAPAT
Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut:
3. Pembukaan oleh Kepala Desa ................................... Kecamatan
........................................;
4. Pembentukan Panitia Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa.................
5. Penutup oleh Kepala Desa................................... Kecamatan
........................................
C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT
1. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pembentukan
Musyawarah,
2. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan Panitia Musyawarah
adalah sebagai berikut:
a. Ketua :
b. Wakil Ketua :
c. Sekretaris :
d. Bendahara :
e. Anggota :



f. Anggota :
g. Anggota :
h. Anggota :
i. Anggota :
j. Anggota :
3. Pada akhir rapat, Kepala Desa meminta kepada Panitia Musyawarah untuk segera
menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah pembentukan
dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun serta membuat penetapan Quota
jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
D. PENUTUP
Demikian notulen ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ………………, ………….. 20...
Sekretaris Desa ………………………
Kecamatan ……………………..
Sebagai
Notulis Rapat

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



KECAMATAN ..................
DESA ....................
BEKASI

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
DI DESA...............KECAMATAN.........KABUPATEN BEKASI
Nomor: ............/...............-BA/Ds. ...../20...

Pada hari ini……………………. tanggal………………… bulan………………….. bertempat di
.....…………………………Kecamatan……………………………. telah diadakan Rapat
Pembentukan Panitia Musyawarah yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa ;
2. Perangkat Desa ;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
4. Tokoh Masyarakat.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai :
1. Pembentukan Panitia Musyawarah, dengan komposisi kepanitiaan terdiri dari
Perangkat Desa, unsur Ketua RW, Ketua RT dan tokoh masyarakat,
2. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan Panitia
Musyawarah adalah sebagai berikut:
a. Ketua :
b. Wakil Ketua :
c. Sekretaris :
d. Bendahara :
e. Anggota :
f. Anggota :
g. Anggota :
h. Anggota :
i. Anggota :
j. Anggota :



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Kepala Desa .........................................,


NAMA LENGKAP



KECAMATAN ..................
DESA ....................
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN……………. KABUPATEN BEKASI

NOMOR : ........../KEP............../20.…

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
DI DESA.................... KECAMATAN.....................
KABUPATEN BEKASI TAHUN 20..........

KEPALA DESA …………………. ,

Membaca : Berita Acara hasil Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah di
Desa...............Kecamatan.................Kabupaten Bekasi
Nomor...............................................................................

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 34.A tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
maka dipandang perlu dibentuk Panitia Musyawarah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Panitia Musyawarah Di
Desa...........Kecamatan........Kabupaten Bekasi Tahun 20........

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa;
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2008 Nomor 2).
7. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.A tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembentukan Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
10. Peraturan Desa .......Nomor......Tahun.......tentang .............
11. Peraturan Desa .......Nomor......Tahun.......tentang ............

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Panitia Musyawarah
Di Desa...........Kecamatan........Kabupaten Bekasi Tahun 20........

KEDUA : Susunan Keanggotan Panitia Musyawarah di
Desa.......Kecamatan......Kabupaten Bekasi......Tahun .....,
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.



KETIGA : Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua,
mempunyai tugas :
1. membuat penetapan Quota jumlah anggota BPD berdasarkan
keterwakilan wilayah yang berdasarkan musyawarah mufakat;
2. melakukan penelitian administrasi calon anggota BPD;
3. menetapkan calon anggota BPD terpilih;dan
4. mengusulkan pelantikan anggota BPD kepada Bupati melalui
Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan pada saat persiapan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
................................ Tahun Anggaran 20..... dan bantuan pihak
ketiga yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di……………….
pada tanggal ………………..
KEPALA DESA …………..,


NAMA LENGKAP

Yth. 1. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kab. Bekasi;
3. Camat .................................
4. BPD.....................................



Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tentang : Pembentukan Panitia
Musyawarah
di Desa...............
Kecamatan.......
Kabupaten Bekasi
Tahun 20.......

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................
KECAMATAN ........................................... KABUPATEN BEKASI

KEDUDUKAN DALAM
NO NAMA JABATAN
KEPANITIAAN
1 Ketua
2 Wakil Ketua
3 Sekretaris
4 Bendahara
5 Anggota
6 Anggota
7 Anggota
8 Anggota
9 Anggota
10 Anggota
11 Anggota
12 dst dst

Kepala Desa .........................................,


NAMA LENGKAP



FORMAT KOP DAN STEMPEL PANITIA MUSYAWARAH

A. KOP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA MUSYAWARAH
DESA ..........................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

Alamat Sekretariat: Jl. .............................. No. .......... Kp. ..........RT ....... RW....

Keterangan:
BEKASI
1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm

2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11

3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm

4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)

5. Jarak Ke Tepi Kertas : + 1 cm dari tepi atas kertas

6. Jenis Kertas : HVS

7. Warna Kertas : Putih

8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi

B. CONTOH STEMPEL PANITIA MUSYAWARAH

Contoh Stempel untuk Surat Menyurat

PANITIA MUSYAWARAH

DESA ................KECAMATAN ................

TAHUN 20...



Keterangan:

1. Ukuran Kotak Terluar : 1,4 cm x 6 cm

2. Ukuran Kotak Dalam : 1,1 cm x 5,7 cm

3. Jenis Huruf (font) : Agency FB ukuran 8 pt

4. Paragraf : 1 atau Single

5. Ukuran Lambang : Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm

6. Warna Tinta Stempel : Hitam atau Biru Tua



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

...................., ................20.....

Kepada Yth.
Nomor : 005/......./Pan.Mus/Ds... /20... 1. Kepala Desa ......................
Lampiran : - 2. Anggota Panitia Musyawarah
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN di –
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan diktum Ketiga Keputusan
Kepala Desa .................................... tanggal ..............................20..... tentang
Pembentukan Panitia Musyawarah diantaranya adalah membuat penetapan Quota
jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang berdasarkan
musyawarah mufakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, dengan ini kami mengundang
Bapak/Ibu untuk hadir pada:
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat penetapan Quota jumlah anggota BPD dan jadwal
waktu pelaksanaan pendaftaran dan musyarawarah
pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun.

Mengingat pentingnya kedua tugas tersebut, kami mohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk menghadiri dan menyampaikan saran serta pandangannya pada
acara rapat tersebut.



Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian
dan kesediaannya.

PANITIA MUSYAWARAH

KETUA,


NAMA LENGKAP

Yth. 1. Bupati Bekasi (sebagai bahan laporan);

2. Kepala BPMPD Kab. Bekasi;

3. Camat ..................................

4. Kepala Desa.................................



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : ..........., ........................
Waktu : Pukul ...................... WIB
Tempat : ........................................
Acara : ........................................

NO NAMA JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 1…………………
2 2…………………
3 3…………………
4 4…………………
5 5…………………
6 6…………………
7 7…………………
8 8…………………
9 9…………………
10 10……………….
11 11……………….
12 12……………….
13 13……………….
14 14……………….
15 DST 15……………….



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

NOTULEN RAPAT

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah, turut dihadiri oleh Kepala Desa dan
....... (.............................) orang Anggota Panitia Musyawarah atau .............%
(....................... persen) dari jumlah seluruh Anggota Panitia Musyawarah.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT
Susunan acara rapat sebagai berikut:
1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Musyawarah;
2. Sambutan Kepala Desa ................................;
3. Pembacaan draft Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan musyarawarah pembentukan dan
penetapan Anggota BPD pada tiap dusun;
4. Pembacaan darft penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun
5. Saran dan pandangan peserta rapat atas draft Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan
musyarawarah pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun;
6. Saran dan pandangan peserta rapat atas draft penetapan Quota jumlah anggota BPD
tiap dusun;
7. Penetapan Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan musyarawarah pembentukan dan
penetapan Anggota BPD pada tiap dusun;
8. Penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun;
9. Penutup oleh Ketua Panitia Musyawarah.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT
1. Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan
..............................................................;
2. Sekretaris Panitia Musyawarah membacakan draft Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan
musyarawarah pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun;
3. Sekretaris Panitia Musyawarah membacakan draft penetapan Quota jumlah anggota BPD
tiap dusun;



4. Saran dan pandangan peserta rapat atas draft Jadwal Kegiatan Pembentukan BPD dan
penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun, adalah sebagai berikut:
a. ............................................................................................................................
...........;
b. ............................................................................................................................
...........;
c. ............................................................................................................................
...........;
d. ............................................................................................................................
...........;
e. ............................................................................................................................
...........;
5. Setelah saran dan pandangan tersebut ditampung, maka draft Jadwal dan penetapan
Quota direvisi, kemudian Ketua Panitia Musyawarah menetapkan Jadwal Kegiatan
Pembentukan BPD dan penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun;
6. Wakil Ketua Panitia Musyawarah membacakan Tahapan Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD);
7. Ketua Panitia Panitia Musyawarah menyampaikan bahwa Tahapan Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan penetapan Quota jumlah anggota BPD tiap dusun
akan diumumkan melalui penempelan di lokasi strategis dan secara lisan melalui para
Ketua RT dan Ketua RT serta tokoh masyarakat;
8. Sebelum menutup rapat, Ketua Panitia Musyawarah mohon kepada Kepala Desa untuk
difasilitasi dalam mensosialisasikan rencana penyelenggaraan Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

D. PENUTUP
Demikian notulen ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ………………, …………….. 20...
Panitia Musyawarah
Sekretaris,
Sebagai
Notulis Rapat


NAMA LENGKAP



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

BERITA ACARA HASIL RAPAT PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PEMBENTUKAN
BPD DAN PENETAPAN QUOTA ANGGOTA BPD TIAP DUSUN
Nomor: ............/...............-BA/Pan.Mus/Ds. ...../20...

Pada hari ini, …………… tanggal ……………. bulan ………………… Tahun
…………………………………., pukul …………………. WIB, Kami yang bertanda tangan di
bawah ini Ketua dan Anggota Panitia Musyawarah Desa ...........................................
Kecamatan ........................................... telah melaksanakan Rapat Penyusunan Jadwal
Kegiatan Pembentukan BPD dan Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun Desa
........................................... Kecamatan ...................................., yang dihadiri pula oleh
Kepala Desa ................................ Kecamatan ..................................... sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Draft Jadwal Kegiatan atau Tahapan Pembentukan BPD adalah sebagaimana terlampir;

2. Draft Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun adalah sebagaimana terlampir;

3. Kepala Desa menyampaikan saran dan pandangan atas draft Tahapan Pembentukan
BPD dan Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun, yaitu
..........................................................................................................................;

4. Saran dan pandangan peserta rapat atas Draft draft Tahapan Pembentukan BPD dan
Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun, adalah sebagai berikut:

a. ...........................................................................................................................;

b. ...........................................................................................................................;

c. ...........................................................................................................................;


d. ...........................................................................................................................;

e. ...........................................................................................................................;

5. Ketua Panitia Musyawarah, setelah mendengarkan saran dan pandangan tersebut,
menetapkan Tahapan Pembentukan BPD dan Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun
sebagaimana terlampir.

6. Ketua Panitia Musyawarah menyampaikan bahwa Tahapan Pembentukan BPD dan
Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun akan diumumkan melalui penempelan di
lokasi strategis dan secara lisan melalui para Ketua RT dan Ketua RT serta tokoh
masyarakat.

7. Ketua Panitia Panitia Musyawarah mohon kepada Kepala Desa untuk memfasilitasi dalam
mensosialisasikan rencana penyelenggaraan Pembentukan BPD.

8. Kepala Desa menyatakan kesediaannya untuk memberi fasilitasi sebagaimana yang
dimohon oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan
Rapat Penyusunan Tahapan Pembentukan BPD dan Penetapan Quota Anggota BPD tiap
dusun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari Dokumen Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 20....

PANITIA MUSYAWARAH

DESA ..................................... KECAMATAN ........................................

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

1. ................................................................ Ketua ......................................

2. ................................................................ Wakil ......................................
Ketua
3. ................................................................ Sekretaris ......................................

4. ................................................................ Bendahara ......................................

5. ................................................................ Anggota ......................................



6. ................................................................ Anggota ......................................

7. ................................................................ Anggota ......................................

8. ................................................................ Anggota ......................................

9. ................................................................ Anggota ......................................

10. ................................................................ Anggota ......................................

dst. ................................................................ Anggota ......................................

Mengetahui :

Kepala Desa ...................................,


NAMA LENGKAP



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

PENGUMUMAN TAHAPAN PEMBENTUKAN BPD

Nomor: .............../...............- Pan.Mus/Ds. ...../20...

Panitia Musyawarah Desa .................................... Kecamatan .............................. Tahun 20.... , setelah
melaksanakan Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pembentukan BPD pada tanggal ............................... 20....,
turut dihadiri oleh Kepala Desa............................................ Kecamatan ................................., dengan ini
mengumumkan Tahapan Pembentukan BPD, sebagai berikut :

No. Uraian Jangka Waktu Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan
Sosialisasi Pembentukan BPD kepada 7 hari kalender
1. ..... s.d ................ 20...
Masyarakat

Penjaringan Calon anggota BPD dan Pelaksanaan
Musyawarah untuk memilih anggota BPD

2. a. Pengumuman Pendaftaran Calon anggota BPD 3 hari kalender ..... s.d ................ 20...
b. Penerimaan Pendaftaran Calon anggota BPD 3 hari kalender ..... s.d ................ 20...

c. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan 3 hari kalender ..... s.d ................ 20...
Calon anggota BPD
d. Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan 2 hari kalender ..... s.d ................ 20...
calon anggota BPD
1 hari kalender .................. 2012
e. Penetapan Calon anggota BPD

f. Pelaksanaan musyawarah untuk memilih 1 hari kalender 24 Juni 2012
anggota BPD di masing-masing Dusun
Penetapan, Pengesahan Dan Pelantikan
5.
a. Penyampaian hasil Musyawarah pembentukan 2 hari kerja ..... s.d ................ 20...
BPD kepada Kepala Desa



b. Pengusulan pengesahan dan penetapan calon
1 hari kerja .................. 2012
anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui
Camat
c. Penyampaian Hasil musyawarah Pembentukan 1 hari kerja .................. 2012
BPD oleh Camat kepada Bupati

d. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Peresmian 1 s.d 15 hari kerja ..... s.d ................ 20...
anggota BPD
Tanggal Akhir
Masa Jabatan
anggota BPD 18 juli 2012
e. Pelantikan
Periode
Sebelumnya

Bekasi, .................................. 20....

PANITIA MUSYAWARAH
KETUA,


NAMA LENGKAP



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

PENGUMUMAN PENETAPAN QUOTA ANGGOTA BPD TIAP DUSUN

Nomor: .............../...............- Pan.Mus/Ds. ...../20...

Panitia Musyawarah Desa .................................... Kecamatan .............................. Tahun
20.... , setelah melaksanakan Rapat Penetapan Quota Anggota BPD tiap dusun pada tanggal
............................... 20...., turut dihadiri oleh Kepala Desa............................................
Kecamatan ................................., dengan ini mengumumkan Penetapan Quota Anggota
BPD tiap dusun, sebagai berikut :

No. DUSUN Wilayah Jumlah Anggota BPD

1. RT…….., RW……, .........orang
dst

2. RT…….., RW……, .........orang
dst

3. RT…….., RW……, .........orang
dst

4. RT…….., RW……, .........orang
dst

Jumlah BPD Desa..........................................................

.............., .................................. 20....

PANITIA MUSYAWARAH
KETUA,


NAMA LENGKAP



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPD

Nomor: ............/........- Pan.Mus/Ds. ...../20...

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pembentukan BPD Nomor
.........../............-Pan.Mus/Ds. ...../20... tanggal ............................ 20..., Panitia
Musyawarah Desa .................................... Kecamatan .............................. Tahun
20.... , dengan ini mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota BPD
.................................... Kecamatan ....................... akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal : .................................. s.d ............................. 20.....
Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Anggota BPD, adalah
sebagai berikut:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RepubliK Indonesia
Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan/atau sederajat.
4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 tahun
pada saat ditetapkan;
5. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
6. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama sepuluh tahun atau
dua kali masa jabatan baik dalam sebutan Badan Perwakilan Desa maupun
Badan Permusyawaratan Desa;



7. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah
sebagai penduduk desa bersangkutan;
8. dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk
dusun yang bersangkutan;
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun

Tata cara pendaftaran bakal calon BPD adalah sebagai berikut:
1. calon Anggota BPD mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan
anggota BPD kepada Panitia Musyawarah yang dibuat dengan tulisan tangan dan
dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4);
2. calon Anggota BPD wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran calon Anggota
BPD dapat diminta kepada Panitia Musyawarah Desa ....................................
Kecamatan .............................. Tahun 20.... dan untuk keperluan dimaksud, para
calon Anggota BPD dapat menghubungi:
1. Sdr. ……………………………… handphone .........................;
2. Sdr. ……………………………… handphone .........................;
3. Sdr. ……………………………… handphone ..........................

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa
......................................... Kecamatan ......................................... oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa .................................... Kecamatan ..............................
Tahun 20.....

..........................., ....................................20....
Panitia Musyawarah
Desa .........................Kecamatan ......................
Ketua,

tanda tangan
dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA BPD
Nomor ........../...............-BA/Pan.Mus/Ds. ...../20...

Pada hari ini, …………… tanggal ………………………. bulan ........................ Tahun
............................................., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Musyawarah telah
selesai menerima pendaftaran Calon Anggota BPD.

Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal …................................... s.d …..........................
20... di Desa............Kecamatan …………………………….......................… Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Calon Anggota BPD yang mendaftar adalah
sebagai berikut:

1. Nama : ......................................................................
Tempat, tanggal lahir : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

2. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

3. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................



4. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

5. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

6. dst.

Dari …………………… (…………………..) orang Calon Anggota BPD yang mendaftar,
Calon Anggota BPD yang telah melengkapi persyaratan sebanyak …… (………………………..)
orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak …… (………………………..) orang.
Panitia Musyawarah sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, memberikan kesempatan kepada Calon
Anggota BPD yang belum lengkap persyaratannya agar melengkapinya selama 3 (tiga) hari kalender
terhitung mulai hari ini sampai dengan tanggal …………………………

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pembentukan BPD.

PANITIA MUSYAWARAH

DESA .....................................KECAMATAN ........................................


1. ................................................................ Ketua ......................................

2. ................................................................ Wakil Ketua ......................................

3. ................................................................ Sekretaris ......................................

4. ................................................................ Bendahara ......................................



5. ................................................................ Anggota ......................................

6. ................................................................ Anggota ......................................

7. ................................................................ Anggota ......................................

8. ................................................................ Anggota ......................................

9. ................................................................ Anggota ......................................

10. ................................................................ Anggota ......................................

dst. ................................................................ Anggota ......................................



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

BERITA ACARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN
CALON ANGGOTA BPD
Nomor ........../...............-BA/Pan.Mus/Ds. ...../20...

Pada hari ini, …………… tanggal ………………………. bulan ........................
Tahun ............................................., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia
Musyawarah dengan ini menerangkan bahwa:

1. Proses pendaftaran Calon anggota BPD telah dilaksanakan mulai tanggal ................. s.d
...................................;
2. Mengingat masa pendafataran tersebut masih terdapat Calon anggota BPD yang belum
memenuhi kelengkapan administrasi, maka terhitung mulai tanggal ...................... s.d
.................................... (tiga hari kalender) Calon anggota BPD diberikan kesempatan
untuk melengkapi administrasi dan kelengkapan Calon anggota BPD.

Berdasarkan data administrasi dan kelengkapan yang disampaikan pada saat
pendaftaran dan penyelesaiannya mulai tanggal ...................... s.d ....................................
(tiga hari kalender), maka Calon anggota BPD yang telah mendaftar dan memenuhi
kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut:
1. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................



2. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

3. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

4. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

5. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

6. dst.

Dari …………………… (…………………..) orang Calon anggota BPD yang mendaftar,
Calon anggota BPD yang telah melengkapi persyaratan sebanyak …… (………………………..)
orang dan yang tidak melengkapi persyaratan sebanyak …… (………………………..) orang.



Panitia Musyawarah sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan
Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Calon anggota BPD selama 2 (dua) hari
kalender.
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pembentukan BPD.

PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................................KECAMATAN ........................................


1. ................................................................ Ketua ......................................
Wakil
2. ................................................................ ......................................
Ketua
3. ................................................................ Sekretaris ......................................

4. ................................................................ Bendahara ......................................

5. ................................................................ Anggota ......................................

6. ................................................................ Anggota ......................................

7. ................................................................ Anggota ......................................

8. ................................................................ Anggota ......................................

9. ................................................................ Anggota ......................................

10. ................................................................ Anggota ......................................

dst. ................................................................ Anggota ......................................



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD
Nomor ............./...............-BA/Pan.Mus/Ds. ...../20...

Pada hari ini, …………… tanggal ………………………. bulan ........................
Tahun ............................................., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia
Musyawarah telah menyelesaikan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Calon Anggota
BPD yang dilaksanakan mulai tanggal...................... s.d........................., dengan hasil
sebagai berikut:
1. Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak..........;(......................) orang;
2. Calon Anggota BPD yang memenuhi Persyaratan sebanyak...........(....................) orang;
3. Calon Anggota BPD yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak...........(....................)
orang;
Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan
pendaftaran, Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:
1. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

2. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................
3. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................



4. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

5. Nama : ......................................................................
Pendidikan : ......................................................................
Pekerjaan : ......................................................................
Agama : ......................................................................

6. dst.
Panitia Musyawarah sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan
menetapkan Calon anggota BPD yang berhak mengikuti pemilihan anggota BPD.
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pembentukan BPD.

PANITIA MUSYAWARAH

DESA ...............................KECAMATAN ...................................


1. ............................................................ Ketua ...................................

2. ............................................................ Wakil ...................................
Ketua
3. ............................................................ Sekretaris ...................................

4. ............................................................ Bendahara ...................................

5. ................................................................ Anggota ......................................

6. ................................................................ Anggota ......................................

7. ................................................................ Anggota ......................................

8. ................................................................ Anggota ......................................



9. ................................................................ Anggota ......................................

10. ................................................................ Anggota ......................................

dst. ................................................................ Anggota ......................................



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

DAFTAR HADIR

RAPAT PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Hari : ...........................................

Tanggal : ...........................................

Pukul : ...........................................

Tempat : ...........................................

Jabatan
No. Nama Tanda Tangan
Kepanitiaan
(1) (2) (3) (4)

1. 1. ……………

2. 2. ……………

3. 3. ……………

4. 4. ……………

5. 5. ……………

6. 6. ……………



7. 7. ……………

8. 8. ……………

9. 9. ……………

10. 10. ……………

11. 11. ……………

12. 12. ……………

13. 13. ……………

14. 14. ……………

15. 15. ……………



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

...................., .................... 20.....

Kepada
Nomor : 005/......-Pan.Mus/Ds. ...../20..
Yth. 1. Kepala Desa.......................
Lampiran : - 2. Pimpinan dan Anggota
Panitia Musyawarah
Sifat : Segera
..................................
Perihal : UNDANGAN 3. Para Calon Anggota BPD;
4. Ketua RT/RW
5. Tokoh Masyarakat
di –
Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan
pemeriksaan/penelitian administrasi calon anggota BPD yang telah dilaksanakan selama 2
(dua) hari kalender dari tanggal.........s.d.........20....... ,dengan ini kami mohon Bapak/Ibu
berkenan hadir pada:
Hari : .......................................
Tanggal : .......................................
Pukul : .......................................
Tempat : .......................................
Acara : Rapat Penetapan Calon Anggota BPD yang berhak
mengikuti pemilihan anggota BPD di Desa
........Kecamatan ........Tahun 20.......
Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA MUSYAWARAH

Ketua,


NAMA LENGKAP



PANITIA MUSYAWARAH
DESA .....................KECAMATAN .........................
KABUPATEN BEKASI

BEKASI

DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD
DESA...........................KECAMATAN ...............TAHUN..........

Hari : ...........................................

Tanggal : ...........................................

Pukul : ...........................................

Tempat : ...........................................

Jabatan
No. Nama Tanda Tangan
Kepanitiaan
(1) (2) (3) (4)

1. 1. ……………

2. 2. ……………

3. 3. ……………

4. 4. ……………

5. 5. ……………

6. 6. ……………



7. 7. ……………

8. 8. ……………

9. 9. ……………

10. 10. ……………

11. 11. ……………

12. 12. ……………

13. 13. ……………

14. 14. ……………

15. 15. ……………


Juknis PembentukanBPD

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Juknis PembentukanBPD

Similar to Juknis PembentukanBPD (20)

More from Yudhi Aldriand

More from Yudhi Aldriand (20)

Juknis PembentukanBPD