UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kewajiban kepala desa untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan masyarakat desa setiap tahun."

1. LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(TEHNIK PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN DESA)
ANDYKA FATRA
KASUBBID PEMDES/KELURAHAN

2. 2
MENGAPA PERLU ADA UU DESA?
PENDAHULUAN

3. ARTI PENTING UU DESA
 UNTUK MEWUJUDKAN DESAYANG LEBIH
SEJAHTERA DAN MANDIRI
 UNTUK MENINGKATKAN PERANAPARAT
PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG
OTONOMI DAERAH
 MEWUJUDKAN DESA SEBAGAIGARDA
TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA
 MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN

4. ISU-ISU STRATEGIS
1. MASALAH KEDUDUKAN DESA
2. MASALAH PEMBENTUKAN DESA
3. MASALAH KEWENANGAN DESA
4. MASALAH KEUANGAN DESA
5. MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA
6. MASALAH MASA JABATAN KEPALA DESA
7. MASALAH PERANGKAT DESA
8. MASALAH PRODUK HUKUM DESA

5. ISU-ISU STRATEGIS
9. MASALAH KEDUDUKAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA
10. MASALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
11. MASALAH PEMBANGUNAN DESA
12. MASALAH PEMBANGUNAN PERDESAAN
13. MASALAH BADAN USAHA MILIK DESA
14. MASALAH KERJASAMA DESA
15. MASALAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN
16. MASALAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

6. 6
APA YANG PERLU DILAKUKAN ??
PEMDA DAN PEMDES

7. 7
1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN
DAN PENGHIDUPAN;
2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK
PEMBANGUNAN;
3. MENJADIKAN DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT.
HAL-HAL PENTING
YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA DAN PEMDES

8. MENATA HUBUNGAN
ANTAR PEMERINTAHAN
PEMERINTAH
PEMDA
PEM-DESA

9. FUNGSI PEMERINTAH
PUBLIC REGULATION
PUBLIC GOODS
EMPOWERMENT
KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF

10. 1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS AKUNTABILITAS
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROFESIONALITAS
GOOD GOVERNANCE

11. “PEMERINTAH DESA”
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. 12
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN UU 6 TAHUN 2014)
BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
KEPALA
DESA
LPM / Lembaga Adat
KEPALA
URUSAN
ADMINISTRASI
KEPALA
URUSAN
KEUANGAN
KEPALA
URUSAN
UMUM
KEPALA
SEKSI
PEME-
RINTAHAN
KEPALA
SEKSI
PEMBA-
NGUNAN
KEPALA
SEKSI
KESEJAH-
TERAAN
SEKRETARIS
DESA
KETERANGAN:
CONTOH:
HUBUNGAN KONSULATIF KADES DAN BPD
HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPM
HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN

13. TUGAS KEPALA DESA
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA,
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

14. PERANGKAT DESA
 SEKRETARIAT DESA;
 PELAKSANA
KEWILAYAHAN;
 PELAKSANATEKNIS.

15.  Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa
dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas
membantu kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan, paling banyak terdiri atas 3 bidang
urusan.
 Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu
kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional,
paling banyak terdiri atas 3 seksi.
 Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu
kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan,
Jumlah ditentukan secara proporsional sesuai
kemampuan keuangan Desa.

16. PENGANGKAATAN PERANGKAT DESA
 WARGA PENDUDUK DESA
 BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SEKOLAH
MENENGAH UMUM ATAUYANG SEDERAJAT;
 BERUSIA 20TAHUN SAMPAI DENGAN 42TAHUN;
 TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA DAN
BERTEMPATTINGGAL DI DESA PALING KURANG 1
TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN; DAN
 SYARAT LAINYANG DITENTUKAN DALAM PERDA
KAB/KOTA.

17. PERANGKAT DESA BERHENTI
 MENINGGAL DUNIA.
 PERMINTAAN SENDIRI.
 DIBERHENTIKAN.

18. PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN
 USIATELAH GENAP 60TAHUN.
 BERHALANGANTETAP.
 TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PERANGKAT DESA.
 MELANGGAR LARANGAN SEBAGAI PERANGKAT
DESA.

19. “BPD”
Lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

20.  Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang
pengisiannya dilakukan secara demokratis.
 Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun
terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji.
 Anggota BPD dapat dipilih untuk masa
keanggotaan paling banyak 3 kali secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

21. PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD
 bertakwa kepadaTuhanYang Maha Esa;
 memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan BhinnekaTunggal Ika;
 berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
 berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
 bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan
Permusyawaratan Desa;
 wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

22.  Jumlah anggota BPDditetapkan dengan jumlah
gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9
orang, dengan memperhatikan wilayah,
perempuan, penduduk, dan kemampuan
Keuangan Desa.
 Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Walikota.
 Anggota BPD sebelum memangku jabatannya
bersumpah/berjanji secara bersama-sama di
hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/
Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

23. FUNGSI BPD
 Membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;
 Menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa; dan
 Melakukan pengawasan kinerja
Kepala Desa.

25. Pasal 27 UU No.6 Tahun 2014
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala
Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa setiap akhir tahun anggaran kepada
Bupati/Walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

26. Pasal 28
 (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi
administratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis.
 (2) Dalam hal sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan
pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

28. Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan,
hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun
anggaran kepada bupati/walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa
jabatan kepada bupati/walikota;
c. menyampaikan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa setiap akhir tahun anggaran.

29. Pasal 49
(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada
bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh
bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

30. Pasal 50
(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf b kepada bupati/walikota melalui camat atau
sebutan lain.
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima)
bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu
untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala
Desa kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan.

31. Pasal 51
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap
akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam
melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Pasal 52
Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.
Pasal

32. FUNGSI PEMERINTAH
PUBLIC REGULATION
PUBLIC GOODS
EMPOWERMENT
KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF

33. SEKRETARIS DESA
ADALAH
KEPALA ADMINISTRASI PEMERINTAH
DESA :
HARUS MENGUASAI
FUNGSI MANAGEMENT
P.O.A.C
PERTANGGUNG JAWABAN /
PELAPORAN ?

34. Pengertian Laporan
 Secara Umum Laporan adalah dokument yang
menyajikan informasi dan menyampaikan fakta
temuan yang dianalisis untuk menghasilkan
kesimpulan dan rekomendasi.

35. Kaidah Umum Pelaporan harus : Tepat, Singkat,
dan Jelas
bertujuan untuk memudahkan pembaca menangkap dan
mengerti isi laporan
SECARA UMUM ADA 2 JENIS LAPORAN :
1. LAPORAN UMUM
2. LAPORAN KHUSUS
BENTUK PENYAJIAN LAPORAN :
1. NARATIF
2. TABEL
3. GRAFIS

36. ASAS/PRINSIP PELAPORAN
/PERTANGGUNG JAWABAN DI DESA
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
Untuk menunjangan laporan yang akuntabilitas dan
transparansi hendaknya laporan menganut prinsip:
1. Bersifat formal dan mudah dikomunikasikan;
2. Sistimatik
3. Skala Prioritas, penting dan relevan
4. Perbandingan
5. Akuntabilitas real

38. JENIS LAPORAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (LPPD)
a. LPPD AKHIRTAHUN ANGGARAN
b. LPPD AKHIR MASA JABATAN
 LAPORAN KETERANGAN PERTGJWBN (LKPJ)
a. LKPJ AKHIRTAHUN ANGGARAN
b. LKPJ AKHIR MASA JABATAN
 PENGINFORMASIAN LPPD kpd MASYARAKAT

39. LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kpd Bupati/Walikota sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi”
“ Laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta
tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintahan kabupaten/kota selama satu tahun anggaran”
LPPD AKHIR MASA JABATAN
“ Pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui
Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat”

40. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN
“ Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat
melalui BPD; meliputi keterangan seluruh proses
pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk
APBDesa selama satu tahun anggaran “
LKPJ AKHIR MASA JABATAN
“ Kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD
sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa “

41. MATERI MUATAN
1. YANG DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA, SEMUA
KEGIATAN DESA BERDASARKAN KEEWENANGAN DESA YANG
ADA SERTA TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROV, DAN PEMERINTAH KAB/KOTA
2. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
DESA KEPADA BPD :
A. PELAKSANAAN PERDES
B. PELAKSANAAN PERATURAN KADES
C. PELAKSANAAN APBDesa
3. MUATAN MATERI BERUPA INFORMASI YANG DISAMPAIKAN
KEPADA MASY. ADALAH POKOK-POKOK KEGIATAN DARI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Diproritaskan pada program utama yang dilaksanakan tanpa
mengurangi arti pentingya program-program lainnya

42. PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
1.SETIAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA DICATAT OLEH DESA
DAN DILAPORKAN KEPADA DESA
2.KADES WAJIB MEMPERTANGGUNG-
JAWABKAN PELAKSANAAN APBDesa DAN
MERUPAKAN KELENGKAPAN LPPD DAN
LKPD

43. PELAKSANAAN ANGGARAN
(APBDesa)
1.DILAKUKAN BERDASARKAN PADA PRINSIP
HEMAT, TERARAH DAN TERKENDALI SESUAI
DENGAN RENCANA KEGIATAN PEMDES.
2.DITETAPKAN DGN PERDES DAN
DILAKSANAKAN DENGAN PERATURAN KADES
3.DILAKUKAN OLEH SEORANG BENDAHARA DESA
4.HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DESA

44. INFORMASI LPPD
 Kepada Masyarakat
 Wajib
 Secara Tertulis (media setempat) dan
Secara Lisan (dalam pertemuan)
 Sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun
 Memuat:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Perdes, Peraturan Kades
dan Keputusan Kepala Desa;
- Penyusunan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBDesa.

45. LAPORAN PELAKSANAAN PERDES
 MENGURAIKAN BUKU DATA PERATURAN DESA (Model
A.1)
 MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS PELAKSANAAN
PERATURAN DESAYANG ADA
 MENGURAIKAN SECARA SISTEMATISTENTANG
KEBERHASILAN/KENDALA PELAKSANAAN PERDES
 MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS LANGKAH LEBIH
LANJUT DARI PELAKSANAAN PERDES

46. 1. Mengapa Kades
diharuskan membuat
LPPD ?
2. Mengapa Kades perlu
membuat Laporan
Keterangan
Pertanggung Jawaban
kepada BPD ?
MENGAPA ?????

47. PENILAIAN LAPORAN
1. EVALUASI BPDTIDAK DALAM KAPASITAS
MENOLAK/MENERIMA
2. LAPORAN KADES DIGUNAKAN SBG DASAR
EVALUASI BUPATI/WALIKOTA DAN UNTUK
BAHAN PEMBINAAN

49. FORMAT SAMPUL LAPORAN DESA
LAMBANG DAERAH
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 20XX
DESA XXXXXXXX
KECAMATAN XXXXXX

50. SISTIMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
BAB I PENDAHULUAN
Dasar Hukum dan Gambaran Umum Desa
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Desa, Prioritas Desa
BAB III KEWENANGANGAN DESA
Urusan Hak Asal Usul Desa, Urusan Pemerintahan yang
diserahkan Kabupten
BAB IV TUGAS PERBANTUAN
Tugas Perbantuan yang diterima & Tugas Perbantuan
yang diberikan
BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
Kerjasama Desa, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Batas Desa,
Pencegahan dan Penanggulanga Bencana, Penyelenggaraan
Ketentaraman dan Ketertiban Umum
BAB VI HASIL KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG TELAH DICAPAI
BAB VII PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN
BAB IX PENUTUP
LAMPIRAN

51. CONTOH LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMDES
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I. PENDAHULUAN
LAPORAN UMUM PELAKSANAAN
TUGAS KEADAAN UMUM DESA
1. Luas wilayah
2. Batas wilayah
3. Keadaan geografis dan
Topografi Desa
4. Orbitrasi (jarak dari pusat
pemerintahan)

52. 5. Jumlah Dusun/Lingkungan,
RW dan RT
6. Jumlah Penduduk
7. Keadaan Sosial Ekonomi
dan Budaya Masyarakat
8. Prasarana

53. BAB II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN BIDANG
PEMERINTAHAN
1. Organisasi Pemerintahan Desa
2. Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Peraturan Desa/Keputusan Desa
5. Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa

54. BAB III. ARAH DAN KEBIJAKAN
YANG TELAH DITEMPUH
A. Program Pembangunan Desa
1. Program Jangka Menengah
Desa
2. Program Jangka Pendek
B. Peningkatan Pelayanan Kepada
Masyarakat
C. Melaksanakan Kegiatan Dalam
Rangka Penyelenggaraan
Pembangunan Desa

55. D. Melaksanakan Tugas
Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah
E. Melaksanakan Tugas
Dalam Rangka Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
BAB IV. HASIL KEGIATAN PEMERINTAH
DESA YANG TELAH DICAPAI
BAB V. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI
BAB VI. PENUTUP
LAMPIRAN