2. DASAR HUKUM IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL
a. Pasal 1 Nomor 8 UU No 24 Tahun 2013 Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
b. Pasal 5 Huruf B UU No 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemerintah melalui menteri
berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yaitu penetapan
sistem, pedoman dan standar.
c. Pasal 87 Huruf A Permendagri No 95 Tahun 2019 tentang SIAK menyatakan bahwa pengkajian
dan pengembangan SIAK dilakukan oleh kementerian melalui Direktorat Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan
Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
3. TUJUAN PENERAPAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL
a. Tersedianya SIAK Terpusat di 514 kabupaten/kota.
b. Tersedianya aplikasi Identitas Kependudukan Digital berdasarkan
layanan administrasi kependudukan yang tersedia di SIAK Terpusat.
c. Terintegrasinya data penduduk dengan data kementerian/lembaga.
d. Tersedianya Kode QR untuk verifikasi data pada pelayanan publik.
4. Konsepsi
Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik
yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen
Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui
gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang
bersangkutan.
Quick Response Code (QR Code) adalah suatu kode matriks
dua dimensi terenkripsi yg digunakan untuk verifikasi dan
validasi dgn cara memindai QR Code menggunakan gawai.
identitas
digital di
dalam
smartphone
Mudahnya memindahkan KTP-el ke dalam
handphone
4
5. 2
1
3
Pembuktian Identitas
Memberikan penegasan bahwa penduduk
bersangkutan adalah benar sebagaimana yang diakui
oleh penduduk tersebut
Otorisasi Identitas
Memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau
elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan
suatu layanan tersebut adalah orang yang benar
Otentikasi Identitas
Proses memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital
melalui otentikasi 2 faktor dengan membandingkan data yang ada di
database dengan data yang melekat pada diri penduduk (wajah, sidik jari)
Fungsi
5
9. Jika penduduk sudah melakukan registrasi Identitas Kependudukan
Digital, maka QR Code dapat ditampilkan
10. • Setelah tampil QR Code, arahkan penduduk untuk membuka aplikasi
Identitas Kependudukan Digital
11. Pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital, pilih
tombol scan QR Code, lalu arahkan pada QR Code
yang sudah ditampilkan pada aplikasi SIAK Terpusat
14. Masukkan PIN
PIN aplikasi Identitas Kependudukan Digital terdiri dari 6 (enam)
angka yang dikirim melalui email pendaftaran dan dapat diubah
sesuai dengan PIN yang mudah diingat penduduk.
15. Dokumen – Data Keluarga
• Dokumen kependudukan – Kartu Keluarga dapat ditampilkan
dan dibagikan via QR Code, yang dapat dibaca dengan aplikasi
Identitas Kependudukan Digital atau aplikasi yang dimiliki
Ditjen Dukcapil, Kemendagri.
16. Biodata
Foto Kartu Identitas Anak dapat diambil secara mandiri dengan
aplikasi Identitas Kependudukan Digital, bagi penduduk berusia
di bawah 17 tahun dan belum menikah serta belum pernah
melakukan perekaman KTP-el
17. Bagikan Kartu Keluarga
• QR code yang dibagikan memiliki masa berlaku 90 detik, dan
hanya dapat di pindai sebanyak 1 (satu) kali
18. Dokumen - Lainnya
• Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dapat menampilkan
dokumen lain yang dimiliki oleh penduduk (hasil kerja sama
Ditjen. Dukcapil Kemendagri dengan beberapa
Kementerian/Lembaga)
19. Dokumen Lain - Kesehatan
Jika penduduk memiliki Kartu Indonesia Sehat, maka dapat
ditampilkan dari Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
20. Dokumen Lain – Kementerian
Keuangan
Jika penduduk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang
terdaftar di Kementerian Keuangan, maka dapat ditampilkan dari
Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
