Dokumen tersebut membahas kebijakan layanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, mencakup pengaturan pencatatan data dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP untuk penghayat kepercayaan.

1. KEBIJAKAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

2. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DASAR
HUKUM
ADMINDUK
UUD 1945
UU No.23/2006
UU No.24/2013
UNSUR BERDIRINYA SUATU NEGARA
• Penduduk
• Pemerintahan
• Wilayah
• Pengakuan negara lain
TUGAS NEGARA
Memberikan perlindungan hukum kpd seluruh Penduduk Indonesia dgn memberikan
Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan Gratis.
Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan adminduk.
TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK
Memberikan keabsahan identitas
Memberikan perlindungan status hak2 sipil penduduk
Menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
Mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu
Menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya
PP No.40/2019
PERPRES No.96/2018
PMDN No.19/2018
PMDN No.7/2019
PMDN No. 95/2019
PMDN No. 109/2019
URUSAN ADMINDUK BUKAN PELAYANAN DASAR,
TETAPI MENJADI DASAR DALAM SEMUA PELAYANAN

3. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DASAR HUKUM
UU 23/2006 UU 24/2013
PP 37/2007 PP 40/2019
PERPRES
25/2008
PERPRES
96/2018
Pelaksanaan UU tentang
Adminduk
Persayaratan dan Tata
Cara Dafduk dan Capil
UUD 1945
Pasal 26 Ayat (3)
PERPRES
26/2009
PERPRES
112/2013
Penerapan KTP Berbasis
NIK Secara Nasional
Administrasi
Kependudukan
PERMENDAGRI 8/2016
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KTP
BERBASIS NIK SECARA NASIONAL
PERMENDAGRI 2/2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
PERMENDAGRI 19/2018
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS
LAYANAN ADMINDUK
PERMENDAGRI 7/2019
TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN SECARA DARING
PERMENDAGRI 74/2015
TENTANG TATA CARA PERUBAHAN
ELEMEN DATA PENDUDUK DLM KTP-EL
PERMENDAGRI 104/2019
TENTANG PENDOKUMENTASIAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERMENDAGRI 108/2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERPRES 96/2018
PERMENDAGRI 109/2019
TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG
DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

4. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
OUTPUT
PELAYANAN
ADMINDUK
1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el & KIA
4. Suket Pindah
5. Suket Pindah Datang
6. Suket Pindah ke Luar Negeri
7. Suket Datang dari Luar Negeri
8. Suket Tempat Tinggal
9. Suket Kelahiran
10. Suket Lahir Mati
11. Suket Pembatalan Perkawinan
12. Suket Pembatalan Perceraian
13. Suket Kematian
14. Suket Pengangkatan anak
15. Suket pelepasan
kewarganegaran Indonesia
16. Suket Pengganti Tanda Identitas
17. Suket Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak
DOKUMEN KEPENDUDUKAN (23 DOKUMEN)
DATA KEPENDUDUKAN
1. Data Perseorangan 2. Data Agregat

5. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5
PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME

6. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAYANAN PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME
PENCATATAN BIODATA DAN PENERBITAN NIK
PENERBITAN KARTU KELUARGA
PENERBITAN KTP-EL
PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL
• KEKHUSUSAN PADA PENCATATAN PERKAWINAN
01
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME yang belum ada datanya dan belum
pernah dicatatkan pada basis data
kependudukan
02
Penduduk yang datanya sebagai
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME sudah ada dalam basisdata
kependudukan
03
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME yang datanya pada basis data
kependudukan memeluk salah satu agama
04
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
yang sudah ada datanya pada basis data
kependudukan namun telah berpindah
keyakinan dengan memeluksalah satu agama
KONDISI DAN LAYANAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
PADA BASIS DATA KEPENDUDUKAN

7. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7
KONDISI I
01
F-1.01
Penduduk mengisi Formulir Biodata Keluarga
dan melampirkan BERKAS PERSYARATAN.
PERSYARATAN:
1. SURAT PENGANTAR DARI
RT DAN RW;
2. DOKUMEN ATAU BUKTI
PERISTIWA
KEPENDUDUKAN DAN
PERISTIWA PENTING;
3. BUKTI PENDIDIKAN
TERAKHIR.

8. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8
KONDISI I (LANJUTAN)
01
F-1.04
Penduduk mengisi SURAT
PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI
DOKUMEN KEPENDUDUKAN.
APABILA PENDUDUK TIDAK MEMILIKI
DOKUMEN PERSYARATAN (NO.2 DAN NO.3)
MAKA MENGISI FORMULIR F-1.04

9. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9
KONDISI I (LANJUTAN)
APABILA PEMOHON MENYATAKAN DIRI
SEBAGAI PEMELUK KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME MAKA
MELAMPIRKAN:
1. SURAT PERNYATAAN DARI PEMUKA
KEPERCAYAAN/ORGANISASI
KEPERCAYAAN (JIKA ORGANISASI
KEPERCAYAAN YG DIANUT SUDAH
TERBENTUK); ATAU
2. SPTJM SEBAGAI PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
(JIKA BELUM ADA ORGANISASINY)

10. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10
KONDISI II
02
F-1.02
Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan melampirkan
BERKAS PERSYARATAN.
PERSYARATAN:
1. SURAT PERNYATAAN DARI PEMUKA
KEPERCAYAAN/ORGANISASI
KEPERCAYAAN ATAU SPTJM SEBAGAI
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YME;
2. KK LAMA;
3. KTP-EL LAMA.

11. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11
KONDISI III
03
F-1.02
Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan melampirkan
BERKAS PERSYARATAN.
PERSYARATAN:
1. DOKUMEN ATAU BUKTI PERISTIWA
KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA
PENTING;
2. KK LAMA;
3. KTP-EL LAMA.

12. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12
KONDISI III (LANJUTAN)
03
F-1.06
Penduduk mengisi Surat Pernyataan Perubahan
Elemen Kependudukan.
PERSYARATAN:
1. SURAT PERNYATAAN DARI PEMUKA
KEPERCAYAAN/ORGANISASI KEPERCAYAAN
ATAU SPTJM SEBAGAI PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME.

13. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13
KONDISI IV
04
F-1.02
Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan melampirkan
BERKAS PERSYARATAN.
PERSYARATAN:
1. DOKUMEN ATAU BUKTI PERISTIWA
KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA
PENTING;
2. KK LAMA;
3. KTP-EL LAMA.

14. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14
KONDISI IV (LANJUTAN)
04
F-1.06
Penduduk mengisi Surat Pernyataan Perubahan
Elemen Kependudukan.
PERSYARATAN:
1. SURAT PERNYATAAN DARI PEMUKA AGAMA.

15. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15
FORMAT KARTU KELUARGA
01
02
03
KK VERSI I
SELURUH ANGGOTA KELUARGA MEMELUK
SALAH SATU AGAMA
KK VERSI II
SELURUH ANGGOTA KELUARGA MEMELUK
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
KK VERSI III
ADA ANGGOTA KELUARGA YANG MEMELUK
SALAH SATU AGAMA DAN ADA YANG MEMELUK
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

16. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16
FORMAT KK VERSI I
Untuk penulisan
Agama, kolom
Agama pada Kartu
Keluarga (KK) akan
diisi sesuai dengan
nama Agama
penduduk.

17. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17
FORMAT KK VERSI II
Untuk penulisan
Kepercayaan,
kolom Kepercayaan
pda Kartu Keluarga
(KK) akan diisi
dengan
Kepercayaan
Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa

18. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18
FORMAT KK VERSI III
Apabila dalam satu
keluarga menganut
Agama dan
Kepercayaan, maka
penuangan dalam
Kartu Keluarga

19. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19
CONTOH KARTU
KELUARGA YANG
DITANDATANGAN
SECARA ELEKTRONIK
MENGGUNAKAN
QRCODE
VERIFIKASI MELALUI
APLIKASI VERYDS

20. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20
BENTUK KTP-EL BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

21. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21
PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
(1)
Pelaporan
Perkawinan/
Perceraian
Data
(2)
Pencatatan
Perkawinan /
Perceraian
Penduduk Dapat
Akta
Perkawinan/Akta
Perceraian
21
ESENSI PENCATATAN PERKAWINAN/PERCERAIAN

22. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
22
TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN
1
2
3
4
5
VERIFIKASI & VALIDASI
Pejabat Pencatatan Sipil melakukan
verifikasi dan validasi terhadap data
yang tercantum dalam formulir
pencatatan perkawinan dan dokumen
yang dilampirkan
PENYERAHAN KUTIPAN AKTA
kutipan akta perkawinan diberikan
masing-masing kepada suami dan istri
FORMULIR PENCATATAN
PERKAWINAN
Pejabat Pencatatan Sipil pada
Disdukcapil Kab/Kota atau UPT
Disdukcapil Kab/Kota memberikan
formulir pencatatan perkawinan
kepada pasangan suami istri
MELAMPIRKAN BERKAS PERSYARATAN
pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan
perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat
Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el
untuk dilakukan pembacaan menggunakan
perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan
dokumen:
1. surat perkawinan penghayat kepercayaan thdp
Tuhan YME dgn menunjukkan asli
2. pasfoto suami dan istri;
3. akta kelahiran; dan
4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau
istri bagi orang asing
PENCATATAN PADA REGISTER &
PENERBITAN KUTIPAN
berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data
hasil verifikasi dan validasi pejabat Pencatatan
Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan
menerbitkan kutipan akta perkawinan
1
3
5
2
4

23. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Persyaratan
Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
a.Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama
atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b.pas foto berwarna suami dan istri;
c.KTP-el Asli;
d.KK Asli;
e.bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta
kematian pasangannya; atau
f.Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta
perceraian.

24. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penjelasan
Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
a.WNI mengisi formulir F-2.01.
b.Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan
yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
c.Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.
d.WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin)
e.Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah
harus aslinya.
f.WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah
tercantum dalam formulir F-2.01.
g.Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar.
h.Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang
sudah dimutakhirkan datanya.
i.Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.

25. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penjelasan
Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
j.Apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas
meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan.
k.Apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas
meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah
l.Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan,
pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri (Permendagri 108/2019 Pasal 50
ayat 2).
m.Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup
belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum
Tercatat (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 4).
n.Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat
keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis
membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 39 PP 40/2019)

26. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
26
PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
ORGANISASI KEPERCAYAAN TERDAFTAR
ORGANISASI DAN PEMUKA
PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME TERDAFTAR
PADA KEMENTERIAN YANG BIDANG
TUGASNYA SECARA TEKNIS MEMBINA
ORGANISASI PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YME
PENUNJUKAN PEMUKA PENGHAYAT
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME DITUNJUK
DAN DITETAPKAN OLEH ORGANISASI
PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME
PENCATATAN PERKAWINAN
PERKAWINAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YME DILAKUKAN DI HADAPAN
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME MENGISI DAN
MENANDATANGANI SURAT
PERKAWINAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YME
PP NOMOR 40 TAHUN 2019
PASAL 39-40

27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
27