Tata tertib pilkades

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
1. Panlak Pilkades menyiapkan tempat dan kelengkapannya untuk pemungutan suara antara lain :
a. Bilik Suara
b. Alat pencoblosan
c. Alas pencoblosan/bantalan
d. Kartu suara
e. Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
f. Kotak kartu suara
g. Papan tulis dan atau papan peraga lain untuk alat bantu pencatatan penghitungan suara
h. Kursi tempat duduk untuk calon Kepala Desa, Saksi, Panitia dan Pemilih
i. Sound system dll
2. Panlak Pilkades mengadakan penelitian akhir terhadap persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa, diantaranya mengenai :
a. Tempat Pemungutan Suara
b. Kartu suara
c. Surat undangan yang sudah dan yang belum diterimakan
d. Dan persiapan lainnya.
X. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pada dasarnya Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Pembukaan, Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara.
1. Pembukaan
a. Dibuka oleh Panlak Pilkades.
b. Pembacaan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
mengatur hak-hak Kepala Desa terpilih dilanjutkan penandatanganan surat pernyataan menerima
terhadap hak-hak Kepala Desa terpilih oleh para Calon Kepala Desa.
c. Penjelasan tata cara pemberian suara dan penjelasan sah dan tidaknya kartu suara yang telah
dicoblos.
2. Pemungutan Suara
a. Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panlak Pilkades.

b. Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya
pemungutan suara.
c. Dalam pemungutan suara, Panlak Pilkades dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
1) Petugas pada pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS), bertugas mencocokkan nama pemilih
yang hadir dengan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan kartu undangan yang dibawa.
2) Petugas untuk melayani penukaran kartu undangan dengan kartu suara.
3) Petugas untuk mengatur surat undangan yang telah ditukar dengan kartu suara untuk diberi nomor
urut kedatangan.
4) Petugas untuk mengatur urutan tempat duduk pemilih.
5) Petugas untuk menjaga kotak suara.
6) Petugas untuk pengamanan baik yang berada di dalam maupun di luar TPS, dan lain -lain sesuai
kebutuhan.
3. Calon Kepala Desa
a. Para Calon Kepala Desa harus datang di Tempat Pemungutan Suara tepat pada waktunya, sebelum
acara pemungutan suara dimulai.
b. Berpakaian rapi dan sopan.
c. Urutan tempat duduk calon Kepala Desa diatur oleh Panlak Pilkades disesuaikan dengan hasil undian
nomor urut calon Kepala Desa.
4. Keamanan
a. Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panlak
Pilkades.
b. Panlak Pilkades dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa kepada aparat keamanan.
c. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam radius minimal 100 meter dari TPS
harus dibersihkan dari tanda gambar calon Kepala Desa, kecuali yang dipasang di dalam TPS oleh
Panlak Pilkades.
d. Kecuali para petugas keamanan, pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa para pemilih dan
hadirin dilarang membawa senjata api dan atau senjata tajam, membunyikan petasan atau benda
yang sejenis yang dapat mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
e. Pemilih yang hadir dilarang mengeluarkan perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain
dan calon Kepala Desa serta mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
f. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.
5. Pelaksanaan Pemungutan Suara
a. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus selesai dalam waktu 1 (satu) hari
b. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dari jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 WIB. Apabila sebelum
jam 14.00 WIB semua pemilih sudah menggunakan hak pilihnya atau atas persetujuan Calon Kepala
Desa dan pertimbangan Panlak Pilkades, maka pemungutan suara dapat ditutup.

c. Apabila sampai dengan jam 14.00 WIB jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya
belum memenuhi qorum (2/3 dari Daftar Pemilih Tetap), maka Panlak Pilkades dapat
memperpanjang waktu pemilihan Kepala Desa paling lama 2 (dua) kali 60 (enam puluh) menit.
d. Kotak suara yang akan dipergunakan untuk tempat kartu suara yang telah dicoblos adalah kotak
suara yang masih dalam keadaan kosong. Kotak tersebut diperlihatkan terlebih dahulu kepada Calon
Kepala Desa, Saksi dan Pemilih. Selanjutnya kotak suara tersebut ditutup kembali dan dikunci. Anak
kunci disimpan dan menjadi tanggungjawab Ketua Panlak Pilkades.
e. Kotak suara diletakkan di tempat yang strategis sehingga para pemilih yang telah menggunakan hak
pilihnya mudah memasukkan kartu suaranya, Calon Kepala Desa dapat melihat kotak suara tersebut
dan para petugas dapat lebih mudah dalam melaksanakan pengawasannya.
f. Pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang
memungkinkan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
g. Pemberian suara oleh pemilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
h. Pemberian suara oleh pemilih dilaksanakan secara berurutan dengan cara menyerahkan kartu
undangan atas nama pemilih masing-masing kepada petugas.
i. Petugas menerima surat undangan dari pemilih dan mencocokkan dengan nomor yang tercantum di
dalam Daftar Pemilih Tetap dengan memberikan tanda tertentu. Selanjutnya petugas menukar surat
undangan tersebut dengan kartu suara.
j. Pemilih menerima kartu suara masih dalam keadaan dilipat, kemudian dibawa masuk ke dalam bilik
suara. Didalam bilik, kartu suara dibuka dan diperiksa apakah dalam kondisi baik atau rusak. Apabila
kartu suara dalam keadaan baik, selanjutnya pemilih melaksanakan hak pilihnya dengan mencoblos
tanda gambar Calon Kepala Desa yang dikehendaki dengan menggunakan alat yang telah
disediakan oleh Panitia. Kemudian kartu suara dilipat kembali seperti semula dan dibawa keluar bilik
untuk dimasukan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
k. Apabila setelah diperiksa ternyata kartu suara dalam keadaan rusak, maka pemilih dapat menukar
kartu suara yang rusak tersebut dengan kartu suara yang baru kepada Panitia dengan
mengembalikan kartu yang rusak tersebut kepada Panitia.
l. Pemilih yang keliru mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilihnya dapat meminta ganti
kartu suara sebanyak 1 (satu) kali kepada Panitia dengan mengembalikan kartu suara yang keliru
tersebut kepada Panitia.
m. Pemilih yang cacat badan, misalnya tuna netra, lumpuh, jompo dll setelah menerima kartu suara
dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Panitia yang diikuti oleh semua Saksi Calon Kepala Desa untuk
memberikan hak suaranya dalam bilik suara dimana orang yang bersangkutan mencoblos sendiri
tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilihnya tanpa dipengaruhi oleh Panitia maupun para Saksi.
n. Panitia dapat mengatur tatacara pemberian suara oleh pemilih dengan memberikan kesempatan
terlebih dahulu kepada :
1) Pemilih yang sedang hamil, pemilih yang membawa bayi atau anak kecil.
2) Pemilih yang berusia lanjut, jompo atau cacat badan.
3) Pemilih yang dipandang perlu didahulukan oleh Panitia.
o. Pemilih yang duduk sebagai Panlak Pilkades atau petugas lainnya serta Calon Kepala Desa diberi
kesempatan memberikan hak suaranya pada saat-saat terakhir pemungutan suara.

p. Panitia mengawasi dengan ketat agar pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih sendiri dan kartu
undangan tidak diperbolehkan dipergunakan oleh orang lain.
q. Pemungutan suara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara yang
ditandatangani oleh Calon Kepala Desa, Saksi dari para Calon Kepala Desa dan Ketua Panlak
Pilkades.
6. Sah dan tidaknya Kartu Suara.
a. Kartu suara yang sah adalah :
1) Kartu suara yang dikeluarkan oleh Panlak Pilkades yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan
dibubuhi cap Panitia.
2) Kartu suara dengan coblosan dalam batas garis tanda gambar salah satu Calon Kepala Desa yang
dicoblos dengan alat yang disediakan Panitia.
b. Kartu suara yang tidak sah adalah :
1) Kartu suara yang tidak dikeluarkan oleh Panlak Pilkades.
2) Kartu suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
3) Kartu suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa.
4) Kartu suara yang dicoblos diluar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa.
5) Kartu suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar.
6) Kartu suara yang didalamnya terdapat tulisan atau coretan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7) Kartu suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, dengan misalnya api
rokok atau alat lainnya.
8) Kartu suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.
7. Penghitungan Suara
a. Ketua Panlak Pilkades memimpin perhitungan suara, dan diatur sedemikian rupa sehingga
berlangsung tertib, aman dan lancar. Adapun caranya sebagai berikut :
1) Kotak suara yang masih dikunci diperlihatkan terlebih dahulu kepada calon Kepala Desa, Saksi dan
pemilih yang hadir bahwa keadaan kotak masih terkunci. Kemudian kotak suara dibuka dengan kunci
yang disimpan Ketua Panlak Pilkades.
2) Membuka kartu suara untuk mengetahui sah atau tidaknya kartu suara yang diperlihatkan kepada
Saksi. Apabila kartu suara sah, dikatakan sah dan sebaliknya. Kartu suara yang sah dikelompokkan
sesuai dengan coblosan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa untuk memudahkan
penelitian penghitungan kembali. Kartu suara yang tidak sah dikelompokkan tersendiri.
3) Hasil perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditulis di papan tulis atau pada peraga
lain guna membantu pencatatan hasil perolehan suara.
4) Setelah selesai penghitungan suara, Panlak Pilkades memperlihatkan terlebih dahulu kepada Calon
Kepala Desa/Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara telah kosong.
5) Setelah penghitungan suara selesai, Ketua Panlak Pilkades dan Saksi menandatangani Berita Acara
Penghitungan Suara.

6) Apabila Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, Pemilihan Kepala
Desa tetap dinyatakan sah.
8. Penetapan calon Kepala Desa terpilih :
a. Calon Kepala Desa yang yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan
suara terbanyak.
b. Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka Calon Kepala Desa tersebut baru
dinyatakan terpilih apabila mendapat suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) lebih
dari jumlah suara yang sah.
9. Pengesahan Kepala Desa Terpilih
a. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, Panlak Pilkades
melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa dan
Berita Acara Penghitungan Suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, BPD menyampaikan usulan
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih yang dilengkapi dengan Keputusan BPD
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
c. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih diberikan
kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala
Desa oleh Bupati.
10. Pemilihan Ulang
a. Apabila setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan, ternyata jumlah pemilih yang hadir
menggunakan hak pilihnya kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih tetap, maka Pilkades
dinyatakan batal dan dilakukan pemilihan ulang yang pelaksanaannya selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari dari pemilihan pertama.
b. Pemilihan ulang dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling
sedikit ½ (setengah) jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap.
c. Apabila dalam pemilihan ulang tersebut jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang
dari ½ (setengah) dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap maka pemilihan Kepala Desa
dinyatakan gagal dan diangkat Penjabat Kepala Desa.
d. Apabila Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang
dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa
diadakan pemilihan ulang bagi Calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah suara yang sama
tersebut yang pelaksanaannya selambat -lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dari
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pertama.
e. Mekanisme pelaksanaan pemilihan sama dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
f. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud huruf d hasilnya tetap sama, maka Pemilihan
Kepala Desa dinyatakan gagal dan dibuka pendaftaran baru.

XI. PELANTIKAN KEPALA DESA
1. Kepala Desa sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah menurut agamanya dan dilantik
oleh Bupati.
2. Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di pusat
pemerintahan desa atau tempat lain yang ditunjuk Bupati yang dihadiri oleh anggota BPD.
3. Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada saat akhir masa jab atan
Kepala Desa atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan
Bupati, atau sesuai kebijakan yang diatur oleh Bupati.
4. Apabila akhir masa jabatan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pengambilan sumpah dan
pelantikan Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum atau sesudah hari libur tersebut.
5. Pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan, Kepala Desa mengenakan Pakaian Dinas Upacara
Besar.
6. Susunan acara dalam pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.
b. Pengambilan sumpah/janji Kepala Desa oleh Bupati.
c. Kata-kata pelantikan oleh Bupati.
d. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati.
e. Amanat Bupati.
f. Pembacaan doa.
XII. PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
1. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam Peraturan Desa (APBDesa).
2. Sumber pembiayaan :
a. Kas Desa
b. Swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat
c. Bantuan Pemerintah Kabupaten
d. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat
3. Komposisi Pembiayaan di tingkat Desa
a. Honor pendaftaran pemilih
b. Honor Keamanan
c. Honor Panitia
d. Konsumsi rapat Panitia Desa
e. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

f. Konsumsi pelaksanaan pemilihan
g. Biaya lain-lain
h. Cadangan.
4. Pengaturan mengenai indeks besaran honorarium dan biaya lain dalam pelaksanaan Pilkades dibuat
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA SARIMANGGU KECAMATAN KARANGNUNGGAL
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013
KEPUTUSAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala desa
Sarimanggu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, maka sebagai dasar
pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu tata tertib pemilihan Kepala
Desa Sarimanggu tahun 2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 12 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 1 tahun 2007 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor
8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/33/KEP/412.11/2007 Tahun
2007 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (
BPD ) Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro .
6. Peraturan Desa Dander Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian
Kepala Desa dan Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Memperhatikan : Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Sarimanggu
pada hari Minggu tanggal 01 Februari 20013
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dander tentang Tata
Tertib Pemilihan Kepala Desa Dander Kec. Dander Kab.
Bojonegoro
BAB I
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 1
Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara
Republik Indonesia yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam)
bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ;
b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin ;
c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang pasti.
d. Daftar pemilih ditetapkan oleh panitia dengan ditandatangani seluruh anggota panitia dan
diketahui oleh Kepala Desa, Ketua BPD serta calon Kepala Desa.
Pasal 2
(1) Yang dapat menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia,
yang :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan atau sederajat;
d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun,
terhitung mulai tanggal pendaftaran ditutup ;
e. Sehat jasmani dan rohani ;
f. Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian ;
g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman
paling singkat 5 ( lima ) tahun ;
h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang pasti ;
i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
j. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua)
kali masa jabatan ;
l. Penduduk desa setempat dan berdomisili di desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun
dengan tidak terputus-putus.
(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari
atasannya yang berwenang untuk keperluan dimaksud.
(3) Putra desa dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
(4) Bagi calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai
tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
Pasal 3
(1) yang dimaksud belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf k adalah Bakal Calon Kepala Desa yang belum
pernah menjabat sebagai Keala Desa selama 10 (sepuluh) tahun, pada saat yang bersangkutan
mendaftarkan diri.
(2) Yang dimaksud belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (1) huruf k adalah bagi bakal Calon Kepala Desa yang belum pernah menjabat 2

(dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak, pada saat yang bersangkutan
mendaftarkan diri.
(3) Bakal calon Kepala Desa yang pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-
turut maupun tidak atau pernah menjabat 10 (sepuluh) tahun tidak memenuhi syarat untuk
mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa.
Pasal 4
(1) Persyaratan penduduk desa setempat dan berdomisili di desa paling singkat 1 (satu) tahun
dengan tidak terputus-putus, tidak diberlakukan bagi calon dari putra desa.
(2) Calon dari putra desa apabila terpilih, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilantik wajib
berdomisili dan menetap di desa.
Pasal 5
Dalam pemilihan Kepala Desa,setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon
yang berhak dipilih atau memilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun
dan dengan alasan apapun.
Pasal 6
Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir karena sesuatu hal yang
sangat mendadak pada saat pemungutan suara, dapat digantikan dengan sebuah foto
berukuran 10 R, yang ditempatkan diatas tmpat duduk calon yang bersangkutan.
BAB II
PENDAFTARAN PEMILIH DAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pendaftaran Pemilih
Pasal 7
(1) Dalam pelaksanaan pendaftaran Pemilih, untuk menentukan penduduk yang telah genap
mencapai berusia 17 (tujuh belas) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur mulai
tanggal pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan.
(2) Penentuan tangal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah yang
dimiliki seperti Akte Kelahiran atau Ijasah atau KTP atau SIM atau Pasport atau keterangan
lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dikeluarkan instansi berwenang.

(3) Apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang
memiliki nilai waktu paling lama.
(4) Apabila terdapat pemilih yang tidak diketahui tanggal dan atau bulan kelahirannya,
ditentukan dengan cara menghitung mulai 31 Desember tahun kelahiran yang bersangkutan.
(5) Apabila hanya diketahui bulan dan tahun kelahirannya, dihitung mulai tanggal terakhir bulan
kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 8
(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksnakan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan
Kepala Desa memberitahukan / mengumumkan kepada masyarakat jadwal waktu pendaftaran
pemilih pada tempat-tempat umum, seperti Balai Desa atau tempat lain yang mudah
diketahui oleh masyarakat Desa, sesuai cara yang lazim dilakukan masyarakat Desa setempat.
(2) Tenggang waktu tata cara pendaftaran pemilih ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala
Desa.
(3) Setelah pelaksanaan pendaftaran pemilih, Panitia menyusun Daftar Pemilih Sementara yang
ditetapkan oleh Panitia dan diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua
BPD,serta harus diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat umum, seperti Balai Desa
atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari secara berturut-
turut.
(4) Sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan jika terdapat penduduk yang berhak memilih
tetapi belum terdaftar,maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan mendaftarkan
diri sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih
Sementara, untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
(5) Daftar Pemilih Tambahan sebagaiamana dimaksud pada ayat (4) diumumkan selama 3 (tiga)
hari terhitung sejak Pendaftaran Pemilihan Tambahan ditutup.
(6) Setelah masa waktu pengumuman pemilih tambahan berakhir apabila terdapat kesalahan
penulisan nama atau belum tercatat dalam daftar pemilih atau terdapat nama pemilih bukan
penduduk desa setempat dalam Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan, maka diberikan
kesempatan untuk melaporkan kepada Panitia selama 3 (tiga) hari.
(7) Setelah laporan-laporan tersebut dilaksanakan oleh Panitia, maka Daftar Pemilih Sementara
dan tambahan ditetapkab menjadi Daftar Pemilih tetap oleh Panitia dan diketahui Kepala desa
atau Penjabat Kepala Desa, Ketua BPD dan Calon Kepala Desa.
(8) Daftar Pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat ditempat umum.
Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa
Pasal 9
(1) Dalam pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, untuk menentukan usia telah
genap berusia 25 (dua puluh lima) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur, pada
saat pendaftaran ditutup.

(2) Untuk mengetahui pendaftar berusia tidak melebihi usia 60 (enam puluh) ditentukan dengan
cara menghitung mundur sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri.
(3) Penentuan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah Ijasah
dan atau Akte Kelahiran yang dimiliki yang bersangkutan.
(4) Apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dupergunakan bukti sah yang
memiliki nilai waktu paling lama.
(5) Apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang tidak diketahui tanggal dan atau bulan
kelahirannya, ditentukan dengan cara menghitung mulai 31 Desember tahun kelahiran yang
bersangkutan.
(6) Apabila hanya diketahui bulan dan tahun kelahirannya, dihitung mulai tanggal terakhir bulan
kelahiran yang bersangkutan.
Pasal 10
(1) Pengumuman pendaftaran Bakal calon Kepala Desa diumumkan secara terbuka oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa ditempat-tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat Desa.
(2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuka selama 14 ( empat belas ) hari.
(3) Pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB
sampai dengan pukul 14.00 WIB,setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu
kecuali hari Jum’at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB pertama hingga hari
terakhir masa pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
(4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (2), belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya
terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka pendaftaran ditutup dan dibuka
pengumuman pendaftaran tahap II (kedua) dengan masa waktu selama 7 (tujh) hari.
(5) Apabila setelah tenggang waktu pendaftaran yang kedua, ternyata belum diperoleh Bakal
Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka
pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran tahap II (ketiga) selama 3 (tiga)
hari.
Pasal 11
(1) Setelah berakhirnya pendaftaran Calon Kepala Desa tahap III (ketiga), ditentukan sebagai
beirikut :

a. Apabila tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftarkan diri atau Bakal Calon tidak
memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
b. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka dapat dilaksanakan
Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Tunggal dan bumbung kosong.
(2) Setiap tahapan pengumuman pendaftaran Bakal calon Kepala Desa berakhir, diikuti dengan
berita acara penutupan.
BAB III
PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
Bagian Kesatu
Penjaringan
Pasal 12
(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
(2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia
pemilihan juga melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
(3) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui penelitian
dan pemeriksaan berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri.
(4) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan
persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan melalui seleksi ujian tertulis untuk
menetapkan Calon yang berhak dipilih.
Bagian Kedua
Penyaringan
Pasal 13
(1) Dalam hal menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan
menyelenggarakan ujian tertulis meliputi materi :
a. Pengetahuan Agama ;
b. PPKN ;
c. Bahasa Indonesia ;

d. Berhitung ;
e. Pengetahuan Umum.
(2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) distandartkan dengan oendidikan
setingkat SLTP.
(3) Bakal Calon yang dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis dalah calon yang memperoleh nilai
rata-rata 60 (enam puluh), dan nilai pengetahuan agama tidak boleh kurang dari 60 (enam
puluh).
(4) Apabila terjadi, semua bakal calon tidak mencapai standart nilai kelulusan yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menurunkan standart nilai kelulusan menjadi
rata-rata 50 (lima puluh) termasuk nilai pengetahuan agama.
(5) Apabila tidak terdapat calon yang memperoleh nilai standart kelulusan rata-rata 50 (lima
puluh) termasuk nilai pengetahuan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia
mengumumkan tidak terdapatnya calon yang lulus ujian serta membuka pendaftaran ulang
Bakal Calon Kepala Desa paling lama dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah
pengumuman tersebut diumumkan.
(6) Tata tertib ujian tertulis dan tata cara pengumuman hasil penyaringan Bakal Calon Kepala
Desa diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia.
Pasal 14
(1) dalam penyusunan soal dan koreksi hasil ujian tertulis, Panitia Pemilihan Kepala Desa
membentuk tim Khusus paling banyak 5 (lima) orang personil dari Panitia yang dipandang
mampu, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia.
(2) Pelaksanaan ujian yan gmeliputi tempat, tanggal, waktu dan tata tertib ujian ditentukan
dalam Keputusan Ketua Panitia serta dilaporkan kepada BPD untuk disampaikan ke Bupati
melalui Camat.
Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 15
(1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam seleksi ujian tertulis ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat
yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV
KAMPANYE CALON
Pasal 16
(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanya sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.
(2) Tata tertib kampanya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, yang memuat ketentuan paling
sedikit :
a. Waktu dan tempat ;
b. Materi dan naskah kampanya ;
c. Bentuk kampanye ;
d. Larangan-larangan dalam kampanye ;
e. Kesopanan ;
f. Keamanan.
(3) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan pada
siang hari dan tidak boleh menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
(4) Biaya pelaksanan kampanye sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon
masing-masing.
Pasal 17
(1) Tata cara kampanye dapat dilakukan dalam bentuk :
a. Rapat umum dan tatap muka ;
b. Pemasangan, penyebaran tanda gambar dan program masing-masing calon Kepala Desa ;
c. Pemasangan spanduk, baliho, pamflet, leaflet dan lain-lain.
(2) Tata cara kampanye, pemasangan dan pembersihan alat peraga diatur lebih lanjut dalam tata
tertib yang ditentukan oleh Panitia.
(3) Naskah kampanye meupakan pemaparan program masing-masing Calon Kepala Desa, dan
harus diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua
puluh empat) jam sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk Rapat terbuka.
(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus melakukan penelitian terhadap naskah kampanye Calon
Kepala desa dan berhak untuk melakukan koreksi terhadap naskah kampanye, tanda gambar,

spanduk, baliho, pamflet dan lain-lain alat perga kampanye yang dapat mengakibatkan
terganggunya ketertiban dan ketentraman umum.
(5) Dalam penyampaian kampanye secara terbuka dilarang menyimpang dari naskah kampanye.
BAB V
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 18
(1) Setelah BPD menetapkan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1), paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia
Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat desa tentang tempat dan waktu pelaksanan
pemilihan Calon Kepala Desa.
(2) Pemberitahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Calon Kepala Desa
sebagimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksnakan dengan memasang spanduk, atau dalam
bentuk pengumuman terbuka sesuai dengan tata cara di desa.
Pasal 19
Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihadiri oleh BPD,
Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.
Pasal 20
Bentuk dan model surat suara, ditetapkan sebagi berikut :
a. Surat suara berwarna putih dengan tulisan hitam ;
b. Memuat nama desa, Kecamatan dan Kabupaten ;
c. Foto terbaru Calon Kepala Desa dengan mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan
berwarna atau hitam putih dengan ukuran disesuaikan jumlah Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih.
d. Nomor urut ditentukan berdasarkan abjad nama Calon Kepala Desa berada diatas foto calon,
berurutan mulai nomor terkecil dari kiri ke kanan ;
e. Pada bagian atas sebelah kanan disediakan tempat untuk tanda tangan ketua panitia
Pemilihan Kepala Desa atau anggota Panitia yang mendapatkan mandat dari ketua apabila
ketua berhalangan ;
f. Ukuran kertas kartu suara ditentukan berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa yang akan
dipilih.
Pasal 21
Penentuan tempat duduk Calon Kepala Desa didasarkan urutan nomor yang tercantum dalam
surat suara.

Pasal 22
(1) Pembuatan bilik tempat pemungutan suara, kotak suara dan alat pencoblos dan alas alat
pencoblos disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bentuk dan ukuran sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
desa.
(2) Pengaturan lokasi bilik dan kotak suara diatur sedemikian rupa agar memudahkan lalu lintas
Pemilih dan pengawasan dari Petugas Panitia.
Pasal 23
(1) Pemilihan calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto
calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih
yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
(2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan
ketentuan quorum ½ (satu perdua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia
pemilihan dan dimuat dalam Berita acara.
(3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum
belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali
pendaftaran bakal calon paling singkat 3 (tiga) bulan.
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan dan quorum
belum juga tercapai, maka ditunjuk penjabat Kepala Desa oleh pejabat yang berwenang atas
usul Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Pasal 24
(1) anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak
dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak
pilihnya.
(2) Calon Kepala Desa yang berasal dari putra desa tidak mempunyai hak pilih.
Pasal 25

(1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksnakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil oleh penduduk desa yang telah terdaftar sebagi pemilih yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto calon yang berhak dipilih dalam bilik
suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
(3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak
dipilih.
(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan
dengan cara apapun.
Pasal 26
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan
:
a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan
BPD ;
b. Surat suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh
Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanan pemberian suara ;
e. Alat pencoblos di dalam bilik suara ;
f. Papan tulis untuk menghitung suara.
Pasal 27
(1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah
harus menyampaikan undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat
pemilih menggunakan hak pilihnya.
(2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan
memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta
menutupnya kembalai, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi
cap atau stempel panitia pemilihan.
Pasal 28

(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui
pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara
dimaksud dalam keadaan cacat kepada panitia pemilihan dan diganti dengan surat suara yang
baru.
(3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti Panitia Pemilihan sebelum
diserahkan kepada pemilih.
Pasal 29
(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos
yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
(2) Pemioih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak
suaranya.
(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah
menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan dan hanya diberi kesempatan
1 (satu) kali.
(4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang
telah disediakan dalam keadaan terlipat.
Pasal 30
(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk:
a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib.
(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada
ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
(3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu
suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
Pasal 31
(1) Pemungutan suara mulai dilaksnakan mulai pagi hari, setelah dibuka oleh Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

(2) Batas waktu pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia dalam Tata tertib Panitia dengan
mempertimbangkan jumlah hak pilih dan luas Wilayah desa.
(3) Pemilih yang telah hadir dilokasi tempat pemungutan suara dan telah mendaftarkan diri
kepada Panitia, meskipun waktu pemungutan suara telah berakhir, tetap diberikan
kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
(4) Pemilih yang cacat, dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh Panitia didampingi
oleh petugas keamanan.
(5) Setelah semua Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai menggunakan hak
pilihnya, Ketua Panitia segera menyatakan pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan
penghitungan suara.
(6) Penutupan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara pemungutan Suara yang
ditanda tangani oleh Panitia dan Calon Kepala Desa.
BAB VI
PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 32
(1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia
pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1
(satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
(2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami
ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.
(3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala
Desa.
Pasal 33
(1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
(2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang
diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
(3) Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan
menyebutkan nama Calon Kepala desa dan apabila terdapat nama calon yang sama
disebutkan nomor urut yang bersangkutan.

(4) Panitia Pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut
serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang
hadir.
(5) Dalam menyebutkan nama Calon Kepala Desa, dengan suara yang jelas dan tekanan suara
yang sama.
(6) Bila terjadi kekeliruan pengucapan nama Calon yang memperoleh suara, sehingga
mengakibatkan perbedaan pencatatan perolehan suara atau menimbulkan keraguan
pencatatan suara, Panitia menghitung ulang perolehan kartu suara yang telah dicoblos pada
saat diketahui kekeliruan.
Pasal 34
(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia ;
b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ;
c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
e. Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
f. Mencoblos tidak tepat pada kota foto yang disediakan ;
g. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yan gdisediakan panitia.
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat
itu juga.
Pasal 35
(1) Setelah penghitungan suara selesai, diumumkan perolehan suara masing-masing Calon
Kepala Desa.
(2) Hasil pelaksanaan penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara penghitungan suara
yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa serta saksi
yang ditunjuk.
(3) Dalam hal Calon Kepala Desa atau Saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat sebelum
berakhirnya penghitungan suara dan tidak bersedia tanda tangan dalam Berita Acara tidak
mengurangi keabsahan Berita Acara penghitungan suara.

(4) Berita Acara tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditanda tangani oleh
Panitia.
Pasal 36
(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara sah terbanyak
dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih.
(2) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka
untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
(3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon
yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, paling lambat 15 (lima belas)
hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
(4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka
untuk menetapkan calon terpilih diadakan pemilihan ulang kedua, dengan ketentuan
sebagaimana pemilihan ulang yang pertama.
(5) Apabila dalam pemilihan ulang kedua tidak diperoleh calon terpilih maka dibuka pendaftaran
kembali pencalonan Kepala Desa, dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Desa ini.
BAB VII
PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 37
(1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan
membacakan Berita Acara Pemilihan.
(2) Laporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan disampaikan
oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
Pasal 38
(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Terpilih
dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 37 dari Panitia Pemilihan.

(2) BPD mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati
melalui Camat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari
setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
(3) Pengusulan pengesahan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
a. Berita Acara pemungutan suara.
b. Berita Acara hasil penghitungan suara ;
c. Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang berhak dipilih ;
d. Keputusan BPD tentang penetapan Calon Terpilih ;
e. Berita Acara penelitian berkas persyaratan administrasi Calon ;
f. Berita Acara pelaksanaan ujian penyaringan ;
g. Berkas permohonan dan persyaratan administrasi Calon Terpilih.
h. Surat-surat lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Tata Tertib,
susunan Panitia, Kartu suara, dan Surat Undangan Pemilih.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN
Pasal 39
(1) Biaya pemilihan Kepala Desa berasal dari :
a. APBD Kabupaten ;
b. APBDes ;
c. Swadaya Masyarakat ;
d. Bantuan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Desa diatur lebih lanjut
dalam APBDes.
(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dipergunakan untuk :
a. Administrasi ( pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda
gambar calon dan sebagainya ) ;
b. Pendaftaran pemilih ;
c. Pembuatan bilik / kamar tempat pemilihan ;
d. Penelitian persyaratan calon ;
e. Honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat ;
f. Honorarium petugas.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 40
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : DANDER
Pada tanggal : ....................... 2007
DESA DANDER
KETUA,
......................

DESA DANDER KECAMATAN DANDER
DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA DANDER KEC. DANDER KAB. BOJONEGORO
NO NAMA JABATAN TANDA - TANGAN
1. KETUA 1.
2. WAKIL KETUA 2.
3. SEKRETARIS 3.
4.
WAKIL
SEKRETARIS
4.
5. BENDAHARA 5.
6.
WAKIL
BENDAHARA
6.
7. ANGGOTA 7.
8. ANGGOTA 8.
9. ANGGOTA 9.
10. ANGGOTA 10
11. ANGGOTA 11.
DANDER, TANGGAL ............... 2007
DESA DANDER
KETUA,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dander tentang Tata Tertib
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dander Kec. Dander
Kab. Bojonegoro
BAB I
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 1
1. setelah BPD menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih (dinyatakan lulus
seleksi ujian tertulis), paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara
dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat desa tentang
tempat dan waktu pelaksanan pemilihan Calon Kepala Desa.
2. Pemberitahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Calon Kepala Desa
sebagimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksnakan dengan memasang spanduk, atau
dalam bentuk pengumuman terbuka sesuai dengan tata cara di desa.
Pasal 2
Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihadiri oleh BPD,
Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.
Pasal 3
Bentuk dan model surat suara, ditetapkan sebagi berikut :
1. surat suara berwarna putih dengan tulisan hitam ;
2. Memuat nama desa, Kecamatan dan Kabupaten ;

3. Foto terbaru Calon Kepala Desa dengan mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan
berwarna atau hitam putih dengan ukuran disesuaikan jumlah Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih.
4. Nomor urut ditentukan berdasarkan abjad nama Calon Kepala Desa berada diatas foto
calon, berurutan mulai nomor terkecil dari kiri ke kanan ;
5. Pada bagian atas sebelah kanan disediakan tempat untuk tanda tangan ketua panitia
Pemilihan Kepala Desa atau anggota Panitian yang mendapatkan mandat dari ketua
apabila ketua berhalangan ;
6. Ukuran kertas kartu suara ditentukan berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa yang
akan dipilih.
Pasal 4
Penentuan tempat duduk Calon Kepala Desa didasarkan urutan nomor yang tercantum dalam
surat suara.
Pasal 5
1. Pembuatan bilik tempat pemungutan suara, kotak suara dan alat pencoblos dan alas
alat pencoblos disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bentuk dan ukuran
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pemerintahan desa.
2. Pengaturanb lokasi bilik dan kotak suara diatur sedemikian rupa agar memudahkan
lalu lintas Pemilih dan pengawasan dari Petugas Panitia.
Pasal 6
1. Pemilihan calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat
foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
2. Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga)
jam dengan ketentuan quorum ½ (satu perdua) dari jumlah pemilih yang telah
disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam Berita acara.

3. Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan
membuka kembali pendaftaran bakal calon paling singkat 3 (tiga) bulan.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan dan
quorum belum juga tercapai, maka ditunjuk penjabat Kepala Desa oleh pejabat yang
berwenang atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Pasal 7
1. anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang
berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk
menggunakan hak pilihnya.
2. Calon Kepala Desa yang berasal dari putra desa tidak mempunyai hak pilih.
Pasal 8
1. Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih yang
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Dander Nomor 01 Tahun
2007 Pasal 14 .
2. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto calon yang berhak dipilih dalam
bilik suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
3. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang
berhak dipilih.
4. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat
diwakilkan dengan cara apapun.
Pasal 9
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan
:
1. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai
penetapan BPD ;

2. Surat suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani
oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
3. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya
;
4. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanan pemberian suara ;
5. Alat pencoblos di dalam bilik suara ;
6. Papan tulis untuk menghitung suara.
Pasal 10
1. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan
sudah harus menyampaikan undangan kepada para pemilih yang memuat tentang
waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
2. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara
dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan
kosong serta menutupnya kembalai, mengunci dan menyegel dengan menggunakan
kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
Pasal 11
1. Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui
pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
2. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat
suara dimaksud dalam keadaan cacat kepada panitia pemilihan dan diganti dengan
surat suara yang baru.
3. Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti Panitia Pemilihan sebelum
diserahkan kepada pemilih.
Pasal 12
1. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat
coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
2. Pemioih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan
hak suaranya.

3. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah
menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan dan hanya diberi
kesempatan 1 (satu) kali.
4. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara
yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
Pasal 13
1. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk:
1. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur
;
2. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib.
2. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus
berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan
suara.
3. Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan
satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
Pasal 14
1. Pemungutan suara mulai dilaksnakan mulai pagi hari, setelah dibuka oleh Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Batas waktu pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia dalam Tata tertib Panitia
dengan mempertimbangkan jumlah hak pilih dan luas Wilayah desa.
3. Pemilih yang telah hadir dilokasi tempat pemungutan suara dan telah mendaftarkan
diri kepada Panitia, meskipun waktu pemungutan suara telah berakhir, tetap diberikan
kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
4. Pemilih yang cacat, dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh Panitia
didampingi oleh petugas keamanan.
5. Setelah semua Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai menggunakan hak
pilihnya, Ketua Panitia segera menyatakan pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan
dengan penghitungan suara.
6. Penutupan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara pemungutan Suara yang
ditanda tangani oleh Panitia dan Calon Kepala Desa.

BAB II
PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 15
1. Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya,
panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk
menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
2. Saksi yan gditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami
ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.
3. Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan
Kepala Desa.
Pasal 16
1. Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
2. Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara
yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
3. Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan
menyebutkan nama Calon Kepala desa dan apabila terdapat nama calon yang sama
disebutkan nomor urut yang bersangkutan.
4. Panitia Pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara
tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua
pemilih yang hadir.
5. Dalam menyebutkan nama Calon Kepala Desa, dengan suara yang jelas dan tekanan
suara yang sama.
6. Bila terjadi kekeliruan pengucapan nama Calon yang memperoleh suara, sehingga
mengakibatkan perbedaan pencatatan perolehan suara atau menimbulkan keraguan
pencatatan suara, Panitia menghitung ulang perolehan kartu suara yang telah dicoblos
pada saat diketahui kekeliruan.
Pasal 17
1. Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
1. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia ;

2. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ;
3. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
4. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
5. Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah
ditentukan ;
6. Mencoblos tidak tepat pada kota foto yang disediakan ;
7. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yan gdisediakan panitia.
2. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih
pada saat itu juga.
Pasal 18
1. Setelah penghitungan suara selesai, diumumkan perolehan suara masing-masing
Calon Kepala Desa.
2. Hasil pelaksanaan penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara penghitungan
suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala
Desa serta saksi yang ditunjuk.
3. Dalam hal Calon Kepala Desa atau Saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat
sebelum berakhirnya penghitungan suara dan tidak bersedia tanda tangan dalam
Berita Acara tidak mengurangi keabsahan Berita Acara penghitungan suara.
4. Berita Acara tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditanda tangani
oleh Panitia.
Pasal 19
1. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara sah
terbanyak dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih.
2. Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama,
maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan
ulang.
3. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk
calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

4. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama,
maka untuk menetapkan calon terpilih diadakan pemilihan ulang kedua, dengan
ketentuan sebagaimana pemilihan ulang yang pertama.
5. Apabila dalam pemilihan ulang kedua tidak diperoleh calon terpilih maka dibuka
pendaftaran kembali pencalonan Kepala Desa, dengan tahapan dan mekanisme
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
BAB III
PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 20
1. Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan
membacakan Berita Acara Pemilihan.
2. Laporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan
disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
Pasal 21
1. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai
Calon Terpilih dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan pelaksanaan
pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dari Panitia Pemilihan.
2. BPD mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih
kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala
Desa, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia
Pemilihan.
3. Pengusulan pengesahan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilampiri :
1. Berita Acara pemungutan suara.
2. Berita Acara hasil penghitungan suara ;
3. Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang berhak dipilih ;
4. Keputusan BPD tentang penetapan Calon Terpilih ;
5. Berita Acara penelitian berkas persyaratan administrasi Calon ;
6. Berita Acara pelaksanaan ujian penyaringan ;
7. Berkas permohonan dan persyaratan administrasi Calon Terpilih.

8. Surat-surat lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Tata
Tertib, susunan Panitia, Kartu suara, dan Surat Undangan Pemilih.
BAB IV
PENUTUP
Pasal 22
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berkenaan dengan waktu, tempat, tata cara
pemilihan diatur lebih lanjut dalam suatu Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : DANDER
Pada tanggal : ................ 2008
DESA DANDER
KETUA,
SUJITNO, S.P.

DESA DANDER KECAMATAN DANDER
DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA DANDER KEC. DANDER KAB. BOJONEGORO
NO NAMA JABATAN TANDA - TANGAN
1.
KETUA 1.
2.
WAKIL KETUA 2.
3.
SEKRETARIS 3.
4. WAKIL
SEKRETARIS
4.
5.
BENDAHARA 5.
6. WAKIL
BENDAHARA
6.
7.
ANGGOTA 7.
8.
ANGGOTA 8.
9.
ANGGOTA 9.

10.
ANGGOTA 10
11.
ANGGOTA 11.
BERITA ACARA
TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SARIMANGGU
KECAMATAN KARANGNUNGGAL
KABUPATEN TASIKMALAY TAHUN 2013
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun dua ribu delapan bertempat di
Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan
penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tahap Pertama dalam Pemilihan Kepala
Desa, Pada Pukul ..............WIB.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Sarimanggu bersama-sama bakal calon Kepala Desa
menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa :
1. Pelaksanaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya telah berlangsung
aman, tertib, dan lancar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Jumlah bakal Calon Kepala Desa Pendaftar sebanyak : ............ orang
a. Bakal Calon Kepala Desa Laki-laki sebanyak : ............ orang
b. Bakal Calon Kepala Desa Perempuan sebanyak : ............ orang
3. Kepada para bakal calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri telah memenuhi
semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Apabila ada bakal calon Kepala Desa yang belum melengkapi persyaratan, harus
melengkapi berkas persyaratan yang belum lengkap paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan penetapan bakal calon Kepala Desa.
5. Apabila bakal calon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana No. 4 di atas
dianggap mengundurkan diri dari peserta bakal calon dalam Pemilihan Kepala Desa.
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
No.
Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tanda Tangan
Nama Tanda Tangan Nama Kedudukan
1 …………… Ketua 1. ……………
2 …………… Wakil Ketua 2. ……………
3 …………… Sekretaris 3. ……………
Bendahara 4. ……………
Anggota 5. ……………

Anggota 10. ……..……
Anggota 11. ……..……
SARIMANGGU, .................... 2008
DESA SARIMANGGU
KETUA,
W. SUHENDI, S.Ag.

Tata tertib pilkades

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tata tertib pilkades

Similar to Tata tertib pilkades (20)

More from WanTsunami

More from WanTsunami (18)

Tata tertib pilkades