Dokumen tersebut membahas tentang pengertian administrasi kependudukan, bagan alur administrasi kependudukan, nomor induk kependudukan, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan NIK dan e-KTP dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem administrasi kependudukan di Indonesia termasuk proses pendaftaran penduduk, penerbitan NIK, dan pengaturan

1. I . PENGERTIANI . PENGERTIAN
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan
dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah
Provinsi dan pemerintah Kab/Kota yang bertanggung
jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi
Kependudukan.

2. 4. Instansi Pelaksana adalah perangkat
pemerintah kabupaten/kota yang
bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan
Administrasi Kependudukan.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan pendataan penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan
dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan.
6. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat
NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat
unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk
Indonesia.

3. Lanjutan Pengertian……
7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat
KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK, adalah
KTP yg memiliki spesifikasi dan format KTP
Nasional dg sistem pengamanan khusus yg
berlaku sbg identitas resmi yg diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana.
9. Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan di tingkat
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana

4. II. BAGAN ALURII. BAGAN ALUR
ADMINDUKADMINDUK
DATABASE
KEPENDUDUKA
N
(1)
DATABASE
KEPENDUDUKA
N
(1)
DAFDUK
1. Pencatatan Biodata Penduduk
dan Penerbitan NIK
2. Pencatatan atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan
3. Pendataan Penduduk Rentan
Kependudukan
4. Pelaporan Penduduk yang
tidak dapat melapor sendiri
CAPIL
1. Pencatatan Kelahiran
2. Pencatatan Lahir Mati
3. Pencatatan Perkawianan
4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
5. Pencatatan Perceraian
6. Pencatatan Pembatalan Perceraian
7. Pencatatan Kematian
8. Pencatatan Pengangkatan
Pengesahan dan Pengakuan anak
9. Pencatatan Perubahan Nama &
Perubahan Status Kewarganegaraan
10.Pencatatan Peristiwa Penting
11.Pelaporan Penduduk yg Tdk Bisa
Melapor Sendiri
INFODUK
S I A K
MANFAAT
1. Perumusan
Kebijakan
2. Perencanaan
Pembangunan
3. Kebutuhan Sektor
Pembangunan lain
4. Pilkada dan Pemilu
5. Penyusunan
Perkembangan
Kependudukan
6. Penyusunan
Proyeksi
Kependudukan
7. Verifikasi Jati Diri
Penduduk dan
Dokumen
Kependudukan
Dokumen
Kependudukan
(Biodata, KK, KTP,
Surat Keterangan
Kependudukan,
Akta/Kutipan Akta)
(2)
Dokumen
Kependudukan
(Biodata, KK, KTP,
Surat Keterangan
Kependudukan,
Akta/Kutipan Akta)
(2)
INPUT
INPUT
INPUT
OUTPUT
OUTPUT

5. III. NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN
(Pasal 13 UU 23 TH 2006)
 Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK).
 NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana dgn menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
 NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen
Kependudukan dan dijadikan dasar dlm penerbitan
Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib
Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah,
dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

6. ( Ps 38 PP 37 Th 2007)
 NIK diterbitkan setelah dilakukan
pencatatan biodata penduduk sebagai
dasar penerbitan KK dan KTP pada
Instansi Pelaksana tempat domisili yang
bersangkutan.
 Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar
wilayah administrasi domisili, dilakukan
setelah pencatatan biodata penduduk pada
Instansi Pelaksana tempat domisili orang
tuanya.
NIK

7.  Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang
diterbitkan oleh Departemen/LPND atau Badan
Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib
dicantumkan NIK.
 NIK dicantumkan pada kolom khusus yang
disediakan pada setiap Dokumen Identitas
Lainnya.
( Ps 39 dan 40 PP 37 Th 2007)
 Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh
Departemen/ LPND, Badan Hukum Publik atau
Badan Hukum Privat meliputi dokumen
identitas diri dan bukti kepemilikan.

8.  Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan
harus memenuhi persyaratan yang meliputi
dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.
 Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya
dilakukan dengan cara pemohon
menunjukkan/menyerahkan fotocopy KTP
atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk
melengkapi persyaratan yang ditetapkan
oleh instansi atau badan yang menerbitkan
Dokumen Identitas Lainnya .

9.  Dokumen Identitas diri adalah surat
identitas diri dan/atau profesi antara lain
seperti kartu advokat dan surat identitas
pilot Indonesia.
 Bukti kepemilikan antara lain seperti
Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah,
Surat Ijin Mengemudi (SIM), Bukti
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB),
Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah
Perguruan Tinggi.

10. Pengaturan NIK
6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah :
2 (dua) digit kode wilayah Propinsi (jika ≤ 9 01…09)
2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota (jika ≤ 901…09)
2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan (jika ≤ 9 01…09)
6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK :
2 (dua) digit tanggal kelahiran (khusus perempuan tanggal
kelahiran ditambah 40)
2 (dua) digit bulan kelahiran
2 (dua) digit tahun kelahiran
4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut
pengeluaran NIK yang diterbitkan secara otomatis
(create by system).
Misalnya, si Nona berjenis kelamin Perempuan telah lahir di
Propinsi DKI Jakarta (09), Kota Jakarta Selatan (53), Kecamatan
Pancoran(08), pada tanggal 06 Januari 1965, maka NIK-nya :
0 9 5 3 4 6 0 1 6 5 0 0 2 30 8

11. SANGSI KEPEMILIKAN KTP DAN KK
 Penduduk hanya diperbolehkan memiliki
1 (satu) KTP ( Ps 63 ayat 6 UU 23 Th
2006).
 Penduduk WNI dan Orang Asing yg
memiliki Izin Tinggal Tetap hanya
diperbolehkan terdaftar dlm 1 (satu) KK
(Ps 62 ayat 1 UU 23 Th 2006).
 Setiap penduduk yg dg sengaja
mendaftarkan diri sbg Kepala Keluarga
atau anggota keluarga lebih dari satu
KK dan atau memiliki KTP lebih dari 1
(satu) maka dipidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp. 25 Jt. (Ps 97 UU 23 Th
2006).

12. IV. Pasal yg berkaitan dgn NIK dan e-KTP
UU No 23
Tahun
2006
Pasal 5 Huruf ePasal 5 Huruf e
Pasal 64 ayat 3Pasal 64 ayat 3
Pasal 13Pasal 13
Pasal 82Pasal 82
Pasal 83Pasal 83
Pasal 63 ayat 6Pasal 63 ayat 6
Pasal 101 huruf a dan bPasal 101 huruf a dan b
Pasal 7 Huruf gPasal 7 Huruf g
Pasal 6 Huruf dPasal 6 Huruf d

13.  Pasal 13
 Mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki
Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK hanya bisa
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dengan
menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
 NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen
Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor,
Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis
Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan
identitas lainnya.

14. LanjutanLanjutan
….IV..….IV.. Pasal 82Pasal 82
Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untukMemerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
melakukan pengelolaan informasi administrasimelakukan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan melalui pembangunan SIAK.kependudukan melalui pembangunan SIAK.
 Pasal 83Pasal 83
Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untukMemerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk
memanfaatkan Database Kependudukan yang dihasilkanmemanfaatkan Database Kependudukan yang dihasilkan
oleh SIAK untuk perumusan kebijakan di bidangoleh SIAK untuk perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan datapemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan data
penduduk tersebut harus mendapat izin daripenduduk tersebut harus mendapat izin dari
Penyelenggara (Menteri Dalam Negeri, GubernurPenyelenggara (Menteri Dalam Negeri, Gubernur dandan
Bupati/Walikota) sesuai lingkup pemanfaatan dataBupati/Walikota) sesuai lingkup pemanfaatan data
penduduk.penduduk.

15.  Pasal 5 huruf ePasal 5 huruf e
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawabMemberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakankepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan
Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan danAdministrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan
penyajian data kependudukan berskala nasional.penyajian data kependudukan berskala nasional.
 Pasal 6 huruf dPasal 6 huruf d
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawabMemberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada Gubernur untuk menyelenggarakan Administrasikepada Gubernur untuk menyelenggarakan Administrasi
Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajianKependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian
data kependudukan berskala provinsi.data kependudukan berskala provinsi.
 Pasal 7 huruf gPasal 7 huruf g
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawabMemberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada Bupati/Walikota untuk menyelenggarakankepada Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan
Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan danAdministrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan
penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota.penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota.
Lanjutan …IV..Lanjutan …IV..

16.  Pasal 101 huruf aPasal 101 huruf a, huruf b, huruf b dan hurufdan huruf ee
 Memerintahkan kepada Pemerintah untukMemerintahkan kepada Pemerintah untuk
memberikan NIK kepada setiap penduduk palingmemberikan NIK kepada setiap penduduk paling
lambat tahun 2011.lambat tahun 2011.
 Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untukMemerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk
menjadikan NIK sebagai dasar dalam penerbitanmenjadikan NIK sebagai dasar dalam penerbitan
dokumen (Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi,dokumen (Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi,
Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen IdentitasSertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas
lainnya) paling lambat tahun 2011lainnya) paling lambat tahun 2011..
 Keterangan mengenai alamat, Nomor IndukKeterangan mengenai alamat, Nomor Induk
Pegawai Pejabat dan Penandatanganan olehPegawai Pejabat dan Penandatanganan oleh
Pejabat pada KTP dihapus setelah databasePejabat pada KTP dihapus setelah database
kependudukan Nasional terwujud.kependudukan Nasional terwujud.
Lanjutan …V..Lanjutan …V..

17.  Pasal 63 ayat (6)Pasal 63 ayat (6)
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
Penjelasan Pasal 63 ayat (6)Penjelasan Pasal 63 ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTPDalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP
untuk satu penduduk diperlukan sistemuntuk satu penduduk diperlukan sistem
keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupunkeamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun
teknologi informasi dengan melakukan verifikasi danteknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan
validasi dalam sistem database kependudukan sertavalidasi dalam sistem database kependudukan serta
pemberian NIK.pemberian NIK.
 Pasal 64 ayat (3)Pasal 64 ayat (3)
Mewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTPMewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTP
harus disediakan ruang untuk memuat kode keamananharus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan
dan rekaman elektronik data kependudukan.dan rekaman elektronik data kependudukan.
Lanjutan …IV..Lanjutan …IV..

18. V. PROSEDURV. PROSEDUR PENGURUSANPENGURUSAN DOK ADMINDUKDOK ADMINDUK ERINTEGRASIERINTEGRASI
PADA e-KTPPADA e-KTP
INPUT
 Formulir di ttd
 Berkas, termsk
sidik jari di-
sampaikan ke
Kecamatan
Petugas Kecamatan
menerima formulir,
dokumen persyaratan
dan berkas sidik jari
Penduduk mengisi formulir :
Biodata penduduk per keluarga
Pindah alamat
Pelaporan kelahiran
Pelaporan kematian
Lain-lain
Berkas dan
rekaman sidik jari
disampaikan kepada
Instansi Pelaksana
Petugas Instansi
Pelaksana menerima
formulir dan dokumen
persyaratan serta
melakukan verifikasi/
validasi
Petugas Provinsi
mengkonsolidasi
Data kependudukan
dari Kab/Kota
Penyajian Data-
Informasi
(statistik)
Kependudukan
Dokumen kependudukan
ditandatangani dan
diagenda selanjutnya
disampaikan ke
penduduk (KK/KTP, Surat
Ket Kpddkan & Kutipan Akta)
Petugas Pusat
mengkonsolidasi
Data kependudukan
dari Kab/Kota dan
Provinsi
Database kependudukan
nasional disajikan
berupa :
Statistik
Verifikasi NIK
Nasional
Database kpddkan
Nasional
Warehouse
Statistik kppdkan
nasional
Database kpddkan
Provinsi
Statistik kppdkan
Provinsi
Database kpddkan
Kab/Kota
Statistik kppdkan
Kab/Kota
Dokumen kppdkan
Data kpddkan dikelola
dan diolah menjadi data
kepddkan nasional
berbasis NIK dan sidik
jari untuk verifikasi data
penduduk & statistik
 Verifikasi/validasi formulir,
Berkas persyaratan
 Verifikasi pddk melalui NIK
 Rekam data sesuai peristiwa
 Rekam sidik jari
PROSES OUTPUT
Buku pelaporan
peristiwa
kependudukan dan
peristiwa penting
Berkas dokumen
arsip persyaratan,
sidik jari & buku
pelaporan
peristiwa kepddkan
& peristiwa penting
OUT
COME
Penduduk
Bisnis
Pemerintah
 Verifikasi data pddk
melalui NIK dan Sidik
Jari
 Rekam data sesuai
peristiwa
 Cetakan dokumen
 Verifikasi /validasi formulir,
data penduduk
 Mencatat dlm buku harian
peristiwa kpddkan dan
penting
 Mengambil sidik jari
 Data kpddkan dikelola &
diolah menjadi data-
informasi kpddkan
 Verifikasi data pddk
melalui NIK dan Sidik
Jari

19. VI. Rancangan e-KTPVI. Rancangan e-KTP
Card Body
Printing Film
Protection Film
Printing Film
Protection Film
Printing film with
background
figure and laser
anti-fake sign.
Printed photo
and text
Authority &
Valid Date
Smart Card
Chip
RF Antenna

20. VII. MANFAAT KTP MENGGUNAKAN KODE
KEAMANAN/SISTEM PENGENDALIAN DAN
PEREKAMAN ELEKTRONIK
A. MANFAAT BIOMETRIC - SIDIK JARI (FINGERPRINT)
Sebagai IDENTIFIKASI Jati Diri, yaitu data yg
termuat dalam Dokumen menunjukkan
Identitas diri Penduduk bersangkutan secara
Akurat dan Cepat.
Sebagai AUTENTIFIKASI Diri, yaitu sebagai alat memastikan
Dokumen sebagai milik orang tersebut (Mencegah Pemalsuan
Dokumen, sekaligus mencegah Dokumen Ganda, dan
mempunyai Sistem Pengamanan Data yg Independen) &
sebagai Password bagi Individu Penduduk.

21. Lanjutan.. VIII..
B. MANFAAT CHIP
1. Sebagai Alat Peyimpan Data Elektronik
penduduk yang diperlukan, termasuk
Data Biometric.
4. Pada saatnya dapat berfungsi utk berbagai kebutuhan
(multiguna) dgn Chip dimaksud (ID Card, ATM Card,
Access Card), dan relatif mudah diintegrasikan dgn
sistem lain.
2. Data yg termuat dlm Chip dapat dibaca
secara Elektronik dgn alat tertentu (Reader)
dimana saja.
3. Dilengkapi dgn Pengaman Data di dalam Chip
itu sendiri

22. VIII. PROSES e-KTPVIII. PROSES e-KTP
Foto Penduduk
Biodata Penduduk
1. NIK
2. Nama Lengkap
3. Jenis Kelamin
4. Tanggal Lahir
5. Tempat Lahir
6. dst
DATABAS
E
KEPDDKA
N
BERBASIS
NIK
DATABAS
E
KEPDDKA
N
BERBASIS
NIK
DATABAS
E
SIDIK JARI
DATABAS
E
SIDIK JARI
Sidik Jari Penduduk

23. Lanjutan… PROSES E-KTP
DATABASE
PELAYANA
N
PUBLIK
DATABASE
PELAYANA
N
PUBLIK
 Keimigrasian
 Perbankan
 Kepolisian
 Rumah Sakit
 Perhotelan
 Transportasi
 Asuransi
 Ketenagakerjaan
 Perpajakan
 BPN, dll
DATABASE
SIDIK JARI
DATABASE
SIDIK JARI
DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS
NIK
DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS
NIK Biodata
Penduduk
Foto Penduduk
Sidik Jari
DATA
VALID/
INVALID
DATA
VALID/
INVALID

24. Lanjutan…. PROSES E-KTP
Verifikasi
Biodata
Biodata
Penduduk
1. NIK
2. Nama Lengkap
3. Jenis Kelamin
4. Tanggal Lahir
5. Tempat Lahir
6. dst
Foto Penduduk
DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS
NIK
DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS
NIK
DATABAS
E
SIDIK JARI
DATABAS
E
SIDIK JARI
Pemotretan
Protection
Film
Printing Film
Card Body
Printing Film
Protection
Film
Scan Sidik Jari
e-KTP
Securit
y
Printing

25. IX. JENIS STIMULAN PENERAPAN e-KTP Kab/Kota
1.1. Blangko KTPBlangko KTP
2.2. Server data base dan AFISServer data base dan AFIS
3.3. Personal Komputer (PC)Personal Komputer (PC)
4.4. UPS server Min 2200 VAUPS server Min 2200 VA
5.5. UPS destop Min 1000 VAUPS destop Min 1000 VA
6.6. ScannerScanner
7.7. Fingerprint ScannerFingerprint Scanner
8.8. Smart Card Reader/WriterSmart Card Reader/Writer
9.9. Signatur PadSignatur Pad
10.10. Card Personalization Printer Ribbon and LaimnationCard Personalization Printer Ribbon and Laimnation
11.11. Sarana Pemotretan Pas FotoSarana Pemotretan Pas Foto
12.12. PrinterPrinter
13.13. Komunikasi data lokal (Modem Stock, Switch andKomunikasi data lokal (Modem Stock, Switch and
Network Cabling).Network Cabling).

26. X. HAL-HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN/
DILAKSANAKAN PEMDA KAB/KOTA UTK
MENERAPKAN e–KTP.
1.1. Nomenklatur Instansi Pelaksana harus disesuaikanNomenklatur Instansi Pelaksana harus disesuaikan
dengan sebutandengan sebutan “DINAS KEPENDUDUKAN DAN“DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL”PENCATATAN SIPIL”,, dandan bagi yang belumbagi yang belum
menyesuaikanmenyesuaikan,, tidak dimungkinkan untuk menerapkantidak dimungkinkan untuk menerapkan
KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang dilengkapiKTP Berbasis NIK Secara Nasional yang dilengkapi
dengan kode keamanan/sistem pengendalian dandengan kode keamanan/sistem pengendalian dan
rekaman elektronik.rekaman elektronik.
2.2. MenerbitkanMenerbitkan PERDAPERDA tentang administrasi kependudukantentang administrasi kependudukan
yang mengacu pada regulasi nasional dibidangyang mengacu pada regulasi nasional dibidang
administrasi kependudukan.administrasi kependudukan.
3.3. Wajib melaksanakan Sistem Informasi AdminWajib melaksanakan Sistem Informasi Adminiistrasistrasi
Kependudukan (SIAK)Kependudukan (SIAK)..

27. 4.4. Sudah memiliki database kependudukan yangSudah memiliki database kependudukan yang
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkanmutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan yangyang
bersumber dari pengisian formulir biodata per keluargabersumber dari pengisian formulir biodata per keluarga
(F-1.01) yang dilengkapi dengan foto penduduk wajib(F-1.01) yang dilengkapi dengan foto penduduk wajib
KTP.KTP.
Lanjutan.. X.
5.5. Memfasilitasi pengambilan sidik jari dan foto wajib KTPMemfasilitasi pengambilan sidik jari dan foto wajib KTP
di Kecamatan dan Kelurahan.di Kecamatan dan Kelurahan.
6.6. Mempersiapkan SDM tenaga teknis-operasional diMempersiapkan SDM tenaga teknis-operasional di
Pusat (sebagai tenaga pendamping), Provinsi danPusat (sebagai tenaga pendamping), Provinsi dan
Kab/Kota (sebagai tenaga pelaksana).Kab/Kota (sebagai tenaga pelaksana).
7.7. Khusus untuk Ditjen Administrasi Kependudukan telahKhusus untuk Ditjen Administrasi Kependudukan telah
bekerjasama dengan BPPT dan Tenaga Ahli/Tim Pakar.bekerjasama dengan BPPT dan Tenaga Ahli/Tim Pakar.
8.8. Sosialisasi.Sosialisasi.

28. XI.RENCANA WAKTU PELAKSANAAN e-KTP
1.1. Tahun 2009Tahun 2009
DilaksanakanDilaksanakan Uji PetikUji Petik di 4 Kota (Padang, Yogyakarta,di 4 Kota (Padang, Yogyakarta,
Denpasar dan Makassar)Denpasar dan Makassar) dan 2 Kabupaten, yaitu Cirebondan 2 Kabupaten, yaitu Cirebon
dan Jembrana.dan Jembrana.
2.2. Tahun 2010Tahun 2010
Direncanakan akan dilaksanakan di 300 Kab/KotaDirencanakan akan dilaksanakan di 300 Kab/Kota
Dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.Dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,43,466 TT yangyang
bersumberbersumber dari APBNdari APBN
3.3. Tahun 2011Tahun 2011
Direncanakan akan dilaksanakan di 197 Kab/KotaDirencanakan akan dilaksanakan di 197 Kab/Kota
Dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.Dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 2,782,78 TT yangyang
bersumber dari APBNbersumber dari APBN

29. XII. SUMBER PEMBIAYAAN
1.1. Pembiayaan perangkat keras, perangkatPembiayaan perangkat keras, perangkat
lunak, blangko KTP berbasis NIK danlunak, blangko KTP berbasis NIK dan
pemberian Bintek untuk pertama kalinyapemberian Bintek untuk pertama kalinya
dibebankan pada APBN (Psl. 3, Psl. 9dibebankan pada APBN (Psl. 3, Psl. 9
ayat (1) Perpres No. 26 Th. 2009).ayat (1) Perpres No. 26 Th. 2009).
2.2. Pembiayaan untuk pemeliharaanPembiayaan untuk pemeliharaan
perangkat keras, perangkat lunak,perangkat keras, perangkat lunak,
pembiayaan untuk pengadaan danpembiayaan untuk pengadaan dan
pemeliharaan perangkat pendukungpemeliharaan perangkat pendukung
dibebankan pada APBD Provinsi dandibebankan pada APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.

30. Terima KasihTerima Kasih