SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
• Pembukaan UUD NKRI 1945 
merupakan sumber dari motivasi dan 
aspirasi perjuangan serta tekad 
bangsa indonesia untuk mencapai 
tujuan nasional. Pembukaan UUD 
NKRI 1945 juga merupakan sumber 
dari cita hukum dan cita moral yang 
ingin ditegakkan baik dalam 
lingkungan nasional maupun 
pergaulan bangsa-bangsa di dunia 
Contoh Teks
• Menurut Penjelasan dari Pembukaan UUD 
1945 yang tercantum dalam berita negara 
Republik Indonesia tahun II Nomor 
7,dijelaskan bahwa pembukaan UUD 1945 
mengandung pokok-pokok pikiran . Pokok-pokok 
pikiran ini meliputi suasana kebatinan 
dari UUD Negara Indonesia dalam rangka 
mewujudkan cita-cita hukum bangsa 
(rechtsidee), yang menguasai hukum dasar 
negara baik hukum dasar yang tertulis 
(UUD) maupun yang tidak tertulis 
(konvensi) 
Contoh Teks
• Dengan pokok-pokok pikiran 
tersebut nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pembukaan 
UUD 1945 dijelmakan atau 
dijabarkan secara normatif 
dalam pasal pasal UUD 1945. 
pokok pokok pikiran yang 
terdapat di dalam Pembukaan 
UUD 1945 antara lain sebagai 
berikut
Pokok Pikiran Pertama 
• Negara Melindungi segenap bangsa 
indonesia dan seluruh tumpah darah 
indonesia dengan berdasar asas 
persatuan,dengan mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 
– Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam 
“pembukaan” diterima negara persatuan, yaitu 
negara yang melindungi segenap bangsa dan 
wilayah seluruhnya. Negara yang dimaksud 
ini adalah negara yang mengatasi segala 
paham golongan dan paham perorangan , tetapi 
menghendaki persatuan segenap bangsa 
indonesia keseluruhan
• Jadi, inti dari pokok pikiran 
pertama adalah negara 
persatuan. Setiap 
penyelenggara negara dan 
warga negara wajib 
mengutamakan kepentingan 
negara atas kepentingan 
golongan maupun 
perorangan.
Pokok Pikiran Kedua 
• Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia. 
• Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan 
atau cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu 
kehidupan bernegara. Cita cita dan tujuan yang 
ingin dicapai dalam pembukaan merupakan 
suatu kausa finalis ( sebab-tujuan) sehingga 
dapat menentukan jalan dan aturan-aturan yang 
harus dilaksanakan undang undang dasar agar 
sampai pada tujuan yang didasari persatuan.
• Jadi,inti pokok pikiran kedua adalah 
keadilan sosial yang didasari kesadaran 
bahwa manusia mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama untuk 
menciptakan keadilan sosial dalam 
kehidupannya.
Pokok pikiran ketiga 
• Negara yang berkedaulatan rakyat, 
berdasarkan asas kerakyatan dan 
permusyawaratan atau perwakilan. 
• Pokok pikiran ini mengandung 
pengertian bahwa sistem negara yang 
terbentuk dalam undang- undang 
dasar harus berdasarkan atas 
kedaulatan rakyat dan berdasarkan 
permusyawaratan atau perwakilan.
• Inti pokok pikiran ini merupakan dasar politik 
negara, sehingga pelaksanaan kedaulatan negara 
berada di tangan rakyat dan dilkukan sepenuhnya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pokok pikiran ke empat 
• Negara Berdasarkan atas ketuhanan 
yang maha esa menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab. 
• Pokok pikiran ini mengandung 
pengertian bahwa Undang-Undang 
Dasar harus mengandung isi yang 
mewajibkan pemerintah dan lain-lain 
penyelenggara negara untuk 
memelihara budi pekerti 
kemanusiaan yang luhur.
• Dengan Demikian inti dari 
pokok pikiran ini adalah 
menekankan dasar moral 
negara, yaitu takwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa dan 
menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia atau 
nilai kemanusiaan yang 
luhur.
Keempat Pokok pikiran yang terkandung 
di dalam pembukaan UUD 1945 ini 
merupakan penjelasan yang logis dari inti 
alinea keempat pembukaan UUD 1945, 
yaitu penjabaran dari dasar filsafat 
negara Pancasila. Bagaimanapun dalam 
kehidupan bernegara , selain didasarkan 
pada peraturan hukum juga didasarkan 
pada moralitas, baik moral religius 
maupun moral kemanusiaan yang adil 
dan beradab sehingga tercapai 
kemanusiaan yang bermartabat luhur.
• Isi Pembukaan UUD 1945 
Republik Indonesia 
• Pembukaan UUD 1945 
• "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 
penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan." 
• "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." 
• "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan 
ini kemerdekaannya." 
• "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 
negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : 
• Ketuhanan Yang Maha Esa, 
• kemanusiaan yang adil dan beradab, 
• persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, 
• serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

More Related Content

What's hot

Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )sunnysidemochi
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Ainul Fikri
 
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5Yohanes Nugroho
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanrizka_pratiwi
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudFitria Nuri
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945Dameria Siahaan
 
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiRindha Tanizah
 
Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3abd_
 
tujuan pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945tujuan pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945Riska hardiati
 
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Rizka A. Hutami
 

What's hot (19)

Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
 
Presentasi uud 1945
Presentasi uud 1945Presentasi uud 1945
Presentasi uud 1945
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
 
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
 
Pembukaan UUD1945
Pembukaan UUD1945Pembukaan UUD1945
Pembukaan UUD1945
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
 
pembukaan UUD 1945
pembukaan UUD 1945pembukaan UUD 1945
pembukaan UUD 1945
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusiperdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
 
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
 
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
 
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
 
Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3
 
tujuan pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945tujuan pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945
 
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
 

Similar to Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945yudikrismen1
 
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Stanford15_
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptxPPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptxATHAHAFIZH
 
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuPokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuLianita Dian
 
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptxPANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptxivanagusta1
 
Makalah pancasila matakuliah mku
Makalah pancasila matakuliah mkuMakalah pancasila matakuliah mku
Makalah pancasila matakuliah mkurydestopper
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanPancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanSindy Septiawan
 
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docxMakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docxIppang4
 
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxCandraPasaribu
 
Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945Min Salimin
 
Ppkn kaidah fundamental bangsa
Ppkn   kaidah fundamental bangsaPpkn   kaidah fundamental bangsa
Ppkn kaidah fundamental bangsaDzakirotur Rifdah
 
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfPancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfDikkyDwiKurniawan
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Umi Azizah
 
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Putri Larasantang
 
PPT PKN RIJAL.pptx
PPT PKN RIJAL.pptxPPT PKN RIJAL.pptx
PPT PKN RIJAL.pptxAiKhusmiati
 

Similar to Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 (20)

Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
 
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptxPPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
 
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
 
PKN Kd. 4.3
PKN Kd. 4.3PKN Kd. 4.3
PKN Kd. 4.3
 
PKN Kd 3.2
PKN Kd 3.2PKN Kd 3.2
PKN Kd 3.2
 
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuPokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
 
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptxPANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
 
Makalah pancasila matakuliah mku
Makalah pancasila matakuliah mkuMakalah pancasila matakuliah mku
Makalah pancasila matakuliah mku
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanPancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
 
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docxMakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
 
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
 
Pp kn uud 45
Pp kn uud 45Pp kn uud 45
Pp kn uud 45
 
Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945
 
Ppkn kaidah fundamental bangsa
Ppkn   kaidah fundamental bangsaPpkn   kaidah fundamental bangsa
Ppkn kaidah fundamental bangsa
 
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfPancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
 
PPT PKN RIJAL.pptx
PPT PKN RIJAL.pptxPPT PKN RIJAL.pptx
PPT PKN RIJAL.pptx
 

Recently uploaded

Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptAchmadHasanHafidzi
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxzulfikar425966
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 

Recently uploaded (20)

Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 

Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

  • 1.
  • 2. • Pembukaan UUD NKRI 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan UUD NKRI 1945 juga merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun pergaulan bangsa-bangsa di dunia Contoh Teks
  • 3. • Menurut Penjelasan dari Pembukaan UUD 1945 yang tercantum dalam berita negara Republik Indonesia tahun II Nomor 7,dijelaskan bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran . Pokok-pokok pikiran ini meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum bangsa (rechtsidee), yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (konvensi) Contoh Teks
  • 4. • Dengan pokok-pokok pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan atau dijabarkan secara normatif dalam pasal pasal UUD 1945. pokok pokok pikiran yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut
  • 5. Pokok Pikiran Pertama • Negara Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan berdasar asas persatuan,dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. – Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “pembukaan” diterima negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Negara yang dimaksud ini adalah negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan , tetapi menghendaki persatuan segenap bangsa indonesia keseluruhan
  • 6. • Jadi, inti dari pokok pikiran pertama adalah negara persatuan. Setiap penyelenggara negara dan warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan golongan maupun perorangan.
  • 7. Pokok Pikiran Kedua • Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. • Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu kehidupan bernegara. Cita cita dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembukaan merupakan suatu kausa finalis ( sebab-tujuan) sehingga dapat menentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan undang undang dasar agar sampai pada tujuan yang didasari persatuan.
  • 8. • Jadi,inti pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial yang didasari kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupannya.
  • 9. Pokok pikiran ketiga • Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. • Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang- undang dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan.
  • 10. • Inti pokok pikiran ini merupakan dasar politik negara, sehingga pelaksanaan kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilkukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  • 11. Pokok pikiran ke empat • Negara Berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. • Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.
  • 12. • Dengan Demikian inti dari pokok pikiran ini adalah menekankan dasar moral negara, yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur.
  • 13. Keempat Pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 ini merupakan penjelasan yang logis dari inti alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu penjabaran dari dasar filsafat negara Pancasila. Bagaimanapun dalam kehidupan bernegara , selain didasarkan pada peraturan hukum juga didasarkan pada moralitas, baik moral religius maupun moral kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga tercapai kemanusiaan yang bermartabat luhur.
  • 14. • Isi Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia • Pembukaan UUD 1945 • "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." • "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." • "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." • "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : • Ketuhanan Yang Maha Esa, • kemanusiaan yang adil dan beradab, • persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, • serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."