2. Kata Undang-Undang Dasar oleh para founding
fathers mungkin dimaksudkan sebagai terjemahan
dari grondwet (grond = dasar, wet = undang-undang),
atau grundesetz (Grund = dasar, gesetz = undang-
undang), yang membedakannya dengan pengertian
konstitusi.
Dalam kepustakaan Belanda (misal L.J. van
Apeldoorn), menjelaskan bahwa konstitusi berisi
seluruh peraturan-peraturan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis, yang mengandung prinsip-
prinsip dan norma-norma hukum yang mendasari
kehidupan kenergaraan, sedang undang-undang dasar
hanya memuat bagian yang tertulis saja.
3. Para penyusun Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, pada tahun 1945, menganut pola pikir
ini, terbukti dalam Penjelasan Undang-Undang
Dasar dikatakan :
Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya
sebagian dari hukum dasar negara itu.
Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang
tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang
Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak
tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan
negara meskipun tidak tertulis.
4. Konstitusi berasal dari kata latin contituere, yang
artinya menetapkan atau menentukan. Maka dalam
suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang
mengatur hak dasar dan kewajiban anggota suatu
organisasi, atau warganegara suatu negara,
perlindungan terhadap anggota atau warganegara dari
tindak sewenang-wenang sesama anggota atau
warganegara maupun dari penguasa.
Konstitusi juga menentukan tata hubungan dan
tatakerja antar unit atau lembaga yang terdapat
dalam suatu organisasi atau negara sehingga akan
terjalin suatu kerja yang efektif, dan produktif, sesuai
wawasan yang dianutnya.
5. Keseluruhan peraturan-peraturan dasar suatu bangsa, negara
atau organisasi politik, body of fundamental rules and
principles of a nation, state or body politic, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis;
Berisi ketentuan-ketentuan yang menetapkan pendistribusian
kekuasaan yang berdaulat pada unsur, unit dan lembaga
secara horisontal maupun vertikal dalam kehidupan bersama
dimaksud;
Peraturan-peraturan dasar tersebut mengandung prinsip-
prinsip dan norma-norma yang mendasari kehidupan
bersama;
Mengatur hak dan kewajiban dari segala unsur yang terlibat
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menjamin dan melindungi hak-hak tertentu rakyat atau
anggotanya.
6. Pancasila sbg dasar negara kita dirumuskan dari
nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang
berasal dari pandangan hidup bangsa yang
merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur
serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu
pancasila di jadikan ideologi negara.
Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum
serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana
kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi
proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
7. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan
maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
(PPKI) telah menetapkan UUD 1945 merupak hukum
dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap
lembaga/masyarakat, warga negara dan penduduk RI
pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah
proklamasi kemerdekaan tersebut.
Dalam Pembagian pembukaannya terdapat pokok-
pokok pikiran tentang kehidupan bermasyarakat,
bernegara yang tiada lain adalah pancasila
Pokok-pokok pikiran tersebut yang diwujudkan dalam
pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 yang merupakan
aturan aturan pokok dalam garis-garis besar sebagai
intruksi kepada pemerintah dan lain-lain
penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya.
8. Menurut penjelasan UUD 1945 pokok-pokok
pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari
undang-undang negara Indonesia, dan
mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang
menguasai hukum negara baik hukum yang
tertulis maupun tidak tertulis.
Pokok-pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-
pasal dan UUD itu. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD1945
dan cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain adalah
bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah
negara pancasila. Disinilah arti dan fungsi
Pancasila sebagai dasar negara.
9. Dengan kata lain bahwa pembukaan UUD 1945
yang membuat dasar falsafah negara pancasila,
merupakan satu keasatuan nilai dan norma yang
terpadau yang tidak dapat dipisahkan dengan
rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh UUD
1945. hal inilah yang harus kita ketahui, dipahami
dan dihayati oleh setiap orang Indonesia.
Jadi pancasila itu disamping termuat dalam
pembukaan UUD 1945 (rumusannya dan pokok-
pokok pikiran yang terkandung didalamnya)
dijabarkan secara pokok dalam wujud pasal-pasal
batang tubuh UUD 1945.
10. Jadi pancasila adalah jiwa, ini sumber dan
landasan UUD 1945. secara teknis dapat
dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang
terdapat dalam pembukaanUUD 1945 adalah
garis besar cita- yang terkandung dalam
pancasila. Batang tubuh UUD 1945
merupakan pokok-pokok nilai-nilai pancasila
yang disusun dalam pasal-pasal.
11. PEMBUKAAN UUD 45
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke
dapan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
12. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
13. SUMBER KEKUASAAN
Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan
kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa, hal ini bermakna bahwa
kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia
itu semata-mata karena mendapatkan rahmat dan
ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan
adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia
yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta
ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh
rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan
dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan
bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa.
14. Sementara itu dalam alinea keempat
disebutkan bahwa negara Republik
Indonesia tersusun dalam bentuk
kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa
sumber kekuasaan terletak di tangan
rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut
dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang
menyatakan bahwa “kemerdekaan
adalah di tangan rakyat,…..”.
15. Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan
sekaligus, yakni bersumber pada Tuhan dan
bersumber pada rakyat.
Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola
sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagai
penerapan kekuasaan yang bersumber dari dua
arah tersebut. Perlu dipikirkan bagaimana
menyusun suatu sistem yang mampu
mengintegrasikan kedua sumber kekuasaan yang
bersumber dari Tuhan dan bersumber dari
rakyat.
16. HAK ASASI MANUSIA
Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini
adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang
bebas, salah satu hak asasi manusia yang selalu
didambakan, dan dituntut untuk dapat direalisasikannya.
Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur
merupakan suatu gambaran hak asasi manusia yakni hak
kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.
Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak
asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan.
Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan
merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan
kesetaraan.
17. FAHAM DEMOKRASI
Negara Indonesia dengan jelas menganut faham
demokrasi, yang mengakui kedaulatan di tangan
rakyat, serta susunan negara Republik Indonesia
terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang
merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun
demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia
hendaknya berdasar pada Pancasila.
18. FAHAM PERSATUAN
Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia
adalah untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan
kesejahteraan umum, (3) mencerdasakan kehidupan
bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa
kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan
pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau
diabaikan.
Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara
Indonesia ini adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Nampak dalam rumusan tersebut
bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan
tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.
19. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa :
“Negara” – begitu bunyinya – “melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.” Dalam pembukaan ini diterima aliran
pengertian negara persatuan, negara yang
melindungi dan meliputi segenap bangsa
seluruhnya. Negara, menurut pengertian
“pembukaan” itu menghendaki persatuan,
meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan.
20. UUD 1945 yang hanya terdiri dari 37 pasal
ditambah dengan Empat pasal Aturan Peralihan
dan dua ayatturan Tambahan, maka UUD 1945
termasuk singkat dan bersipat supel atau fleksibal.
Dalam hubumgan ini penjelasan UUD 1945
mengemukakan bahwa telah cukuplah kalau
Undang-Undang dasar hanya memuat aturan-
aturan pokok garis-garis besar sebagai intruksi
kepada Pemerintah pusatdan lain-lain
penyelengaraan negara untuk menyelenggarakan
kehidupan negara.
21. Undang-Undang dasar yg disingkat itu sangat
menguntungkan bagi negara seperti Indonesia ini yang
masih harus terus berkembang secara dinamis, sehingga
dengan aturan-aturan pokok itu akan merupakan aturan yg
luwes, kenyal, tidak mudah ketinggalan zaman, sedang
aturan-aturan yg menyelenggarakan aturan-aturan pokok
iti diserahkan kepada Undang-Undang yg lebih mudah
caranya membuat, menubah dan mencabut.
Oleh karena itu, makin supel (elastic) sifatnya aturan itu
makin baik. Jadi kita harus menjadi supaya sistem Undang-
Undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Yang
penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya
negara ialah semangat para pemimpin pemerintahan. Yaitu
semangat yang dinamis, positif dan konstuktif seperti yang
dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945.
