Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan formal dan material. Secara formal, Pancasila merupakan inti Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara. Secara material, tertib hukum Indonesia bersumber dari Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hakiki sebagai penjabaran proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dasar negara.

1. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Uraian Materi
a. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Seperti yang telah diuraikan pada kegiatan belajar sebelumnya bahwa
salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai dasar Negara. Menurut Prof. Mr. DR.
Noto Nagoro Fungsi Pancasila sebagai kaidah dasar Negara, merupakan ba-gian
terpenting dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa makna yang
yang terkandung di dalamnya? Maka secara konsisten Pancasila mengatur ke-hidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan TAP MPR No
IV/MPR/1999 tentang garis-garis haluan Negara 1999-2004.
Ditinjau dari rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terben-tuknya
Negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang memicu
keinginan untuk merdeka dalam wujud Negara kebangsaan Indonesia disebutkan
pada alinea pertama, kedua, dan ketiga.
Bagaimana dengan alinea ke empat Pembukaan UUD 1945? Pada alinea
ke empat merupakan pernyataan peristiwa dan keadaan ataupun cita-cita setelah
bangsa Indonesia terwujud. Pancasila yang termaktub pada alinea ke empat ini
merupakan unsur penentu ada dan berlakunya hukum Indonesia, pokok kaidah
Negara yang fundamental, dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat. Dapat dikatakan pula bahwa Pancasila merupakan inti dari Pembukaan
UUD 1945, dan memiliki kedaulatan yang kuat dan tetap serta tidak dapat diubah.
Lalu…. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945?
Hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal
balik sebagai berikut :
1) Hubungan secara formal
Apa yang dimaksud dengan hubungan secara formal? Hubungan se-cara
formal dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Bahwa rumusan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indo-nesia
terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah,
merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
c) Bahwa Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila.
2 2 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

2. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
d) Bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan sebagai
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
2) Hubungan Secara Material
Bagaimana pula hubungan secara material? Hubungan secara material
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi, adapun tertib hu-kum
Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan kata lain Pancasila se-bagai
sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum
Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Coba Anda
diskusikan dengan rekan Anda mengenai produk hukum/peraturan yang berlaku
pada saat ini sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya Anda dapat
melengkapi table di bawah ini :
Tabel 2, Produk hukum/peraturan yang berlaku sesuai dengan Pancasila
No Sila-sila dalam Pancasila Produk hukum/peraturan yang ber-laku
Ketuhanan Yang Maha Esa …………………………………
Kemanusiaan yang adil dan berad-ab
…………………………………
Persatuan Indonesia …………………………………
Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam per-musyawaratan/
perwakilan
…………………………………
Keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia
…………………………………
b. Kedudukan Hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Selanjutnya bagaimana kedudukan Hakiki Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang
sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada
proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal mau-pun
material.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan rincian keduduk hakiki Pembukaan Un-dang-
Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Un-dang
Dasar 1945 adalah pertama; Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki
kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu prokla-masi
kemerdekaan yang singkat dan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu ditegas-
3 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

3. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
kan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua
adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar,
rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Apa yang dimaksud
dengan pernyataan ini? Maksudnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta ci-ta-
cita moral rakyat Indonesia yang luhur (Suhadi, 1998).
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga
adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi
mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas keroha-nian
negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir
adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap
hukum kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk
maupun sifat-sifat yang me-mungkinkan tertib hukum negara Indonesia men-genal
adanya hukum-hukum tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sum-ber
bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.
c. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Un-dang
Dasar 1945
Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945 yang termuat da-lam
Berita Republik Indonesia tahun II No.7, dijelasan bahwa Pembukaan UUD
1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari
seluruh warga Negara Indonesia. Dengan pokok-pokok pikiran tersebut nilai-nilai
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal
UUD 1945. Apa saja pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
UUD 1945? Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pokok Pikiran Pertama
‘Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dar-ah
Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan so-sial
bagi seluruh rakyat Indonesia’ Apa yang terkandung dalam pokok pikiran
ini? Dalam pokok pikiran ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan
pokok pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara
4 4 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

4. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
negara dan setiap warganegara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golongan ataupun perseorangan. Pokok pikiran ini merupakan pen-jabaran
Sila Ketiga Pancasila.
Gambar 8. Peta wilayah negara Indonesia
2) Pokok Pikiran Kedua
‘Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’,
Bagaimana dengan pokok pikiran ini? Ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan so-sial’
yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak
dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.
Gambar 9. Dampak aplikasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
yang belum sesuai
5 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

5. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
3) Pokok Pikiran Ketiga
‘Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan per-musyawaratan
perwakilan’. Hal ini menjelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan
rakyat. Oleh karena itu sistem negara yang termasuk dalam Undang-Undang
Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar asas pemusyawaratan
perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, pokok pikiran
‘kedaulatan rakyat’ yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaku-kan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun hasil amandemen
UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 6A ‘Presiden dan Wakil Presiden dipilih
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat’. Hal ini membuktikan bahwa
ada perubahan kedaulatan rakyat yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MPR,
khusus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sendiri oleh seluruh
rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancas-ila.
Gambar 10. Partai peserta pemilu menggambarkan Negara yang
demokratis
4) Pokok Pikiran Keempat
‘Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kema-nusiaan
yang adil dan beradab’. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus
mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain
untuk memelihara budi pekerti kemanusia yang luhur. Hal ini menegaskan pokok
pikiran “Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Pertama dan Sila Kedua
Pancasila.
6 6 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

6. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Gambar 11. Praktek Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanu-siaan
yang adil dan beradab
Bagaimana dengan uraian materi pembelajaran tentang pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945? Apakah Anda dapat me-mahaminya
dengan jelas? Apakah dapat dikatakan bahwa empat pokok pikiran
tersebut merupakan dasar falsafah Pancasila? Dapat dikatakan empat pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar falsafat
negara Pancasila. Silahkan Anda menyimak ulang penjelasan berikut ini:
Dalam pokok pikiran yang pertama ditekankan tentang aliran bentuk Neg-ara
persatuan, pokok pikiran kedua tentang cita-cita Negara yaitu keadilan sosial
dan pokok pikiran ketiga merupakan dasar politik Negara berkedaulatan rakyat.
Bilamana kita pahami secara sistematis maka pokok pikiran I, II, dan III memiliki
makna kenegaraan, yakni Negara ingin mewujudkan suatu tujuan negara yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran
I). Agar terwujudnya tujuan Negara tersebut maka dalam pelaksanaan Negara
harus didasarkan pada suatu dasar politik Negara yaitu Negara persatuan repub-lik
yang berkedaulatan rakyat (pokok pikiran I dan III). Dalam kehidupan kenega-raan
mendasarkan pada suatu dasar moral yaitu negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran IV).
Demikianlah uraian materi pembelajaran Kegiatan Belajar-3, secara garis
besar tentulah Anda telah memahaminya. Namun untuk lebih memantapkan pe-mahaman
Anda, sebaiknya Anda membaca secara cermat rangkuman berikut ini :
7 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

7. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Rangkuman
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan secara
formal dan hubungan secara material. Hubungan secara formal: bahwa ru-musan
pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia terdapat di dalam
Pembukaan UUD 1945, bahwa Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian
ilmiah merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, bahwa Pembukaan
UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila, bahwa Pancasila mempunyai hakikat,
sifat, kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. Hubungan
Secara Material: Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi,
adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan hal
lain perkataan Pancasila sebagi sumber tertib hukum Indonesia.
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ;
1. Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai
pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan
yang singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dan dijabarkan lebih
lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan
suasana bathin bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawantahan dari
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyat Indonesia yang
luhur (Suhadi, 1998).
3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi
kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian ne-gara,
dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
4. Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum
kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk
maupun sifat-sifat yang memungkinkan tertib hukum negara Indo-nesia
mengenal adanya hukum-hukum tersebut. Semua unsur hukum itu
merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif
Indonesia.
Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:
1) Pokok Pikiran Pertama
‘Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadi-
8 8 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas

8. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
lan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ Pokok pikiran ini merupakan
penjabaran Sila Ketiga Pancasila.
2) Pokok Pikiran Kedua
‘Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-nesia’,
ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan sosial’. Pokok pikiran ini
merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.
3) Pokok Pikiran Ketiga
‘Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan per-musyawaratan
perwakilan’. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran
Sila Keempat Pancasila.
4) Pokok Pikiran Keempat
‘Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanu-siaan
yang adil dan beradab’. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran
Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila.
9 Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas