Dokumen tersebut membahas hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD NRI 1945, arti dari isi Pembukaan UUD NRI 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kedaulatan yang ada dalam UUD 1945, serta tujuh kunci pokok sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945.

1. GO
!

3. Hubungan Proklamasi
Kemerdekaan 17
Agustus 1945 dengan
Pembukaan UUD NRI
1945
Arti dari Isi Pembukaan
UUD NRI 1945
Pokok-pokok Pikiran
Yang Terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945
Bentuk Negara, Bentuk
Pemerintahan, dan
Bentuk Kedaulatan
Yang Ada dalam UUD
1945
Tujuh Kunci Pokok
Sistem Pemerintahan RI
Menurut UUD 1945

4. 1. Hubungan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945
dengan Pembukaan UUD NRI 1945

5. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan
UUD 1945 erat sekali, karena
1. Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa
proklamasi, yaitu jiwa pancasila.
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci cita-cita
luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu “Proclamation of
Independence” , sedangkan Pembukaan UUD 1945 adalah
“Declaration of Independence”. Mengubah Pembukaan UUD
1945 berarti mengubah isi dan cita-cita luhur proklamasi.
Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pembukaan
merupakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang memuat
cita-cita luhur daripada proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

6. Naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945:
1. Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan
(“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan
Indonesia”) mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea
pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.
2. Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan (“Hal-hal
yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang
segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

7. Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945
merupakan hubungan suatu kesatuan bulat, serta
hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh
UUD 1945 yang merupakan hubungan langsung, maka dapat
disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan mempunyai
hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan
satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Meskipun Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang
tidak dapat dipisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945, namun
antara keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah. Hal ini
dikarenakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok
kaidah Negara yang mendasar (staatsfundamentalnorm) yang
tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk
Negara.

8. 2. Arti dari Isi Pembukaan UUD
NRI 1945

9. Arti:
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang
tertulis. Dari pengertian ini dapat kita jabarkan bahwa, sebagai
hukum, maka Undang-Undang Dasar adalah mengikat: mengikat
pemerintah, mengikat setiap lembaga negara dan lembaga
masyarakat dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia
dimana saja dan setiap penduduk yang ada diwilayah negara
Indonesia. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar berisi norma-norma,
aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus
dilaksanakan dan ditaati.

10. Isi Alinea Pertama:
Terkandung suatu pengakuan tentang nilai “hak kodrat”. Hak
kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang
Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk
individu dan makhluk sosial. Pelanggaran terhadap hak
kemerdekaan tidak sesuai dengan hakikat manusia (peri
kemanusiaan) dan hakikat adil (peri keadilan) dan atas
pelanggaran tersebut maka harus dilakukan suatu pemaksaan,
yaitu bahwa penjajahan harus dihapuskan. Deklarasi
kemerdekaan atas seluruh bangsa atas seluruh bangsa di dunia
yang terkandung dalam alenia pertama merupakan suatu
pernyataan yang bersifat universal.

11. Isi Alinea Kedua:
Perwujudan kemerdekaan bangsa Indonesia disamping sebagai
suatu bukti obyektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia,
juga sekaligus mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat
untuk menentukan nasib sendiri, terbebas dari kekuasaan
bangsa lain. Hasil dari perjuangan tersebut terjelma dalam suatu
Negara Indonesia dengan kemampuan dan kekuatan sendiri
untuk menuju cita-cita bersama yang berkeadilan dan
berkemakmuran. Demi terujudnya cia-cita tersebut maka bangsa
Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu
kebulatan.

12. Isi Alinea Ketiga:
Pengakuan ‘nilai religius’ dalam pernyataan “Atas berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa” mengandung makna bahwa Negara
Indonesia mengakui nilai-nilai religious, amerupakan dasar dari
hokum positif negara maupun dasar moral negara. Pengakuan
‘nilai moral’ yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”
mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia
mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa.
Pernyataan kembali ke proklamasi dalam kalimat ”…maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Hal ini
dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah
Proklamasi 17 Agustus 1945.

13. Isi Alinea Keempat:
 Adanya fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia,yaitu:
(Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum,
Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial)
 Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu
Undang-Undang Dasar 1945.
Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia.
Sistem pemerintahan Negara, yaitu berdasarkan kedaulatan
rakyat (demokrasi)
Dasar Negara Pancasila

14. 3. Pokok-pokok Pikiran Yang
Terkandung dalam Pembukaan
UUD 1945

15. Pokok pikiran pertama: “Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar
atas persatuan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
Dalam Pembukaan ini, diterima pengertian Negara persatuan,
Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa
seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan,
mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut
pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan
menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa
Indonesia. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

16. Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi sosial bagi seluruh rakyat”.
Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran
yang hendak diwujudkan oleh Negara bagi seluruh rakyat ini
didasarkan pada kesadaran bahwa rakyat Indonesia mempunyai
hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial
dalam kehidupan masyarakat

17. Pokok pikiran ketiga: “Negara yang berkedaulatan rakyat
berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”.
Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945
harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas
permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan
sifat “masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan
rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

18. Pokok pikiran keempat: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Oleh karena itu, UUD 1945 harus mengandung isi yang
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara
untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini
menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan
Kemanusiaan yang adil dan beradab.

19. 4. Bentuk Negara, Bentuk
Pemerintahan, dan Bentuk
Kedaulatan Yang Ada dalam UUD
1945

20. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan:
NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), jadi bentuk negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
(Kepala Negara dipilih oleh rakyat), seperti yang dijelaskan
dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945;
“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk
Republik.”

21. Bentuk Kedaulatan
Bentuk Kedaulatan rakyat dimana rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar
kehendak rakyat. Pemerintah yang berkuasa harus
mengembalikan hak-hak sipil kepada warga negara atau rakyat.
Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada
alinea keempat yang berbunyi:
“…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”

22. 5. Tujuh Kunci Pokok Sistem
Pemerintahan RI Menurut UUD
1945

23. 1. Indonesia Adalah Negara Yang Berdasar Atas Hukum
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan Negara Tertinggi Ada Ditangan Rakyat
4. Presiden Ialah Penyelenggara Negara Yang Tertinggi di
Samping MPR dan DPR
5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR
6. Menteri Negara Adalah Pembantu Presiden, Menteri Negara
Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas