Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Prosesnya meliputi penyusunan rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR, pembahasan di komisi dan paripurna DPR, persetujuan bersama DPR dan presiden, hingga penetapan menjadi undang-undang.

4. 2.Menjelaskan Proses Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), kekuasaan untuk
membentuk undang-undang (“UU”) ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”). Selanjutnya,
di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang (“RUU”)
dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
• Proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) . Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam
UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 27/2009”).
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-
undang adalah:
• a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
• b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
• c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
• d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
• e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

5. • Dalam UU 12/2011, proses pembuatan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43
s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Sedangkan, dalam UU 27/2009, pembentukan UU diatur dalam
Pasal 142 s.d. 163. Untuk proses selengkapnya, Saudara juga dapat melihat pada Tata Tertib DPR
mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan UU 12/2011, UU 27/2009
dan Tata Tertib DPR tersebut, kami sarikan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut:
• 1. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden.
• 2. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR
yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• 3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-
kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
• 4. RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan
Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi
RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya.
• 5. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
• 6. Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota
DPR dalam rapat paripurna

6. • 7. DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan,
atau penolakan
• 8. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
• 9. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan
Anggaran, atau rapat panitia khusus
• 10.Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi
masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi
• 11.Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna berisi:
a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat
paripurna; dan
c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
• 12.Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
• 13.RUU yang membahas tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
wilayah; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan
dengan melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat I saja.
• 14.Dalam penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.
• 15.RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan
tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia

7. 3.Menganalisis Keterkaitan Proklamasi dengan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hubungan Proclamation of independence dengan Declaration of
independence digambarkannya bahwa Proklamasi kita memberikan tahu
kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah
menjadi satu bangsa yang merdeka. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945
serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip
sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu.
Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedoman
tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan
kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan
kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu
rakyat kita.

8. 4.Menjelaskan Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembukaan UUD1945
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur."
"Atas berkat rahmat AllahYang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
• Ketuhanan Yang Maha Esa,
• kemanusiaan yang adil dan beradab,
• persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan,
• serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

9. 5.Menjelaskan Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pokok pikiran Kedua ; Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan
suatu kuasa finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus
dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal
persatuan.
• Pokok Pikiran Ketiga ; Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan.
Pokok pikiran ini dalam ‘pembukaan’ mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam
Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan
• Pokok Pikiran Keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.
Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat itu
merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari Sila Kedua Pancasila.

10. 6.Menguraikan Makna yang Terkandung dalam Tiap Alinea Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Alinea 1 : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan prikemanusiaan dan prikeadilan”.
Hak akan kemerdekaan yang dimaksud di atas adalah hak dari segala bangsa untuk
memperoleh kemerdekaan, karena ada dan berlakunya hak kemerdekaan adalah sejalan
dengan tuntunan prikemanusiaan dan perikeadilan
• Alinea 2 : “ Dan pejuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
Atas dasar pemikiran yang merupakan dorongan kuat terhadap perjuangan pergerakan
kemerdekaan adalah hak yang bersifat universal untuk segala bangsa dan merupakan
hak kodrat manusia.

11. • Alinea 3 : “ Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya bekehidupan kebangsan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaaannya”.
Pengertian yang terkandung dalam alinea ini mengingatkan kembali kepada
Proklamasi 17 Agustus 1945 sehari sebelum Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditetapkan,yang bunyinya sebagai
berikut:
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-
hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan denan
cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.
Inti yang terkandung dalam Pembukaan alinea ketiga dan Proklamasi
Kemerdekaan, keduanya mengandung isi yang sama walaupun rangkaian
konteks kalimatnya berbeda.

12. • Alinea 4 : “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
Negara Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-UndangDasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam
suatu susunanNegara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkepada : Ketuhananyang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaandalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Setelah dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga dijelaskan tentang alasan dasar
serta hubungan langsung dengan kemerdekaan maka dalam alinea keempat ini
sebagai kelanjutan berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
1945, dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah
penbentukan pemerintah NegaraIndonesia.

13. 7.Menjelaskan Upaya Mewujudkan Cita-Cita dan Tujuan Nasional
berdasarkan Pancasila
• Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga
Negara tanpa diskriminatif
• Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada
kesejehtaraan masyarakat
• Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah
air
• Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan
bagi seluruh warga Negara
• Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan
menunjangtingkat perekonomian rakyat
• Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja
dalam rangka penghidupan yanglayak bagi seluruh warga Negara
• Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi
aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia

14. 8. MendeskripsikanPerwujudanKedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum
Penegasan kedaulatanrakyat dalamkonteks negara hukumIndonesia
termaktub dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyisebagai berikut : “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakanmenurut Undang-UndangDasar”, Ayat (2) dan “Negara
Indonesia adalah negara hukum” , Ayat (3).
Dengan demikian,kedaulatan beradadi tangan rakyat dan segala sikap tindakan
yangdilakukan ataupun diputuskanoleh alat negara dan masyarakat haruslah
didasarkan pada aturan hukum.
Dalam konteksnegara hukum,kedaulatanrakyat Indonesia didelegasikan
melalui peran lembaga perwakilanyang ada dalam hal ini adalah alat kelembagaan
negara denganmenggunakan sistemperimbangankekuasaan “check and balances”
antara badan legislatif,eksekutif,dan yudikatif.

15. 9.Menjelaskan Upaya Mewujudkan Cita-Cita dan Tujuan Nasional berdasarkan Pancasila serta
Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum
Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat
dipisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh karena apa yang terkandung dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu amanat yang
luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Proklamasi Kemerdekaan merupakan pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun
kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan adanya tindakan-tindakan yang
harus segera dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut yang dirinci dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat
pada: Bagian pertama rumusan Proklamasi “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia” mendapat penegasan dalam alinea pertama sampai dengan alinea ketiga
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Bagian kedua rumusan Proklamasi “Hal-hal yang mengenai pemindahan
kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam
tempo yang sesingkat-singkatnya” merupakan amanat atas tindakan yang
segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam alinea keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Dengan demikian Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas
dalam membangun bangsa untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembukaan
merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 yang tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil
pemilihan umum. Jika mengubah isi Pembukaan berarti sama dengan
membubarkan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Proklamasi
bukan merupakan tujuan tetapi sebagai prasayarat untuk mencapai cita-
cita dan tujuan nasional sehingga merupakan sumber hukum formal

17. 10.Menjelaskan PolitikLuar Negeri Bebas Aktif
Ada beberapa pengertian Politik luar negeri yang bebas dan aktif telah disampaikan oleh para pakar, diantaranya adalah
• a. Menurut A. W. Wijaya merumuskan : bebas berati tidak terikat oleh satu ideology atau oleh satu politiknegara
asing atau blok negaraa tertentu, atau negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistisgiat
mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara
lain.
• b. Menurut Mochtar kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut : bebas berarti Indonesia tidak
memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana
dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak
bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian intenasionalnya melainkan bersifat aktif.
• c. Menurut UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,politik luar negeri adalah kebijaksanaan ,
sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan internasional, dan subjek hukum
internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
• DlamUU No. 37 Tahun 1999, politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan
nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia tersebut selanjutnya dirumuskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menegah (RPJM)
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bebas berarti tidak memihak salah satu blok
baik blok barat maupun blok timur atau bersifat netral. Sedangkan aktif berarti ikut secara aktif mewujudkan
perdamaian dunia.

18. 11.Membangun Partisipasi Aktif dalam Perdamaian Dunia
• 11.Membangun Partisipasi Aktif dalam Perdamaian Dunia
• Penyelanggaraan konfrensi Asia-Afrika Tahun 1955,yang melahirkan
semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian
melahirkan Dekrasi Bandung
• Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan non Blok
Tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk
meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur
• Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di Kawasan
Asia Tenggara(ASEAN)
• Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di
Bosnia,pertikaian dan konflik antara pemerintah Filiphina dan Bangsa
Moro.

19. 12.Mendeskripsikan Upaya Membangun Partisipasi Aktif dalam
Perdamaian Dunia
• Menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar
saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan negara lain.
• Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta
berorientasi pada kepentingan Nasional,menitikberatkan pada solidaritas
antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa,
menolak penjajahan,dan meningkatkan kemandirian bangsa,serta memiliki
kerjasama Internasional bagi kesejehtaraan rakyat.
• Bangsa Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum Internasional untuk
menjamin perdamaian yang kekal dan abadi.

20. • Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan Negara
tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN
untuk memelihara stabilitas, melaksanakan pembangunan, dan
meningkatkan kesejehtaraan rakyat.
• Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk
menghadapi perdagangan bebas,terutama dalam menyongsong
pemberlakuan AFTA,APEC,dan WTO.
• Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu
melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun
citra positif Indonesia di dunia Internasional, memberikan
perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara,serta
kepentingan Indonesia,dan memanfaatkan setiap peluang positif bagi
kepentingan nasional.
• Meningkatkan kualitas diplomasi baik regional maupun Internasional
dalam rangka stabilitas, kerja sama,dan pembangunan kawasan.