Ekonomi kreatif nasional memiliki kontribusi lebih dari 7,4% terhadap PDB.
Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya, seperti fesyen, kuliner, seni, kerajinan, dan hiburan.
Warisan budaya adalah modal utama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Pelaksanaan Friends of Creative Economy (FCE) untuk mendorong sinergi pentahelix, yakni akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.
Perlunya katalisator berupa Global Center of Excellence and International Cooperation for Creative Economy (Pusat unggulan dan kerja sama internasional untuk ekonomi kreatif) di Indonesia sehingga memberi kontribusi dalam menciptakan ekonomi global yang lebih baik dan inklusif.
1. Pengembangan Pusat Keunggulan dan
Kerjasama Internasional Ekonomi Kreatif
Togar M. Simatupang
Institut Teknologi Bandung
Diskusi Kelompok Terpumpun Pembentukan dan Finalisasi Model
Bisnis Global Center of Excellence and International Cooperation in Creative Economy (GLOCX)
BADAN EKONOMI KREATIF DEPUTI HUBUNGAN ANTARLEMBAGA DAN WILAYAH
Sabtu, 18 Mei 2019
Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta
4. Pendahuluan
• Ekonomi kreatif nasional memiliki kontribusi lebih dari 7,4% terhadap PDB.
• Sebanyak 17 juta orang bekerja di sektor ekonomi kreatif atau 14% dari total pekerja dan
didominasi oleh perempuan sebanyak 54%.
• Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya, seperti fesyen, kuliner, seni, kerajinan, dan hiburan.
• Warisan budaya adalah modal utama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
• Pelaksanaan Friends of Creative Economy (FCE) untuk mendorong sinergi pentahelix, yakni
akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.
• Penguatan ekonomi kreatif yang telah memasuki era 4.0 dengan menghadapi lima isu utama,
yakni kohesi sosial, regulasi, pemasaran, ekosistem, dan pembiayaan industri kreatif.
• Perlunya katalisator berupa Global Center of Excellence and International Cooperation for
Creative Economy (Pusat unggulan dan kerja sama internasional untuk ekonomi kreatif) di
Indonesia sehingga memberi kontribusi dalam menciptakan ekonomi global yang lebih baik dan
inklusif.
4
7. Visi dan Misi Bekraf
• Visi:
“EKONOMI KREATIF MENJADI KEKUATAN BARU EKONOMI INDONESIA”
• Misi:
MEMBANGUN EKOSISTEM yang mampu:
1. Mendorong penumbuhan usaha baru ekonomi kreatif;
2. Meningkatkan nilai tambah produk kreatif dalam perekonomian nasional;
3. Menghasilkan produk unggulan ekonomi kreatif yang dikenal dan digemari
di pasar global.
7
9. Kebijakan Umum Ekonomi Kreatif
Perpres No. 2 Tahun 2015 (RPJMN)
• Kebijakan Umum, antara lain:
• Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, antara lain melalui:
• Pengembangan Ekonomi Kreatif
• Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
• Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah
• Pengembangan wilayah nasional diarahkan untuk mengurangi
kesenjangan antardaerah dan memajukan daerah menjadi daerah yang
maju, mandiri, dan berdaya saing dengan mendorong percepatan
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan menggali
potensi dan keunggulan daerah.
9
10. Indonesia 2045
Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur
Penguatan struktur ekonomi kreatif dan digital di Indonesia hingga
tahun 2045 difokuskan pada:
1. Peningkatan daya saing SDM dan usaha kreatif/digital;
2. Penguatan ekosistem; dan
3. Pengembangan transformasi digital yang terintegrasi untuk mendorong
produktivitas dan efisiensi ekonomi.
10
12. Tujuan GLOCX
• Meningkatkan daya saing bangsa dan kreativitas sumber daya
manusia
• Meningkatkan inovasi yang bersumber dari intelektualitas dan
kreativitas yang memiliki nilai ekonomis dalam kegiatan Ekonomi
Kreatif
12
13. Kebutuhan Pusat Keunggulan
• Menginisiasi pusat manajemen pengetahuan dan sumber daya baik
dari dalam dan luar negeri dalam penelitian dan pengembangan
Ekonomi Kreatif;
• Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kreatif dalam kontribusi
terhadap PDB, penyediaan lapangan kerja dan aktivitas ekspor yang
berkelanjutan;
• Merancang, mengembangkan, dan menyampaikan program untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku dan
pembuat kebijakan Ekonomi Kreatif.
13
14. Tujuan Diskusi Kelompok Terpumpun
• Mengkonfirmasi model bisnis GLOCX dan implikasinya pada tingkat
kebijakan dan/atau kelembagaan.
• Mengkonfirmasi faktor yang dimiliki GLOCX yang akan menghasilkan
dampak positif bagi sektor industri kreatif.
• Mengkonfirmasi program GLOCX yang relevan dengan kebutuhan
sektor industri kreatif Indonesia.
• Mendesain mekanisme kerjasama dengan partner kementerian,
universitas, organisasi dengan GLOCX
14
16. Apa yang perlu dikembangkan?
Pengertian
Peran
Peluang
Model Bisnis
Kelembagaan
Peraturan
Jejaring Pakar dan Pegiat
16
17. Pengertian Pusat Keunggulan
• Pusat yang mempersiapkan, mempercepat, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi kreatif dalam mata rantai nilai internasional dengan mengembangkan
kluster industri kreatif yang berbasis sumber daya kreatif unggulan, disertai
dengan penguatan konektivitas antara pusat keunggulan dengan lokasi kegiatan
ekonomi kreatif serta infrastruktur pendukungnya.
• Model terobosan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya
saing global dan berbasis industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat
menciptakan lapangan pekerjaan.
17
18. Penugasan khusus kepada pusat keunggulan
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pewirausaha yang kreatif dan inovatif.
• Peningkatan inovasi yang berciri keunggulan lokal yang berdaya saing global.
• Penyaluran insentif bagi pengembangan produk ekonomi kreatif.
• Penyediaan dukungan pasar dan pola pengaturannya (ekspor-impor).
• Penguatan teknologi dan metode yang ramah lingkungan.
• Pengembangan ketersediaan material lokal dan optimalisasi pemanfaatannya.
• Peningkatan kepercayaan dunia perbankan, lembaga permodalan, dan dunia usaha.
• Penyediaan aksesibilitas dan konektivitas (jejaring) rantai nilai global.
• Penyaluran fasilitas-fasilitas dan program-program yang mendukung kemudahan produksi agar
bisa bersaing di pasar global.
18
19. Pilihan Peran Pusat Keunggulan
Implementasi Proyek Teknis
Pengembangan Advokasi Strategi
Bilateral
(Pusat melayani sebuah mitra)
Multilateral
(Pusat melayani banyak mitra)Penyedia Jasa
(service provider)
Advokasi Strategis
(strategic advisor)
Agen dan Koordinator
(broker dan coordinator)
Konsolidator
(convenor/agenda-setter)
Prakarsa banyak
pemangku
kepentingan
Berbagi pengetahuan
Pembentukan
kelompok produsen
atau pembeli
Dukungan teknis
kepada produsen atau
pembeli
Perantara hubungan
antara pemangku
kepentingan
Perumusan strategi
Koordinasi
implementasi proyek
bagi banyak aktor
Berbagi pengetahuan
isu-isu sektor
19
20. Peluang Pasar
Mediasi Importir dan
Eksportir
• Importir
• Eksportir
Broker Pasar Internasional
• Perintisan (start-up) Bisnis Kreatif
• Anjungan produk kreatif
Implementasi Proyek
Pemberdayaan
• Donatur (dana CSR) untuk inkubator
• Sponsor untuk Creative Camps
Replikasi Pusat Keunggulan
di Perguruan Tinggi
• Seleksi dan Kelayakan (Creative Living Lab)
• Pendampingan (scaling up)
Pengembangan Perangkat
Lunak (apps)
• Pekan retas atau hackathon (hackfest atau codefest)
• Digital creative marketplace/Innovation Fund
Pengembangan ekonomi
kreatif kota/desa
• Penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kreatif daerah
• Sertifikasi dan standarisasi
Pekerja
Kreatif
Pewirausaha
Kreatif
Peritel
Kreatif
Pemerintah
Daerah
Perguruan
Tinggi/
Yayasan
Potensi Klien atau Mitra
20
21. Produk/Layanan?
Inkubasi
• Kewirausahaan Kreatif
• Kewirausahaan Sosial
Promosi
Ekspor
• Eksportasi Budaya
• Kerjasama Internasional
Pelatihan
dan
Sertifikasi
• Kreativitas dan Inovasi
• Keterampilan Khusus (Certified
Scrum Master Course)
Digitalisasi
• Konten
• Aplikasi
Hackaton
• Eksportasi Budaya
• Pemasaran Internas
• Pengembangan kegiatan bisnis
• Penguatan klaster dan rantai nilai
• Promosi dan Pemasaran Internasional
• Pengembangan Eksportasi Budaya
• Kerjasama dan pertukaran budaya
• Pelatihan dan Promosi Kreativitas - through training grants
and awards for creativity in schools.
• Pengembangan digitisasi konten
• Internasionalisasi industri kreatif dan budaya - through
grants, guarantees for enterprises, loans (in collaboration
with the official credit institute) and training of cultural
entrepreneurs (kerjasama KADIN).
• Pengembangan kewirausahaan sosial - grants for cultural
activities and promotion of cultural tourism
• Eksibisi (exhibition)
• Prakarsa dagang internasional (international trade initiatives)
• Outward selling mission
• Trade mission
• Event Management
• Consultation
• PDC (Project Delivery Capability) 21
22. Model Bisnis
• Jasa pengembangan kapasitas (capacity building) bagi para pekerja kreatif
atau pewirausaha dari berbagai jenis komoditas perdagangan yang
dihasilkan melalui ide dan pemikiran kreatif
• Jasa mempromosikan dan memfasilitasi pemasaran produk-produk
ekonomi kreatif melalui kerjasama internasional dan/atau optimalisasi
jaringan usaha global
• Jasa proyek implementasi pengembangan produk kreatif
• Jasa sertifikasi, standarisasi, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
• Jasa intermediasi pembeli dan penjual internasional
• Jasa lainnya
22
23. Pilihan Kelembagaan
• PT (commercial organisation)?
• Nirlaba (non-profit organisation)?
• Badan Layanan Umum (BLU) (Public Service Agency)?
23
24. Regulasi Tambahan
• Penetapan regulasi/kebijakan yang disertai upaya penegakan hukum
(law enforcement) yang meningkatkan penetrasi pasar internasional.
24
25. • Kokreasi
• Ekosistem
• Inovasi berskala (scaling
innovation)
• Transparansi dan Akuntabilitas
• Pemanfaatan Teknologi Digital
• Terkait dengan agenda
Sustainable Development Goals
(SDGs) atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
(PBB)
• Metode pembiayaan campuran
(blended finance)
Jejaring Pakar dan Pegiat
25
Sumber: https://www.creaffective.de/en/co-creation-grafik-en/
27. Divusi Inovasi
Sumber: Heleen Vreugdenhil, Susan Taljaard, J.H Slinger (2012), "Pilot projects and their diffusion: A case study of integrated coastal
management in South Africa", International Journal of Sustainable Development 15(1). DOI: 10.1504/IJSD.2012.044039
27
32. Bentuk Pengelolaan Keuangan
Kutub Lembaga
Birokratis
Kutub Lembaga
Usaha
BLU
Lembaga
Swadana
Contoh:
• Dinas
• Badan
• Dsb.
Contoh:
• BUMN/BUMD
• PT
• Dsb.
UPT
Pengelolaan keuangan
sesuai dengan PP
23/2005
BHMN
32
34. Sumber Pendapatan BLU
• Belanja Pegawai, barang/jasa dan modal di APBN
• Penarikan dana dengan SPM
Dapat dikelola
langsung sesuai RAB
Alokasi APBN
Imbalan Jasa BLU
Hibah Terikat
Tabungan dan
sumber lainnyaPNBP
K/L
Sesuai persyaratan
pemberi hibah
Psl 6,7,8
Hasil Kerjasama
Dengan Pihak Lain
A. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang
diberikan kepada masyarakat
B. Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain,
C. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil
usaha lainnya,
D. Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau
E. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN
34
35. BLU sebagai lembaga usaha nirlaba
Unit
cost
Pajak Profit Tarif
Komponen Tarif pada Swasta yang mencari keuntungan:
Sebagian
biaya
produksi
Subsidi
& pajak
Unit
cost
Tarif
Komponen Tarif pada BLU: tarif ≥ UC
35
36. Penerapan BLU
• Siklus perencanaan + penganggaran – implementasi – kontrol – evaluasi
• Sesuai kebutuhan masyarakat/pelanggan
• Berbagai aspek manajemen operasional diatur dengan peraturan teknis
(Peraturan Kementerian) tentang:
• Keuangan (pendapatan dan biaya, kas, investasi, utang, piutang, penganggaran,
surplus dan defisit, pendapatan dari pelayanan langsung)
• Pengadaan barang dan jasa
• Pengelolaan barang
• Tarif
• Kerjasama dengan pihak lain
• Pegawai PNS dan Non PNS
• Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
36
37. Tiga Jenis Rumpun BLU
1. Rumpun Kegiatan Penyediaan Jasa/Barang
• Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Pelayanan Lisensi, Penyiaran
2. Rumpun Kegiatan Pengelolaan Wilayah
• Otorita, kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet)
3. Rumpun Pengelola Dana Khusus
• Dana bergulir UKM, Penerusan Pinjaman, Tabungan Perumahan
37
38. Penganggaran dan Kinerja Mutu Layanan
Rencana
Strategis
Bisnis
Standar
Pelayanan
Minimal
Rencana
Bisnis
Anggaran
(Rencana
Pelaksanaan)
Rencana
Pencapaian
SPM
Rencana
Program
5-Tahunan
• BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke
Renstra KL.
• BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja,
perhitungan akuntansi biaya
• RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum
dan biaya dari output yang dihasilkan.
• RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL
38
39. Penganggaran dan Kinerja Pelayanan
Target
Kinerja
Tahun 5
Anggaran
Tahun 5
Target
Kinerja
Tahun 4
Anggaran
Tahun 4
Target
Kinerja
Tahun 3
Anggaran
Tahun 3
Target
Kinerja
Tahun 2
Anggaran
Tahun 2
Program Kerja
5 Tahun
Target
Kinerja 5
Tahun
Anggaran 5
Tahun
Target
Kinerja
Tahun 1
Anggaran
Tahun 1
Evaluasisesuaiindikator
keberhasilanyangtelahditetapkan
Target Kinerja BLU.
1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja;
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja;
3. Pengelolaan Dana Khusus bagi satker BLU Pengelola Dana Khusus;
4. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA (t+1);
5. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA (t+1);
6. Pendapatan dan Belanja Agregat;
7. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja;
8. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja. 39
40. Hubungan Pemerintah dengan Pengelolaan
Keuangan BLU
SPM Pengesahan
LK
RBA BLU RKAkonsolidasi
Alokasi APBN
Pelaksanaan
Anggaran:
-Pendapatan
-Belanja
-Pengelolaan kas
-Pengadaan brg/jasa
-Pengelolaan utang
-Piutang
-investasi
Pelaksanaan
APBN
SPM
Dana APBN
menyampaikan
Pendapatan Operasional BLU
Bukti2
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
APBN
LK
SAK
LK
SAK
LK
APBD
LK Pemda
SAP/
Permendagri 13
akuntabilitas
DPR
PP 23/2005 APBN
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) dan
Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
40
42. Types of NGOs
• BINGO: business-friendly international NGO
• Example: Red Cross
• ENGO: environmental NGO
• Example: Greenpeace and World Wildlife Fund
• GONGO: government-organized non-governmental organization
• Example: International Union for Conservation of Nature
• INGO: international NGO
• Example: Oxfam
• QUANGO: quasi-autonomous NGO
• Example: International Organization for Standardization (ISO)
42
43. Types of NGOs and Funding
Two broad groups of NGOs are identified by the World Bank:
• Operational NGOs, which focus on development projects.
• Advocacy NGOs, which are organized to promote particular causes.
How NGOs are Funded:
• membership dues
• private donations
• the sale of goods and services
• grants
• government funding
43
44. The JPF Model
Source: The JPF Model|NGO Japan Platform | https://www.japanplatform.org/E/about/jpf.html
Japan Platform (JPF)
provides a new
framework for
emergency
humanitarian aid,
connecting important
partners in our society
including the NGO,
corporate, and
government sectors.
44
45. The WSV Social Franchise
We exist to train and support you to establish
pre-designed and highly impactful community
run businesses.
Source: http://wsv.global/#about
45
46. WARÉ CRAFTS BUSINESS CYCLE
Source: http://warecrafts.com/en/business-model/
Waré Crafts supports the growth of
the Wayuu handicraft business to
promote a sustainable and reliable
source of income. Our initiative
supports the local economy,
showing respect for artisans by
showing respect for artisans and
recognizing a fair price for their
work.
46