3. Pengantar
Perumusan kebijakan guna meningkatkan daya saing UMKM dapat merujuk kepada
kajian yang dilakukan oleh Michael Eugene Porter (1980) melalui pendekatan analisis
strategi generic ( generic strategies).
Analisis yang digunakan dengan mengombinasikan keunggulan kompetitif dan
competitive scope (lingkungan persaingan).
Untuk meraih kesuksesan kompetitif, Porter sangat menekankan bahwa perusahaan dari
suatu negara harus memiliki suatu keunggulan kompetitif dalam bentuk biaya rendah
atau produk yang unik.
Agar keunggulan yang dimiliki berlanjut, perusahaan harus dikelola secara efisien dan
menyediakan produk dan jasa berkualitas tinggi.
5. Focused
Differentiation
Akan tetapi, untuk produk kerajinan
tangan, lebih baik diarahkan pada
focused differentiation karena
produk-produk tersebut memiliki
keunikan tersendiri dan lebih
berpeluang untuk memperoleh
harga yang lebih tinggi.
6. Beberapa negara maju menunjukkan bahwa UMKM
dapat berkembang menjadi usaha yang kompetitif
dan terintegrasi serta mampu bersaing di pasar
global. ( Adi Sasono, 2001) :
Diuraikan sebagai berikut :
1. Usaha kecil pada tahap awal selalu tergeser oleh usaha-usaha
besar karena tingginya persaingan, tetapi terjadi perkembangan
pesat pada jangka panjang, setidaknya daya tahan usaha kecil
meningkat.
2. Adanya proses modernisasi di kalangan usaha kecil.
3. Industri atau usaha kecil tidak harus bertentangan dengan
industry besar, dimana usaha skala besar menyisihkan usaha skala
kecil.
4. Ekonomi rakyat terbukti mampu bertahan dalam guncangan krisis
ekonomi.
8. Pembahasan
Alternatif Pembinaan Koperasi dan
UMKM
Pembinaan
dalam Aspek
Manajemen
dan
Pemasaran
Strategi
Penguatan
Koperasi dan
UMKM
Strategi
Pengembangan
Koperasi dan
UMKM melalui
CSR dan PKBL
Strategi
Pemberdayaan
Koperasi dan
UMKM melalui
Program Zakat
Tujuan
Pengembangan
Koperasi dan
UMKM
9. Alternatif Pembinaan
Koperasi dan UMKM
Berbagai implikasi yang sering dirasakan UMKM sebagai imbas
dari kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pertama. Kebijakan program bantuan yang dilakukan oleh berbagai
departemen maupun pemerintah daerah.
contoh: Program incubator yang dibuat Kementerian Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah dengan program Modal Awal Padanan (MAP)
pada tahun 2002.
Indigo Incubator program
incubator dari Telkom yang
telah dimulai sejak 2013.
dalam setiap batch di
program ini berlangsung
selama enam bulan.
10. Kedua. Penguatan
keterampilan kerja dengan
mendirikan pusat-pusat
pelatian oleh Kementerian
Sosial, Kementerian Tenaga
Kerja, maupun berbagai
institusi pemerintah lainnya.
Pusat-pusat pengembangan
usaha yang dimiliki
pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah
berorientasi kepada
pengembangan usaha yang
disesuaikan dengan potensi
yang dimiliki suatu daerah.
Kota Palembang
dikenal dengan berbagai
kreasi makanan, terutama dari
ikan.
Di pesisir pantai Bantul sangat
cocok buat pengembangan perikanan dari
air laut, karena di pesisir pantai tersebut
terdapat kadar garam yang baik untuk
perikanan (tambak udang).
11. Ketiga. Kebijakan pengaturan tata kota atau tata tempat yang
berhubungan dengan lokasi pedagang kecil maupun PKL sering kali
berdampak matinya sektor usaha-usaha sektor informal.
Contoh: penggusuran yang
dilakukan pemerintah daerah
terhadap PKL sering kali tidak
diiringi solusi bagi PKL.
12. Pentingnya sektor informal
(UMKM) dan Koperasi.
– Sebagai basis ekonomi rakyat, beberapa pola pembinaan perlu dijalankan
secara simultan. Terutama menyangkut :
kemitraan
pembiayaan
Pengembangan
usaha
13. kemitraan
– Dalam kemitraan, berbagai potensi yang terdapat di dalam sebuah komunitas
diharapkan dapat diangkat dan menjadi keunggulan yang memiliki nilai ekonomi
dan mampu menciptakan keunggulan komparatif sebuah daerah.
15. Dalam pelaksaannya terdapat lima pola yang dapat dilakukan dalam kemitraan
UMKM dan usaha besar maupun BUMN, yaitu pola :
Inti plasma
Subkontrak
Dagang
umum
Keagenan
Waralaba
16. Inti plasma
– merupakan hubungan kemitraan antara Usaha kecil Menengah dan Usaha besar
sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil dalam:
menyediakan lahan penyediaan sarana produksi perolehan
penguasaan dan
peningkatan efisiensi
produktivitas usaha.
17. Subkontrak
– pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar, dimana usaha kecil yang
memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari
hasil produksinya.
Usaha kecil yang
memproduksi
Perusahaan mitra
sebagai hasil produksi
18. Dagang
umum
adalah hubungan kemitraan antara
usaha kecil dengan usaha menengah
atau usaha besar,
Usaha menengah/besar
memasarkan hasil produksi usaha
kecil
Usaha kecil memasok kebutuhan
yang diperlukan oleh usaha
menengah/besar
– Contohnya : kegiatan bisnis
hortikultura, dimana kelompok tani
bergabung dengan koperasi
kemudian bermitra dengan
swalayan atau supermarket
sebagai pemasok.
19. Keagenan
– adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus
untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual
atau ciri khas yang dimiliki waralaba.
franchise
20. Waralaba
– perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk menggunakan lisensi,
merk dagang, dan saluran distribusinya dengan suatu imbalan berdasarkan
persyaratan yang ditetapkan.
21. Pembiayaan
Peran koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi rakyat, pemerintah telah
membuat berbagai kebijakan dan regulasi yang ditunjukkan untuk memberikan
bantuan biaya secara langsung, maupun melalui lembaga keuangan dengan
memberikan atau menugaskan bank dan lembaga keuangan lainnya guna
menyalurkan bantuan keuagan bagi UMKM.
Terdapat beberapa kelemahan sehingga program bantuan pembiayaan
bagi koperasi dan UMKM tidak dapat dijalankam sebagaimana mestinya.
Terdapat beberapa faktor-faktor diantaranya :
22. Faktor-faktor tidak berjalannya
program pembiayaan
Lemahnya mekanisme kerja (manajemen) yang
terdapat dalam berbagai instrument yang dibuat
dalam program pembiayaan koperasi dan UMKM.
Sebagian besar institusi perbankan enggan
mengucurkan dana untuk pembiayaan usaha
berskala mikro dan kecil.
Sebagian besar dana yang disisihkan, baik oleh
BUMN maupun swasta nasional dan asing dalam
bentuk CSR maupun PKBL, umumnya tidak
diperuntukkanbagi pengembangan koperasi dan
UMKM.
23. Undang-undang tentang Pembiayaan
UMKM
– Kebijakan lain dalam penguatan program pembiayaan UMKM dilakukan melalui
UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, terutama dengan memasukkan pasal
pembiayaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah.
– Pasal mengenai pembiayaan UMKM
• Pasal 21
• Pasal 22
24. Pasal 21
berbunyi :
1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil
2. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan
yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman,
penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
3. Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada
usahaa mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan
pembiayaan lainnya.
4. Pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan
bantuan luar negeri, dan mengusahakan seumber pembiayaan lain yang sah serta tidak
mengikat untuk usaha mikro dan kecil.
5. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan insetif dalam bentuk
kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insetif
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan kepada dunia usaha
yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
25. Pasal 22
– berisi, Menyatakan sumber-sumber pembiayaan bagi UMKM. Sumber-sumber
pembiayaan tersebut dapat melalui pengembangan sumber pembiayaan dari
kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga
modal ventura, dan pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.
26. Hal yang perlu dilakukan pemberdayaan
dalam koperasi dan UMKM
Perlunya dilakukan restrukturisasi
terhadap berbagai kredit macet
UMKM.
Peraturan pemerintah atau bahkan
UU tentang asuransi pertanian,
khususnya bidang agrarian,
perikanan, dan peternakan yang
rentan terhadap risiko dan musim
perlu dibuat.
Perlunya pembentukan lembaga
independen guna melakukan
pembinaan terhadap UMKM.
27. Pengembangan Usaha
– Pengembangan koperasi dan UMKM merupakan langkah penting dalam
meningkatkan dan memperkuat perekonomian, khususnya penyediaan
lapangan kerja dan pembentukan usaha-usaha baru.
28. Permasalahan klasik yang
dihadapi yaitu
Rendahnya produktivitas
Rendahnya kualitas SDMKurang mampu melakukan kegiatan
manajemen, organisasi, dan pemasaran
Kurang baiknya teknologi
Lemahnya semangat kewirausahaan dari
para pelakunya
29. Pengembangan koperasi dan UMKM
bertujuan untuk :
Menciptakan iklim usaha lebih kondusif, termasuk membuka
kesempatan usaha baru, serta menjamin kepastian usaha
disertai efisiensi ekonomi.
Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan
UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya
produktif.
Mengupayakan pengembangan kewirausahaan, terutama
memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif menjadi
keunggulan kompetitif.
30. Kendala yang dihadapi koperasi dan
UMKM
Rendahnya
produktivitas SDM
Akses permodalan
Kelangkaan
bahan baku
informasi
teknologi pasar
31. Pembinaan dalam Aspek Manajemen
dan Pemasaran
– Pada aspek Manajemen, koperasi dan UMKM umumnya
kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang
bagaimana seharusnya menyesuaikan program kerja dengan
kebutuhan para anggota,
– Ketidakmampuan dalam membuat perencanaan yang
matang karena bedanya profesi anggota.
– Contoh
32. Contoh
Jika profesi anggotanya sama
seperti misalnya; koperasi
nelayan; pedagang kaki lima.
Maka dapat dibuat
perencaan kerja yang
tersusun secara baik yang
mengarah pada kepentingan
anggota
Pedagang kaki lima
nelayan
peternak
33. • Pada aspek Pemasaran, koperasi dan
UMKM umumnya belum mampu
menghadapi persaingan pasar, terutama
dalam memasuki saluran distribusi yang
ada guna menawarkan berbagai produk
yang dihasilkan.
• Namun, tidak sedikit produk yang
dihasilkan koperasi dan UMKM yang
mampu bersaing dengan produk-produk
lainnya. contoh
34. contoh
Produk yang ditawarkan
tidak kalah dengan produk
yang ditawarkan usaha besar
jika dilihat dari aspek
kualitas, harga, maupun ciri
khas
misalnya; kerajinan, ukiran
batik,makanan khas daerah.
Kerajinan tangan
Ukiran Batik khas daerah
35. Strategi Penguatan Koperasi
dan UMKM
Pendekatan
cluster
Pendekatan
inkubator
Kedua bentuk pendekatan
pengembangan dapat dijalankan
dengan :
• memperkuat strategi dasar
• akses ke pasar (informasi pasar)
• Penguatan kewirausahaan
(membentuk pelatihan)
• Memperkuat kelembagaan
(menyatukan UMKM sejenis
dalam satu wadah)
36. Pendekatan Cluster
Lebih menfokuskan diri kepada upaya menumbuhkembangkan industri-
industri berskala kecil dengan membentuk sebuah upaya kekuatan baru
dengan menyatukan industri kecil sejenis.
Dengan dibentuknya sentra bisnis; berbagai kendala seperti pasar,
pengadaan bahan baku yang cepat dan murah, dan harga yang
kompetitif dapat diatasi dengan lebih baik
Dikarenakan pasar akan tercipta dengan sendirinya dan pendekatan ini
menjadi ajang promosi bagi produk-produk sejenis yang ditawarkan
UMKM.
37. Mengumpulkan beberapa
pengrajin tas di Desa
Tegalwaru kemudian di
edukasi untuk membangun
bisnis bersama.
Kemudian, membangun
usaha bersama dengan
membuka toko yang
dimana menjual tas-tas dari
hasil beberapa pengrajin
tas di Desa Tegalwaru.
38. Karakteristik dari sentra bisnis dijelaskan sebagai
berikut (Tulus Tambunan, 1999)
Sejumlah pengusaha dalam skala usaha umumnya membuat jenis produk
yang sama dan berlokasi berdekatan
Terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh semua
pengusaha
Sentra bisnis mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di
wilayah tersebut secara turun-menurun
Adanya kerjasama antarpengusaha, misalnya pengadaan bahan baku atau
pemasaran
Dalam sentra bisnis sering dijumpai pemasok bahan baku, alat-alat
produksi dan mesin, komponen-komponen, dan subkontrak
39. Program Pengembangan UMKM
dengan Pendekatan Cluster
Subprogram Komponen Utama
Teknologi, SDM, dan Inovasi Pendidikan/pelatihan/penyuluhan, pendanaan, dan fasilitas
Subkontraktor dengan usaha besar (UB)
atau perusahaan multinasional (MNC)
Pendidikan/pelatihan/penyuluhan, manajemen,
standarisasi/control kualitas, promosi, bantuan
teknis/teknologi, pendanaan, dan fasilitas
Promosi dan Pemasaran Promosi, pengembangan jaringan pemasaran/penyuluhan,
pendanaan, dan fasilitas
Pengembangan Jaringan Kerja Internal
dan Eksternal
Pendidikan/pelatihan/penyuluhan, promosi, dan fasilitas
40. Pendekatan
Inkubator
– Akan tetapi, ketidaksiapan dan ketidakseriusan
incubator serta lemahnya alih manjemen dan teknologi
membuat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Pendekatan pembinaan melalui
incubator hanya dapat dilakukan
oleh lembaga-lembaga yang dimiliki
sumber daya atau paling tidak
bekerja sama dengan beberapa
lembaga yang saling menunjang
untuk membangun UMKM yang
tangguh dan berdaya saing.
Program tersebut telah dijalankan oleh Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah melalui beberapa PTN
diberbagai wilayah di Indonesia.
42. Strategi Pengembangan Koperasi dan
UMKM melalui CSR dan PKBL
– Guna memperkuat koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi rakyat,
pemerintah mengoptimalkan program CSR dan PKBL kepada kegiatan perkuatan
ekonomi, terhadap koperasi dan UMKM dalam mewujudkan pembangunan
ekonomi berdasarkan kearifan lokal dalam bentuk menggali berbagai potensi
ekonomi daerah.
– Menurut (Harry, 2010) Program CSR dan PKBL perlu diarahkan kepada
43. Program CSR dan PKBL
a. Mendorong perubahan paragdima peran CSR dan PKBL pada peran fasilitas-
katalistik yang menekankan pola hubungan kemitraan dengan stakeholder
(pemaku kepentingan)
b. Mendorong terjadinya kolaborasi antar-stakeholder yang berbeda kepentingan
dalam sebuah agenda penguatan ekonomi lokal.
c. Mendorong inisiatif penguatan ekonomi lokal dengan memperbaiki kondisi
lingkungan persaingan usaha, secara umum.
d. Mendorong inisiatif untuk penciptaan upaya terpadu, focus dan sinergi untuk
perbaikan lingkungan usaha yang mengoptimalkan kelompok industry/usaha
kecil dalam satu jaringan mata rantai.
44. Contoh
program CSR
dan PKBL
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) merupakan
wujud turut serta perusahaan dalam
pembangunan ekonomi bangsa.
Selain menyalurkan dana kemitraan,
KAI juga melakukan pembinaan,
pelatihan dan sharing antarmitra
binaan dalam hal produksi dan
pemasaran produk.
Program CSR yang sudah dilakukan
PT.Unilever diantaranya adalah
• Kampanye cuci tangan dengan sabun
(Lifeboy)
• Program edukasi kesehatan gigi dan mulut
(Pepsodent)
dan masih banyak lagi
45. Strategi Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM melalui Program Zakat
– Selain pemberdayaan koperasi dan UMKM, dapat pula dlakukan melalui
implementas UU nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Sosial RI diantaranya dengan dibentuknya Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) yang dikukuhkan dengan surat Keputusan Presiden nomor 8
tahun 2001 bertanggal 17 Januari 2001.
46. Tugas pokok BAZNAS
Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
Mengerahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui zakat
Meningkatkan status mustahik menjadi muzzaki melalui pemulihan,
peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
Mengembangkan budaya “memberi lebih baik daripada menerima” di
kalangan mustahik
Mengembangkan manajemenn yang amanah, profesional. Dan
transparan dalam mengelola zakat
Menjangkau muzzaki dan mustahik seluas-luasnya
Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat
47. Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM menurut
Titik (2008)
tertulis dalam pasal 33 UUD 1945, TAP MPR Nomor XVI
tahun 1998.
Memperkuat kelembagaan dengan prinsip tata kelola yang baik (good govenance)
Mengembangkan UMKM agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, menciptakan kerja, dan meningkatkan daya saing.
Memperluas basis, kesempatan usaha, dan menumbuhkankembangkan wirausaha baru untuk unggul
mendorong pertumbuhan, meningkatkan ekspor, dan menciptakan kesempatan kerja
Mengembangkan UMKM agar semakin menyediakan barang dan jasa pada pasar domestic dan
unggul bersaing dengan produk impor
Membangun koperasi yang diarahkan dan diutaman pada usaha-usaha aktivitas.
48. kesimpulan
– Dalam mengembangkan koperasi dan UMKM diperlukan adanya alternatif
pembinaan koperasi yang perlu dijalankan secara simultan, terutama menyangkut
kemitraan, pembiayaan, dan pegembangan usaha.
– Dengan adanya persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya, terletak
pada aspek manajemen dan pemasran, maka diperlukanya pembinaan dalam aspek
manajemen dan pemasaran.
– Selain itu, diperlukan juga adanya strategi penguatan koperasi dan UMKM guna
meningkatkan akses pada pasar aset produktif (modal dan bahan baku), akses ke
pasar (informasi pasar), penguatan kewirausahaan dengan membentuk pusat-pusat
pelatihan, penguatan program yang lebih aplikatif, serta memperkuat kelmbagaan
dengan cara memperkuat kelembagaan koperasi dan menyatukan UMKM sejenis
dalam wadah koperasi.