Pemekaran daerah adalah pembagian satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah didasarkan pada faktor luas daerah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, dan kependudukan guna meningkatkan pelayanan pemerintahan. Pemekaran daerah DKI Jakarta diatur dalam undang-undang.

1. PAPER
KEWARGANEGARAAN
MENGENAI PEMEKARAN DAERAH DKI JAKARTA
Dibina oleh :
UCI SANUSI, S.H, M.H
Disusun oleh :
Nama : Faiz Mohammad Hafidza
NIM : D11161043
Kelas : IF - 2B
Program studi : Teknik Informatika
POLITEKNIK TEDC BANDUNG
(TECHNICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT CENTRE)
TAHUN AKADEMIK 2016-2017
Jl. Pesantren KM. 2 Cibabat - Cimahi Utara, Jawa Barat 40513
Telp/Fax : 022 – 6645951

2. i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pertama dan utama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan ridho-Nya penulis mampu menyusun makalah ini sebagaimana
mestinya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita
semuanya selaku umatnya sampai akhir zaman.
Makalah dengan tema “Pemekaran Daerah DKI Jakarta” diajukan sebagai
sarana untuk memenuhi tugas mata kuliah “Kewarganegaraan” yang nantinya akan
menjadi salah satu acuan untuk menentukan nilai mata kuliah ini.
Dengan tersusunnya makalah ini, tak lupa penulis ucapkan terimakasih
kepada Pak Uci Sanusi, S.H, M.H selaku dosen yang telah membina penulis dalam
menyusun makalah ini. Terimakasih telah berkenan untuk membaca seluruh isi
makalah ini dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, Akhirul Kalam.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Cimahi, Mei 2017
Penyusun
FAIZ MOHAMMAD HAFIDZA
NPM. D11161043

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...............................................................................................i
DAFTAR ISI............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang............................................................................ 1
1.1.1.Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) ...................... 1
1.1.2.Era Republik Indonesia Serikat (1949-1950).................... 2
1.1.3.Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1959-1966) .. 2
1.1.4.Era Orde Baru (1966-1998)............................................... 3
1.1.5.Era 1999-sekarang............................................................. 4
BAB II DASAR HUKUM ................................................................................ 6
BAB III PEMBAHASAN .................................................................................. 9
3.1. Pengertian Pemekaran Daerah .................................................... 9
3.2. Tujuan dan Syarat-syarat Pemekaran Daerah........................... 11
3.3. Dampak Positif dari Pemekaran Daerah ................................... 13
3.4. Dampak Negatif dari Pemekaran Daerah.................................. 14
3.5. Pemekaran Daerah DKI Jakarta................................................ 14
3.5.1.Batas Wilayah.................................................................. 15
3.5.2.Daftar Kecamatan............................................................ 15
3.5.3.Identitas DKI Jakarta....................................................... 16

4. iii
BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 17
4.1. Kesimpulan ............................................................................... 17
4.2. Saran.......................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 18

5. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.1.1.Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada
tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu:
Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil serta dua daerah istimewa
yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta
yang di dasarkan atas pengakuan kedaulatan RI oleh Raja Solo pada 1
September 1945 yang menggabungkan wilayah negerinya sebagai
sebuah Daerah Istimewa setingkat provinsi lalu di susul Yogyakarta
pada 5 September 1945. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-
1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya
Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara
boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia.

6. 2
1.1.2.Era Republik Indonesia Serikat (1949-1950)
Hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda
mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, dimana terdiri dari 15 negara
bagian ditambah 1 Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian,
sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian
Republik Indonesia.
1.1.3.Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1959-1966)
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara
kesatuan. Berikut adalah perkembangan pemekaran wilayah Indonesia
pada kurun waktu 1950-1966 :
a. Tahun 1950, Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi
Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.
Sementara, Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah
Istimewa".
b. Tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Pada tahun yang sama dibentuk pula Provinsi Aceh Darussalam
(pemekaran dari Sumatera Utara).
c. Tahun 1957, Jakarta mendapat status provinsi "Daerah Khusus
Ibukota".

7. 3
d. Tahun 1958, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi
Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Sementara, Provinsi Sunda
Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama, dibentuk provinsi
Kalimantan Tengah (dari Kalimantan Selatan).
e. Tahun 1959, Aceh mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".
f. Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi
Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
g. Tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia.
h. Tahun 1964, dibentuk Provinsi Lampung (pemekaran dari
Sumatera Selatan). Pada tahun yang sama, dibentuk pula Provinsi
Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi
Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Sulawesi Selatan).
1.1.4.Era Orde Baru (1966-1998)
a. Tahun 1967 Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi
Sumatera Selatan.
b. Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26
Indonesia.
c. Pada Tahun 1969-1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, dimana
2 diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta),
dan 1 berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta).

8. 4
d. Tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia dan
sebagai provinsi ke-27.
1.1.5.Era 1999-sekarang
Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia
dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, dan
Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Sementara itu, pada era
reformasi terdapat tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia.
Pemekaran provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 adalah sebagai
berikut :
a. Maluku Utara dengan ibukota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari
Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal
4 Oktober 1999.
b. Banten dengan ibukota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa
Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Oktober
2000.
c. Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang,
menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000.
d. Gorontalo dengan ibukota Kota Gorontalo, dimekarkan dari
Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada
tanggal 22 Desember 2000.

9. 5
e. Irian Jaya Barat dengan ibukota Manokwari, dimekarkan dari
Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal
21 November 2001. Kini Irian Jaya Barat berganti nama menjadi
Papua Barat.
f. Pada tanggal 11 November 2001 pula, Provinsi Papua
dimekarkan pula provinsi baru Irian Jaya Tengah. Namun
pemekaran ini akhirnya dibatalkan karena mendapat banyak
tentangan.
g. Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang, dimekarkan
dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada
tanggal 25 Oktober 2002.
h. Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, dimekarkan dari
Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33
pada tanggal 5 Oktober 2004.
i. Kalimantan Utara dengan ibukota Tanjung Selor, dimekarkan
dari Provinsi Kalimantan Timur, menjadi provinsi Indonesia ke-
34 pada tanggal 25 Oktober 2012.

10. 6
BAB II
DASAR HUKUM
UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu
daerah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (1) bahwa, “Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”
Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut.
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang.”
Secara lebih khusus, UU nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan
mengenai Pembentukan Daerah. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah
juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU Nomor 32 Tahun
2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan
Undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1).
Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut. “Undang-
undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
mencakup nama, cakupan wailayah, batas, ibu kota, kewenangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah,

11. 7
pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan,
dokumen, serta perangkat daerah.”
Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat
berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa
penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau
pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4)
menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas
minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.”
Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah
memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat
administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD
kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi
bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi
dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif
yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta
rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

12. 8
Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor
yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah
ini.
1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah
3. Sosial budaya
4. Sosial politik
5. Kependudukan
6. Luas daerah
7. Pertahanan
8. Keamanan
9. Faktor lain yang memungkinkan

13. 9
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Pemekaran Daerah
Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang
dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi
dengan demikian daerah pemekaran adalah suatu daerah yang sebelumnya
satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi
beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya
sendiri.
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 33 ayat (1) huruf a
menyatakan pemekaran daerah berupa pemecahan provinsi atau daerah
kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.
Dalam rangka pembentukan suatu daerah pemekaran diperlukan
adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran
wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat
objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta
sarana penunjang lainnya.

14. 10
Adapun 5 faktor yang harus diperhatikan dalam
pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu :
1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan
dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga
harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat
istiadat serta kebiasaan hidupnya.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran
hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban
kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang
diserahkan dengan struktur di daerah.
3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan
ahli.
5. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran
yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

15. 11
3.2. Tujuan dan Syarat-syarat Pemekaran Daerah
Peraturaan Pemerintah Republik Indonesia No.129 Tahun 2000 Pasal 2
mengatur tentang tujuan pembentukan daerah yang berbunyi, “Pembentukan,
pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :
1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.
Kemudian mengenai syarat-syarat pembentukan daerah diatur juga
dalam Peraturan Pemerintah yang sama dalam Pasal 3 sampai Pasal 12.
Berbicara secara hukum, syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk
menjadi kabupaten/kota atau provinsi sulit tidak nya itu tergantung pada
daerah yang dimekarkan. Kalau di telaah lebih dalam, di era otonomi daerah
salah satu nya di Provinsi Aceh, hukum cukup memberikan kelonggaran
kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab
mengapa sekarang kita melihat banyak daerah yang “bernafsu” melakukan
pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Dalam
Pasal 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di jelaskan bahwa pemekaran
wilayah harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

16. 12
1. Syarat administratif
Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD
kabupaten/kota dan Bupati atau Walikota yang akan menjadi cakupan
wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur,
serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
Untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD
kabupaten/kota dan Bupati atau Walikota yang bersangkutan,
persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri
Dalam Negeri.
2. Syarat Teknis
Meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang
mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya,
sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan
faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
3. Syarat Fisik Kewilayahan
Meliputi :
a. Untuk pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten.
b. Untuk pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan.
c. Untuk pembentukan kota 4 (empat) kecamatan.
d. Lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.
Selanjutnya pada UU No.23 Tahun 2014, syarat-syarat pembentukan
daerah persiapan tercantum pada Pasal 34 sampai Pasal 39.

17. 13
Namun bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi suatu
persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan maka dengan
sendirinya pemekaran wilayah dapat dilakukan. Hal ini di sebabkan oleh
adanya persyaratan jangka waktu jalannya pemerintahan induk. Ada batas
minimal usia penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat melakukan
pemekaran wilayah. Untuk pembentukan Provinsi disyaratkan sepuluh tahun,
Kabupaten/Kota disyaratkan tujuh tahun, dan Kecamatan batas minimal
penyelenggaraan pemerintahan adalah lima tahun.
3.3. Dampak Positif dari Pemekaran Daerah
Pelayanan publik yang sudah dapat di katakan baik meskipun di
beberapa daerah masih terdapat kekurangan.
1. Mengalami perkembangan yang signifikan di bidang perekonomian.
2. Luas daerah yang tidak terlalu luas memudahkan pemerintah daerah
mengelola daerahnya.
3. Lebih fokus dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing.
4. Bisa meningkatkan infrastruktur yang ada di daerah tersebut.
5. Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau
makro masyarakat seperti bertani, berdagang, dll.
6. Memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

18. 14
3.4. Dampak Negatif dari Pemekaran Daerah
1. Membebani keuangan pusat.
2. Di beberapa daerah tertentu, pembangunan infrastruktur tidak berjalan
dengan baik.
3. Kurangnya kemampuan pemerintah daerah untuk menstabilkan
ekonomi daerah.
4. Di beberapa daerah tertentu terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
5. Terjadinya konflik akibat dari tidak setujunya masyarakat di beberapa
daerah pemekaran tersebut.
3.5. Pemekaran Daerah DKI Jakarta
Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah nama sebuah kota administrasi
di pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada
Menteng. Di sebelah utara Jakarta Pusat berbatasan dengan Jakarta Utara, di
sebelah timur dengan Jakarta Timur, di sebelah selatan dengan Jakarta
Selatan dan di sebelah barat dengan Jakarta Barat. Jakarta Pusat adalah
administrasi terkecil Provinsi DKI Jakarta. Pada zaman Hindia Belanda
disebut Batavia Centrum.

19. 15
3.5.1.Batas Wilayah
a. Utara : Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi
Jakarta Barat
b. Selatan : Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi
Jakarta Timur
c. Barat : Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan
d. Timur : Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta
Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan
3.5.2.Daftar Kecamatan
a. Gambir, Jakarta Pusat
b. Tanah Abang, Jakarta Pusat
c. Menteng, Jakarta Pusat
d. Senen, Jakarta Pusat
e. Cempaka Putih, Jakarta Pusat
f. Johar Baru, Jakarta Pusat
g. Kemayoran, Jakarta Pusat
h. Sawah Besar, Jakarta Pusat

20. 16
3.5.3. Identitas DKI Jakarta
Peta lokasi Kota Administrasi Jakarta Pusat
Koordinat: 6°12'-46.91" LS, 106°50'-26.4" BT
Koordinat: 6°12′46,91″LU 106°50′26,4″BT
Provinsi DKI Jakarta
Ibu kota Menteng
Pemerintahan
- Wali Kota Drs. Mangara Pardede, M.Si.
Luas 50,2 km2
Populasi
- Total 861.531 jiwa
- Kepadatan 17.161,97 jiwa/km2

21. 17
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang
dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri.
Dasar hukum pemekaran wilayah ini secara khusus diatur dalam UU
No.32 Tahun 2004 mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus
dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Yang
kemudian undang-undang tersebut telah diperbarui dengan UU No.23 Tahun
2014 Bab VI Bagian II tentang Pembentukan Daerah.
Pemekaran wilayah dapat terselenggara apabila memenuhi syarat-
syarat yang telah di tentukan dalam Peraturan Pemerintah No 129 Tahun
2000.
Tujuan utama pemekaran wilayah adalah untuk mensejahterakan
kehidupan masyarakat dalam seluruh aspek.
Dari segi praktek penyelenggaraannya selalu diikuti dampak positif dan
negatif.
4.2. Saran
Saran dari penulis sebaiknya apabila melakukan pemekaran daerah
haruslah disertai persyaratan yang legal, baik segara administratif, atau teknis.

22. 18
DAFTAR PUSTAKA
1. UUD 1945 (UU No. 32 Tahun 2004)
2. UUD 1945 (UU No. 129 Tahun 2000)
3. UUD 1945 (UU No. 23 Tahun 2014)
4. UUD 1945 Pasal 18 B
5. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia
6. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Administrasi_Jakarta_Pusat
7. http://eprints.unsri.ac.id/2635/2/makalh_LK.pdf
8. http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/11/makalah-pengertian-
pemekaran-wilayah.html