1. PRINSIP – PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM
BATANG TUBUH UNDANG – UNDANG DASAR 1945
DISUSUN OLEH :
- Putri Indriani
- Parmiati
- Lumatun Nadiroh
- Marzuki
Dosen Pengampu : Thomas Alfa Adison,M.Si
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AS-SHIDDIQIYAH
TAHUN AKADEMIK 2014 /2015

2. 9
JL. Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI
Sum-sel 30657
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

3. 9
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya kami
dapat merampungkan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila.
Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan mahasiswa-
mahasiswi dalam memahami “PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH
UUD 1945 ” yang merupakan salah satu indikator/tema dari mata kuliah Pancasila.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak THOMAS ALFA EDISON,M.Si selaku
dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah membimbing kami dalam mempelajari mata
kuliah Pancasila, dan rekan-rekan yang selalu mengingatkan tugas-tugas ini dan memberikan
ide-ide yang positif untuk kami.
“Tidak ada gading yang tak retak”, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan
kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.
Lempuing Jaya, Desember 2014
Penyusun
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

4. 9
DAFTAR ISI
Halaman Depan..................................................................................................i
Kata Pengantar...................................................................................................ii
Daftar Isi.............................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah............................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 uud 1945..........................................................................................2
2.2 batang tubuh undang-undang dasar 1945.......................................3
2.3 batang tubuh undang-undang dasar 1945......................................5
2.4prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh uud 1945......6
BAB III PENUTUP
3.1KESIMPULAN..............................................................................8
3.2SARAN........................................................................................8
Daftar Pustaka................................................................................................9
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

5. 9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ketika sebuah negara berdiri sudah pasti negara tersebut memiliki atau
merumuskan aturan-aturan hukum. Yang mana dengan aturan-aturan ini dapat
mengikat berbagai elemen baik itu pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan dan
masyarakat yang kita sebut dengan Undang-Undang. Begitu juga Indonesia yang
telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, telah
memiliki undang-undang yang tercantum didalamnya pancasila yang menjadi norma
dasar hukum nasionalDengan begitu undang-.
Sebagai dasar negara, undang undang dasar 1945 memiliki prinsip-prinsip yang
bersifat kekal dan luhur akan menjamin suatu sistem atau bentuk negara serta cara
penyelenggaraannya beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya. Oleh karena itu
undang undang harus diberikan tempat yang tinggi di antara peraturan perundang-
undang yang lain dengan konsekuensi tidak adanya tindakan ataupun keputusan
yang bertentangan dengan undang undang dasar.1
Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik memberikan undang
undang dasar 1945 tempat yang tertinggi di dalam peraturan perundang-undangan
lainnya karena undang-undang dasar 1945 memiliki sifat yang luhur.2
1.2 Rumusan Masalah
1.Apa Yang Dimaksud dengan UUD 1945?
2.Apakah Yang dimaksud batang tubuh undang-undang dasar 1945?
3. Bagaimana Batang tubuh undang-undang dasar 1945?
4. Apa prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh uud 1945?
1 Azyumardi Azra,Pendidikan Kewargaan Untuk Demokrasi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan,
(jakarta: 28-29 Mei 2001) hal 77
2 Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society, (Yogyakarta: Bigraf Publishing 2001) hal 92
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

6. 9
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 UUD 1945
A. PENGERTIAN UUD 1945
UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang
harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat
komunitas politik.
B. KEDUDUKAN UUD 1945
Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 itu
merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan, sumber
dari segala badan kenegaraan.
Fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman acuan dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
C. POKOK PIKIRAN UUD 1945
1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil (menyempurnakan agar betul-
betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil )
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD
1945 kedalam pasal-pasal UUD 1945.
D. PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945
1. Segala warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

7. 9
2. Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik
4. Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama / kepercayaan
5. Hak dan kewajiban membela Negara
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

8. 9
2.2 BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945
A. Pengertian Batang Tubuh UUD 1945
Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan
ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang
kemudian dikeluarkan oleh negara itu.
B. Isi Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari:
1. 16 Bab
2. 37 Pasal, terbagi 5 bagian antara lain:
• Bentuk dan Kedaulatan Negara = pasal 1
• Lembaga Tertinggi Negara = pasal 2, 3
• Lembaga Tinggi Negara = pasal 4-15, 16, 18, 19-22
• Unsur-Unsur Kesejahteraan Negara = pasal 23, 29, 31-37
• Unsur-Unsur Pemerintahan Negara = pasal 17, 24, 25, 26-28, 30
3. 4 pasal Aturan Peralihan
4. 2 Ayat Aturan Tambahan
C. Sifat Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu:
1. Fleksibel, Elastis, dan Soepel = artinya dapat mengikuti perkembangan zaman,
kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun.
2. Rigid (tidak kaku) = artinya isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap
warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI mampu
menyelaminya.
3. Luwes (gemulai) = maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara
Indonesia di semua tempat, disembarang ruang dan di mana saja dapat
dipraktekkan.
D. Nilai-Nilai Instrumental dalam Batang Tubuh UUD
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Pasal 29
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Pasal 26,Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E,
Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30 dan Pasal 31
3. Persatuan Indonesia
Pasal 1, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

9. 9
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A,
Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18
Pasal 18A,Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B
dan Pasal 37
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34
E. Pasal-Pasal dan Penjelasan
1. Sistem Pemerintahan Negara
 penyelenggaraan pemerintahan negara berdasar 7 kunci pokok.
 Kelembagaan Negara, ialah :
- Presiden dan Wakil Presiden – Bab III
- DPA – Bab V, Pemda Bab VI
- DPR – Bab VII pasal 20
- BPK – VIII pasal 2
- MA – Bab IX pasal 29
2. Hubungan antara Negara dengan Warga Negara dan Penduduk
- Masalah warga negara – pasal 26
- Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan – pasal 27:1
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak – pasal 27:2
- Kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul – pasal 28
- Kemerdekaan memeluk agama – pasal 29
- Hak dan kewajiban dalam pembelaan negara – pasal 30
- Hak mendapat pendidikan dan pengajaran – pasal 31
- Kebudayaan nasional – pasal 32
- Kesejahteraan rakyat – pasal 33 dan 34
3. Hal-Hal Lain
- Bendera – pasal 35
- Bahasa – pasal 36
- Perubahan UUD – pasal 37
- Aturan peralihan – 4 pasal
- Aturan tambahan – 2 ayat
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

10. 9
2.3 BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 37 pasal ditambah empat
pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan , disamping mengandung semangat dan
merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu.3
[1] Yang pada dasarnya, di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar memuat pasal- pasal
yang berisi tentang:
1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara yang
didalamnya termasuk pengaturantentang kedudukan ,tugas, wewenang, dan tata
hubungan dari lembaga-lembaga negara dan dan pemerintah.
2. Pasal-pasalyang berisi materi tata hubungan antara negara dan warga negara dan
penduduknya secara timbal-balik serta dipertegas oleh Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945 berisi konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan : politik,
ekonomi, sosial-budaya, dan hankam, kearah mananegara,bangsa, dan rakyat
Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.4
[2]
Disamping mengandungmateri-materi tersebut ,batang tubuh Undang-Undang Dasar
memuat pula hal-hal lain , seperti bendera, bahasa, dan perubahan Undang-Undang Dasar.
Dalam hal ini sekali perlu disadari bahwa materi materi itu merupakan kesatuan dan
tercakup secara bulat dalam Batang Tubuh (dan penjelasan) Undang-Undang Dasar 1945.5
[3]
3[1] Tap-Tap MPR 1993, Undang-Undang 1945 (Jakarta : UIP Press ), hal 315.
4[2] Ibid
5[3] Soeprapto , Buku UUD 1945 ( Jakarta : Pabelan 1999 ), hlm. 99
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

11. 9
2.4 PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945
Adapun yang menjadi prinsip-prinsip yang trkandung dalam Batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Negara Kesatuan Repulik Indonesia
Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan yang berbentuk
Republik . Bagi negara kita tiada lain bentuk negara yang paling tepat adalah negara Kesatuan
yang bernafaskan Demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila.
2. Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila
Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak -
hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan
atau kebebasan, hak milik, dan lain-lain. Hak-hak dasar melekat pada diri pribadi manusia dan
tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Barangsiapa merampas hak hidup, hak
kemerdekaan atau kebebasan, dan hak milik seseorang berarti melanggar hak kemanusiaan.
6
[4]
Disamping hak asasi,terdapat kewajiban asasi. Kalau dalam masyarakat yang
individualistis, tuntutan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sedikit berlebih-lebihan sehingga
merugikan masyarakat, maka dalam masyarakat pancasila dilaksanakan secara seimbang
sebagai manusia yang bersifat kekeluargaan.
Contoh – contoh perwujudan hak – hak asasi manusia berdasarkan pancasila ini lebih
tegas dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 Undang – Undang Dasar 1945. Sebaiknya
contoh kewajiban – kewajiban asasi adalah kewajiban belajar, kewajiban memberikan suara,
kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga keamanan, kewajiban membela negara,
tunduk dan taat menjalankan segala aturan negara.7
[5]
6[4] Sri Ruspita Murni. Dkk. PPKn ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ), hlm. 13
7[5] Widjaja, Pedoman I Pe;laksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi ( Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1995 ),
hlm. 156.
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

12. 9
3. Sistem Kebudayaan Nasional
Dalam pasal 32 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah
memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan
pembinaan dan pembangunan kebudayaan Indonesia.
Unsur – unsur kebudayaan asing dapat diterima ke dalam kebudayaan nasional dengan
syarat lebih mengembangkan kebudayaan nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila.
Disamping itu karena negara kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa, mempunyai adat
istiadat dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, maka tidak perlu memperbandingkan
perbedaan bentuk dan wujud (gatra) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita,
malah sebaliknya dengan keanekaragaman tersebut akan saling melengkapi dan saling
memperkaya suatu kesatuan sebagai khasanah kebudayaan kita. Dengan demikian peri
kehidupan masyarakat akan lebih serasi yang akan menuju tingkat kemajuan dan
pengembangan (apresiasi) yang merata dan seimbang.
4. Pembelaan Negara
Seperti yang telah disinggung dalam uraian terdahulu pasal 30 Undang – Undang 1945
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta didalam pembelaan
negara. Letak kepulauan Nusantara yang strategis dan berbeda diposisis silang sebagai suatu
kesatuan pertahanan dan keamanan, berarti bahwa ancaman salah satu segi kehidupan pada
hakikatnya adlah merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia secara
keseluruhan . dan oleh karenanya Bangsa Indonesia sebagai warga negara mempunyai
kewajiban untuk membela keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu prinsip
wawasan nusantara dan ketahanan nasional perlu dikembangkan. 8
[6]
8[6] Ibid, hlm.157
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

13. 9
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dari makalah yang telah kami buat, kami menyimpulkan bahwa:
Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dari dasar negara. Undang-Undang
Dsar adalah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku
juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Undang-undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (1) Pendahulun,
(2) Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri 37 pasal,(3) Penjelasan UUD 1945. Dan yang dibahas
pada makalah ini adalah Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang
terdiri atas :
1. Negara Kesatuan Repulik Indonesia
2. Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara
3. Sistem Kebudayaan Nasional
4. Pembelaan Negara
• Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-
ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan
lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.
• Batang Tubuh UUD 1945 berisi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat
aturan tambahan.
• Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu fleksibel, elastis, dan soepel;
rigid (tidak kaku); serta luwes (gemulai).
• Batang Tubuh UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen.
3.2 SARAN
Kami sangat mengharapkan kepada agar dapat memahami tentang Batang Tubuh UUD
1945 karena merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh negara kita. Akan tetapi, jangan
sampai pembaca terlalu larut dalam makalah kami karena makalah kami belum dekat dari
kesempurnaan maka dari itu kami sangat mengharapkan pula kritik dan saran yang
membangun agar makalah kami dapat tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang
membacanya.
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA

14. 9
DAFTAR PUSTAKA
Soeprapto , 1999. Buku UUD 1945 . Jakarta : Pabelan
Murni,Sri Ruspita, Dkk. 2000 . PPKn . Jakarta : Bumi Aksara .
Widjaja. 1995. Pedoman I Pe;laksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi .
Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Tap-Tap MPR. 1993. Undang-Undang 1945. Jakarta : UIP Press
STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA