1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muna
Sabtu, Oktober 23, 2010 radar muna
Kabupaten Muna dibentuk melalui fase-fase (tahapan pemerintahan) sebagai
berikut :
A. Fase I (Pertama),
Pemerintahan Swapraja Pemerintahan Muna pada fase ini berstatus Swapraja
dengan raja yang terakhir Laode Pandu yang dilantik oleh pemangku adat menjadi
Raja Muna tanggal 24 Februari 1947 di Kota Wuna.
Pada fase ini tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia dan dilakukan secara cerdik para tokoh dan rakyat pejuang
daerah Muna baik perorangan maupun organisasi perjuangan antara lain Batalyon
Sadar (Serikat Djasa Rahasia), Barisan 20 dan lain-lain.
Mereka dipimpin oleh para tokoh dianataranya, Laode Muh Idrus Efendy dengan
nama samaran Sitti Goladria, Laode Enda Anwar dengan nama samaran
Soneangka, Laode Taeda Ahmad dan Halim Toboeloe. S B.
Fase II (Kedua),
Pemerintahan Kewedanan Pada fase ini dengan dibubarkan Daerah Afdeling
Buton dan Laiwoi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
Tenggara Nomor 18 Tahun 1951 tanggal 20 Oktober 1951. Ini didasrakan
Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 34 Tahun 1952 tentang pembentukan 7
(tujuh) Daerah Administratif Sulawesi Tenggara, pemerintahan Muna beralih
status menjadi Kewedanan bersama-sama dengan Kewedanan Buton, Kendari, dan
Kolaka.
Masing-masing Kewedanan dipimpin oleh seorang KPN (Kepala Pemerintahan
Negeri).

2. Dan dalam sejarahnya Kewedanan Muna dipimpin;
Abdul Razak,
Ngitung,
Andi Pawilloi,
H Lethe,
H Suphu Yusuf,
Andi Jamuddin,
dan F Latana.
C. Fase III (Ketiga),
Perjuangan Pembentukan Kabupaten Muna Bupati Sulawesi Tenggara yang kelima
adalah Drs Laode Manarfa, tanggal 26 Juni S/D 31 Juli 1954 mengadakan sidang
DPRD-SGR Sulawesi Tenggara di Raha, dengan menghasilkan ketetapanketetapan antara lain, Kabupaten Sulawesi Tenggara meliputi Kewedanan
Kendari, Kolaka, dan Boea Pinang.
Hasil keputusan tersebut harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat,
sehingga untuk kepentingan perjuangan tersebut, anggota DPRD-SGR Sulawesi
Tenggara berangkat ke Jakarta.
Delegasi Muna diwakili oleh Laode Ado dan Supphu Yusuf. Hasil perjuangan
tersebut disetujui oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1955.
Berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan dan
pemekaran kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi dua Kewedanan, maka
terjadilah polemik dan protes dari para tokoh masyarakat dan pemuda baik di
Muna maupun di Makassar.
Karena tujuan akhir terbentuknya Kewedanan Muna belum terwujud. Protes dan
untuk rasa selalu ditujukan kepada Laode Ado sebagai delegasi Muna yang

3. menghadap kepada Menteri Dalam Negeri.
Berdasarkan kenyataan tersebut, Ketua Adat Muna, Laode Pandu mengadakan
rapat pada hari Senin, tanggal 12 September 1955 di Raha yang dihadiri tiga
Kepala Distrik, yaitu Kepala Distrik Katobu, Kepala Distrik Kabawo, Kepala
Distrik Tongkuno, dan Kepala Distrik Lawa tidak hadir.
Selain itu turut pula hadir para Kepala Kampung, Ketua-ketua Partai/Organisasi,
Pemuka Masyarakat, dan Pihak Kepolisian. Agenda rapat yakni mendengarkan
delegasi DPRD-SGR SULTRA pada bulan Januari 1955, membicarakan tentang
status daerah-daerah otonom dan status swapraja. Dan keputusannya antara
lain, Muna diperjuangkan untuk menjadi daerah Swatantra dengan otonomi penuh.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hasil rapat memutuskan memberikan
mandat kepada Laode Rasjid dan Laode Ado untuk melaksanakan tugas menyusun
program dan menetapkan langkah perjuangan untuk terbentuknya daerah
Swatantra Muna, dan membentuk daerah persiapan pembentukan Kabupaten
Muna.
Pemberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud ditanda tangani oleh
sebanyak 102 orang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 1956, para tokoh
masyarakat Muna di Makassar yang tergabung dalam PRIM (Persatuan Rakyat
Indonesia Muna), membentuk panitia pembentukan kabupaten Mna yang ditanda
tangani oleh Laode Walanda sebagai Ketua dan Laode Hatali sebagai sekretaris
yang ditujukan kepada MENDAGRI di Jakarta dan Gubernur Sulawesi Selatan di
Makassar dan 13 alamat lainnya.
Tanggal 2 September 1956 dibentuk Panitia Dewan Penuntut Kabupaten Muna di
Raha yang Ketua dan Sektretarisnya masing-masing Laode Hibi Laode Tuga,
disetujui oleh Raja Muna di Makassar dengan Ketua Laode dan sekretaris Ando

4. Arifin. Tanggal 8 Februari 1958 dibentuknya Panitia Penuntut Kabupaten Muna di
Makassar degan ketua Laode Walanda, Notulis Laode Hatali dan disyahkan oleh
Ketua Delegasi Laode Muh. Idrus Efendi. Tanggal 20 Maret 1958 Pemerintah
Swapraja Buton mengeluarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sultan
Buton Laode Falihi, yang bunyi pernyataan, Menyetujui terbentuknya Kabupaten
Muna.
Mengenai batas-batas akan ditetapkan pada perundingan-perundingan yang akan
datang. Sebagai realisasi pernyataan Sultan Buton tersebut maka diadakan rapat
bertempat di Pendopo Sri Sultan Buton, yang hadir pada rapat tersebut ialah,
Drs Laode Manarfa, Kepala Daerah Sulawesi Tenggara, Laode Falihi, Sultan
Buton, Laode Pandu, Raja Muna, Laode A Salam dan Laode Hude masing-masing
Kepala Distrik yang diperbantukan pada Kantor Swapraja Buton, sebagai yang
mewakili Buton.
Hadir juga Laode Muh Shalihin, Kepala Distrik Katobu dan Laode Rianse sebagai
Distrik Lawa, mewakili Muna. Wujud dari pertemuan diatas yang disertai
pernyataan-pernyatan Panitia dari tiap tingkat pejabat pemerintah, maka pada
tanggal 6 Desember 1958 diutuslah empat orang Delegasi Muna untuk menghadap
pemerintah pusat yakni Laode Muh Idrus Efendi, La Sipala, Laode Muh Badia
Rere dan Laode Ado.
Adapun penyandang dana keberangkatan Delegasi adalah Ham Ahing, Darwis
Tungguno dan Wahid Kuntarati. Hasil perjuangan tersebut oleh Mendagri
menetapkan, Pulau Sulawesi dibagi 4 (empat) propinsi yaitu Sulawesi utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Pusat mengajukan para delegasi agar dipenuhi syarat-syarat
berdirinya propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, antara lain Sulawesi Selatan

5. dibagi 4 (empat) Kabupaten, yaitu KPN Kolaka, KPN Kendari, KPN Buton, dan KPN
Muna. Pada tanggal 20 hingga 22 Juli 1959 diadakan rapat raksasa yang dihadiri
utusan Buton, Muna, Kendari, Kolaka masing-masing 15 orang, lima orang dari staf
Kepala Daerah, empat KPN, dan empat Swapraja.
Musyawarah itu dipimpin langsung Laode Manarfa dan dihadiri pula oleh unsur
TNI, Abdul Kahar (Kuasa Perang), H Abdul Halik (Buton), Abdul Rahim Daeng
Muntu (Muna), H L Lethe (Kendari), Abdul Wahab (Kolaka).
D. Fase IV (Empat),
Terbentuknya Kabupaten Muna Setelah melalui perjuangan yang panjang oleh
para tokoh pejuang Muna, dan dilakukan tanpa pamrih dalam menghadapi
berbagai tantangan, maka berdasarkan berbagai pertimbangan yang logis dan
pertimbangan strategis, oleh pemerintah pusat menindaklanjuti yang ditandai
dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, termasuk didalamnya Kabupaten Muna
dengan ibukotanya Raha.
Pada awal pengusulan Kabupaten Muna terdiri dari empat Ghoerah (distrik, red)
yaitu distrik Katobu, Distrik Lawa, Distrik Kabawo, dan Distrik Tongkuno. Dari
empat distrik itu belum memenuhi kriteria untuk membentuk suatu kabupaten,
maka diadakan pendekatan dengan beberapa tokoh pada saat itu yaitu tokoh
Masyarakat Kulisusu, tokoh Masyarakat Wakorumba, dan tokoh Masyarakat
Tiworo Kepulauan, yang pada saat itu ketiga distrik tersebut adalah distrik
Kulisusu diwakili oleh Laode Ganiru dan Laode Ago, Distrik Wakorumba diwakili
oleh Laode Hami dan Laode Haju, Distrik Tiworo diwakili oleh La Baranti.
Berdasarkan kesepakatan yang utuh dan bulat dari tokoh - tokoh tersebut untuk

6. bergabung dalam pemerintahan Kabupaten Muna, maka doktrin untuk
terbentuknya Kabupaten Muna sudah tidak ada masalah lagi. Dengan
terbentuknya Kabupaten Muna, secara administratif dan yuridis pada tanggal 2
Maret 1960, maka para Bupati yang pernah dan sedang menjabat sebagai Bupati
Muna ;
LAODE ABDUL KUDUS - periode Tahun 02-03-1960 S/D 03-03-1961,
LETTU INF. M THOLIB - periode Tahun 21-06-1961 S/D 13-07-1965,
LAODE RASYID - periode Tahun 11-11-1965 S/D 03-12-1970,
DRS LA UTE - periode Tahun 13-12-1970 S/D 22-04-1974,
DRS LAODE KAIMOEDDIN - periode Tahun 22-04-1974 S/D 10-03-1981,
DRS LAODE SAAFI AMANE - periode Tahun 10-03-1981 S/D 10-03-1986,
DRS MAOLA DAUD - periode Tahun 1986 S/D 1997,
KOL ART H M SALEH LASATA - periode Tahun 3-10-1997 S/D 1999,
KOL INF H M DJAMALUDDIN BEDDU - periode Tahun 1998 S/D 2000
RIDWAN BAE dan wakil Drs SYARIF ARIFIN S - periode Tahun 2000-2005,
RIDWAN BAE dan Drs H LA BUNGA BAKA - periode Tahun 2005-2010
dr.L.M Baharudin M.Kes dan Ir.Malik Ditu M.Si - periode Tahun 2010 - sekarang